Empat Jenis Perselisihan Hubungan Industrial: Hak, Kepentingan, PHK, dan Antarserikat

Apa itu perselisihan hubungan industrial

Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja. Perbedaan itu bisa soal hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja (PHK), atau antarserikat pekerja dalam satu perusahaan. Definisi dan tahapannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Mengapa jenis itu penting? Karena jalur penyelesaiannya berbeda. Perselisihan hak dan PHK dapat dibawa ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) setelah mediasi atau konsiliasi gagal, sedangkan perselisihan kepentingan dan antarserikat boleh diselesaikan lewat arbitrase dan, di tingkat PHI, putusannya bersifat final. Salah menentukan jenis dapat membuat gugatan salah arah. Gambaran tahapan umum ada di perselisihan hubungan industrial: tahapan.

Jenis 1: Perselisihan hak

Perselisihan hak timbul karena hak yang sudah ada tidak dipenuhi. Hak itu bersumber dari undang-undang, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama (PKB). Perselisihan terjadi karena perbedaan pelaksanaan atau penafsiran isi aturan itu.

Contoh sehari-hari:

• upah dibayar di bawah upah minimum yang berlaku;
• lembur dikerjakan tetapi tidak dibayar;
• tunjangan hari raya (THR) tidak dibayar atau kurang;
• iuran BPJS tidak dibayarkan padahal dipotong dari upah;
• pekerja kontrak yang pekerjaannya melebihi batas dianggap tetap oleh pekerja tetapi tidak oleh perusahaan.

Intinya, ada aturan yang jelas, dan satu pihak merasa aturan itu dilanggar. Perselisihan hak bersifat "menuntut yang sudah menjadi hak". Penyelesaiannya: bipartit, mediasi di dinas ketenagakerjaan, lalu PHI bila gagal. Arbitrase dan konsiliasi tidak tersedia untuk jenis ini.

Jenis 2: Perselisihan kepentingan

Perselisihan kepentingan timbul karena tidak ada kesesuaian pendapat tentang pembuatan atau perubahan syarat kerja yang belum menjadi hak. Berbeda dari perselisihan hak, di sini belum ada aturan pasti. Pihak-pihak berunding untuk menciptakan aturan baru.

Contoh:

• serikat meminta kenaikan tunjangan di luar ketentuan, sedangkan perusahaan menolak;
• perundingan perjanjian kerja bersama buntu soal struktur upah atau jam kerja;
• perusahaan ingin mengubah sistem shift dan pekerja tidak setuju;
• tuntutan bonus tahunan yang belum diatur.

Penyelesaiannya: bipartit, lalu mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Perselisihan kepentingan adalah satu-satunya jenis yang secara luas dapat diselesaikan melalui arbitrase, selain antarserikat. Jika mediasi gagal dan para pihak tidak memilih arbitrase, perkara dapat diajukan ke PHI, tetapi menurut UU 2/2004 putusan PHI untuk perselisihan kepentingan dan antarserikat diambil pada tingkat pertama dan terakhir, sehingga tidak dapat dikasasi.

Jenis 3: Perselisihan pemutusan hubungan kerja

Perselisihan PHK terjadi ketika salah satu pihak tidak sependapat tentang PHK yang dilakukan pihak lain. Perusahaan menganggap PHK sah, pekerja menolak, atau sebaliknya.

Contoh:

• pekerja di-PHK karena dituduh melanggar dan menganggap tuduhan tidak benar;
• perusahaan mengaku efisiensi tetapi pekerja menilai alasannya dibuat-buat;
• besaran pesangon yang ditawarkan dipertanyakan;
• pekerja merasa dipaksa mengundurkan diri.

Penyelesaiannya: bipartit, mediasi atau konsiliasi, kemudian PHI. Arbitrase tidak tersedia untuk PHK. Banyak topik dalam artikel PHK karena tanpa surat peringatan, PHK karena force majeure, dan larangan PHK pada kondisi tertentu masuk jenis ini.

Jenis 4: Perselisihan antarserikat pekerja

Perselisihan antarserikat terjadi antara dua serikat pekerja atau lebih di satu perusahaan. Penyebabnya tidak adanya kesesuaian paham tentang keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan.

Contoh:

• dua serikat berebut anggota di pabrik yang sama;
• serikat yang satu menolak pengakuan serikat lain dalam perundingan;
• sengketa penggunaan ruang atau iuran serikat;
• perebutan hak mewakili pekerja dalam perundingan PKB.

Penyelesaiannya: bipartit antara serikat, kemudian mediasi, konsiliasi, atau arbitrase, dan PHI bila perlu. Pengusaha biasanya bukan pihak utama. Sengketa syarat keterwakilan ada di perundingan PKB dan syarat keterwakilan serikat.

Tabel ringkas jenis dan jalurnya

Rincian perbandingan tiga cara di luar pengadilan ada di mediasi, konsiliasi, dan arbitrase hubungan industrial.

Satu kasus bisa memuat beberapa jenis

Dalam kenyataan, satu persoalan sering memuat lebih dari satu jenis. Misalnya pekerja di-PHK (perselisihan PHK) dan sekaligus belum dibayar lembur (perselisihan hak). UU 2/2004 mengenal penggabungan perselisihan: gugatan perselisihan hak dan PHK dapat diajukan bersamaan dalam satu gugatan. Penggabungan menghemat waktu dan biaya, dan hakim dapat memutus semuanya sekaligus.

Namun, tidak semua digabung secara bebas. Perselisihan kepentingan dan antarserikat dengan jalur berbeda lebih baik diselesaikan sendiri. Pekerja perlu memastikan jenis dan tuntutan yang digabungkan sudah melewati tahap bipartit dan mediasi.

Bukti yang dibutuhkan untuk tiap jenis

Setiap jenis perselisihan memerlukan bukti yang berbeda. Mengetahuinya sejak awal menghemat waktu.

• Perselisihan hak. Perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau PKB yang memuat hak, slip gaji, catatan kehadiran dan lembur, serta bukti permintaan pembayaran kepada perusahaan.
• Perselisihan kepentingan. Usulan tertulis, risalah perundingan, tawaran balasan perusahaan, dan data pembanding seperti struktur upah serupa di perusahaan sejenis.
• Perselisihan PHK. Surat pemberitahuan PHK, surat peringatan yang pernah diterima, bukti kinerja, laporan keuangan bila alasannya efisiensi, dan risalah bipartit.
• Perselisihan antarserikat. Akta atau bukti pencatatan serikat, daftar keanggotaan, anggaran dasar, dan surat-surat yang menunjukkan sengketa.

Apa pun jenisnya, risalah bipartit hampir selalu diminta. Karena itu setiap pertemuan, sekecil apa pun, sebaiknya dicatat: tanggal, peserta, pokok pembicaraan, dan kesimpulan. Bila perusahaan menolak menandatangani risalah, catat penolakan itu dan minta saksi menandatanganinya.

Peran hakim ad hoc dan sifat putusan

Di PHI, perkara diperiksa majelis hakim yang terdiri atas hakim karier dan dua hakim ad hoc, yaitu hakim yang diusulkan dari organisasi pengusaha dan serikat pekerja. Susunan ini dimaksudkan agar putusan mempertimbangkan sudut pandang kedua pihak. Putusan untuk perselisihan hak dan PHK dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung, sedangkan untuk perselisihan kepentingan dan antarserikat putusan PHI bersifat final menurut susunan UU 2/2004. Prosedur kasasi diuraikan di kasasi putusan PHI. Karena revisi UU 2/2004 pernah dibahas, periksa teks resmi terbaru sebelum bertindak.

Langkah praktis menentukan jenis perselisihan

1. Tulis pokok masalah dalam satu kalimat. Contoh: "Upah saya kurang dari UMK" atau "Saya di-PHK dengan alasan efisiensi".
2. Tanya: apakah ada aturan yang jelas dilanggar? Jika ya, kemungkinan perselisihan hak.
3. Tanya: apakah saya menuntut syarat baru yang belum diatur? Jika ya, perselisihan kepentingan.
4. Tanya: apakah masalah berpangkal pada PHK? Jika ya, perselisihan PHK.
5. Tanya: apakah melibatkan dua serikat? Jika ya, antarserikat.
6. Catat dan lakukan bipartit. Buat risalah.
7. Daftarkan ke dinas ketenagakerjaan dan ikuti arahan jalur. Lihat jalur Disnaker.

Contoh: Hana, pekerja fiktif di sebuah pabrik, mendapat PHK dengan alasan efisiensi. Ia juga belum menerima upah lembur dua bulan terakhir. Ia menuliskan dua pokok masalah. PHK masuk perselisihan PHK, dan lembur masuk perselisihan hak. Dalam bipartit ia menuntut dua hal sekaligus. Di mediasi, mediator membahas keduanya dan, bila gagal, risalah mencakup keduanya sehingga dapat digabung dalam satu gugatan ke PHI. Cerita ini rekaan.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Empat jenis perselisihan ini berasal dari UU 2/2004 dan relatif stabil, tidak ikut berubah dengan UU 6/2023. Yang berubah adalah aturan substansi, misalnya pesangon dan alasan PHK dalam PP 35/2021, serta tata cara PHK setelah putusan Mahkamah Konstitusi 168/PUU-XXI/2023. Putusan MK tentang Pasal 82 UU 2/2004 juga mengubah titik awal tenggat gugatan PHK; lihat batas waktu gugatan PHK.

UU 11/2020 sudah tidak berlaku dan diganti UU 6/2023. DPR mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan pada 6 Oktober 2026; menurut Kementerian Ketenagakerjaan undang-undang itu baru berlaku satu tahun sejak ditetapkan dan diundangkan. Bagi pembaca, pembagian empat jenis ini tetap dapat dipakai sampai ada aturan baru.

Kesalahan umum

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah tuntutan THR termasuk perselisihan hak? Ya, karena THR adalah hak yang diatur peraturan. Pembayaran yang kurang dapat menjadi perselisihan hak.

Apakah mogok kerja masuk perselisihan? Mogok kerja adalah tindakan dalam rangka perselisihan, biasanya perselisihan kepentingan atau hak. Syarat sahnya dibahas di mogok kerja yang sah.

Apakah semua jenis bisa dibawa ke PHI? Pada prinsipnya ya setelah tahap luar pengadilan, kecuali telah diselesaikan melalui arbitrase yang bersifat final.

Kalau saya hanya ingin menagih upah, apakah harus bipartit dulu? Ya, bipartit adalah tahap awal dalam skema UU 2/2004. Untuk pelanggaran norma tertentu Anda juga bisa mengadu ke pengawas. Lihat pengaduan ke pengawas ketenagakerjaan.

Ringkasan

• Ada empat jenis perselisihan hubungan industrial: hak, kepentingan, PHK, dan antarserikat.
• Hak berarti aturan yang sudah ada dilanggar; kepentingan berarti menuntut syarat kerja baru.
• Jalur penyelesaian berbeda: arbitrase hanya untuk kepentingan dan antarserikat.
• Satu kasus bisa memuat beberapa jenis; hak dan PHK dapat digabung dalam satu gugatan.
• Mulai selalu dengan bipartit dan risalah.
• Cek teks resmi UU 2/2004 dan perkembangan UU Pelindungan Ketenagakerjaan.

Dasar hukum

• UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
• UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
• UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Baca juga

• Tahapan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial: Bipartit sampai Pengadilan
• Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase Hubungan Industrial: Bedanya dan Cara Memilih
• Gugatan ke pengadilan hubungan industrial: yang disiapkan
• Jalan bipartit dan dinas ketenagakerjaan sebelum ke pengadilan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.