Paspor dan Hak Warga di Imigrasi: Dasar Hukum dan Cara Mengadu

Apa itu paspor dan siapa yang menerbitkannya

Paspor adalah dokumen perjalanan resmi. Menurut Pasal 24 UU Keimigrasian (UU Nomor 6 Tahun 2011), dokumen perjalanan Republik Indonesia terdiri atas paspor dan surat perjalanan laksana paspor. Paspor sendiri ada tiga macam: diplomatik, dinas, dan biasa. Ayat (4) menegaskan bahwa dokumen perjalanan adalah dokumen negara.

Bagi warga biasa, yang relevan adalah paspor biasa. Pasal 26 menyatakan paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia (WNI) oleh Menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk. Praktiknya, permohonan diajukan melalui kantor imigrasi.

Dua catatan penting:

• Menurut Pasal 30, setiap WNI hanya boleh memegang satu dokumen perjalanan sejenis atas namanya yang masih berlaku.
• Paspor adalah milik negara yang dipinjamkan kepada pemegangnya. Karena itu, penarikan atau pencabutan dapat dilakukan dalam kondisi tertentu yang diatur undang-undang.

Hak dasar warga negara

Pasal 2 UU Keimigrasian menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak melakukan perjalanan keluar dan masuk wilayah Indonesia. Pasal 14 ayat (1) menambahkan bahwa setiap WNI tidak dapat ditolak masuk wilayah Indonesia.

Hak ini bukan hak tanpa batas. Undang-undang mengatur alasan-alasan penolakan keluar, yang akan dijelaskan di bagian berikut. Namun, titik awalnya adalah bahwa perjalanan adalah hak, dan pembatasan harus ada dasar hukumnya.

Bila ada keraguan atas dokumen perjalanan atau status kewarganegaraan, Pasal 14 ayat (2) mewajibkan yang bersangkutan memberikan bukti lain yang sah dan meyakinkan bahwa ia WNI. Pasal 14 ayat (3) mengizinkan penempatan di rumah detensi atau ruang detensi imigrasi (tempat penampungan sementara yang dikelola imigrasi) untuk melengkapi bukti itu. Karena itu, bawa dokumen identitas yang sah saat bepergian.

Syarat permohonan: yang umum dan yang perlu dicek

Syarat teknis permohonan paspor, seperti jenis dokumen, jadwal pelayanan, dan biaya, diatur dalam peraturan pelaksana dan dapat berubah. Pasal 33 UU Keimigrasian menyerahkan tata cara dan persyaratan pemberian, penarikan, pembatalan, pencabutan, penggantian, dan pengadaan blanko kepada peraturan pemerintah.

Secara umum, pemohon diminta menyiapkan:

• KTP-el dan KK.
• Akta kelahiran atau ijazah atau buku nikah yang memuat nama dan tanggal lahir.
• Dokumen tambahan bila ada keadaan khusus, misalnya surat izin tertentu.

Tarif dan alur antrean berubah dari waktu ke waktu. Periksa pengumuman resmi di situs imigrasi atau kantor imigrasi, dan hati-hati terhadap pihak yang menawarkan percepatan dengan biaya tidak jelas. Simpan bukti pembayaran resmi.

Pastikan nama di KTP-el, KK, dan akta cocok sebelum mendaftar. Perbedaan kecil sering membuat permohonan tertunda. Lihat perubahan nama di ijazah dan dokumen lain.

Contoh: Maya mendaftar paspor secara daring. Ia mengunggah KTP-el, KK, dan akta kelahiran. Sebelum itu, ia memeriksa bahwa nama di akta sama dengan nama di KTP-el. Karena datanya sinkron, ia hanya perlu datang sekali untuk wawancara dan foto.

Kapan seseorang bisa ditolak keluar

Pasal 16 ayat (1) UU Keimigrasian menyebut tiga alasan pejabat imigrasi menolak seseorang keluar wilayah Indonesia, yaitu:

• Tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku.
• Diperlukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang.
• Namanya tercantum dalam daftar pencegahan.

Pasal 15 menambahkan, setiap orang dapat keluar wilayah Indonesia setelah memenuhi persyaratan dan mendapat tanda keluar dari pejabat imigrasi. Artinya, pemeriksaan di bandara atau pelabuhan adalah bagian dari proses yang wajib dilalui (Pasal 9).

Penolakan keluar hanya sah bila ada dasar hukum. Bila Anda ditolak, tanyakan alasan dan pasal yang dipakai. Catat nama petugas, waktu, dan tempat kejadian. Minta penjelasan tertulis bila memungkinkan.

Pencegahan: apa artinya dan berapa lama

Pencegahan adalah larangan sementara bagi seseorang untuk keluar wilayah Indonesia. Dalam bahasa sehari-hari sering disebut "cekal". Beberapa hal yang diatur dalam UU Keimigrasian:

• Pelaksanaan keputusan pencegahan dilakukan oleh Menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk (Pasal 93).
• Pejabat imigrasi wajib menolak orang yang dikenai pencegahan keluar wilayah Indonesia (Pasal 95).
• Pencegahan berlaku paling lama 6 bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 bulan (Pasal 97 ayat 1).
• Bila tidak ada keputusan perpanjangan, pencegahan berakhir demi hukum (Pasal 97 ayat 2).
• Bila ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bebas atas perkara yang menjadi alasan pencegahan, pencegahan berakhir demi hukum (Pasal 97 ayat 3).

Pencegahan dapat diputuskan atas dasar yang diatur dalam Pasal 91, antara lain hasil pengawasan imigrasi serta permintaan atau keputusan instansi penegak hukum dan instansi lain yang berwenang. Daftar lengkapnya perlu dibaca pada teks resmi. Istilah "penangkalan" berbeda. Pasal 98 menyebutkan wewenang Menteri melakukan penangkalan, yang pada dasarnya terkait orang asing yang dilarang masuk.

Keberatan atas pencegahan

Pasal 96 memberi hak kepada orang yang dikenai pencegahan untuk mengajukan keberatan:

• Keberatan diajukan kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan pencegahan (ayat 1).
• Keberatan diajukan secara tertulis disertai alasan dan disampaikan dalam jangka waktu berlakunya masa pencegahan (ayat 2).
• Pengajuan keberatan tidak menunda pelaksanaan pencegahan (ayat 3).

Karena keberatan tidak menunda pelaksanaan, jangan menganggap surat keberatan akan membuat Anda otomatis bisa bepergian. Rencanakan jadwal dengan realistis.

Penarikan atau pencabutan paspor

Pasal 31 UU Keimigrasian mengizinkan Menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk menarik atau mencabut paspor biasa. Pasal 31 ayat (3) menyebut penarikan paspor biasa dilakukan bila:

• pemegangnya melakukan tindak pidana atau melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia
• pemegangnya termasuk dalam daftar pencegahan.

Jika paspor Anda ditarik, minta surat resmi yang menyebut dasar penarikan dan jangka waktunya. Simpan salinan. Surat itu akan berguna bila Anda perlu mengajukan keberatan atau menempuh jalur sengketa administrasi. Untuk gambaran jalur sengketa, baca keputusan yang bisa digugat.

Paspor hilang atau rusak

Bila paspor hilang, laporkan segera. Pada umumnya imigrasi meminta surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan dokumen identitas, tetapi syarat rincinya berubah, sehingga periksa informasi resmi. Pasal 30 melarang memegang dua paspor sejenis yang masih berlaku, sehingga paspor lama yang ditemukan kembali perlu dilaporkan.

Bila paspor hilang di luar negeri, hubungi perwakilan Republik Indonesia setempat. Pasal 5 UU Keimigrasian menyatakan fungsi keimigrasian di perwakilan RI atau tempat lain di luar negeri dilaksanakan oleh pejabat imigrasi dan/atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk.

Cara mengadu bila layanan bermasalah

Anda berhak atas pelayanan publik yang baik. Beberapa jalur pengaduan:

1. Sampaikan keluhan secara langsung kepada pimpinan kantor imigrasi, dan minta tanda terima.
2. Gunakan kanal pengaduan resmi kementerian yang membawahi imigrasi, seperti layanan telepon, surel, atau situs.
3. Ajukan pengaduan ke Ombudsman Republik Indonesia bila terjadi penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, atau permintaan imbalan.
4. Bila keputusan imigrasi merugikan Anda, konsultasikan upaya hukum administrasi, termasuk kemungkinan gugatan ke pengadilan tata usaha negara.

Dalam setiap pengaduan, sertakan tanggal, nama petugas, nomor antrean atau tiket, dan salinan dokumen. Penjelasan lengkap tentang pengaduan ada di pengaduan layanan publik ke Ombudsman.

Contoh: Rudi mengajukan perpanjangan paspor, tetapi permohonannya tertunda tiga bulan tanpa penjelasan. Ia menulis surat ke kantor imigrasi dengan menyebut tanggal pengajuan dan nomor tiket, meminta jawaban tertulis dalam waktu wajar. Karena tidak ada jawaban, ia mengadu ke Ombudsman dengan melampirkan bukti.

Anak dan paspor: hal yang perlu diperhatikan

Anak juga dapat memiliki paspor. Syarat teknisnya, seperti kehadiran orang tua dan dokumen tambahan, ditentukan oleh peraturan pelaksana. Umumnya orang tua atau wali yang mengajukan, dengan membawa akta kelahiran anak dan dokumen identitas orang tua. Bila orang tua bercerai atau salah satunya tidak hadir, imigrasi dapat meminta surat persetujuan atau penetapan pengadilan. Periksa syarat terbaru sebelum datang.

Bila ada sengketa hak asuh dan salah satu orang tua khawatir anak dibawa ke luar negeri, konsultasikan upaya yang tersedia. Lihat hak asuh anak setelah perceraian untuk gambaran dasar.

Menyiapkan bukti bila ada sengketa

Jika Anda ingin mengajukan keberatan atau pengaduan, bukti yang tertata sangat membantu. Kumpulkan:

• Salinan permohonan dan tanda terima.
• Surat penolakan atau penundaan, bila ada.
• Tangkapan layar status permohonan daring.
• Catatan kronologis: tanggal, jam, nama petugas.
• Bukti pembayaran resmi.

Tulis keberatan secara singkat dan sopan. Cantumkan fakta, dasar hukum yang Anda ketahui, dan permintaan yang jelas, misalnya "mohon penjelasan tertulis atas dasar penolakan". Hindari ancaman atau kata-kata kasar. Surat yang tertib lebih mudah ditindaklanjuti, termasuk oleh Ombudsman.

Perjalanan ke luar negeri: persiapan dokumen lain

Paspor hanya satu bagian dari persiapan. Banyak negara tujuan mensyaratkan masa berlaku paspor minimal tertentu dan visa. Pasal 8 UU Keimigrasian mewajibkan setiap orang yang keluar atau masuk wilayah Indonesia memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. Syarat negara tujuan ditentukan oleh negara itu, sehingga periksa situs resmi kedutaan negara yang dituju, bukan hanya informasi dari agen perjalanan.

Periksa juga kondisi fisik paspor. Halaman rusak, basah, atau tulisan terhapus dapat membuat petugas ragu atas keabsahannya, dan Pasal 9 ayat (3) memberi wewenang pejabat imigrasi mengambil tindakan lebih lanjut bila ada keraguan, termasuk penggeledahan badan dan barang bawaan. Ajukan penggantian sebelum jadwal terbang, bukan sehari sebelumnya.

Sebelum berangkat ke bandara atau pelabuhan

Ada hal praktis yang mencegah masalah di pemeriksaan keimigrasian. Bawa paspor asli, tiket atau bukti perjalanan, dan dokumen pendukung yang diminta negara tujuan. Pastikan nama di tiket sama persis dengan nama di paspor. Bila ada pertanyaan petugas, jawab dengan jujur dan singkat. Bila Anda ditolak berangkat, minta penjelasan alasan dan dasar hukumnya, lalu catat nama petugas dan waktu.

Kesalahan umum

• Mendaftar paspor tanpa memeriksa kesesuaian nama di KTP-el, KK, dan akta.
• Memakai calo atau jasa "cepat" tanpa kuitansi resmi.
• Memegang paspor lama dan baru yang sama-sama aktif.
• Menganggap pencegahan otomatis hilang karena sudah lama, tanpa memeriksa status.
• Tidak menyimpan bukti pembayaran dan nomor permohonan.
• Mengajukan keberatan setelah masa pencegahan berakhir, padahal Pasal 96 ayat (2) menyaratkan keberatan disampaikan dalam jangka waktu berlakunya masa pencegahan.
• Mengunggah foto paspor ke media sosial.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah petugas imigrasi boleh menolak saya keluar negeri? Boleh, tetapi hanya dengan dasar hukum. Pasal 16 UU 6/2011 menyebut tiga alasan: tidak punya dokumen perjalanan yang sah, diperlukan untuk penyelidikan dan penyidikan atas permintaan pejabat berwenang, atau nama tercantum dalam daftar pencegahan. Tanyakan alasan secara spesifik.

Berapa lama pencegahan berlaku? Menurut Pasal 97, paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang setiap kali paling lama 6 bulan. Bila tidak ada keputusan perpanjangan, pencegahan berakhir demi hukum. Periksa status Anda ke pejabat yang berwenang.

Berapa biaya paspor? Biaya diatur dalam peraturan pelaksana dan dapat berubah, sehingga angkanya tidak dicantumkan di sini. Periksa pengumuman resmi imigrasi, dan minta bukti pembayaran resmi.

Ringkasan

Setiap WNI berhak keluar dan masuk wilayah Indonesia, dan WNI tidak dapat ditolak masuk. Paspor biasa diterbitkan oleh Menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk, dan satu orang hanya boleh memegang satu paspor sejenis yang masih berlaku. Penolakan keluar hanya sah dengan dasar dalam Pasal 16. Pencegahan berlaku paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang, dan keberatan harus diajukan tertulis selama masa pencegahan berlaku. Simpan bukti, hindari calo, dan gunakan pengaduan ke instansi serta Ombudsman bila layanan bermasalah.

Dasar hukum

• UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian: Pasal 2, 5, 9, 14, 15, 16, 24, 26, 30, 31, 33, 93, 95, 96, 97, 98.

Baca juga

• Perubahan Nama di Ijazah dan Dokumen Lain: Cara Menyamakan Data
• Pengaduan Layanan Publik ke Ombudsman: Hak Warga, Tahapan, dan Hasilnya
• Keputusan pejabat yang biasa digugat ke PTUN
• Foto KTP tidak dikirim ke akun yang tidak jelas
• Legalisasi Dokumen dan Apostille: Cara Mengesahkan Dokumen untuk Luar Negeri

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.