Dicemarkan Nama Baik di Media Sosial: Langkah Lapor dan Proses dari Bukti sampai Putusan

Gambaran singkat kejadian

Kasus di bawah ini fiktif dan memakai nama samaran, dirangkum dari pola yang umum.

Contoh: Pak Andi menjalankan usaha servis elektronik kecil. Seorang pelanggan kecewa karena perbaikan tidak selesai tepat waktu. Pelanggan itu mengunggah di akun terbukanya: "Hati-hati, Andi penipu, uang pelanggan dibawa kabur." Unggahan itu dibagikan ratusan kali di grup lingkungan dan kolom komentar mulai ramai. Pak Andi mendapat telepon dari kerabat dan beberapa pelanggan lama menunda pesanan. Ia ingin membalas dengan unggahan yang sama kerasnya.

Yang paling sering terjadi pada kasus seperti ini:

• Korban langsung membalas dengan emosi, sehingga ia ikut menulis kalimat yang bisa dipakai untuk melaporkannya.
• Korban lupa menyimpan bukti, lalu unggahan dihapus pelaku dan jejaknya hilang.
• Korban melapor tanpa menilai dulu apakah kalimatnya berupa tuduhan atau sekadar pendapat.
• Kedua pihak saling lapor dan perkara melebar.
• Perkara sebenarnya berasal dari sengketa biasa (utang, pesanan, hubungan kerja), tetapi diselesaikan lewat media sosial.

Pencemaran nama baik adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, supaya diketahui umum. Ucapan bernada kasar belum tentu pencemaran, dan kritik atas layanan belum tentu pencemaran. Garis pembedanya dibahas di bawah. Untuk penjelasan unsur-unsurnya, baca juga pencemaran nama baik: UU ITE dan KUHP.

Yang harus dilakukan dalam 24 jam pertama

Tujuannya tiga: mengamankan bukti, mencegah kerugian bertambah, dan tidak memberi bahan untuk laporan balik.

1. Tarik napas dan jangan membalas dengan emosi. Balasan yang menuduh balik dapat dipakai untuk melaporkan Anda. Tulis kemarahan Anda di catatan pribadi, bukan di kolom komentar.
2. Simpan bukti sebelum apa pun. Ambil tangkapan layar unggahan, komentar, dan jumlah penyebaran. Salin tautannya. Jangan menunggu pelaku menghapus.
3. Catat waktu dan akunnya. Nama akun, tautan profil, tanggal, dan jam unggahan adalah bagian dari bukti.
4. Nilai isinya dengan tenang. Apakah ada tuduhan perbuatan yang bisa dibuktikan benar atau salah, atau hanya opini dan kekecewaan? Bagian berikutnya membantu menilainya.
5. Periksa apakah tuduhannya benar sebagian. Kalau ada bagian yang memang benar, strategi Anda berbeda. Jujur kepada diri sendiri dan kepada advokat membantu.
6. Laporkan unggahan ke platform. Banyak platform punya fitur melaporkan perundungan atau informasi yang menyesatkan. Hasilnya tidak pasti dan tidak cepat, tetapi tidak merugikan.
7. Hubungi pengunggah secara tertutup dan sopan bila situasi memungkinkan. Minta penghapusan atau klarifikasi. Pesan pribadi yang tenang juga menjadi bukti bahwa Anda sudah beritikad baik.
8. Kumpulkan bukti kebenaran Anda. Misalnya kuitansi, bukti pengerjaan, riwayat obrolan, atau saksi yang membantah tuduhan.
9. Konsultasikan sebelum mengajukan laporan. Satu jam konsultasi sering menghemat berbulan-bulan konflik.

Hal lain yang sebaiknya tidak dilakukan:

• Meminta teman beramai-ramai menyerbu akun pelaku.
• Mengungkap alamat, nomor telepon, atau data pribadi pelaku. Itu dapat menjadi pelanggaran tersendiri (lihat doxing dan penyebaran data pribadi).
• Mengancam pelaku dengan pidana secara berlebihan lewat komentar publik.
• Menawarkan uang kepada pelaku di depan umum agar menghapus.

Tuduhan, kritik, atau opini: cara menilainya

Langkah ini penting karena banyak laporan gagal justru karena kalimatnya ternyata bukan pencemaran. Sebaliknya, ada pula yang menganggap enteng padahal sudah memenuhi unsur.

Beberapa pertanyaan penilaian:

• Apakah ada tuduhan tentang perbuatan tertentu (menipu, menggelapkan, selingkuh)?
• Apakah sasarannya orang yang dapat dikenali, walau namanya tidak disebut penuh?
• Apakah dapat dilihat banyak orang (akun terbuka, grup besar, kolom komentar)?
• Apakah pelaku bisa membuktikan kebenaran tuduhannya?
• Apakah maksudnya untuk kepentingan umum atau membela diri?

Pesan pribadi satu lawan satu biasanya belum memenuhi unsur "diketahui umum". Grup WhatsApp perlu dilihat besarnya dan sifatnya; baca pencemaran nama baik di grup WhatsApp. Ulasan konsumen yang jujur dibahas di review negatif di Google Maps.

Bukti yang dikumpulkan dan cara menyimpannya

Bukti utama kasus ini juga digital. Prinsipnya sama: simpan apa adanya dan lengkap. Bacaan umum: bukti elektronik: chat dan rekaman.

Cara menyimpan:

• Jangan memotong atau menyunting tangkapan layar. Simpan versi asli.
• Simpan di dua tempat, misalnya ponsel dan penyimpanan awan pribadi.
• Catat kapan Anda mengambilnya.
• Untuk konten video, simpan tautan dan rekam layar bila diperlukan, lalu simpan berkas aslinya.
• Bila unggahan berpotensi hilang cepat (cerita sementara, siaran langsung), prioritaskan merekamnya lebih dulu.
• Beberapa layanan pencatat bukti digital atau notaris dapat membantu mengesahkan tangkapan layar. Itu pilihan tambahan, bukan syarat.

Contoh: Pak Andi menangkap layar unggahan, kolom komentar, dan jumlah bagikan. Ia mencatat nama akun dan tautannya, lalu mengirim berkas ke emailnya sendiri. Dua pelanggannya menawarkan menjadi saksi bahwa mereka membaca unggahan itu dan sempat ragu. Ia juga mengumpulkan kuitansi perbaikan yang membuktikan pesanan pelanggan itu sebenarnya sudah dibayar sebagian dan proses perbaikan berjalan.

Somasi dan jalur nonpidana lebih dulu

Somasi adalah surat peringatan resmi yang meminta pihak lain melakukan sesuatu dalam batas waktu tertentu, misalnya menghapus unggahan dan meminta maaf. Somasi tidak wajib untuk melapor pidana, tetapi sering berguna karena:

• memberi kesempatan penyelesaian cepat dan murah;
• menjadi bukti bahwa pelaku sudah diberi tahu;
• menunjukkan bahwa Anda bukan pihak yang mencari ribut.

Isi somasi yang baik memuat: identitas Anda, unggahan yang dipermasalahkan (dengan tautan dan tangkapan layar), alasan Anda menyatakan itu tidak benar, apa yang diminta (hapus, klarifikasi, permintaan maaf), batas waktu yang masuk akal, dan konsekuensi bila tidak dipenuhi. Gunakan bahasa tenang dan faktual. Tulis hanya hal yang bisa Anda buktikan. Penjelasan umum somasi ada di somasi dan wanprestasi.

Hak jawab dan klarifikasi. Bila yang menyebarkan adalah media pers, hak jawab diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, yaitu hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan atas pemberitaan. Untuk akun pribadi di media sosial, tidak ada kewajiban hukum serupa, tetapi Anda tetap bisa menyampaikan klarifikasi di ruang yang sama. Tulis klarifikasi singkat dan datar, tanpa menyerang, lalu tautkan bukti. Hindari kalimat yang menuduh pihak lain agar tidak menambah masalah.

Permintaan penghapusan ke platform. Selain fitur lapor bawaan, ada jalur pengaduan konten melalui kementerian yang menangani komunikasi dan digital. Periksa situs resminya untuk tata cara terbaru.

Melapor ke mana

Lapor di wilayah mana

Pada dasarnya Anda mengadu ke kepolisian di tempat kejadian atau tempat tinggal Anda. Untuk unggahan daring, "tempat kejadian" bisa dipahami sebagai tempat pelaku mengunggah atau tempat akibatnya terasa. Kantor polisi di wilayah tempat Anda tinggal biasanya menerima laporan dan meneruskannya bila perlu. Anda dapat datang ke polsek, polres, atau polda. Perkara yang melibatkan dunia maya sering ditangani unit siber di polres atau polda.

Bila pengaduan ditolak di satu kantor:

1. Tanyakan alasan penolakannya, dan minta secara tertulis bila bisa.
2. Minta bertemu pimpinan piket atau kepala SPKT.
3. Datangi kantor lain di tingkat yang lebih tinggi, misalnya polres atau polda, dengan bukti yang sama.
4. Ajak pendamping atau advokat.
5. Gunakan jalur pengaduan masyarakat kepolisian bila ada perlakuan yang tidak patut.

Bacaan lanjutan: laporan ke polisi ditolak atau dihentikan.

Hari-H di kantor polisi

Datang ke siapa. Mulai dari SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu), loket penerima laporan dan pengaduan. Sampaikan bahwa Anda ingin mengadukan pencemaran nama baik melalui media sosial. Petugas akan menilai apakah ini diterima sebagai pengaduan, lalu mengarahkan ke unit yang menangani, dipimpin seorang Kanit (kepala unit). Dalam praktik, penyidik kadang menyarankan mediasi dulu. Anda boleh mempertimbangkannya, tetapi Anda juga boleh tetap meminta pengaduan Anda dicatat.

Apa yang dibawa.

• KTP.
• Ponsel yang berisi bukti, atau cetakan tangkapan layar yang tersusun.
• Tautan unggahan dan identitas akun yang diadukan.
• Bukti dampak dan bukti kebenaran Anda.
• Salinan somasi dan balasannya bila ada.
• Daftar saksi beserta kontak.

Apa yang ditanyakan. Kronologi, hubungan Anda dengan pelaku, kalimat mana yang dianggap mencemarkan, apakah unggahan masih ada, apa dampaknya, dan apakah sudah ada upaya penyelesaian. Siapkan jawaban yang tenang. Penyidik juga ingin tahu apakah Anda pernah menulis hal yang berkaitan dengan pelaku. Jawablah jujur, karena unggahan lama Anda mudah dicari.

Apa yang diterima.

• Surat tanda terima laporan atau pengaduan yang memuat nomor laporan. Periksa nama, tanggal, dan uraian.
• SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan atau Penyidikan), yaitu surat yang memberi tahu perkembangan perkara. Anda berhak menanyakannya secara berkala; lihat laporan polisi, SP2HP, dan tindak lanjut.
• Nama dan kontak penyidik.
• Jadwal pemeriksaan sebagai pelapor atau saksi.

Berapa lama. Membuat laporan memakan beberapa jam. Perkembangan berikutnya tidak punya waktu pasti dan tergantung perkara serta beban kerja penyidik.

Perlu dipahami, pencemaran nama baik adalah delik aduan, yaitu tindak pidana yang diproses bila korban mengadu. Karena itu yang membuat pengaduan haruslah orang yang namanya tercemar, bukan pihak lain. Pembahasan lebih lanjut ada di bagian dasar hukum.

Hak korban dan pelapor

Hak korban menurut hukum acara baru dibahas di KUHAP baru: hak korban dan pelapor. Mengenai perlindungan, lihat perlindungan saksi dan LPSK. Pada pencemaran nama baik, LPSK biasanya tidak menjadi pintu utama, kecuali ada ancaman keselamatan.

Dasar hukum dalam bahasa sehari-hari

Pencemaran nama baik di media sosial dapat diproses menurut dua kelompok aturan.

• UU ITE (UU No. 1 Tahun 2024, perubahan kedua UU No. 11 Tahun 2008). Pasal 27A melarang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduhkan suatu hal melalui sistem elektronik, dengan maksud supaya diketahui umum. Pada pokoknya, perbuatan ini hanya dapat dituntut atas pengaduan korban, dan bukan badan hukum. Ancaman pidananya diatur di bagian ketentuan pidana UU tersebut. Karena ketentuan pidana dapat disesuaikan dengan KUHP baru, periksa teks terbaru sebelum menyebut angka.
• Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024 (29 April 2025). MK menafsirkan Pasal 27A. Menurut rilis resmi MK, "orang lain" dibatasi pada perseorangan, sehingga lembaga pemerintah, kelompok dengan identitas tertentu, institusi, korporasi, profesi, atau jabatan tidak termasuk. MK juga menegaskan bahwa perkara ini delik aduan yang diadukan oleh korban sendiri. Kritik demi kepentingan umum dipandang sebagai bentuk pengawasan.
• KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023, berlaku 2 Januari 2026). Pasal 433 memuat pencemaran, dan pasal-pasal di sekitarnya memuat bentuk penghinaan lain. Pasal 433 ayat (3) menyatakan perbuatan tidak dipidana bila dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri. Penghinaan dalam KUHP baru pada pokoknya delik aduan. Nominal pidananya periksa pada teks resmi.

Bagi perkara yang terjadi sebelum 2 Januari 2026, aturan peralihan menentukan ketentuan mana yang dipakai, pada umumnya yang paling menguntungkan terdakwa. Itu urusan penyidik dan hakim, tetapi Anda perlu tahu supaya tidak kaget jika pasal yang disebut berbeda dari yang diperkirakan.

Tidak semua yang tidak menyenangkan itu pidana. Tuduhan yang benar, kritik wajar, dan pendapat tentang pelayanan umumnya tidak dipidana. Bahkan jika terbukti benar, cara penyampaian yang menghina dapat dinilai lain. Itu sebabnya penilaian unsur oleh advokat berguna sebelum melapor.

Proses hukum tahap demi tahap

Sejak 2 Januari 2026 KUHP baru dan KUHAP baru berlaku. Nomor pasal KUHAP tidak dikutip di sini; periksa teks resmi bila perlu. Alur besarnya sebagai berikut.

1. Pengaduan. Anda mengadu sebagai korban dan menerima nomor laporan.
2. Penyelidikan. Polisi menilai apakah ada peristiwa pidana, mengumpulkan keterangan, dan memeriksa unggahan.
3. Pemeriksaan ahli. Dalam perkara ini penyidik sering meminta pendapat ahli bahasa, ahli pidana, dan ahli informasi dan transaksi elektronik.
4. Penyidikan dan penetapan tersangka. Bila bukti cukup, terlapor ditetapkan sebagai tersangka. Biasanya Anda diberi tahu.
5. Mediasi atau penyelesaian. Pada tahap ini sering ada tawaran perdamaian.
6. Penahanan. Bila syarat terpenuhi, tersangka dapat ditahan. Ini tidak otomatis.
7. Pelimpahan ke kejaksaan dan penuntutan. Jaksa meneliti berkas, menyusun dakwaan, dan melimpahkan ke pengadilan.
8. Sidang. Pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi (termasuk Anda), ahli, bukti elektronik, terdakwa, tuntutan, pembelaan, putusan.
9. Upaya hukum. Banding dan kasasi.
10. Eksekusi. Jaksa melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Tentang lamanya: tidak ada waktu pasti, tergantung perkara. Beberapa perkara selesai dengan mediasi dalam beberapa minggu. Perkara yang berlanjut ke sidang dapat memakan berbulan-bulan, kadang lebih dari setahun jika ada banding dan kasasi. Tidak ada janji hasil. Pemidanaan juga bukan satu-satunya tujuan; banyak korban sebenarnya ingin unggahan dihapus dan nama mereka dipulihkan.

Jalur lain: damai, restorative justice, dan gugatan perdata

Damai. Karena delik aduan, pengaduan dapat dicabut dalam batas waktu menurut hukum. Kesepakatan damai biasanya memuat penghapusan unggahan, permintaan maaf, dan kadang ganti kerugian. Untuk rinciannya, baca pencabutan laporan dan perdamaian delik aduan.

Keadilan restoratif (restorative justice). Pendekatan yang mengutamakan pemulihan keadaan melalui kesepakatan korban dan pelaku, bukan pembalasan. Aturan di lingkungan kepolisian dan kejaksaan mengatur syaratnya, misalnya adanya kesepakatan sukarela, pelaku bukan pengulang, dan perkara bukan kejahatan berat. Pengaturannya dapat berubah dengan berlakunya KUHAP baru, jadi tanyakan kepada penyidik atau jaksa mengenai ketentuan yang masih dipakai. Risiko yang perlu diperhatikan: kesepakatan yang tidak tertulis rapi, tekanan agar korban menyerah, atau pelaku mengulang perbuatan.

Gugatan perdata. Anda dapat menggugat perbuatan melawan hukum untuk meminta ganti rugi, atau pemulihan nama baik. Jalur ini terpisah dari proses pidana. Pada banyak kasus, yang dituntut adalah penghapusan unggahan, permintaan maaf, dan ganti rugi. Perlu bukti kerugian yang konkret, sehingga catatan dampak sejak awal berguna.

Mediasi. Bisa lewat RT/RW, tokoh masyarakat, atau mediator di pengadilan. Mediasi sering paling cepat dan murah.

Contoh: Setelah somasi, pelanggan yang mengunggah tuduhan itu menghubungi Pak Andi. Mereka bertemu di hadapan ketua RT. Pelanggan menyadari bahwa tuduhannya terlalu jauh, menghapus unggahan, dan menulis klarifikasi singkat. Pak Andi mengembalikan sebagian biaya karena memang ada keterlambatan. Kesepakatan ditulis dan ditandatangani kedua pihak. Contoh ini fiktif; hasil tiap perkara berbeda.

Risiko dilaporkan balik

Ini bagian yang paling sering diremehkan. Pelaku yang merasa terpojok dapat melaporkan Anda dengan dalih lain, misalnya karena balasan Anda, tuduhan Anda, atau pengungkapan data pribadi pelaku.

Cara mengurangi risiko:

• Pastikan setiap kalimat Anda di ruang publik bisa dipertanggungjawabkan.
• Hindari menyebut pelaku dengan sebutan merendahkan.
• Jangan mengunggah ulang tangkapan layar yang memuat data pribadi pelaku.
• Bedakan fakta dan opini dalam klarifikasi.
• Gunakan jalur formal (somasi, pengaduan) untuk menyampaikan tuduhan, bukan kolom komentar.
• Simpan bukti bahwa Anda lebih dulu menjadi korban.

Bila Anda sudah dilaporkan balik, tetap tenang. Datangi pemanggilan, didampingi advokat, dan siapkan bukti. Bacaan: dilaporkan balik oleh terlapor: cara menyikapi. Perhatikan juga bahwa laporan yang dibuat dengan tuduhan palsu punya risikonya sendiri (laporan palsu dan fitnah).

Ancaman yang menyertai pencemaran, misalnya "unggahan akan dihapus kalau bayar", adalah perkara lain, yaitu pemerasan. Lihat panduan pemerasan dan pengancaman. Bila pencemaran dilakukan penagih pinjaman online yang menyebar data dan menuduh Anda ke kontak, baca panduan gagal bayar pinjol.

Kesalahan yang sering terjadi

• Membalas unggahan dengan tuduhan yang sama kerasnya.
• Tidak menyimpan bukti, lalu unggahan dihapus.
• Melaporkan sesuatu yang sebenarnya opini atau kritik.
• Membiarkan terlalu lama sehingga kerugian membesar dan bukti memudar.
• Melapor mewakili orang lain padahal delik aduan mensyaratkan korban sendiri.
• Menyebut nama dan data pribadi pelaku di ruang publik.
• Menolak semua jalur damai karena gengsi.
• Menggunakan laporan polisi sebagai alat menekan pihak lain, bukan karena ada pelanggaran.

Contoh alur waktu (fiktif)

Tabel ini rekaan untuk gambaran. Waktu nyata sangat bervariasi.

Banyak perkara semacam ini berakhir dengan damai di tahap awal. Ada pula yang berhenti karena tidak memenuhi unsur.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Keduanya menggantikan KUHP lama (warisan Wetboek van Strafrecht) dan KUHAP lama (UU No. 8 Tahun 1981). Nomor pasal dan beberapa rumusan berubah, sehingga pasal yang Anda temukan di artikel atau berita lama sering sudah bernomor lain.

Perbuatan	Aturan lama	Aturan sekarang
Pencemaran nama baik	Pasal 310 KUHP lama	Pasal 433 KUHP baru
Pencemaran lewat sarana elektronik	Pasal 27 ayat (3) UU ITE lama	Pasal 27A UU ITE (UU No. 1 Tahun 2024)

Padanan nomor pasal di atas bersumber dari rujukan sekunder; periksa teks resmi UU No. 1 Tahun 2023 sebelum mengutipnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024 juga mempersempit penerapan pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE, terutama soal siapa yang dapat melapor. Baca putusannya atau tanyakan kepada advokat.

Untuk kejadian sebelum 2 Januari 2026, berlaku aturan peralihan: pada umumnya dipakai ketentuan yang lebih menguntungkan bagi terlapor. Karena itu pasal yang dipakai penyidik bisa berbeda dari contoh di sini. Tanyakan kepada penyidik atau advokat pasal mana yang dipakai pada perkara Anda.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah semua unggahan negatif tentang saya bisa dipidanakan? Tidak. Yang dapat diproses adalah tuduhan terhadap perbuatan tertentu yang menyerang kehormatan atau nama baik, disebarkan agar diketahui umum. Kritik wajar, penilaian pelayanan, dan tuduhan yang terbukti benar umumnya tidak. Periksa unggahannya bersama advokat sebelum melapor.

Bisakah saya melapor untuk teman atau keluarga yang dicemarkan? Pada dasarnya tidak. Pencemaran nama baik adalah delik aduan, sehingga yang mengadu adalah orang yang namanya diserang. Ada pengecualian sempit menurut hukum, misalnya bila korban belum dewasa atau berada di bawah pengampuan. Periksa teks resmi untuk kasus yang spesifik.

Apakah perusahaan atau instansi bisa menjadi korban pencemaran menurut UU ITE? Menurut penafsiran MK dalam putusan 105/PUU-XXII/2024, lembaga pemerintah, institusi, korporasi, profesi, atau jabatan tidak termasuk "orang lain" pada Pasal 27A. Pemilik usaha perorangan yang dituduh secara pribadi lain soalnya. Karena rincian bisa berkembang, periksa teks putusan terbaru.

Apakah menghapus unggahan membuat saya bebas dari masalah? Tidak otomatis. Penghapusan membantu meredakan masalah, tetapi perbuatan yang sudah terjadi tetap dapat dipersoalkan. Bila Anda yang menjadi korban, jangan mengandalkan penghapusan oleh pelaku sebagai satu-satunya penyelesaian; simpan buktinya.

Berapa lama saya boleh mengadu? Ada batas waktu pengaduan untuk delik aduan menurut ketentuan hukum. Karena aturannya dapat berbeda antara KUHP lama dan baru, jangan menunda; konsultasikan segera agar tidak melewati batas.

Ringkasan

• Tenang dulu: jangan membalas dengan tuduhan, dan simpan bukti sebelum unggahan hilang.
• Nilai apakah isinya tuduhan perbuatan, kritik, atau opini.
• Mulai dari jalur ringan: permintaan hapus, klarifikasi, somasi, atau mediasi.
• Pencemaran adalah delik aduan: korban sendiri yang mengadu, di kantor polisi mana pun yang berwenang menerima, tanpa biaya.
• Dasarnya UU ITE terbaru (UU 1/2024), putusan MK 105/PUU-XXII/2024, dan KUHP baru yang berlaku 2 Januari 2026.
• Prosesnya bisa panjang dan tidak ada jaminan hasil; damai sering menjadi akhir yang paling praktis.
• Waspadai laporan balik dan makelar kasus.

Bila Anda ragu apakah unggahan itu layak dilaporkan atau Anda sendiri dilaporkan, konsultasikan dengan advokat sebelum mengambil langkah. Siapkan tangkapan layar dan kronologinya.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

Baca juga

• Pencemaran Nama Baik: UU ITE (UU 1/2024) dan KUHP, Unsur, Batasan, dan Delik Aduan
• Gagal Bayar Pinjol: Panduan Lengkap Hak Debitur dan Solusinya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.