Kasasi Perdata: Alasan yang Dibenarkan, Syarat, Tenggat 14 Hari, dan Hal yang Tidak Diperiksa

Apa itu kasasi dan siapa yang dapat mengajukan

Kasasi adalah upaya hukum biasa terhadap putusan pengadilan tingkat banding (dan putusan tingkat akhir tertentu), yang diperiksa oleh Mahkamah Agung. Kata kasasi berasal dari bahasa Prancis casser, yang berarti memecahkan atau membatalkan. Mahkamah Agung bertindak sebagai judex juris: ia menilai penerapan hukum, bukan menghitung ulang bukti.

Yang dapat mengajukan kasasi adalah pihak dalam perkara yang tidak puas dengan putusan banding, atau kuasanya yang memiliki surat kuasa khusus. Kasasi diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Agung, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Perkara yang tidak dapat dikasasi dalam hal tertentu ditentukan undang-undang. Misalnya perkara dengan pengaturan khusus seperti perselisihan hubungan industrial, yang jalurnya dijelaskan pada kasasi putusan PHI.

Alasan kasasi menurut undang-undang

Mahkamah Agung membatalkan putusan hanya bila ada salah satu alasan berikut:

1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. Misalnya pengadilan memutus perkara yang bukan kewenangannya.
2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Misalnya hakim keliru menafsirkan pasal undang-undang atau mengabaikan aturan hukum yang relevan.
3. Lalai memenuhi syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan. Misalnya putusan yang tidak memuat dasar pertimbangan.

Bila memori kasasi tidak menyentuh salah satu dari alasan itu, permohonan berisiko ditolak. Kekeliruan menilai fakta atau menghargai saksi umumnya bukan alasan kasasi, kecuali terkait pelanggaran hukum pembuktian. Karena itu, uraian harus diarahkan ke kesalahan hukum, bukan sekadar ketidakpuasan.

Aturan tenggat dan syarat formal

• Permohonan kasasi diajukan dalam 14 hari sejak putusan banding diberitahukan kepada pemohon. Permohonan disampaikan ke kepaniteraan pengadilan negeri yang memutus pada tingkat pertama.
• Panjar biaya kasasi harus dibayar dalam jangka yang ditentukan setelah pemberitahuan. Bila tidak, permohonan dianggap tidak dilanjutkan.
• Memori kasasi diserahkan dalam 14 hari sejak permohonan dicatat. Terlambat membuat permohonan dapat tidak diterima.
• Kontra memori kasasi diajukan pihak lawan dalam waktu yang ditentukan setelah menerima salinan memori.
• Berkas dikirim ke Mahkamah Agung oleh pengadilan negeri.

Ketentuan di atas bersumber dari UU Mahkamah Agung. Karena angka dan hitungan hari berpengaruh besar, periksa teks resmi dan konsultasikan dengan advokat saat menghitung tenggat nyata.

Langkah praktis mengajukan kasasi

1. Pelajari putusan banding. Identifikasi kesalahan hukum, bukan sekadar kekecewaan.
2. Hitung 14 hari sejak pemberitahuan putusan banding.
3. Ajukan permohonan di kepaniteraan pengadilan negeri atau lewat sistem elektronik. Terima akta permohonan kasasi.
4. Bayar panjar sesuai taksiran yang diberikan. Prodeo tersedia bagi yang berhak, sebagaimana dibahas pada berperkara gratis atau prodeo.
5. Susun memori kasasi dalam jangka yang berlaku. Uraikan alasan kasasi satu per satu dengan rujukan pasal dan bagian putusan.
6. Serahkan memori ke kepaniteraan agar diteruskan kepada lawan. Lawan menjawab dengan kontra memori.
7. Tunggu putusan. Mahkamah Agung memutus berdasarkan berkas. Putusan diberitahukan melalui pengadilan negeri.
8. Ambil salinan putusan. Salinan dipakai untuk eksekusi atau untuk upaya hukum luar biasa.

Hal yang tidak diperiksa dalam kasasi

Pemohon sering salah arah ketika meminta Mahkamah Agung melakukan hal berikut:

Mahkamah Agung memang kadang membatalkan putusan karena pertimbangan hukum kurang cukup (onvoldoende gemotiveerd). Itu masuk alasan lalai memenuhi syarat putusan. Namun menyebutnya tanpa menunjukkan bagian yang kurang pertimbangan akan sulit berhasil.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Ketentuan kasasi dalam UU Mahkamah Agung relatif stabil, tetapi beberapa pengembangan terjadi pada lapisan pelaksanaan. Mahkamah Agung memakai sistem kamar yang membagi penanganan perkara menurut bidang, dan menerbitkan surat edaran dan peraturan yang memandu hakim agung serta pengadilan. Pendaftaran dan pengiriman berkas semakin dilakukan secara elektronik, dengan aturan yang berubah dari waktu ke waktu.

Dampaknya bagi pembaca: pastikan Anda memakai layanan dan format dokumen yang berlaku di pengadilan negeri pada saat mengajukan kasasi, dan jangan mengandalkan format lama. Ketentuan rinci tidak dikutip di sini karena perlu dibaca dari teks resminya.

Contoh kerangka memori kasasi

Memori kasasi yang tertata biasanya memuat bagian berikut.

1. Pendahuluan. Identitas pemohon, nomor perkara pada tiap tingkat, dan tanggal pemberitahuan putusan banding agar terlihat bahwa permohonan tepat waktu.
2. Ringkasan perkara. Dua atau tiga paragraf yang menjelaskan sengketa dan amar putusan.
3. Alasan kasasi. Setiap alasan diberi judul. Misalnya, judex facti salah menerapkan hukum tentang syarat sahnya perjanjian. Kutip bagian putusan yang dipersoalkan dan sebut ketentuan hukum yang seharusnya dipakai.
4. Uraian singkat dampak. Jelaskan bagaimana kekeliruan itu mengubah hasil.
5. Petitum. Permohonan agar kasasi dikabulkan, putusan dibatalkan, dan perkara diadili sendiri atau dikembalikan.

Hindari kata-kata emosional. Gunakan nomor dan rujukan halaman. Sertakan hanya dokumen yang relevan sebagai lampiran.

Kasasi dan biaya

Biaya kasasi terdiri atas panjar yang dibayar saat permohonan. Besarnya ditetapkan pengadilan dan bisa berbeda sesuai kebijakan. Pihak yang kalah pada akhirnya dibebani biaya. Bagi yang tidak mampu, prodeo dapat dimintakan sejak tingkat pertama dan berlanjut sampai kasasi bila sudah diberikan. Cara mengaksesnya dijelaskan pada biaya perkara perdata dan prodeo.

Pertimbangkan pula nilai ekonomi perkara. Biaya advokat untuk menyusun memori kasasi dapat signifikan. Bandingkan dengan peluang berhasil dan nilai yang dipersengketakan. Keputusan mengajukan kasasi sebaiknya berdasarkan kekeliruan hukum yang nyata, bukan sekadar harapan.

Putusan serta merta dan kasasi

Putusan serta merta adalah putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu meski pihak yang kalah mengajukan upaya hukum. Dalam keadaan itu, kasasi tidak otomatis menghentikan eksekusi. Pihak yang kalah dapat meminta pengadilan menunda pelaksanaan, tetapi permintaan itu dinilai hakim secara terpisah. Karena itu, sebelum menyimpulkan bahwa kasasi memberi waktu, periksa lebih dulu apakah amar putusan memuat perintah serta merta.

Pihak yang menang juga perlu menyadari bahwa menjalankan putusan serta merta membawa risiko. Bila kemudian putusan dibatalkan, pemenang dapat diminta mengembalikan apa yang diterima. Prinsip kehati-hatian ini sering diabaikan.

Kesalahan umum

Contoh: Seorang tergugat fiktif kalah di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dalam perkara wanprestasi. Ia berpendapat hakim salah menafsirkan perjanjian dan mengabaikan ketentuan hukum tentang syarat sahnya perjanjian. Dalam 14 hari ia mengajukan kasasi, membayar panjar, lalu menyusun memori yang menunjuk pasal yang dianggap dilanggar. Lawan menjawab dengan kontra memori. Mahkamah Agung kemudian memeriksa berkas dan memutus sesuai penilaiannya.

Setelah putusan kasasi

Putusan kasasi dapat menolak permohonan, mengabulkan dan membatalkan putusan, atau menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Setelah putusan kasasi, perkara pada umumnya berkekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi, kecuali ada upaya hukum luar biasa. Satu-satunya upaya yang masih ada adalah peninjauan kembali, yang dibahas pada peninjauan kembali perdata. Mekanisme umum pelaksanaan putusan dijelaskan pada eksekusi putusan perdata. Alur sebelum kasasi, yaitu banding, ada pada banding perdata.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah kasasi bisa diajukan langsung dari putusan pengadilan negeri? Pada umumnya tidak. Jalurnya melalui banding lebih dulu, kecuali perkara yang ditentukan undang-undang langsung ke kasasi.

Apakah kasasi menghentikan eksekusi? Kasasi menunda eksekusi putusan biasa. Putusan yang dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu tetap dapat dieksekusi.

Berapa lama proses kasasi? Tidak dapat dipastikan. Mahkamah Agung menerapkan target waktu internal, tetapi beban perkara dan kompleksitas menentukan.

Bisakah saya mengajukan kasasi tanpa advokat? Bisa, tetapi memori kasasi memerlukan argumen hukum yang tertata. Banyak pihak memakai advokat untuk menyusunnya.

Ringkasan

• Kasasi memeriksa penerapan hukum, bukan fakta.
• Alasan: tidak berwenang atau melampaui batas, salah menerapkan hukum, dan lalai memenuhi syarat yang diwajibkan.
• Tenggat permohonan 14 hari; memori juga dibatasi waktu.
• Bukti baru tidak diperiksa dalam kasasi.
• Setelah kasasi, upaya yang tersisa adalah peninjauan kembali.
• Periksa teks resmi dan aturan administrasi terbaru.

Dasar hukum

• UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
• UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
• UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Baca juga

• Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali dalam Perkara Perdata
• Banding Perdata: Pernyataan Banding 14 Hari, Memori, Kontra Memori, dan Alur ke Pengadilan Tinggi
• Peninjauan Kembali Perkara Perdata: Alasan, Bukti Baru, dan Tenggat 180 Hari
• Eksekusi Putusan Perdata: Aanmaning, Sita Eksekusi, dan Lelang

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.