Ikrar Talak di Sidang Pengadilan Agama: Tahapan, Batas Waktu Enam Bulan, dan Akibatnya

Apa itu ikrar talak dan siapa yang terkena

Cerai talak adalah perceraian yang diajukan suami kepada Pengadilan Agama. Istilah resminya, suami adalah pemohon dan istri adalah termohon. Jika pengadilan menilai permohonan beralasan, hakim memberi izin kepada suami untuk mengikrarkan talak. Ikrar talak adalah pernyataan suami di depan sidang bahwa ia menjatuhkan talak kepada istrinya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 117 menyebut talak sebagai ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama. Karena itu, putusan yang mengizinkan ikrar bukanlah talak itu sendiri. Perkawinan baru putus setelah ikrar diucapkan. Perceraian dihitung sejak dinyatakan di depan sidang, sebagaimana KHI menegaskannya.

Topik ini mengenai suami pemohon, istri termohon, kuasa hukum masing-masing, dan keluarga yang menunggu kepastian status. Bagi cerai gugat, yaitu cerai yang diajukan istri, tidak ada sidang ikrar karena putusan hakim sendiri yang memutus perkawinan. Perbedaan keduanya dibahas pada cerai gugat dan cerai talak.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Dasar umumnya adalah UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, serta Kompilasi Hukum Islam. Pokok-pokoknya:

• Menunggu putusan berkekuatan tetap. Pengadilan menetapkan sidang ikrar setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu setelah tidak ada lagi upaya hukum biasa, seperti banding, yang dapat ditempuh. Lihat upaya hukum putusan cerai.
• Pemanggilan. Pengadilan menetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak dan memanggil suami serta istri. Panggilan harus patut.
• Suami hadir sendiri atau mengirim wakil. Berdasarkan Pasal 70 UU Peradilan Agama, suami dapat hadir sendiri atau mengirim wakilnya yang mempunyai kuasa khusus dalam akta otentik untuk mengikrarkan talak (Pasal 70 ayat (4)).
• Batas waktu enam bulan. Menurut Pasal 70 ayat (6), bila dalam tenggang waktu enam bulan sejak ditetapkannya hari sidang ikrar talak suami tidak menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, padahal telah dipanggil secara sah atau patut, gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama. Pasal 131 ayat (4) KHI juga mengatur enam bulan, yaitu sejak putusan yang mengizinkan ikrar talak berkekuatan hukum tetap; bila ikrar tidak dilakukan dalam tenggang itu, hak suami mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh. Titik awal hitungan pada UU Peradilan Agama dan KHI dirumuskan berbeda, jadi tanyakan kepada panitera cara pengadilan Anda menghitungnya.
• Istri tidak hadir. Sidang ikrar dapat dilaksanakan walau istri tidak hadir, asalkan telah dipanggil secara patut.
• Akta cerai. Setelah ikrar diucapkan, pengadilan menerbitkan akta cerai sebagai bukti perceraian.

Hak istri yang perlu diselesaikan sebelum ikrar

Perceraian talak membawa kewajiban suami kepada istri, antara lain nafkah selama masa iddah, mutah (pemberian sebagai penghibur), dan nafkah madhiyah (nafkah lampau yang tidak dibayar). Hakim dapat menetapkan kewajiban ini dalam putusan. Dalam praktik, berdasarkan pedoman Mahkamah Agung tentang perlindungan perempuan berhadapan dengan hukum, hakim dapat menunda pelaksanaan sidang ikrar sampai suami membayar kewajiban tersebut atau memberikan jaminan pembayaran. Besarnya ditentukan hakim berdasarkan kemampuan suami dan kepatutan. Bacaan lanjut ada pada nafkah iddah dan mutah setelah cerai dan hak nafkah madhiyah dan mutah, cara menuntut.

Karena kebijakan pelaksanaan dapat berbeda antar pengadilan dan dapat berubah, istri sebaiknya memastikan hak-haknya tercantum dalam putusan sejak awal. Hak yang tidak diminta atau tidak dipertimbangkan sulit ditagih setelah ikrar.

Langkah praktis

1. Pastikan putusan berkekuatan hukum tetap. Tanyakan kepada panitera kapan masa upaya hukum berakhir. Putusan diberi tanda berkekuatan tetap setelah masa upaya hukum lewat atau upaya hukum tuntas.
2. Tunggu penetapan hari sidang ikrar. Pengadilan menetapkan hari dan memanggil suami serta istri.
3. Periksa panggilan. Perhatikan tanggal, jam, ruang sidang, dan apakah panggilan elektronik. Jika alamat berubah, beri tahu pengadilan.
4. Selesaikan kewajiban yang ditetapkan. Suami menyiapkan pembayaran nafkah iddah, mutah, dan hal lain yang diwajibkan. Istri menyiapkan bukti penerimaan.
5. Hadir pada hari sidang. Suami membawa identitas dan buku nikah. Bila diwakilkan, siapkan kuasa khusus yang jelas.
6. Ikuti jalannya sidang. Hakim menanyakan kesiapan suami. Suami mengucapkan ikrar talak. Panitera mencatat dalam berita acara.
7. Terima akta cerai. Tanyakan kapan akta cerai dapat diambil dan syarat pengambilannya. Pembahasan keterlambatan ada pada akta cerai tidak kunjung terbit.
8. Hitung masa iddah. Menurut Pasal 153 ayat (4) KHI, iddah dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap; tanyakan hitungan di perkara Anda.
9. Perbarui dokumen kependudukan setelah akta cerai terbit.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Ketentuan tentang ikrar talak dalam UU Peradilan Agama dan KHI relatif stabil sejak diberlakukan, meskipun UU 7/1989 sudah diubah dua kali. Perubahan yang terasa ada di praktik: perkara didaftarkan secara elektronik, panggilan sidang ikrar dapat dikirim ke domisili elektronik, dan hakim lebih menaruh perhatian pada hak istri dan anak sebelum ikrar. Penjelasan sistem elektronik ada pada gugatan cerai online. Karena petunjuk teknis Mahkamah Agung bisa diperbarui, tanyakan prosedur terbaru kepada pengadilan.

Kesalahan umum

Contoh kasus fiktif

Contoh: Pengadilan Agama mengabulkan permohonan cerai talak Pak Budi terhadap Bu Ani. Tidak ada pihak yang menempuh banding, dan putusan berkekuatan tetap. Pengadilan menetapkan hari sidang ikrar dua minggu kemudian dan memanggil keduanya. Hakim memeriksa bahwa nafkah iddah dan mutah yang ditetapkan telah dibayar. Pak Budi hadir, mengucapkan ikrar talak, dan sidang menandai berakhirnya perkawinan. Bu Ani menerima akta cerai beberapa hari kemudian. Seandainya Pak Budi tidak datang dan tidak mengirim wakil selama enam bulan sejak penetapan hari sidang, penetapan itu gugur dan perkawinan tetap berlanjut. Contoh ini fiktif.

Bila suami berubah pikiran atau pasangan ingin rujuk

Suami boleh memutuskan tidak mengikrarkan talak. Dalam kenyataannya, banyak pasangan berdamai pada tahap ini. Bila suami tidak datang hingga tenggang waktu berakhir, perkawinan tetap utuh dan tidak ada perceraian. Namun hal ini juga berarti suami tidak dapat mengajukan cerai atas alasan yang sama. Bila terjadi masalah baru, ia dapat mengajukan permohonan dengan alasan yang berbeda.

Bagi istri, bila ia khawatir suami hanya mengulur waktu, istri dapat mengajukan cerai gugat sendiri atau menuntut hak nafkahnya melalui jalur yang tersedia. Tidak ada kewajiban menunggu bertahun-tahun dalam ketidakpastian. Bacalah cerai karena suami tidak memberi nafkah dan rujuk atau mencabut gugatan di tengah persidangan.

Setelah ikrar diucapkan, pembicaraan tentang kembali berubah. Kembali sebagai suami istri memerlukan rujuk dalam masa iddah (bila talak itu termasuk yang dapat dirujuk; Pasal 119 ayat (2) huruf c KHI menggolongkan talak oleh Pengadilan Agama sebagai ba'in sughra, sedangkan Pasal 163 membolehkan rujuk, jadi tanyakan kepada Pengadilan Agama) atau akad nikah baru. Lihat perbedaan talak satu, dua, dan tiga.

Suasana dan tata tertib sidang ikrar

Sidang ikrar talak biasanya singkat, tetapi sarat makna. Hakim membuka sidang, memeriksa kehadiran para pihak, kemudian menanyakan apakah suami tetap pada kehendaknya untuk mengikrarkan talak. Hakim dapat menanyakan sekali lagi apakah ada peluang berdamai. Jika suami tetap pada pendiriannya, ia diminta mengucapkan ikrar. Rumusan ikrar dituntun hakim atau panitera sehingga jelas siapa yang ditalak dan atas dasar putusan nomor berapa. Setelah itu hakim menyatakan bahwa ikrar telah diucapkan, dan sidang ditutup.

Beberapa hal praktis yang berguna:

• Pakaian dan sikap. Hadir dengan pakaian sopan. Sidang ikrar tetap sidang resmi.
• Pendamping. Keluarga atau kuasa hukum boleh mendampingi, tetapi ikrar diucapkan suami atau wakil yang memegang kuasa khusus.
• Waktu. Datang tepat waktu. Keterlambatan dapat membuat sidang ditunda ke hari lain, dan penundaan menggerus sisa tenggang waktu.
• Bukti identitas. Bawa kartu tanda penduduk dan, bila diwakilkan, surat kuasa khusus asli.
• Dokumen pembayaran. Bila hakim mensyaratkan pembayaran nafkah iddah dan mutah sebelum ikrar, bawa bukti pembayaran atau siapkan dana sesuai penetapan.

Bagi istri, kehadiran pada sidang ikrar memberi kesempatan menyampaikan hal yang belum selesai, misalnya soal hak asuh atau penyerahan barang. Namun sidang ikrar bukan forum membuka perkara baru. Persoalan harta bersama dan hak asuh yang belum diputus harus diajukan melalui gugatan tersendiri atau melalui gugatan rekonvensi sebelum putusan.

Kuasa khusus untuk mewakili suami

Pasal 70 UU Peradilan Agama membolehkan suami mengirim wakil. Wakil itu harus memegang kuasa khusus, yakni surat yang secara tegas menyebut bahwa pemberi kuasa menguasakan penerima kuasa untuk mengikrarkan talak atas nama pemberi kuasa kepada istri tertentu dalam perkara nomor tertentu. Kuasa yang bersifat umum, misalnya hanya "mengurus perkara", tidak cukup. Pemberi kuasa menandatangani surat itu, dan pada umumnya sebaiknya dibuat dengan bantuan notaris atau diketahui pejabat berwenang bila pemberi kuasa berada di luar kota atau luar negeri.

Wakil harus mampu menjelaskan identitas pemberi kuasa dan hubungannya dengan perkara. Hakim dapat menolak kuasa yang meragukan. Karena itu, bila suami tinggal jauh, siapkan kuasa jauh hari. Persoalan perceraian dengan pasangan yang berada di luar negeri dibahas pada cerai dengan pasangan WNA yang tinggal di luar negeri.

Sesudah ikrar: pemberitahuan dan pencatatan

Setelah ikrar, pengadilan mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada para pihak dan kepada pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal istri serta tempat perkawinan dilangsungkan, supaya tercatat dalam daftar yang disediakan. Dari sisi administrasi, ini yang membuat catatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) berubah. Tenggang waktu pengiriman salinan dan penyerahan akta cerai diatur dalam UU Peradilan Agama, dan pembahasannya ada pada akta cerai tidak kunjung terbit.

Pasangan sebaiknya tidak menunggu pihak lain mengurus semuanya. Setelah ikrar, tanyakan kapan akta cerai bisa diambil, siapa yang mengambil, dan dokumen apa yang dibawa. Setelah memegang akta cerai, ubah status pada kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Perlu diingat bahwa menurut Pasal 153 ayat (4) KHI iddah dihitung sejak putusan Pengadilan Agama berkekuatan hukum tetap; tanyakan hitungan di perkara Anda, dan rencana menikah lagi harus menunggu iddah selesai.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah saya sudah resmi bercerai setelah hakim membacakan putusan? Pada cerai talak, belum. Perceraian dihitung sejak ikrar talak diucapkan di depan sidang setelah putusan berkekuatan tetap.

Boleh diwakilkan? Berdasarkan ketentuan yang disebut di atas, suami dapat mengirim wakil yang diberi kuasa khusus. Tanyakan syarat kuasa kepada pengadilan.

Apa yang terjadi jika istri tidak hadir saat ikrar? Sidang dapat dilaksanakan bila istri telah dipanggil secara sah atau patut. Karena itu istri yang ingin hadir perlu memastikan alamatnya benar.

Bagaimana jika sudah lewat enam bulan? Menurut ketentuan, kekuatan penetapan dapat gugur dan perceraian atas alasan yang sama tidak dapat diajukan lagi. Konsultasikan kondisi Anda kepada panitera atau advokat untuk memastikan titik awal hitungan.

Ringkasan

• Pada cerai talak, perkawinan putus setelah suami mengikrarkan talak di depan sidang.
• Sidang ikrar ditetapkan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil suami dan istri.
• Suami dapat hadir sendiri atau mengirim wakil dengan kuasa khusus.
• Jika dalam enam bulan tidak hadir dan tidak mengirim wakil padahal dipanggil patut, penetapan gugur dan perceraian atas alasan yang sama tidak dapat diajukan lagi.
• Hak istri atas nafkah iddah dan mutah perlu diamankan sebelum ikrar.
• Akta cerai diterbitkan setelah ikrar.

Dasar hukum

• UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
• UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
• UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
• Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Baca juga

• Cerai gugat dan cerai talak: bedanya di pengadilan agama
• Nafkah Iddah dan Mutah Setelah Cerai: Hak Istri yang Sering Terlewat
• Akta Cerai Tidak Kunjung Terbit: Kapan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap dan Apa yang Bisa Dilakukan
• Perbedaan Talak Satu, Dua, dan Tiga: Raj'i, Ba'in, Masa Iddah, dan Akibat Rujuk

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.