Jasa Penambah Pengikut dan Ulasan Palsu: Risiko Hukum bagi Pelaku Usaha dan Konsumen

Bentuk dan cara kerjanya

Jasa penambah pengikut dan ulasan palsu bekerja dengan berbagai cara.

• Akun palsu atau bot: akun otomatis yang mengikuti, menyukai, atau berkomentar secara massal.
• Akun nyata yang dibayar: orang sungguhan diupah kecil untuk mengikuti, menyukai, atau menulis ulasan, kadang disebut "farm" ulasan.
• Pertukaran ulasan: pelaku usaha saling menulis ulasan positif tanpa pengalaman nyata.
• Ulasan imbalan tersembunyi: pelanggan diberi hadiah atau diskon dengan syarat menulis ulasan positif, tanpa pengungkapan.
• Ulasan negatif palsu terhadap pesaing: ulasan buruk dibuat untuk menjatuhkan usaha lain.
• Penghapusan atau penyaringan ulasan buruk: hanya ulasan positif yang ditampilkan.

Semua bentuk ini menciptakan kesan palsu tentang popularitas atau kualitas. Itulah inti masalah hukumnya: konsumen dibujuk dengan informasi yang tidak mencerminkan kenyataan.

Mengapa ini bermasalah secara hukum

Tidak ada satu pasal yang secara khusus bernama "larangan beli pengikut". Namun beberapa ketentuan umum dapat menjangkaunya, tergantung bentuk perbuatan dan akibatnya.

Perlindungan konsumen. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha menawarkan atau mengiklankan barang dan jasa dengan cara yang menyesatkan. Pasal 17 mengatur larangan bagi pelaku usaha periklanan, antara lain memproduksi iklan yang mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan, dan harga barang atau jasa serta tentang ketepatan waktu penerimaan barang atau jasa. Ulasan dan angka pengikut yang dibuat-buat dapat dipandang sebagai bagian dari informasi yang menyesatkan.

Informasi elektronik yang menyesatkan. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024, memuat larangan mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam transaksi elektronik (Pasal 28 ayat (1)). Ancaman pidana tidak disebut di sini karena dapat berubah; periksa teks resmi terbaru.

Penipuan. Bila ulasan atau popularitas palsu dipakai untuk menipu orang agar membayar, unsur penipuan dalam hukum pidana dapat dipertimbangkan. Dalam KUHP baru (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, berlaku sejak 2 Januari 2026), penipuan diatur dalam Pasal 492. Penerapannya bergantung pada fakta, termasuk adanya tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, serta kerugian yang diderita. Periksa teks resmi untuk unsur dan ancamannya.

Persaingan usaha tidak sehat. Ulasan negatif palsu terhadap pesaing dapat dipandang sebagai upaya menjatuhkan, yang berhubungan dengan hukum persaingan usaha, perbuatan melawan hukum, dan, bila memuat tuduhan merusak nama baik, pencemaran nama baik. Baca ulasan dan nama baik di ranah digital dan pencemaran nama baik: UU ITE dan KUHP.

Perdata. Pihak yang dirugikan dapat menggugat ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata).

Dengan demikian, risiko bukan hanya sanksi dari platform, melainkan juga potensi tanggung jawab hukum bila ada pihak yang dirugikan dan dapat membuktikannya.

Risiko bagi pelaku usaha yang membeli

Pelaku usaha yang memakai jasa semacam ini menghadapi beberapa risiko.

Selain itu, sebagian kontrak kerja sama dengan merek atau agensi meminta pernyataan bahwa angka pengikut dan interaksi adalah asli. Memalsukan angka itu dapat berakibat pembatalan kontrak dan tuntutan ganti rugi. Bagi influencer, baca kontrak influencer dan endorse.

Contoh: Sebuah toko daring kecil membeli lima ribu pengikut dan ratusan ulasan bintang lima dari sebuah jasa agar tampak populer. Tidak lama kemudian, konsumen menyadari ulasan memakai kalimat serupa dan akun pengulas tidak pernah membeli. Platform menangguhkan toko, dan beberapa pelanggan meminta pengembalian dana dengan alasan terkecoh. Pemilik toko kehilangan kepercayaan dan akses ke akun. Nilai uang yang dikeluarkan untuk jasa itu pun tidak kembali.

Risiko bagi penyedia jasa

Penyedia jasa yang menjual pengikut atau ulasan palsu tidak kebal dari tanggung jawab. Bila mereka mengetahui dan membantu menyebarkan informasi menyesatkan, atau menipu pelanggan dengan layanan yang tidak diberikan, mereka dapat menghadapi gugatan dan laporan. Pemakaian akun orang lain, pembobolan akun, atau pengumpulan data pribadi untuk membuat akun palsu juga dapat melanggar hukum pelindungan data. Lihat spam penawaran dan data pribadi bocor.

Bagi konsumen yang tertipu

Konsumen yang membeli karena ulasan palsu memiliki beberapa hak dan langkah.

1. Kumpulkan bukti. Tangkapan layar iklan, ulasan, halaman produk, bukti pembelian, dan bukti bahwa produk tidak sesuai.
2. Ajukan keluhan kepada penjual secara tertulis dan minta pengembalian dana atau penggantian.
3. Gunakan mekanisme platform. Banyak platform menyediakan pengajuan sengketa atau pengembalian dana. Laporkan pula ulasan atau akun palsu.
4. Adukan sebagai konsumen. Jalur pengaduan konsumen dan BPSK dapat ditempuh; lihat hak konsumen dan BPSK.
5. Laporkan ke kepolisian bila ada unsur penipuan dan kerugian signifikan; lihat belanja online: penipuan COD dan penjual kabur.
6. Waspadai bukti baru. Setelah sengketa muncul, pelaku usaha bisa menghapus ulasan atau akun. Simpan bukti lebih dulu.

Hak dasar konsumen mencakup informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang atau jasa. Ulasan palsu merusak hak itu karena menggantikan informasi yang benar dengan citra buatan.

Bagi pelaku usaha yang menjadi korban ulasan negatif palsu

Pelaku usaha juga sering menjadi korban: pesaing atau pihak yang tidak puas membanjiri ulasan buruk palsu. Langkah yang dapat ditempuh:

1. Dokumentasikan ulasan mencurigakan: tanggal, akun, pola kalimat, dan bukti bahwa pengulas bukan pelanggan.
2. Laporkan kepada platform dengan menjelaskan bahwa ulasan tidak berdasarkan transaksi nyata.
3. Balas dengan sopan dan faktual agar calon pelanggan melihat sikap profesional.
4. Kirim teguran tertulis bila pelaku diketahui.
5. Pertimbangkan jalur hukum bila kerugian nyata, dengan bukti kerugian dan identitas pelaku.
6. Hindari membalas dengan tindakan serupa. Membalas dengan ulasan palsu justru menjerumuskan Anda.

Bila akun usaha ditangguhkan sepihak, baca akun mitra aplikasi disuspend: hak keberatan dan akun bisnis media sosial dan hak pemilik.

Pengungkapan iklan, endorsement, dan hadiah

Ulasan yang dibayar atau diberi imbalan bukan otomatis terlarang, tetapi harus jujur dan transparan. Konsumen berhak mengetahui bahwa suatu konten adalah iklan atau kerja sama berbayar. Karena itu, pelaku usaha dan kreator sebaiknya:

1. memberi tanda jelas bahwa konten adalah kerja sama atau iklan;
2. tidak mengaku sebagai pengguna biasa bila sebenarnya dibayar;
3. tidak membuat klaim kualitas atau manfaat yang tidak terbukti;
4. menyimpan perjanjian dan bukti pembayaran kerja sama;
5. tidak menyuruh pelanggan menyembunyikan pengalaman buruk.

Pengungkapan semacam ini menjaga kepercayaan dan mengurangi risiko dianggap menyesatkan. Untuk kontrak dengan kreator, perhatikan pembagian tanggung jawab bila klaim produk ternyata tidak benar; lihat kontrak influencer dan endorse.

Kapan kritik pelanggan tidak boleh dianggap "ulasan palsu"

Pelaku usaha terkadang menuduh ulasan negatif sebagai palsu padahal berasal dari pelanggan yang benar-benar kecewa. Ulasan jujur yang berisi pengalaman nyata, meski keras, umumnya merupakan bagian dari kebebasan berpendapat dan hak konsumen untuk menyampaikan keluhan. Menekan, mengancam, atau menuntut penghapusan ulasan semacam itu dapat membuat keadaan lebih buruk. Hukum tetap membedakan antara kritik atas pengalaman nyata yang disampaikan dengan wajar dan tuduhan palsu yang merusak nama baik. Sebelum menuduh, periksa catatan transaksi: apakah pengulas benar-benar pembeli? Bila ya, tanggapi dengan solusi. Bila tidak ada transaksi dan pola ulasan mencurigakan, kumpulkan bukti dan laporkan.

Contoh: Pemilik kedai kopi menemukan tiga ulasan satu bintang dengan isi serupa dari akun baru yang tidak pernah memesan lewat aplikasi. Ia mendokumentasikan tangkapan layar dan mencocokkan dengan catatan penjualan, lalu melapor ke platform dengan bukti bahwa tidak ada transaksi. Di saat yang sama ia menanggapi ulasan negatif yang memang dari pelanggan nyata dengan tawaran perbaikan. Dengan cara ini ia membedakan kritik sah dari serangan palsu.

Peran platform dan kebijakan komunitas

Setiap platform media sosial dan pasar daring memiliki kebijakan komunitas yang biasanya melarang perilaku tidak autentik, termasuk pembelian pengikut dan ulasan palsu. Pelanggaran dapat berujung pada penghapusan ulasan, pembatasan fitur, hingga penutupan akun. Keputusan platform bersifat kontraktual berdasarkan syarat layanan yang disetujui pengguna, dan prosedur keberatannya berbeda-beda. Bila akun Anda dibatasi, gunakan jalur banding resmi, siapkan bukti bahwa pengikut dan ulasan didapat secara sah, dan pelajari syarat layanan. Menghubungi "pihak ketiga" yang menawarkan pemulihan akun dengan imbalan uang sering merupakan penipuan.

Membangun reputasi dengan cara yang sah

Daripada membeli popularitas, ada cara yang aman dan berkelanjutan.

• Minta ulasan dari pelanggan nyata setelah transaksi, tanpa mengatur isinya.
• Jika memberi insentif, ungkapkan secara terbuka dan jangan mensyaratkan ulasan positif.
• Tanggapi ulasan negatif dengan solusi, bukan dengan menghapus atau menyerang.
• Tampilkan bukti nyata: foto proses, testimoni dengan izin, dan sertifikasi.
• Bekerja sama dengan kreator melalui kontrak yang jelas dan pengungkapan iklan.
• Konsisten pada kualitas. Reputasi yang baik tumbuh dari layanan yang konsisten.
• Patuhi pedoman periklanan dan kebijakan platform.

Iklan juga harus mengungkap bila bersifat berbayar atau kerja sama. Untuk penjualan lewat siaran langsung, lihat streaming live jual beli dan tanggung jawab host.

Kesalahan yang sering terjadi

• Mengira membeli pengikut hanya urusan platform dan tidak berkaitan dengan hukum.
• Menyerahkan kata sandi akun ke penyedia jasa.
• Meminta ulasan positif dengan imbalan tanpa mengungkapkannya.
• Menulis ulasan palsu untuk menjatuhkan pesaing.
• Menghapus ulasan jujur yang kritis.
• Tidak menyimpan bukti ketika menjadi korban ulasan palsu.
• Membalas serangan ulasan dengan serangan serupa.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah membeli pengikut itu pidana? Tidak ada pasal yang secara khusus melarang pembelian pengikut. Namun bila perbuatan itu dipakai untuk menyesatkan konsumen atau menipu, ketentuan perlindungan konsumen, UU ITE, dan hukum pidana dapat berlaku. Penilaian bergantung pada fakta.

Bolehkah memberi diskon agar pelanggan menulis ulasan? Memberi insentif untuk ulasan menimbulkan risiko bila dipakai untuk menjamin ulasan positif atau disembunyikan. Jika dilakukan, ungkapkan secara terbuka dan jangan mensyaratkan isi ulasan.

Apa yang dapat dilakukan konsumen bila tertipu ulasan palsu? Kumpulkan bukti, ajukan keluhan dan permintaan pengembalian dana ke penjual dan platform, lalu gunakan jalur pengaduan konsumen atau lapor ke polisi bila ada unsur penipuan.

Ringkasan

Membeli pengikut dan ulasan palsu menciptakan citra yang tidak sesuai kenyataan. Meski tidak ada larangan khusus bernama demikian, perbuatan itu dapat bersinggungan dengan UU Perlindungan Konsumen, UU ITE tentang informasi menyesatkan, penipuan dalam KUHP baru, perbuatan melawan hukum, dan persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha menghadapi risiko sanksi platform, kerugian reputasi, dan tanggung jawab hukum. Konsumen yang tertipu dapat mengumpulkan bukti, mengadu ke penjual dan platform, serta menempuh jalur konsumen atau pidana. Bangun reputasi lewat pelanggan nyata.

Dasar hukum

• UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, antara lain Pasal 17.
• UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024, antara lain Pasal 28 ayat (1).
• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan penipuan (Pasal 492), berlaku sejak 2 Januari 2026.
• KUH Perdata, Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum.

Baca juga

• Ulasan pelanggan dan nama baik usaha
• Barang Palsu di E-Commerce: Tanggung Jawab Penjual, Platform, dan Hak Pembeli
• Hak Konsumen dan Cara Mengadu ke BPSK

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.