Kesehatan Mental Pekerja: Stres Kerja, Hak Pekerja, dan Tanggung Jawab Pengusaha

Apa itu kesehatan jiwa di tempat kerja dan siapa yang terkena

Kesehatan jiwa bukan hanya soal ada atau tidaknya gangguan jiwa berat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, menurut teks yang tersedia, mendefinisikan kesehatan jiwa sebagai kondisi ketika seseorang dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Tujuannya antara lain menjamin kualitas hidup yang baik dan kebebasan dari tekanan.

Di tempat kerja, istilah yang sering muncul adalah stres kerja, yaitu tekanan yang timbul karena tuntutan pekerjaan melebihi kemampuan atau sumber daya pekerja untuk menghadapinya. Stres sesekali adalah wajar. Masalah timbul ketika stres berlangsung lama dan memicu gangguan tidur, kecemasan, depresi, kelelahan ekstrem (burnout), atau gangguan kesehatan fisik.

Semua pekerja bisa terkena, mulai dari buruh pabrik, pekerja kantoran, tenaga kesehatan, sopir, hingga pekerja lepas. Faktor risikonya meliputi beban kerja berlebihan, kontrak tidak jelas, ancaman PHK, perundungan, pelecehan, konflik peran, dan kurangnya kendali atas pekerjaan.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Kesehatan jiwa dalam UU 17 Tahun 2023. Menurut halaman teks yang dibaca, Pasal 74 mendefinisikan kesehatan jiwa dan tujuan upayanya. Pasal 75 menyatakan upaya kesehatan jiwa dilakukan secara proaktif, terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan sepanjang hidup, termasuk bagi orang berisiko dan pencegahan bunuh diri. Pasal 76 memberi setiap orang hak atas akses layanan kesehatan jiwa yang aman, bermutu, dan terjangkau serta hak atas informasi dan edukasi. Pasal 22 ayat (1) mencantumkan kesehatan jiwa dan kesehatan kerja sebagai bagian dari jenis upaya kesehatan. Teks yang dibaca tidak menyebut tempat kerja secara khusus pada pasal-pasal kesehatan jiwa tersebut, sehingga ketentuan kewajiban pengusaha yang lebih rinci perlu dicari pada bagian kesehatan kerja dan peraturan pelaksana. Periksa teks resmi.

Keselamatan dan kesehatan kerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberi pekerja hak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja mewajibkan syarat keselamatan di tempat kerja. Keduanya berbicara tentang keselamatan dan kesehatan secara umum. Apakah gangguan jiwa akibat tekanan kerja termasuk penyakit akibat kerja yang dijamin program Jaminan Kecelakaan Kerja bergantung pada daftar dan ketentuan resmi, sehingga jangan berasumsi. Lihat penyakit akibat kerja.

Pedoman non-hukum. Kementerian Kesehatan menerbitkan materi edukasi yang merekomendasikan pengusaha menjaga tempat kerja yang aman, inklusif, dan bebas dari intimidasi, tekanan berlebihan, dan diskriminasi, menghindari beban kerja yang melebihi kapasitas, menjamin istirahat cukup, serta menyediakan akses konseling. Materi ini berupa rekomendasi, bukan kewajiban hukum yang bersanksi.

Jadi ada jurang antara prinsip dan kewajiban terperinci. Jangan menyimpulkan bahwa pengusaha otomatis wajib menyediakan psikolog, tetapi juga jangan menyimpulkan bahwa pekerja tidak punya hak apa pun. Beberapa hak yang sudah jelas ada pada bidang lain: hak atas upah, istirahat dan cuti, perlindungan dari diskriminasi dan pelecehan, serta larangan PHK dengan alasan tertentu.

Hak pekerja yang relevan

Tentang istirahat dan cuti sakit, perhatikan bahwa sakit tidak harus berupa penyakit fisik. Surat dokter tentang kondisi kejiwaan dapat menjadi dasar izin sakit, dengan ketentuan yang sama seperti sakit lain. Rincian upah saat sakit ada pada upah saat sakit dan cuti haid.

Langkah praktis bagi pekerja

1. Kenali tandanya. Gangguan tidur berkepanjangan, mudah marah, sulit konsentrasi, kehilangan minat, atau gejala fisik tanpa sebab jelas yang membaik saat libur.
2. Cari bantuan profesional. Datangi puskesmas, psikolog, atau psikiater. Layanan kesehatan jiwa dasar dapat diakses lewat fasilitas kesehatan tingkat pertama BPJS Kesehatan sesuai ketentuan.
3. Minta surat keterangan bila diperlukan. Surat dapat menjadi dasar izin sakit atau penyesuaian beban kerja.
4. Bicarakan beban kerja secara tertulis. Uraikan tugas, jam kerja, dan dampaknya, lalu ajukan usulan konkret seperti redistribusi tugas.
5. Gunakan jalur internal. Bagian sumber daya manusia, atasan yang lebih tinggi, atau wakil pekerja.
6. Gunakan jalur eksternal bila perlu. Pengawas ketenagakerjaan, mediasi, atau konsultasi hukum.
7. Dokumentasikan. Simpan surat dokter, pesan perintah kerja, catatan jam kerja, dan kejadian penting.

Jika Anda berada dalam keadaan krisis atau memiliki pikiran untuk mengakhiri hidup, segera hubungi layanan darurat atau fasilitas kesehatan terdekat dan orang yang Anda percaya. Keselamatan Anda lebih penting daripada urusan pekerjaan apa pun.

Langkah praktis bagi pengusaha

1. Atur beban kerja realistis. Sesuaikan target dengan kapasitas dan jumlah personel.
2. Hormati jam istirahat dan cuti. Hindari menghubungi pekerja di luar jam kerja untuk hal tidak mendesak.
3. Cegah perundungan dan pelecehan. Sediakan kebijakan, saluran pengaduan, dan sanksi yang jelas.
4. Latih atasan. Atasan perlu tahu cara memberi umpan balik tanpa merendahkan dan mengenali tanda pekerja kesulitan.
5. Sediakan akses bantuan. Konseling, program bantuan pekerja, atau kerja sama dengan layanan kesehatan jiwa.
6. Lindungi kerahasiaan. Data kesehatan jiwa pekerja hanya boleh diakses pihak berwenang yang perlu tahu.
7. Jangan menghukum pekerja yang mencari bantuan. Stigma membuat masalah tersembunyi dan memburuk.

Membedakan tekanan wajar dan tekanan yang melewati batas

Tidak semua tekanan kerja merupakan pelanggaran. Target, evaluasi kinerja, dan tenggat adalah bagian wajar dari pekerjaan. Pertanyaan yang membantu menilai apakah sudah melewati batas:

• Apakah beban kerja secara terus-menerus melebihi jam kerja yang diatur, dan lemburnya tidak dibayar? Lihat kerja lembur tanpa dibayar.
• Apakah ada penghinaan, ancaman, atau hukuman yang merendahkan martabat?
• Apakah pekerja dilarang mengambil cuti atau istirahat yang menjadi haknya?
• Apakah target ditetapkan tanpa dasar yang masuk akal dan diikuti ancaman PHK?
• Apakah pekerja terus-menerus dipantau secara berlebihan? Pembahasan pemantauan ada pada data pribadi karyawan dan pemantauan di tempat kerja.

Jika jawabannya ya pada beberapa pertanyaan, kemungkinan ada pelanggaran norma ketenagakerjaan selain soal kesehatan mental. Dalam hal itu, jalur pengaduan terkait jam kerja, upah, atau perlakuan tidak layak dapat dipakai, tanpa harus membuktikan adanya diagnosis gangguan jiwa.

Peran atasan dan budaya kerja

Penelitian dan pengalaman praktik menunjukkan atasan langsung sangat memengaruhi kesehatan mental tim. Atasan yang jelas dalam instruksi, adil, mau mendengar, dan menghargai kontribusi cenderung menurunkan stres. Sebaliknya, atasan yang tidak konsisten, suka mempermalukan di depan umum, dan menumpuk tugas mendadak meningkatkan risiko.

Perusahaan dapat melakukan perbaikan sederhana yang tidak mahal:

1. menetapkan batas jam rapat dan jam menghubungi pekerja di luar jam kerja;
2. membuat prosedur tertulis untuk menerima keluhan beban kerja;
3. memberi ruang untuk mengajukan pertanyaan tanpa takut dihukum;
4. mengevaluasi kinerja dengan kriteria tertulis dan umpan balik berkala;
5. menyediakan informasi tentang layanan kesehatan jiwa yang tersedia.

Perubahan budaya memang memerlukan waktu, tetapi dampaknya terasa pada absensi, perputaran karyawan, dan mutu kerja. Bagi perusahaan, ini bukan hanya soal kemanusiaan, melainkan juga manajemen risiko.

Kerahasiaan dan batasan informasi kesehatan

Informasi tentang kondisi kejiwaan sangat sensitif. Perusahaan yang menerima surat dokter atau cerita pekerja tentang kesehatan mentalnya sebaiknya membatasi akses hanya pada orang yang perlu tahu, misalnya bagian SDM yang menangani izin sakit. Menyebarkan informasi itu kepada rekan kerja dapat merusak kepercayaan dan melanggar perlindungan data pribadi. Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi mengatur data kesehatan sebagai data yang bersifat spesifik, tetapi lembaga pengawasnya, menurut pemberitaan yang kami baca, belum berjalan penuh sehingga penegakan praktisnya masih berkembang; periksa perkembangan terbaru.

Bagi pekerja, prinsip kehati-hatian juga berlaku. Bagikan informasi kesehatan secukupnya kepada pihak yang perlu tahu, dan simpan salinan dokumen sendiri. Jangan mengunggah surat dokter atau diagnosis ke grup percakapan kerja.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Perubahan terbesar adalah terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyatukan banyak aturan kesehatan, dengan kesehatan jiwa sebagai bagian dari upaya kesehatan. Undang-undang lama tentang kesehatan jiwa digantikan atau diintegrasikan, tetapi belum dapat dipastikan status tiap bagian lama tanpa memeriksa ketentuan peralihannya. Dampaknya bagi pekerja: dasar hukum hak atas layanan kesehatan jiwa dan edukasi kini terdapat dalam satu undang-undang kesehatan yang mencakup semua orang.

Perubahan lain yang relevan: Permenaker 1 Tahun 2025 memperluas kriteria kecelakaan kerja ke kekerasan fisik di tempat kerja, yang bisa berdampak psikologis. Kepmenaker 88 Tahun 2023 mengatur pedoman pencegahan kekerasan seksual di tempat kerja. Keduanya tidak secara langsung mengatur stres kerja, tetapi memengaruhi lingkungan kerja yang aman.

DPR mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan pada 6 Oktober 2026. Naskah resminya belum ditemukan sehingga belum dapat menilai apakah undang-undang itu mengatur kesehatan mental pekerja.

Daftar periksa menjaga kesehatan mental di kerja

Daftar sederhana ini dapat dipakai pekerja maupun pengusaha.

• beban kerja dan jam kerja masih wajar;
• istirahat dan cuti dapat diambil;
• ada orang yang dapat diajak bicara tanpa takut dihakimi;
• saluran pengaduan internal diketahui;
• informasi layanan kesehatan jiwa tersedia;
• kerahasiaan data kesehatan dijaga;
• tanda stres berkepanjangan segera diperiksakan.

Kesalahan umum

Contoh: Maya (fiktif), staf layanan pelanggan, merasa kelelahan dan sulit tidur setelah target harian dinaikkan dua kali dan lembur menjadi kebiasaan. Ia memeriksakan diri, dan dokter menyarankan istirahat serta penyesuaian beban. Maya menyampaikan surat dokter dan catatan jam kerja kepada bagian SDM. Perusahaan menyesuaikan target dan membagi ulang giliran. Maya juga diberi akses konseling. Kisah ini fiktif dan hanya ilustrasi.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah stres kerja bisa ditanggung BPJS Ketenagakerjaan? Itu bergantung pada apakah kondisi tersebut termasuk penyakit akibat kerja menurut daftar dan ketentuan resmi serta pembuktian hubungan dengan pekerjaan. Hal ini belum dapat dipastikannya, sehingga konsultasikan ke dokter dan BPJS.

Apakah perusahaan boleh memecat pekerja karena gangguan jiwa? Pemutusan hubungan kerja karena sakit memiliki aturan sendiri. Lihat pekerja sakit berkepanjangan dan PHK dan pengunduran diri.

Apakah pekerja wajib memberi tahu perusahaan tentang kondisi mentalnya? Tidak ada kewajiban umum untuk membuka diagnosis. Pekerja cukup menyampaikan kebutuhan penyesuaian atau surat keterangan sakit secukupnya. Kerahasiaan data dilindungi.

Ke mana mengadu bila atasan menekan berlebihan? Mulai dari jalur internal, lalu pengawas ketenagakerjaan. Lihat jalur Disnaker.

Ringkasan

• UU 17 Tahun 2023 mengakui kesehatan jiwa sebagai bagian upaya kesehatan dan menjamin hak atas layanan dan informasi.
• Kewajiban pengusaha yang rinci soal kesehatan jiwa belum tercantum jelas pada bagian yang dibaca; periksa teks resmi.
• Hak lain yang relevan: batas jam kerja, istirahat, perlindungan dari perundungan, pelecehan, dan diskriminasi.
• Pekerja dapat mencari bantuan profesional, meminta penyesuaian beban, dan memakai jalur pengaduan.
• Pengusaha sebaiknya mengatur beban kerja, mencegah perundungan, dan menjaga kerahasiaan.
• Dokumentasikan semuanya dan jangan mengambil keputusan besar saat krisis.

Dasar hukum

• UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
• UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
• UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

Baca juga

• Penyakit Akibat Kerja (PAK): Daftar Penyakit, Hak Klaim JKK, dan Cara Membuktikannya
• Kekerasan dan Perundungan (Bullying) di Tempat Kerja: Aturan dan Jalur Pengaduan
• Pelecehan Seksual di Tempat Kerja: Jalur Pengaduan dan Perlindungan Korban
• Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3): Kewajiban Perusahaan dan Hak Pekerja

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.