Upah Dilaporkan Lebih Rendah ke BPJS: Dampak pada JHT, JKK, dan Pensiun

Apa itu pelaporan upah dan siapa yang terkena

Dalam jaminan sosial ketenagakerjaan, iuran dihitung dari upah pekerja. Pemberi kerja wajib melaporkan upah itu kepada BPJS Ketenagakerjaan, dan perubahan upah wajib diperbarui. Upah yang dilaporkan menjadi dasar iuran, tabungan, dan sebagian besar manfaat.

Praktik pelaporan di bawah kenyataan terjadi dalam beberapa bentuk:

• hanya melaporkan upah pokok, padahal ada tunjangan tetap;
• melaporkan angka yang sama dengan upah minimum, padahal gaji pekerja lebih tinggi;
• tidak memperbarui upah setelah kenaikan gaji;
• melaporkan hanya sebagian pekerja atau sebagian program.

Semua pekerja yang didaftarkan perusahaan dapat terkena, baik karyawan tetap maupun kontrak. Pekerja dengan gaji besar kadang terkena lebih lama karena angka yang dilaporkan jarang dicek.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Dasar kewajibannya ada pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, yang mewajibkan pemberi kerja memberikan data pekerja dan keluarganya, termasuk upah, secara lengkap dan benar. Peraturan pelaksana program ketenagakerjaan menyebut upah yang menjadi dasar iuran adalah upah yang diterima, umumnya gaji pokok ditambah tunjangan tetap. Pelaporan juga mencakup perubahan data upah, jumlah pekerja, dan program yang diikuti.

Menurut perbandingan yang tersedia tentang Permenaker 1 Tahun 2025, data yang wajib dilaporkan pemberi kerja ketika ada perubahan diperluas dengan data upah, iuran, jumlah pekerja, dan program yang diikuti. Artinya, ketidaksesuaian upah bukan lagi sekadar kelalaian administratif, melainkan pelanggaran atas kewajiban pelaporan.

Sanksi bagi pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajiban dijelaskan di sanksi bagi perusahaan yang menunggak iuran BPJS. Sanksinya bertahap: teguran, denda, lalu pembatasan layanan publik tertentu. Ketentuan pidana juga ada, tetapi angkanya perlu dicek pada teks resmi terbaru.

Dampak pada setiap program

Dampak upah rendah berbeda untuk tiap program.

Contoh angka sederhana untuk JHT: jika iuran JHT total kira-kira 5,7 persen dari upah (3,7 persen pemberi kerja dan 2 persen pekerja menurut ketentuan umum yang dikenal), pekerja berupah Rp6 juta yang dilaporkan Rp3 juta akan menabung sekitar Rp171 ribu per bulan, bukan sekitar Rp342 ribu. Selisih Rp171 ribu per bulan, selama sepuluh tahun, menjadi sekitar Rp20 juta sebelum hasil pengembangan. Persentase pasti perlu dicek pada teks resmi.

Untuk JKK, santunan selama pekerja tidak mampu bekerja dihitung dari upah yang dilaporkan. Bila upah dicatat rendah, santunan ikut kecil. Pada kecelakaan serius dengan cacat tetap, selisihnya bisa besar. Hitungan manfaat dijelaskan pada cacat akibat kecelakaan kerja, santunan dan rehabilitasi.

Cara mengecek upah yang dilaporkan

1. Buka aplikasi atau layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Cari data upah atau riwayat iuran. Cara mengaksesnya ada pada cara cek saldo JHT melalui JMO.
2. Cocokkan dengan slip gaji. Upah yang tertera pada slip gaji adalah acuan, bukan angka yang ditulis di aplikasi saja.
3. Hitung perkiraan iuran. Gunakan persentase umum dan bandingkan dengan perkembangan saldo.
4. Cek kenaikan gaji. Apakah kenaikan gaji tahun lalu tercermin dalam data? Bila tidak, ada kemungkinan upah tidak diperbarui.
5. Cek tanggal mulai kerja. Pastikan tanggal pendaftaran sesuai tanggal mulai bekerja, bukan beberapa bulan sesudahnya.
6. Catat hasil. Simpan tangkapan layar bertanggal dan slip gaji.

Bila slip gaji tidak diberikan, minta secara tertulis. Hak pekerja atas rincian upah berkaitan dengan aturan pengupahan, seperti dibahas pada upah minimum dan pengupahan.

Langkah menuntut perbaikan

1. Bicarakan dengan perusahaan secara tertulis. Tulis permintaan agar upah dilaporkan sesuai kenyataan, dan sertakan bukti.
2. Minta perbaikan dan penyetoran selisih. Selisih iuran masa lalu seharusnya dibayar perusahaan. Jangan sepakat membayarnya dari uang pekerja tanpa dasar jelas.
3. Laporkan ke BPJS Ketenagakerjaan. BPJS dapat memeriksa kepatuhan dan meminta data pembanding, seperti data pajak penghasilan karyawan atau laporan upah lain.
4. Laporkan ke pengawas ketenagakerjaan. Jalurnya ada pada jalur Disnaker.
5. Pertimbangkan jalur hukum bila kerugian sudah terjadi. Misalnya klaim JKK yang kecil karena upah dilaporkan rendah dapat dituntut selisihnya kepada perusahaan.

Pekerja berhak tidak dikenai tindakan merugikan karena meminta haknya. Bila terjadi tekanan, simpan buktinya.

Mengapa praktik ini terjadi dan mengapa tidak boleh dibiarkan

Alasan perusahaan melaporkan upah lebih rendah umumnya sederhana: menghemat iuran. Iuran yang dihitung dari upah penuh bisa menjadi pos biaya yang terasa besar, terutama untuk usaha dengan banyak pekerja. Ada pula perusahaan yang tidak sengaja, karena bagian administrasi tidak memperbarui data setelah kenaikan gaji. Dua alasan ini berbeda secara moral, tetapi dampaknya pada pekerja sama.

Bagi pekerja, ada keinginan untuk menerima gaji bersih yang lebih besar. Karena itu sebagian pekerja diam atau bahkan menyetujui. Pilihan ini perlu dipertimbangkan matang. Manfaat jaminan sosial adalah perlindungan jangka panjang, dan nilainya baru terasa saat terjadi kecelakaan, sakit berat, pemutusan hubungan kerja, atau pensiun. Menukar manfaat itu dengan tambahan uang kecil setiap bulan biasanya merugikan.

Praktik ini juga tidak adil bagi perusahaan lain yang patuh. Perusahaan yang melaporkan upah penuh menanggung biaya lebih besar daripada pesaing yang melaporkan upah rendah. Itulah salah satu sebab mengapa pengawasan kepatuhan dilakukan.

Hubungan dengan upah minimum dan komponen upah

Upah yang dilaporkan tidak boleh lebih rendah dari upah minimum yang berlaku bagi pekerja itu. Bila upah yang dilaporkan ke BPJS berada di bawah upah minimum padahal pekerja digaji sesuai upah minimum, itu sekaligus tanda kesalahan pelaporan. Sebaliknya, bila upah yang sebenarnya dibayar di bawah upah minimum, masalah utamanya adalah pelanggaran pengupahan. Contoh kasusnya ada pada studi kasus upah di bawah UMK dan pengaduan ke pengawas.

Komponen upah juga sering menimbulkan perdebatan:

• Gaji pokok selalu masuk.
• Tunjangan tetap, yaitu tunjangan yang dibayar teratur dengan jumlah tetap tanpa tergantung kehadiran atau capaian, umumnya masuk.
• Tunjangan tidak tetap, seperti uang makan atau transport yang dibayar menurut kehadiran, pada praktiknya sering dikeluarkan dari dasar hitung. Aturan rincinya perlu dibaca pada peraturan pelaksana.
• Bonus dan lembur pada umumnya tidak masuk dasar iuran.

Perusahaan kadang memecah gaji menjadi banyak komponen tunjangan agar gaji pokok kecil. Praktik demikian dapat mengakali dasar iuran dan juga memengaruhi perhitungan hak lain seperti pesangon. Bila Anda curiga, minta rincian komponen upah secara tertulis dan konsultasikan. Pembahasan komponen upah untuk keperluan lain ada pada upah yang dipakai dalam perhitungan.

Peran serikat pekerja dan perwakilan pekerja

Pekerja yang takut meminta sendiri dapat memakai jalur kolektif. Serikat pekerja atau perwakilan pekerja dapat menyampaikan permintaan pemeriksaan data upah mewakili anggota. Cara ini mengurangi risiko tekanan terhadap satu orang. Hak berserikat dan perannya dijelaskan di hak berserikat dan serikat pekerja.

Bila tidak ada serikat, sekelompok pekerja dapat menulis surat bersama kepada manajemen. Surat bersama yang sopan dan berdasar data lebih sulit diabaikan. Lampirkan contoh hitungan selisih dan tawarkan jadwal pertemuan.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Aturan dasar bahwa iuran dihitung dari upah yang sebenarnya tidak berubah. Yang berubah adalah penguatan kewajiban pelaporan. Permenaker 1 Tahun 2025, yang mengubah Permenaker 5 Tahun 2021, menambah kewajiban pelaporan data pemberi kerja dan menegaskan pelaporan kecelakaan kerja dalam waktu 2x24 jam. Ia juga memperluas kriteria kecelakaan kerja hingga kekerasan fisik di tempat kerja. Perubahan ini memberi dasar yang lebih kuat bagi BPJS dan pengawas untuk menegur pemberi kerja.

Perubahan lain menyangkut komposisi iuran JKK dan JKM bagi peserta yang juga mengikuti JKP (PP 49 Tahun 2023). Akibatnya persentase JKK yang dikenal sebelumnya sudah berubah untuk peserta tertentu. Karena itu hitungan di artikel ini hanya ilustrasi dan harus dicek ulang.

DPR mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan pada 6 Oktober 2026. Dampaknya pada pelaporan upah belum dapat dipastikan karena naskah resminya belum ditemukan.

Daftar periksa tahunan pekerja

Lakukan pemeriksaan ini setiap awal tahun, terutama setelah ada kenaikan gaji.

• upah yang tercatat di aplikasi sama dengan slip gaji;
• kenaikan gaji tahun lalu sudah tercermin;
• tanggal mulai kepesertaan sesuai tanggal mulai kerja;
• riwayat iuran tidak terputus;
• tidak ada nomor kepesertaan ganda;
• tangkapan layar bertanggal sudah disimpan;
• bila ada selisih, permintaan perbaikan sudah dikirim tertulis.

Kesalahan umum

Contoh: Sinta (fiktif) bekerja di perusahaan ekspedisi dengan gaji pokok Rp4 juta dan tunjangan tetap Rp2 juta. Saat menengok aplikasi, ia melihat upah yang dilaporkan hanya Rp3 juta. Ia mengumpulkan tiga slip gaji, membuat surat permintaan perbaikan, dan menyerahkannya ke bagian personalia. Perusahaan mengakui kesalahan administrasi dan memperbaiki data. Sinta tetap menyimpan salinan surat sebagai bukti. Kisah ini fiktif dan hanya ilustrasi.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah semua tunjangan masuk dasar upah? Tidak. Umumnya tunjangan tetap dihitung, tetapi tunjangan tidak tetap seperti bonus tidak. Cek definisi pada peraturan dan kebijakan BPJS.

Bagaimana jika perusahaan beralasan upah dilaporkan sama dengan upah minimum? Upah yang dilaporkan harus sama dengan upah yang sebenarnya diterima. Alasan itu tidak cukup bila gaji pekerja lebih tinggi.

Apakah pekerja bisa menuntut selisih santunan? Bila santunan lebih kecil karena kelalaian pemberi kerja, pekerja dapat menuntut penggantian selisih. Konsultasikan ke advokat atau pengawas.

Apa bedanya dengan perusahaan yang tidak mendaftarkan sama sekali? Tidak mendaftarkan adalah pelanggaran yang lebih berat. Lihat BPJS Ketenagakerjaan, perusahaan tidak mendaftarkan.

Ringkasan

• Iuran dan manfaat jaminan sosial bergantung pada upah yang dilaporkan.
• Upah yang dilaporkan harus sesuai kenyataan, termasuk tunjangan tetap.
• Upah rendah mengecilkan saldo JHT, santunan JKK, dan manfaat pensiun.
• Cek data upah secara berkala dan cocokkan dengan slip gaji.
• Tuntut perbaikan secara tertulis dan laporkan bila diabaikan.
• Simpan bukti dan pantau aturan baru.

Dasar hukum

• UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
• PP No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
• PP No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua
• Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021

Baca juga

• Sanksi bagi Perusahaan yang Menunggak atau Tidak Mendaftarkan Pekerja ke BPJS
• Upah yang dipakai saat menghitung hak, bukan hanya gaji pokok
• Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) BPJS Ketenagakerjaan: Beda dan Syarat Klaim

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.