Iuran BPJS Kesehatan Pekerja Penerima Upah: Pembagian Beban dan Cara Menghitung

Apa itu iuran pekerja penerima upah

Pekerja penerima upah (PPU) adalah orang yang bekerja pada pemberi kerja dan menerima gaji atau upah. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara berkala kepada BPJS Kesehatan agar peserta berhak atas pelayanan kesehatan. Untuk PPU, iuran tidak dibayar pekerja sendirian. Beban dibagi antara pemberi kerja dan pekerja.

Jenis peserta lain, seperti peserta mandiri atau penerima bantuan iuran (PBI) yang dibiayai pemerintah, memiliki cara hitung berbeda. Artikel ini hanya membahas pekerja yang didaftarkan oleh perusahaan atau instansi. Mengenai kewajiban mendaftarkan, baca lebih dulu kewajiban perusahaan mendaftarkan pekerja ke BPJS Kesehatan.

Aturan pembagian beban

Menurut Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan perubahannya, iuran untuk PPU ditetapkan sebagai persentase dari upah. Besarnya yang umum dikenal adalah lima persen dari upah per bulan. Pembagiannya:

• empat persen ditanggung pemberi kerja;
• satu persen ditanggung pekerja, dipotong dari upah.

Ketentuan ini berlaku bagi pekerja swasta, pegawai badan usaha milik negara dan daerah, dan pegawai pemerintah yang dibayar dari upah, dengan rincian khusus untuk tiap kelompok. Karena rincian bisa berubah lewat peraturan baru, periksa Perpres terbaru atau kanal resmi BPJS Kesehatan sebelum menghitung untuk keperluan formal.

Dua hal yang sering membingungkan:

• Persentase dikalikan dasar upah, bukan seluruh penghasilan. Dasar upah mencakup gaji pokok dan tunjangan tetap. Uang lembur, bonus, atau tunjangan yang tidak tetap pada umumnya tidak dimasukkan. Pastikan definisi ini dengan teks peraturan dan kebijakan perusahaan.
• Pekerja tidak membayar sisanya. Bagian satu persen itulah satu-satunya potongan yang sah dari upah pekerja. Bagian empat persen harus dibayar perusahaan dari kasnya sendiri.

Batas upah tertinggi

Untuk menjaga agar iuran tidak membengkak bagi pekerja berpenghasilan sangat tinggi, peraturan menetapkan batas atas upah yang dipakai sebagai dasar hitung. Angka yang selama ini dikenal luas adalah Rp12 juta per bulan. Artinya, bila seseorang bergaji di atas angka itu, dasar iuran tetap dihitung dari batas tersebut.

Penting untuk dicatat bahwa batas ini ditetapkan peraturan dan dapat berubah. Karena pemberitaan tentang angka batas kadang berbeda dari teks resmi, pastikan angka yang berlaku saat Anda membaca artikel ini dengan melihat Perpres terbaru atau menanyakan ke BPJS Kesehatan. Perusahaan tidak boleh menetapkan batas sendiri yang lebih rendah supaya iuran mengecil, karena pemberi kerja wajib melaporkan upah yang sebenarnya.

Aturan pelaporan upah sebenarnya dan dampaknya pada program lain dibahas pada upah dilaporkan lebih rendah ke BPJS.

Cara menghitung langkah demi langkah

1. Tentukan dasar upah. Jumlahkan gaji pokok dan tunjangan tetap bulanan. Jangan masukkan komponen yang tidak tetap.
2. Bandingkan dengan batas atas. Jika dasar upah lebih tinggi dari batas, pakai batas atas.
3. Hitung total iuran. Kalikan dasar upah dengan lima persen.
4. Pisahkan bagian pekerja. Kalikan dasar upah dengan satu persen. Hasilnya adalah potongan di slip gaji.
5. Pisahkan bagian pemberi kerja. Kalikan dasar upah dengan empat persen. Perusahaan menambahkan jumlah ini ke setoran.
6. Bandingkan dengan slip gaji dan bukti setor. Potongan pekerja harus sama dengan hasil langkah 4.

Angka pada tabel hanya contoh hitungan. Bila upah Anda berbeda, kalikan sesuai persentase. Anggota keluarga yang didaftarkan lewat pekerja pada umumnya tidak menambah potongan, tetapi tambahan anggota di luar batas yang ditentukan dapat memiliki ketentuan sendiri. Periksa peraturan terbaru.

Tenggat pembayaran dan konsekuensinya

Iuran PPU dibayarkan secara kolektif oleh pemberi kerja setiap bulan. Batas waktunya ditetapkan peraturan, dan menurut pemberitaan tanggal yang dikenal adalah tanggal 10 setiap bulan. Pemberi kerja menyetorkan bagian dirinya dan bagian pekerja sekaligus.

Menurut pemberitaan, denda keterlambatan iuran dalam bentuk lama telah diubah. Namun peserta yang kepesertaannya nonaktif karena tunggakan tidak bisa memakai layanan sampai iuran dilunasi, dan ada ketentuan tentang denda pelayanan bila peserta dirawat inap dalam jangka waktu tertentu setelah kepesertaan diaktifkan kembali. Rincian persentase dan jangka waktunya bisa diubah, sehingga periksa teks resmi terbaru.

Pada praktiknya, pekerja yang gajinya sudah dipotong tetapi iuran tidak disetor perusahaan sering baru menyadari ketika kartu tidak bisa dipakai. Hal ini dibahas lebih rinci pada tunggakan BPJS Kesehatan dan denda dan sanksi perusahaan menunggak iuran BPJS.

Cara memeriksa potongan di slip gaji

Pekerja berhak tahu bagaimana gajinya dipotong. Hal yang dapat dicek:

• Apakah potongan sama dengan satu persen dari dasar upah, bukan lebih besar.
• Apakah perusahaan memotong juga bagian pemberi kerja. Ini keliru, karena bagian empat persen tidak boleh dibebankan kepada pekerja.
• Apakah ada tulisan lain seperti "iuran keluarga" tanpa dasar jelas.
• Apakah status kepesertaan aktif. Tanyakan lewat layanan resmi BPJS Kesehatan atau aplikasi resmi.

Bila ada selisih, minta penjelasan tertulis dari bagian penggajian. Bandingkan dengan perhitungan pada tabel di atas. Apabila selisih tidak dijelaskan, ajukan keberatan secara tertulis. Potongan upah yang tidak sesuai aturan juga bisa menjadi masalah pengupahan, sehingga lihat gaji tidak dibayar atau dipotong sepihak.

Situasi khusus yang sering menimbulkan pertanyaan

Pekerja bergaji di atas batas atas. Misalnya dasar upah Rp20 juta. Karena ada batas atas, dasar yang dipakai adalah batas itu. Jika batas Rp12 juta, bagian pekerja tetap satu persen dari Rp12 juta, bukan dari Rp20 juta. Bagian perusahaan juga dihitung dari batas yang sama.

Pekerja bekerja di dua tempat. Seseorang yang bekerja di dua perusahaan dapat dipotong dua kali. Kepesertaan jaminan kesehatan pada dasarnya satu untuk satu orang, sehingga potongan ganda tidak menambah manfaat. Bicarakan dengan BPJS Kesehatan agar data tidak ganda, dan lihat pindah fasilitas kesehatan dan data peserta ganda.

Pekerja cuti tanpa upah atau dirumahkan. Selama tidak ada upah, dasar hitung menjadi persoalan. Perusahaan sebaiknya menanyakan ke BPJS Kesehatan bagaimana kepesertaan dan iuran diatur selama masa itu, agar kartu pekerja tidak mati mendadak. Untuk hak upah selama dirumahkan, baca dirumahkan tanpa kepastian upah.

Upah dibayar di bawah standar. Dasar iuran mengikuti upah yang sebenarnya diterima. Bila upah di bawah upah minimum, masalahnya bukan pada iuran melainkan pada pelanggaran upah minimum. Pembahasannya ada pada upah minimum dan pengupahan.

Upah naik di tengah tahun. Setiap kenaikan upah, termasuk kenaikan karena penyesuaian upah minimum, perlu dilaporkan agar dasar iuran mengikuti. Jika perusahaan lupa melaporkan, selisih iuran dapat ditagih kemudian.

Cara bertanya dan mengadu yang efektif

Banyak pengaduan gagal karena tidak jelas apa yang dipertanyakan. Persiapkan hal-hal berikut sebelum menghubungi pihak mana pun:

• tiga slip gaji terakhir, dengan baris potongan BPJS ditandai;
• tangkapan layar status kepesertaan aktif atau nonaktif;
• hitungan sederhana berdasarkan tabel di atas;
• pertanyaan tertulis yang singkat, misalnya "Apakah bagian empat persen perusahaan sudah disetor pada bulan tertentu?"

Mulailah dari internal. Bagian penggajian biasanya dapat menjawab dalam beberapa hari. Bila tidak ada jawaban, lanjutkan ke BPJS Kesehatan lewat kantor cabang atau kanal resmi, kemudian ke dinas tenaga kerja. Pengaduan yang disertai dokumen biasanya lebih cepat ditindaklanjuti dibanding pengaduan lisan.

Perlu diingat bahwa pekerja tidak boleh dikenai tindakan merugikan hanya karena bertanya soal haknya. Jika pertanyaan dibalas dengan ancaman, simpan buktinya. Bukti itu relevan dalam perselisihan hubungan industrial. Ringkasan jalurnya ada pada jalur Disnaker.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Struktur dasar, yaitu lima persen dengan pembagian empat dan satu persen, relatif stabil sejak beberapa Perpres terakhir. Yang lebih sering berubah adalah hal di sekitarnya.

Pertama, Perpres 59 Tahun 2024 memperkenalkan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Perubahan ini menyangkut fasilitas ruang rawat inap. Menurut pemberitaan per pertengahan 2026, tarif iuran yang berlaku belum diganti dengan tarif baru, karena aturan tarif untuk KRIS belum ditetapkan. Perkembangan ini dibahas pada KRIS dan dampaknya bagi peserta.

Kedua, ada pembaruan aturan tentang denda dan layanan, seperti yang dijelaskan di atas.

Ketiga, DPR mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan pada 6 Oktober 2026. Pengaruhnya pada iuran jaminan kesehatan belum dapat dipastikan karena naskah resmi belum ditemukan. Sampai ada ketentuan baru, hitungan di atas tetap menjadi pegangan, dengan catatan tetap memeriksa teks resmi.

Daftar periksa iuran bulanan

Gunakan daftar ini setiap bulan agar potongan dan setoran iuran tetap sesuai.

• dasar upah dan batas atas sudah ditentukan dengan benar;
• potongan pekerja sama dengan satu persen dari dasar upah;
• bagian perusahaan empat persen tidak dipotong dari gaji;
• bukti setor atau tagihan iuran tersedia dan dapat diminta;
• status kepesertaan aktif dan fasilitas kesehatan terdaftar;
• perubahan upah, pekerja baru, dan pekerja berhenti sudah dilaporkan;
• slip gaji dan tangkapan layar status disimpan.

Kesalahan umum

Contoh: Pak Hendra (fiktif) bekerja sebagai staf gudang dengan gaji pokok Rp4.000.000 dan tunjangan tetap Rp1.000.000, jadi dasar upahnya Rp5.000.000. Total iuran lima persen adalah Rp250.000. Perusahaan menanggung Rp200.000, dan Pak Hendra dipotong Rp50.000. Pada slip gaji ia melihat potongan Rp100.000. Ia lalu bertanya, dan bagian personalia menyadari bahwa bagian perusahaan ikut dipotong. Kelebihan potongan dikembalikan pada bulan berikutnya. Kisah ini fiktif dan hanya ilustrasi.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah pekerja kontrak dikenai iuran yang sama? Ya, selama ia menerima upah dari pemberi kerja dan didaftarkan sebagai pekerja penerima upah. Status kontrak atau tetap tidak mengubah cara hitung dasar.

Apakah perusahaan boleh meminta pekerja menanggung seluruh iuran? Tidak. Pembagian beban ditetapkan peraturan. Perjanjian yang mengalihkan seluruh iuran kepada pekerja bertentangan dengan peraturan itu dan dapat diadukan.

Apakah uang lembur dikenai iuran? Pada umumnya dasar iuran adalah gaji pokok dan tunjangan tetap, sehingga lembur tidak termasuk. Pastikan definisi dengan teks resmi, dan tanyakan ke BPJS bila ada keraguan. Tentang upah dan lembur, baca upah lembur cara menghitung.

Bagaimana jika potongan dilakukan, tetapi kartu saya nonaktif? Minta bukti setor dari perusahaan, lalu laporkan ke BPJS Kesehatan dan ke dinas tenaga kerja. Hak pekerja atas pelayanan tidak seharusnya hilang karena kelalaian pemberi kerja.

Ringkasan

• Iuran PPU dihitung dari dasar upah, dengan total lima persen.
• Pembagian umum: empat persen pemberi kerja dan satu persen pekerja.
• Ada batas atas upah yang dipakai sebagai dasar hitung; periksa angka terbaru.
• Pemberi kerja menyetor iuran kolektif setiap bulan sebelum batas waktu.
• Cocokkan potongan di slip gaji dengan hitungan, dan simpan bukti.
• Struktur dasar relatif stabil, tetapi aturan KRIS, denda, dan undang-undang baru perlu dipantau.

Dasar hukum

• UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
• Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
• Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

Baca juga

• Kewajiban Perusahaan Mendaftarkan Pekerja dan Keluarganya ke BPJS Kesehatan
• Tunggakan BPJS Kesehatan: Apa Dampaknya dan Cara Menyelesaikannya
• Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan: Apa yang Berubah bagi Peserta
• Upah Lembur: Cara Menghitung Menurut PP 35/2021 dan Contoh Hitungannya
• Upah yang dipakai saat menghitung hak, bukan hanya gaji pokok

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.