Batas Waktu Gugatan PHK ke Pengadilan Hubungan Industrial: Anjuran, Risalah, dan Daluwarsa

Apa itu gugatan ke PHI dan siapa yang terkena

Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) adalah pengadilan khusus di lingkungan pengadilan negeri yang memeriksa perselisihan kerja, termasuk perselisihan PHK. Aturan acaranya ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Pekerja yang tidak puas dengan PHK, atau perusahaan yang keberatan atas tuntutan pekerja, dapat mengajukan gugatan.

Sebelum sampai ke PHI, perselisihan harus melewati tahap yang disebut penyelesaian di luar pengadilan, yaitu perundingan bipartit lalu mediasi atau konsiliasi di dinas ketenagakerjaan. Karena adanya tahapan itu, batas waktu dihitung pada beberapa titik, bukan hanya satu. Pekerja yang tidak mengenal titik-titik ini mudah terlambat.

Gambaran umum tahapan ada di perselisihan hubungan industrial: tahapan dan gugatan ke PHI. Artikel ini fokus pada tenggat waktunya.

Tiga tenggat yang perlu dipahami

Tenggat 1: menjawab anjuran mediator. Mediator di dinas ketenagakerjaan dapat mengeluarkan anjuran tertulis. Menurut UU 2/2004, para pihak diminta menyampaikan jawaban tertulis, setuju atau menolak, dalam waktu singkat setelah menerima anjuran. Jangka waktunya sepuluh hari kerja sejak anjuran diterima. Pihak yang tidak menjawab dianggap menolak anjuran, sehingga penyelesaian dapat berlanjut ke PHI.

Tenggat 2: risalah sebagai syarat gugatan. Bila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan atau anjuran ditolak, mediator menerbitkan risalah. Risalah adalah catatan resmi bahwa upaya penyelesaian di dinas telah ditempuh. Gugatan ke PHI wajib dilampiri risalah itu. Gugatan tanpa risalah dapat dikembalikan oleh hakim agar dilengkapi.

Tenggat 3: batas umum satu tahun. UU 2/2004 menyebut gugatan PHK diajukan dalam waktu satu tahun sejak keputusan pengusaha diterima atau diberitahukan. Ketentuan ini telah diuji ke Mahkamah Konstitusi dan tafsirnya berubah, seperti dibahas di bawah.

Putusan MK tentang batas waktu satu tahun

Setelah UU Cipta Kerja menghapus beberapa pasal di UU 13/2003 yang dirujuk Pasal 82 UU 2/2004, muncul pertanyaan apakah batas satu tahun masih berlaku. Dalam putusan Nomor 94/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada 29 Februari 2024, MK mengabulkan permohonan sebagian dan memaknai Pasal 82 agar gugatan pekerja atas PHK dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu satu tahun.

Pada 2025, MK memutus perkara Nomor 132/PUU-XXIII/2025. Menurut ringkasan di situs MK, permohonan dikabulkan sebagian: batas satu tahun dihitung sejak tidak tercapainya kesepakatan dalam perundingan mediasi atau konsiliasi, bukan sejak pekerja menerima keputusan PHK. Permintaan memperpanjang menjadi tiga tahun ditolak. Putusan itu dibacakan pada 17 September 2025. Baca amar lengkapnya langsung di situs MK sebelum dipakai sebagai dasar.

Dampak praktisnya besar. Pekerja yang sibuk berunding selama berbulan-bulan tidak lagi dirugikan oleh jalannya waktu sebelum mediasi gagal. Namun perhitungan satu tahun tetap berjalan setelah itu, sehingga jangan menunda pengajuan.

Akibat bila terlambat

Gugatan yang diajukan setelah batas waktu berisiko dinyatakan tidak dapat diterima atau gugur karena daluwarsa. Daluwarsa berarti hak menuntut hilang karena lewat waktu. Pekerja yang terlambat biasanya kehilangan kesempatan menuntut pesangon dan hak lain yang berkaitan dengan PHK itu. Hak lain yang berdiri sendiri, misalnya upah yang belum dibayar, kadang punya tenggat berbeda. Pertanyaan semacam ini sebaiknya dikonsultasikan.

Keterlambatan menjawab anjuran mediator juga merugikan. Pekerja yang tidak menjawab dianggap menolak, padahal bisa jadi ia ingin menerima. Dampaknya, anjuran yang menguntungkan tidak dapat ditagih secara sukarela, dan perkara bergeser ke pengadilan yang memerlukan waktu serta biaya.

Langkah praktis agar tidak terlambat

1. Catat tanggal-tanggal kunci. Tanggal pemberitahuan PHK, tanggal bipartit, tanggal pencatatan di dinas, tanggal anjuran atau risalah diterima.
2. Hitung tenggat sejak hari pertama. Pasang pengingat dua minggu sebelum batas.
3. Jawab anjuran secara tertulis. Setuju atau menolak beserta alasan. Simpan bukti pengiriman.
4. Minta risalah. Bila mediasi gagal dan tidak ada anjuran, minta risalah secara tertulis.
5. Siapkan gugatan paralel. Kumpulkan perjanjian kerja, slip gaji, surat PHK, dan hitungan hak sambil menunggu.
6. Ajukan ke PHI di wilayah tempat Anda bekerja. PHI berada di pengadilan negeri tertentu, sehingga periksa kantor yang berwenang.
7. Bila ragu soal tenggat, ajukan lebih awal. Lebih baik menggugat terlalu cepat daripada terlambat.

Contoh: Dimas, pekerja fiktif, menerima surat PHK pada Januari. Bipartit berlangsung dua bulan tanpa hasil, kemudian dicatat di dinas ketenagakerjaan. Mediator menerbitkan anjuran pada Juni. Dimas menjawab tertulis dalam waktu yang ditentukan: menolak karena angka pesangon terlalu kecil. Risalah terbit pada Juli. Ia mengumpulkan dokumen dan mengajukan gugatan ke PHI bulan Agustus, jauh sebelum batas satu tahun yang dihitung dari gagalnya mediasi. Seluruh cerita ini fiktif.

Cara membuktikan tanggal

Tenggat hanya berguna bila tanggalnya dapat dibuktikan. Banyak sengketa berakhir pada pertanyaan sederhana: kapan surat itu diterima? Berikut kebiasaan yang membantu.

• Tulis tanggal dan jam saat menandatangani tanda terima, bukan tanggal yang diisi orang lain.
• Bila surat dikirim lewat surel atau pesan, simpan cetakan layar dan alamat pengirim.
• Bila lewat pos, simpan resi dan amplop.
• Minta dinas ketenagakerjaan memberi tanda terima pencatatan perselisihan.
• Foto surat anjuran dan risalah, termasuk halaman yang berisi tanggal dan tanda tangan mediator.

Bila ada selisih tanggal antara surat dan penerimaan, sampaikan keberatan secara tertulis segera. Catatan itu berguna jika tanggal diperdebatkan di pengadilan.

Gugatan selain PHK

Perselisihan yang bukan PHK, misalnya upah tidak dibayar atau lembur yang belum dilunasi, adalah perselisihan hak. Tenggat dan tahapannya mengikuti prinsip yang sama: bipartit, mediasi, lalu PHI. Namun batas satu tahun yang dibahas MK berkaitan dengan gugatan PHK. Untuk tuntutan upah, jangka waktu daluwarsa dapat berbeda dan perlu dicek. Karena itu pekerja yang mengalami PHK sekaligus kekurangan upah sebaiknya memasukkan semua tuntutan dalam satu perkara dan tidak menunda yang satu demi yang lain.

Sering kali hak yang lebih tua lebih rentan daluwarsa. Hak yang timbul di awal masa kerja sebaiknya tidak dibiarkan hingga PHK. Kebiasaan mencatat kekurangan upah dan menyampaikan keberatan sejak awal akan memudahkan ketika perkara akhirnya dibuka. Pembahasan pengaduan upah ke pengawas ada di gaji tidak dibayar atau dipotong sepihak.

Tenggat yang sering terlupakan

Selain tenggat di atas, ada beberapa jangka waktu penting lain.

• Menolak surat pemberitahuan PHK. Pekerja yang menolak harus membuat surat penolakan paling lama tujuh hari kerja setelah surat diterima (Pasal 39 PP 35/2021). Lihat pemberitahuan PHK dan surat resmi.
• Bipartit. UU 2/2004 menyebut perundingan bipartit diselesaikan paling lama tiga puluh hari kerja sejak dimulai. Bila lewat tanpa hasil, salah satu pihak dapat mencatatkan perselisihan.
• Mediasi dan konsiliasi. Masing-masing memiliki jangka waktu penyelesaian paling lama tiga puluh hari kerja menurut UU 2/2004.
• Kasasi. Setelah putusan PHI ada jangka waktu mengajukan kasasi. Lihat kasasi putusan PHI.

Perhatikan bahwa semua tenggat di UU 2/2004 menggunakan hari kerja dan bukan hari kalender, sehingga hari libur resmi tidak dihitung.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Perubahan terpenting adalah tafsir MK atas Pasal 82 UU 2/2004. Dari ketentuan lama yang menghitung satu tahun sejak keputusan pengusaha, kini ada tafsir bahwa satu tahun dihitung sejak gagalnya mediasi atau konsiliasi, seperti diringkas MK dalam perkara 132/PUU-XXIII/2025. Putusan MK 94/PUU-XXI/2023 (29 Februari 2024) sebelumnya menegaskan batas satu tahun bagi gugatan PHK oleh pekerja.

UU 11/2020 sudah tidak berlaku dan digantikan UU 6/2023. DPR mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan pada 6 Oktober 2026, dan menurut Kementerian Ketenagakerjaan baru berlaku satu tahun setelah ditetapkan dan diundangkan. Ada pula agenda perubahan UU 2/2004 yang dibahas publik; karena belum ada nomor atau naskah, aturan acara yang dipakai tetap UU 2/2004 yang ada sekarang.

Kesalahan umum

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah hari Sabtu dan Minggu dihitung? Untuk tenggat yang disebut hari kerja, tidak dihitung. Untuk batas satu tahun, dihitung kalender.

Bagaimana jika risalah belum terbit tetapi tenggat hampir habis? Segera minta risalah secara tertulis dan simpan buktinya. Bila perlu, konsultasikan langkah hukum agar hak tidak gugur.

Apakah tenggat sama untuk perselisihan hak dan perselisihan kepentingan? Tidak selalu. Artikel ini membahas gugatan PHK. Pembahasan jenis perselisihan ada di empat jenis perselisihan hubungan industrial.

Apakah PHI bisa menerima gugatan yang terlambat karena alasan sakit? Keadaan memaksa dapat diajukan sebagai alasan, tetapi hakim menilai. Jangan mengandalkannya.

Ringkasan

• Ada beberapa tenggat: menjawab anjuran mediator, risalah sebagai syarat gugatan, dan batas umum satu tahun.
• MK 94/PUU-XXI/2023 menegaskan batas satu tahun; MK 132/PUU-XXIII/2025 menafsirkan titik awalnya sejak gagalnya mediasi atau konsiliasi menurut ringkasan di situs MK.
• Gugatan tanpa risalah dapat dikembalikan; gugatan terlambat berisiko tidak diterima.
• Catat tanggal, jawab anjuran tertulis, dan ajukan lebih awal bila ragu.
• Baca putusan MK lengkap di situs resmi sebelum mengandalkan angka tenggat.
• UU Pelindungan Ketenagakerjaan baru berlaku satu tahun setelah ditetapkan; cek perkembangannya.

Dasar hukum

• UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
• UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
• UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Baca juga

• Gugatan ke pengadilan hubungan industrial: yang disiapkan
• Tahapan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial: Bipartit sampai Pengadilan
• Empat Jenis Perselisihan Hubungan Industrial: Hak, Kepentingan, PHK, dan Antarserikat
• Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase Hubungan Industrial: Bedanya dan Cara Memilih

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.