Contoh Perjanjian Nafkah Anak dan Cara Mengisinya

Apa itu perjanjian nafkah anak

Nafkah anak adalah biaya untuk memenuhi kebutuhan anak: makan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan, dan pendidikan. Setelah orang tua berpisah, kewajiban ini tetap melekat pada kedua orang tua. Perjanjian nafkah anak adalah dokumen tempat orang tua mengatur teknis pelaksanaannya agar tidak terjadi salah paham atau tunggakan.

Perjanjian ini bukan mengurangi hak anak. Ia memperjelas. Pembahasan umum ada di nafkah anak yang dicatat, nafkah anak tidak dibayar: cara menagih, dan hak asuh dan nafkah anak setelah cerai.

Aturan dalam bahasa sehari-hari

• UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bapak bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Bila bapak tidak mampu, pengadilan dapat menetapkan ibu ikut memikul biaya. Bacalah teks resmi untuk rumusan lengkapnya.
• UU Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014 yang mengubah UU No. 23 Tahun 2002) menegaskan kewajiban orang tua dan kepentingan terbaik anak.
• Bagi umat Islam, Kompilasi Hukum Islam memuat ketentuan nafkah anak. Rujuk teks resmi.
• Perjanjian pribadi tetap tunduk pada prinsip perjanjian dalam KUHPerdata, yaitu kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal.
• Perjanjian yang meniadakan kewajiban nafkah anak sama sekali tidak dapat mengikat anak. Hakim dapat menilai ulang jumlah bila tidak wajar.
• Jumlah nafkah dapat disesuaikan bila kebutuhan anak atau kemampuan orang tua berubah. Hal ini sebaiknya diatur dalam perjanjian.
• Perjanjian dapat dikuatkan dalam akta perdamaian di pengadilan atau dituangkan dalam putusan. Lihat pencabutan gugatan, perdamaian, dan akta van dading.
• Bila perjanjian dilanggar, penagihan dan eksekusi dapat dilakukan lewat pengadilan.

Kerangka perjanjian nafkah anak yang dapat disesuaikan

Tanda [....] harus diganti. Hapus bagian yang tidak perlu.

PERJANJIAN NAFKAH ANAK

• Pada hari ini, [hari], tanggal [tanggal] [bulan] [tahun], bertempat di [kota], yang bertanda tangan di bawah ini:
• Pihak Pertama : [Nama Lengkap], Nomor KTP [....], alamat [....], selaku [ayah/ibu] dari anak.
• Pihak Kedua : [Nama Lengkap], Nomor KTP [....], alamat [....], selaku [ibu/ayah] dari anak.
• Kedua pihak sepakat membuat perjanjian mengenai nafkah anak sebagai berikut.
• Pasal 1. Anak. Anak bernama [Nama Anak], lahir [tanggal], Akta Kelahiran Nomor [....], saat ini berada dalam pengasuhan [Pihak Pertama/Pihak Kedua].
• Pasal 2. Besaran nafkah. [Pihak yang membayar] membayar nafkah anak sebesar Rp [....] per bulan.
• Pasal 3. Waktu dan cara pembayaran. Dibayar paling lambat tanggal [....] setiap bulan melalui transfer ke rekening [bank, nomor, nama pemilik].
• Pasal 4. Biaya tambahan. Biaya pendidikan (uang sekolah dan perlengkapan), kesehatan di luar kebutuhan rutin, dan kebutuhan khusus ditanggung dengan pembagian [....].
• Pasal 5. Penyesuaian. Besaran nafkah ditinjau setiap [....] bulan atau bila terjadi perubahan penghasilan atau kebutuhan anak yang signifikan, dengan kenaikan minimal [persentase atau mengikuti kebutuhan] .
• Pasal 6. Hubungan dengan anak. Pembayaran nafkah tidak bergantung pada pertemuan dengan anak, dan sebaliknya pertemuan tidak boleh dilarang karena alasan nafkah.
• Pasal 7. Keterlambatan. Bila pembayaran terlambat lebih dari [....] hari, Para Pihak akan membicarakan penyelesaian lebih dulu sebelum menempuh jalur hukum.
• Pasal 8. Penyelesaian perselisihan. Perselisihan diselesaikan dengan musyawarah dan mediasi, dan bila gagal melalui pengadilan yang berwenang.
• Pasal 9. Lain-lain. Perjanjian ini tidak menghapus hak anak untuk memperoleh nafkah menurut hukum.
• Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua, bermaterai cukup, dan memiliki kekuatan yang sama.
• Pihak Pertama [tanda tangan, meterai]; Pihak Kedua [tanda tangan, meterai]; Saksi 1 [....]; Saksi 2 [....].

Penjelasan tiap pasal

Pasal 1 (anak). Tulis identitas anak sesuai akta kelahiran. Sebutkan di mana anak tinggal dan siapa yang mengasuh. Hal ini berkaitan dengan siapa yang menerima uang.

Pasal 2 (besaran). Jumlah sebaiknya dihitung dari kebutuhan nyata anak dan kemampuan pembayar, bukan angka sembarang. Lihat bagian perhitungan di bawah.

Pasal 3 (cara bayar). Gunakan transfer bank agar ada bukti. Sebut tanggal tetap dan rekening penerima. Pembayaran tunai tanpa kuitansi mudah memicu sengketa.

Pasal 4 (biaya tambahan). Pisahkan nafkah rutin dari biaya besar seperti uang masuk sekolah atau operasi. Tentukan pembagiannya agar tidak berdebat setiap kali.

Pasal 5 (penyesuaian). Kebutuhan anak bertambah seiring usia. Pasal ini mencegah perjanjian cepat usang.

Pasal 6 (hubungan dengan anak). Nafkah dan pertemuan adalah dua hal berbeda. Mencampurnya menimbulkan konflik. Lihat hak kunjung anak dan pengasuhan bersama.

Pasal 7 dan 8. Langkah bertahap menjaga hubungan baik. Jalur hukum menjadi pilihan terakhir.

Pasal 9. Menegaskan bahwa hak anak tidak hilang.

Daftar lampiran

• Fotokopi KTP kedua pihak.
• Fotokopi akta kelahiran anak.
• Putusan atau akta cerai, bila ada.
• Rincian kebutuhan bulanan anak.
• Bukti penghasilan masing-masing pihak.
• Salinan kesepakatan pengasuhan, bila ada.

Langkah praktis

1. Daftar kebutuhan. Catat biaya makan, sekolah, kesehatan, transportasi, dan kegiatan.
2. Bandingkan kemampuan. Terbuka soal penghasilan masing-masing.
3. Negosiasi. Bicarakan tenang, bila perlu dengan mediator.
4. Tulis perjanjian. Gunakan kerangka di atas.
5. Tanda tangan. Di depan saksi, bermeterai, atau di depan notaris.
6. Kuatkan. Pertimbangkan akta notaris atau pengesahan pengadilan.
7. Catat pembayaran. Simpan bukti transfer setiap bulan.
8. Tinjau berkala. Sesuaikan sesuai pasal penyesuaian.

Cara menghitung kebutuhan anak

Angka nafkah sebaiknya berdasar perhitungan, bukan tawar-menawar semata. Gunakan tabel berikut sebagai titik awal.

Kemudian tentukan pembagian beban. Misalnya, biaya yang timbul bersama dibagi sesuai kemampuan penghasilan masing-masing, bukan selalu setengah-setengah. Pihak yang mengasuh sehari-hari juga memberi kontribusi berupa waktu dan tenaga, yang tidak selalu tampak dalam angka.

Menjaga agar perjanjian dijalankan

Perjanjian terbaik gagal bila tidak dijalankan. Beberapa kebiasaan membantu.

• Bayar tepat tanggal. Atur pemotongan otomatis bila bank menyediakan.
• Simpan bukti transfer dalam satu folder.
• Beri tahu pihak lain bila penghasilan berubah, sebelum terjadi tunggakan.
• Jangan menggunakan nafkah sebagai alat tawar atau ancaman.
• Gunakan uang nafkah untuk anak, dan bila diminta, siapkan catatan penggunaan sederhana.

Bila terjadi tunggakan, ikuti Pasal 7 terlebih dulu. Jika tetap tidak diselesaikan, pertimbangkan mediasi, lalu gugatan atau permohonan eksekusi. Lihat studi kasus nafkah anak tidak dibayar mantan suami.

Nafkah anak dan perubahan keadaan

Kehidupan tidak statis. Penghasilan orang tua dapat naik atau turun, anak tumbuh dan kebutuhan berubah, atau salah satu orang tua menikah lagi. Perjanjian yang baik mengantisipasi hal itu.

Beberapa peristiwa yang sebaiknya diatur:

• Kehilangan pekerjaan. Tentukan bahwa pihak yang mengalaminya memberi tahu secepatnya dan membahas penyesuaian sementara, bukan berhenti membayar diam-diam.
• Kenaikan penghasilan. Tentukan apakah nafkah naik dan bagaimana mengukurnya.
• Anak masuk jenjang sekolah baru. Jadwalkan peninjauan sebelum tahun ajaran dimulai.
• Anak sakit berat. Atur cara membagi biaya besar yang tak terduga.
• Pindah kota atau negara. Atur cara pembayaran dan pertemuan agar tetap berjalan.

Dengan mengatur hal ini, kedua pihak tahu apa yang harus dilakukan ketika keadaan berubah, sehingga tidak perlu saling menuduh.

Bila kesepakatan tidak tercapai

Tidak semua pasangan dapat berunding dengan tenang. Jika kesepakatan sulit, ada jalur lain.

1. Mediasi. Pihak netral membantu menjembatani. Lihat mediasi perkara keluarga.
2. Gugatan. Pengadilan menetapkan nafkah anak berdasarkan bukti kebutuhan dan kemampuan.
3. Permohonan eksekusi. Jika putusan sudah ada dan tidak dijalankan.

Siapkan bukti kebutuhan anak dan penghasilan untuk ketiga jalur ini. Putusan pengadilan memiliki kekuatan memaksa yang lebih besar daripada kesepakatan pribadi, tetapi prosesnya lebih panjang. Pertimbangkan mana yang paling sesuai.

Kesalahan umum

Contoh: Pasangan yang berpisah sepakat bahwa ayah membayar nafkah bulanan melalui transfer setiap tanggal lima, sementara uang masuk sekolah dibagi sesuai penghasilan. Mereka menulis klausul tinjauan setiap tahun ajaran baru. Perjanjian ditandatangani di atas meterai dengan dua saksi, lalu diserahkan salinannya kepada masing-masing pihak.

Contoh: Seorang ibu yang mengasuh dua anak ingin perjanjian lebih kuat. Ia dan mantan suaminya membuat perjanjian dalam akta notaris dan mengajukannya kepada pengadilan untuk dikuatkan dalam akta perdamaian. Mereka tetap mencatat pembayaran bulanan.

Kapan perlu notaris atau advokat

Notaris berguna bila para pihak ingin bukti yang lebih kuat atau perjanjian mencakup aset, misalnya penyediaan rumah untuk anak. Advokat berguna bila penghasilan sulit dinilai, ada konflik, atau perjanjian akan dikuatkan lewat pengadilan. Format resmi dokumen perdata untuk pengadilan mengikuti ketentuan pengadilan dan hukum acara yang berlaku.

Perubahan aturan yang perlu diketahui

Dasar kewajiban nafkah dalam UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak relatif stabil. Praktik penegakannya berkembang, misalnya melalui eksekusi putusan dan pencatatan nafkah dalam putusan cerai. Periksa teks resmi untuk perubahan terbaru dan informasi pengadilan setempat.

Pertanyaan yang sering diajukan

Berapa besar nafkah anak yang wajar? Tidak ada angka baku. Besarannya menyesuaikan kebutuhan anak dan kemampuan orang tua.

Apakah perjanjian ini bisa dipakai di pengadilan? Dapat menjadi bukti dan dasar penagihan. Kekuatannya lebih besar bila dikuatkan akta notaris atau akta perdamaian.

Sampai kapan nafkah dibayar? Umumnya sampai anak dewasa atau mandiri. Tentukan batasnya dalam perjanjian dan cek aturan yang berlaku.

Bisa diubah? Bisa dengan kesepakatan baru atau melalui pengadilan bila keadaan berubah.

Ringkasan

• Perjanjian nafkah anak memperjelas jumlah, jadwal, dan cara bayar.
• Hitung kebutuhan anak lebih dulu.
• Pisahkan nafkah rutin dan biaya tambahan.
• Gunakan transfer dan simpan bukti.
• Hak anak tidak dapat dihapus perjanjian.
• Contoh harus disesuaikan.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
• UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
• UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai

Baca juga

• Nafkah anak: yang dicatat sebelum angka dibicarakan
• Nafkah Anak Tidak Dibayar Setelah Cerai: Cara Menagih Secara Hukum
• Nafkah Anak dan Hak Asuh setelah Cerai: Panduan Menagih dan Eksekusi
• Hak Bertemu Anak bagi Orang Tua yang Tidak Mengasuh dan Pengasuhan Bersama
• Studi Kasus: Mantan Suami Berhenti Membayar Nafkah Anak Setelah Putusan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.