Izin Orang Tua untuk Anak di Bawah Umur: Paspor, Rekening Bank, dan Urusan Lain
Isi artikel
Apa itu izin orang tua dan siapa yang terkena
Dalam hukum perdata, anak di bawah umur dianggap belum cakap bertindak sendiri. Batas usia dewasa berbeda-beda antar-aturan. KUH Perdata menyebut 21 tahun, sedangkan UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak memakai ukuran lain. Untuk urusan administratif, instansi biasanya memakai batas 17 atau 18 tahun, tetapi aturan setiap instansi bisa berbeda. Karena itu selalu cek persyaratan instansi yang dituju.
Orang tua adalah wali alami bagi anaknya. Mereka berwenang mewakili anak selama kekuasaan orang tua tidak dicabut. Bila orang tua meninggal, dicabut kuasa asuhnya, atau tidak diketahui, wali ditunjuk melalui penetapan perwalian.
Artikel ini berguna bagi orang tua yang akan mengurus paspor anak untuk liburan atau sekolah, ayah atau ibu yang berpisah, serta kakek-nenek atau paman yang menjadi pengasuh sehari-hari.
Aturan dasar yang berlaku
Secara umum, tindakan hukum anak dilakukan oleh orang tua atau wali atas nama anak. UU Perkawinan menyatakan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sampai kawin atau mandiri, dan mewakili anak dalam perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan selama anak belum mencapai usia dewasa menurut undang-undang itu. Rincian pasal sebaiknya dibaca dari teks resmi.
Untuk urusan praktis, persetujuan satu orang tua sering dianggap cukup bagi layanan sederhana, misalnya rekening tabungan anak. Namun untuk dokumen yang berdampak besar, seperti paspor atau izin keluar negeri, instansi cenderung meminta persetujuan kedua orang tua. Sikap instansi dapat berbeda dan berubah, jadi tanyakan sebelum datang.
Bila orang tua bercerai, kewenangan mewakili anak tidak otomatis hilang pada pihak yang tidak memegang hak asuh. Putusan pengadilan menentukan siapa yang memegang hak asuh, tetapi kewajiban memelihara tetap pada kedua orang tua. Praktik instansi bisa meminta salinan putusan.
Paspor anak
Imigrasi memiliki persyaratan sendiri untuk paspor anak. Pada umumnya yang diminta adalah akta kelahiran atau dokumen setara, kartu keluarga, kartu identitas orang tua, dan kehadiran anak bersama orang tua atau wali saat pemotretan dan wawancara. Untuk anak yang sudah memiliki kartu identitas anak, dokumen itu dapat ikut disiapkan. Bila salah satu orang tua tidak hadir, sering diperlukan surat persetujuan tertulis dari orang tua itu. Dokumen persis dan ketentuan terbaru dapat dilihat di situs imigrasi resmi atau kantor imigrasi setempat.
Poin lebih lengkap tentang paspor anak ada di paspor anak dan izin orang tua. Untuk hak umum warga di imigrasi, lihat paspor dan hak warga di imigrasi. Jika permohonan ditolak atau ditunda, baca paspor ditolak atau ditunda.
Bagi anak dengan kewarganegaraan ganda terbatas, ada persyaratan tambahan yang diatur Imigrasi. Informasi resmi dapat diperiksa langsung di situs imigrasi.
Rekening bank dan layanan keuangan
Bank menyediakan rekening tabungan untuk anak di bawah umur dengan mekanisme berbeda-beda. Pada umumnya rekening dibuka atas nama anak dan dikelola orang tua atau wali. Bank meminta akta kelahiran, kartu keluarga, identitas orang tua, dan kadang surat pernyataan orang tua. Penarikan dilakukan oleh orang tua atau wali, kecuali kebijakan bank mengizinkan anak yang sudah mendekati dewasa bertransaksi sendiri.
Beberapa kebijakan bank memperbolehkan anak usia remaja memiliki kartu debit dengan batasan. Kebijakan itu adalah aturan internal bank dan dapat diubah. Tanyakan secara langsung.
Bila terjadi sengketa, misalnya orang tua yang berpisah berselisih tentang siapa yang boleh menarik uang, bank dapat meminta putusan pengadilan atau kesepakatan tertulis. Lihat juga rekening bank dan asuransi orang meninggal untuk situasi bila pemilik rekening meninggal.
Urusan lain yang sering ditanyakan
| Urusan | Pada umumnya | Catatan |
|---|---|---|
| Sekolah dan pendaftaran | Orang tua atau wali menandatangani | Sekolah dapat meminta KK dan akta lahir |
| Layanan kesehatan | Orang tua atau wali memberi persetujuan | Keadaan darurat memiliki aturan sendiri |
| Perjalanan dengan salah satu orang tua | Surat persetujuan pihak lain sering diminta | Beberapa maskapai dan negara punya aturan sendiri |
| Aplikasi atau layanan digital | Penyedia menetapkan batas usia | Persetujuan orang tua diminta bila di bawah batas |
| Menjual atau mengagunkan harta anak | Perlu izin pengadilan | Tidak cukup izin orang tua |
| Kartu Identitas Anak (KIA) | Orang tua mengajukan | Dinas kependudukan menetapkan syarat |
Perhatikan bahwa orang tua tidak bebas menjual atau menjaminkan harta anak. Untuk tindakan seperti itu, hukum biasanya mensyaratkan izin pengadilan agar kepentingan anak terlindungi. Lihat anak di bawah umur sebagai penggugat atau tergugat untuk perwakilan di pengadilan.
Langkah praktis bila satu orang tua tidak bisa hadir
- Tanyakan persyaratan kepada instansi atau bank sebelum datang. Catat nama petugas dan tanggal.
- Siapkan surat persetujuan tertulis dari orang tua yang absen. Cantumkan identitas lengkap, tujuan, dan lampirkan fotokopi KTP.
- Legalisasi bila diperlukan. Bila orang tua berada di luar negeri, tanyakan apakah surat harus dilegalisasi. Lihat surat kuasa dari luar negeri dan legalisasi konsulat.
- Siapkan salinan putusan bila ada putusan perceraian atau hak asuh.
- Datang bersama anak, karena banyak urusan membutuhkan kehadiran anak untuk foto atau verifikasi.
- Bila orang tua menolak tanpa alasan, bicarakan secara baik-baik, lalu pertimbangkan mediasi atau permohonan ke pengadilan.
- Bila orang tua tidak diketahui keberadaannya, tanyakan apakah surat pernyataan di bawah sumpah atau penetapan pengadilan diterima.
Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui
Aturan dasar mengenai kekuasaan orang tua relatif stabil. Yang berubah cepat adalah aturan teknis instansi, misalnya layanan imigrasi yang kini banyak memakai pendaftaran daring, serta perbankan yang menerapkan verifikasi identitas digital. Jangan mengandalkan informasi lama, termasuk dari unggahan media sosial.
Perubahan hukum yang berpengaruh: UU No. 16 Tahun 2019 menaikkan batas usia nikah menjadi 19 tahun, dan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) memberi perhatian khusus pada data anak. Pemrosesan data pribadi anak mengharuskan persetujuan orang tua atau wali. Menurut pemberitaan September 2026, lembaga pengawas PDP belum dibentuk, jadi tata cara pengaduan masih perlu diperiksa pada sumber resmi. Penjelasan terkait ada di anak dan konten media sosial.
Kesalahan umum
| Kesalahan | Akibat | Cara menghindari |
|---|---|---|
| Datang tanpa akta lahir dan KK asli | Berkas ditolak | Cek daftar dokumen dahulu |
| Memalsukan tanda tangan orang tua lain | Risiko pidana pemalsuan | Minta tanda tangan asli atau penetapan |
| Menganggap putusan cerai menghapus izin pihak lain | Instansi menolak | Bawa salinan putusan dan tanya aturan |
| Menjual harta anak tanpa izin pengadilan | Transaksi dapat dibatalkan | Ajukan permohonan izin |
| Membawa anak ke luar negeri tanpa pemberitahuan | Sengketa, tuduhan membawa lari | Dapatkan persetujuan tertulis |
| Tidak memperbarui KK setelah perubahan | Data tidak cocok | Perbarui di dinas kependudukan |
Contoh: Bu Lestari bercerai dan memegang hak asuh anaknya yang berusia 10 tahun. Ia hendak mengurus paspor untuk perjalanan sekolah. Kantor imigrasi meminta surat persetujuan ayah. Mantan suaminya tinggal di kota lain. Bu Lestari mengirim pesan, menyiapkan formulir persetujuan, dan meminta ayah menandatanganinya serta melampirkan fotokopi KTP. Karena ayah setuju, paspor diproses. Bila ayah menolak tanpa alasan sah, Bu Lestari dapat berkonsultasi tentang jalur pengadilan. Kisah ini fiktif dan hanya ilustrasi.
Jangan memalsukan tanda tangan atau menggunakan orang lain berpura-pura menjadi orang tua. Selain dokumen dibatalkan, tindakan itu dapat berujung proses pidana pemalsuan. Nomor pasal dan ancaman pidana dalam KUHP baru yang berlaku sejak 2 Januari 2026 sebaiknya dibaca dari teks resmi.
Simpan satu map berisi salinan akta lahir, KK, KTP kedua orang tua, putusan cerai bila ada, dan surat persetujuan yang sudah ditandatangani. Dengan map ini, urusan bank, sekolah, dan imigrasi lebih cepat.
Bila orang tua tidak ada atau kuasa asuh dicabut
Jika orang tua meninggal, anak yang berada dalam asuhan kerabat memerlukan wali. Penetapan wali melalui pengadilan memberi dasar mengurus paspor, rekening, dan harta anak. Lihat juga wali anak dalam UU Perkawinan dan kewajibannya. Bila kuasa asuh dicabut karena kelalaian atau kekerasan, wali pengganti ditunjuk pengadilan; baca pencabutan kuasa asuh dan pergantian wali.
Selama belum ada penetapan, kakek, nenek, atau paman yang merawat anak sehari-hari tidak otomatis berwenang mengurus dokumen resmi. Surat kuasa dari orang tua dapat membantu untuk urusan tertentu, tetapi instansi punya kebijakan sendiri.
Perjalanan ke luar negeri dan pengawasan anak
Keluarga yang berpisah sering bersengketa tentang perjalanan anak ke luar negeri. Untuk menghindari tuduhan membawa anak tanpa izin, simpan bukti bahwa pihak lain mengetahui dan menyetujui: pesan tertulis, surat persetujuan, atau kesepakatan dalam putusan. Beberapa maskapai dan negara tujuan meminta surat persetujuan orang tua yang tidak ikut bepergian, terutama bila anak bepergian dengan satu orang tua, kerabat, atau rombongan sekolah. Periksa ketentuan negara tujuan jauh sebelum berangkat.
Bila pihak lain menolak tanpa alasan masuk akal dan perjalanan itu untuk kepentingan anak, seperti pengobatan atau sekolah, pertimbangkan mediasi lebih dulu. Jalan terakhir ialah meminta pengadilan memutuskan. Lihat juga anak dibawa pergi salah satu orang tua untuk risiko hukum bila anak dibawa tanpa kesepakatan.
Kapan anak boleh bertindak sendiri
Hukum tidak selalu menutup semua pintu bagi anak. Dalam urusan sederhana yang lazim bagi usianya, misalnya membeli kebutuhan jajan, anak dianggap boleh bertransaksi. Remaja yang bekerja dapat menerima upah menurut aturan ketenagakerjaan yang membatasi pekerjaan anak. Namun perjanjian besar yang dibuat anak sendiri dapat dimintakan pembatalan melalui orang tua. Sebaliknya, pihak ketiga yang memperlakukan anak seperti orang dewasa untuk transaksi besar menanggung risiko transaksi dibatalkan. Prinsip ini melindungi anak, tetapi juga mengingatkan orang tua untuk mengawasi akun, kartu, dan aplikasi yang dipakai anak. Contoh sengketa ada pada top-up game tanpa izin orang tua.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah anak dapat membuat paspor tanpa ayah atau ibu? Biasanya tidak. Imigrasi meminta kehadiran atau persetujuan orang tua atau wali. Persyaratan pastinya dapat dicek di kantor imigrasi.
Kapan anak boleh membuka rekening sendiri? Kebijakan bank berbeda. Banyak bank mensyaratkan pendampingan orang tua untuk anak di bawah usia tertentu. Tanyakan kebijakan bank yang dituju.
Bisakah satu orang tua menandatangani sendiri? Untuk beberapa layanan bisa, untuk yang lain tidak. Siapkan surat persetujuan pihak lain untuk mengantisipasi.
Siapa yang memberi izin jika orang tua berpisah? Pada dasarnya kedua orang tua tetap berwenang, kecuali kuasa dicabut. Pemegang hak asuh umumnya mengurus sehari-hari, tetapi keputusan penting sebaiknya disepakati bersama.
Ringkasan
- Orang tua adalah wali alami anak; wali ditunjuk bila orang tua tidak ada.
- Paspor anak memerlukan kehadiran dan dokumen orang tua atau wali; cek ketentuan imigrasi terbaru.
- Rekening anak dikelola orang tua atau wali menurut kebijakan bank.
- Menjual atau menjaminkan harta anak memerlukan izin pengadilan.
- Surat persetujuan tertulis, bukti identitas, dan salinan putusan memudahkan proses.
- Jangan memalsukan tanda tangan; gunakan jalur penetapan bila ada hambatan.
Artikel ini informasi umum untuk edukasi, bukan nasihat hukum untuk perkara tertentu. Setiap kasus punya fakta dan dokumen yang berbeda, sehingga sebaiknya dikonsultasikan dengan advokat.
- Direktorat Jenderal Imigrasi — imigrasi.go.id
- Basis data peraturan BPK — peraturan.bpk.go.id
Informasi per Oktober 2026. Peraturan dapat berubah; cek teks resmi di peraturan.go.id atau situs instansi terkait.
Dasar hukum
- UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
- UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
Baca juga
- Paspor dan Hak Warga di Imigrasi: Dasar Hukum dan Cara Mengadu
- Perwalian Anak: Siapa yang Bisa Jadi Wali dan Bagaimana Penetapannya
- Wali Anak dalam UU Perkawinan: Kewajiban Wali dan Pertanggungjawaban atas Harta Anak
- Surat Kuasa dari Luar Negeri: Syarat Legalisasi Konsulat atau Apostille dan Pemakaiannya
Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.