Cara Mengajukan Pengaduan ke Pengawas Ketenagakerjaan: Dokumen, Proses, dan Hasilnya

Apa itu pengawas ketenagakerjaan dan siapa yang bisa mengadu

Pengawas ketenagakerjaan adalah pegawai negeri yang diberi tugas dan wewenang mengawasi pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan di perusahaan. Pengawasan diatur dalam UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan aturan pengawasan lainnya. Sejak berlakunya pembagian urusan pemerintahan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengawasan ketenagakerjaan pada umumnya berada pada pemerintah provinsi, tidak lagi di tingkat kabupaten atau kota. Karena itu pengaduan umumnya ditujukan ke dinas ketenagakerjaan provinsi atau unit pengawasan yang ditunjuk, sementara kantor dinas setempat dapat menunjukkan arahnya. Struktur persisnya dapat berbeda antar daerah dan dapat berubah, sehingga cek kanal resmi daerah Anda.

Yang berhak mengadu adalah siapa saja yang mengetahui pelanggaran: pekerja, mantan pekerja, serikat pekerja, atau pihak lain. Pekerja yang takut identitasnya diketahui dapat meminta agar identitas dirahasiakan, meskipun kerahasiaan tidak selalu dapat dijamin sepenuhnya. Serikat dapat mengajukan pengaduan atas nama anggota dengan surat kuasa.

Pengaduan ditujukan kepada pelanggaran norma kerja, yaitu ketentuan yang bersifat wajib dan ada di undang-undang. Pelanggaran norma berbeda dari perselisihan hubungan industrial, yang berpusat pada sengketa hak atau kepentingan antara pekerja dan pengusaha. Perbedaan ini menentukan jalur yang tepat.

Pelanggaran apa yang cocok diadukan

Berikut contoh pelanggaran yang lazim ditangani pengawas.

Contoh pembahasan yang berkaitan: gaji tidak dibayar atau dipotong sepihak, upah lembur cara menghitung, BPJS Ketenagakerjaan: perusahaan tidak mendaftarkan, dan studi kasus upah di bawah UMK.

Apa yang tidak ditangani pengawas

Pengawas bukan hakim. Beberapa hal berada di luar kewenangannya.

• Menetapkan PHK sah atau tidak. Itu menjadi urusan bipartit, mediasi, dan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
• Menjatuhkan hukuman membayar uang sebagai putusan. Pengawas dapat memerintahkan perusahaan memperbaiki pelanggaran, tetapi tagihan perdata atas hak tertentu tetap dapat diajukan ke PHI.
• Menyelesaikan sengketa kepentingan. Misalnya tuntutan menaikkan tunjangan di luar aturan.
• Menyidik tindak pidana di luar ketenagakerjaan. Itu ranah kepolisian.

Meski begitu, hasil pemeriksaan pengawas berguna sebagai bukti pendukung dan tekanan agar perusahaan memperbaiki. Perbedaan jalur dibahas di jalur Disnaker dan empat jenis perselisihan hubungan industrial.

Dokumen yang perlu disiapkan

Semakin lengkap bukti, semakin cepat pengawas bertindak. Siapkan sebanyak mungkin dari daftar berikut.

1. Identitas pengadu. Salinan KTP dan alamat yang dapat dihubungi.
2. Identitas perusahaan. Nama, alamat, dan, bila ada, nama pimpinan atau bagian SDM.
3. Perjanjian kerja atau surat pengangkatan.
4. Slip gaji atau bukti transfer tiga sampai enam bulan terakhir.
5. Catatan jam kerja. Absensi, jadwal shift, atau pesan perintah lembur.
6. Bukti BPJS. Kartu atau bukti bahwa Anda tidak terdaftar.
7. Kronologi tertulis. Uraian singkat berdasarkan urutan tanggal.
8. Surat kuasa bila diwakilkan serikat atau pendamping.

Bila bukti tidak lengkap, jangan tunda mengadu. Pengawas dapat mencari bukti sendiri melalui pemeriksaan ke perusahaan. Namun, catatan pribadi seperti foto jadwal dan pesan perintah kerja tetap bernilai.

Langkah praktis mengajukan pengaduan

1. Tentukan pelanggaran norma yang dialami. Rumuskan dalam satu atau dua kalimat.
2. Coba selesaikan di internal. Surat keberatan kepada perusahaan menunjukkan itikad baik dan menjadi bukti. Namun, bila Anda takut dampaknya, boleh langsung mengadu.
3. Cari kanal resmi. Datang ke dinas ketenagakerjaan atau gunakan kanal pengaduan daring yang disediakan instansi. Jangan membayar siapa pun untuk mengajukan pengaduan.
4. Tulis surat pengaduan. Cantumkan identitas, identitas perusahaan, uraian pelanggaran, dasar aturan bila Anda tahu, dan permintaan.
5. Lampirkan bukti. Beri nomor pada lampiran dan simpan salinan.
6. Minta tanda terima. Catat nomor register atau tanggal.
7. Hadiri pemanggilan. Pengawas dapat memanggil pengadu dan perusahaan.
8. Pantau hasil. Tanyakan secara berkala dan catat setiap tanggapan.

Contoh: Rini, pekerja toko fiktif, mendapati upahnya selama tujuh bulan lebih rendah dari upah minimum kabupaten. Ia mengirim surat keberatan ke pemilik toko tanpa jawaban. Lalu ia menyiapkan slip gaji, perjanjian kerja, dan kronologi, dan mengajukan pengaduan ke kanal resmi dinas. Pengawas memanggil pemilik toko dan menerbitkan nota pemeriksaan yang meminta pembayaran kekurangan upah dalam jangka waktu tertentu. Kisah ini fiktif.

Proses pemeriksaan dan nota pemeriksaan

Setelah pengaduan diterima, pengawas biasanya menelaah dulu, lalu menjadwalkan pemeriksaan. Pemeriksaan dapat berupa kunjungan ke tempat kerja, pemeriksaan dokumen, atau pemanggilan pihak terkait. Pengawas berwenang meminta keterangan dan dokumen.

Bila ditemukan pelanggaran, pengawas menerbitkan nota pemeriksaan, yaitu catatan resmi berisi temuan dan perintah memperbaiki dalam jangka waktu tertentu. Dalam praktik dikenal nota pemeriksaan pertama dan kedua. Bila perusahaan tidak mematuhi, pengawas dapat meneruskan penanganan ke tahap yang lebih tinggi, termasuk proses penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil ketenagakerjaan untuk pelanggaran yang diatur sanksi pidana. Karena nominal sanksi di undang-undang di luar KUHP dapat berubah oleh UU Penyesuaian Pidana yang berlaku sejak 2 Januari 2026, besaran sanksi tidak disebut di sini. Periksa teks resmi.

Pekerja perlu realistis. Nota pemeriksaan bukan putusan pengadilan. Bila perusahaan tidak membayar meski ada nota, jalur berikutnya adalah mediasi dan PHI. Nota tetap menjadi bukti yang kuat. Eksekusi atas putusan PHI dibahas di eksekusi putusan PHI.

Perbandingan pengawas, mediasi, dan pengadilan

Pekerja sering bingung memilih jalur. Tabel berikut membantu.

Jalur-jalur ini dapat dipakai bersamaan. Misalnya, pekerja yang menerima PHK dan sekaligus mengalami upah di bawah UMK dapat mengadu ke pengawas atas pelanggaran upah dan menempuh mediasi atas PHK. Penjelasan perbedaan mediasi, konsiliasi, dan arbitrase ada di mediasi, konsiliasi, dan arbitrase hubungan industrial.

Melindungi diri dari pembalasan

Kekhawatiran terbesar pengadu adalah dipecat setelah mengadu. Hukum ketenagakerjaan melarang PHK karena pekerja mengadukan pengusaha kepada pihak berwajib atas tindak pidana kejahatan; lihat larangan PHK dalam kondisi tertentu. Perlindungan ini jelas untuk pengaduan dugaan tindak pidana. Untuk pengaduan pelanggaran norma biasa, perlindungan bergantung pada fakta, dan tetap ada risiko tekanan terselubung.

Beberapa langkah berjaga-jaga:

• Simpan bukti bahwa Anda bekerja baik, seperti penilaian kinerja dan surat penghargaan.
• Catat setiap perubahan perlakuan setelah mengadu: mutasi, pemotongan jam kerja, atau teguran mendadak.
• Jangan menandatangani surat pencabutan pengaduan atau pernyataan damai tanpa membaca isinya.
• Sampaikan pengaduan bersama serikat atau rekan sehingga risiko tidak ditanggung sendirian.
• Bila diancam, simpan bukti ancaman dan laporkan.

Bila akhirnya terjadi PHK sebagai pembalasan, pekerja dapat menempuh jalur perselisihan PHK, dan pengaduan sebelumnya menjadi bagian dari kronologi yang menguatkan dalil. Pembahasan serikat ada di hak berserikat dan serikat pekerja.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Aturan pengawasan ketenagakerjaan relatif stabil. Perubahan yang paling terasa adalah pergeseran kewenangan dari kabupaten atau kota ke provinsi berdasarkan UU 23/2014, serta digitalisasi layanan pengaduan dan pelaporan. Penggunaan sistem daring seperti wajib lapor ketenagakerjaan membuat pengawas lebih mudah memeriksa data perusahaan; lihat wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan (WLKP).

UU 11/2020 sudah tidak berlaku dan diganti UU 6/2023. DPR mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan pada 6 Oktober 2026. Menurut Kementerian Ketenagakerjaan yang dikutip media, undang-undang itu baru berlaku satu tahun sejak ditetapkan dan diundangkan, dan dapat menyentuh pengawasan. Karena naskahnya belum ditemukan, uraian ini memakai aturan yang berlaku sekarang.

Kesalahan umum

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah mengadu ke pengawas menghentikan batas waktu menggugat ke PHI? Tidak otomatis. Tenggat gugatan berjalan sendiri. Bila Anda juga akan menggugat, pantau batas waktu gugatan PHK.

Apakah pengaduan dikenai biaya? Layanan pemerintah pada dasarnya tidak memungut biaya untuk pengaduan. Waspadai pihak yang meminta uang.

Berapa lama prosesnya? Bervariasi menurut beban kerja dan kelengkapan bukti. Tanyakan jadwal kepada petugas dan catat nomor register.

Bisakah saya mengadu setelah berhenti kerja? Bisa, selama pelanggarannya terjadi saat Anda bekerja dan buktinya masih ada. Tenggat dan daluwarsa tetap perlu dicek.

Ringkasan

• Pengawas ketenagakerjaan memeriksa pelanggaran norma kerja, bukan memutus sengketa PHK.
• Pengaduan umumnya ditujukan ke dinas ketenagakerjaan provinsi atau unit pengawasan; cek kanal resmi daerah.
• Siapkan identitas, perjanjian kerja, slip gaji, bukti jam kerja, dan kronologi.
• Hasil pemeriksaan berupa nota pemeriksaan, yang berfungsi memerintahkan perbaikan.
• Bila perusahaan tidak mematuhi, tempuh mediasi dan PHI; jangan membayar calo.
• UU Pelindungan Ketenagakerjaan baru berlaku satu tahun setelah ditetapkan; periksa naskahnya.

Dasar hukum

• UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
• UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
• UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Baca juga

• Jalan bipartit dan dinas ketenagakerjaan sebelum ke pengadilan
• Upah Minimum dan Komponen Pengupahan: Hak Pekerja yang Perlu Diketahui

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.