Sengketa Tata Usaha Negara (PTUN)

Alur dan tenggat

1. Kenali objeknyaKeputusan tertulis pejabat yang konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum (KTUN), atau tindakan pemerintahan. Sejak UU 30/2014, maknanya diperluas.
2. Keberatan administratifDiajukan ke pejabat yang menerbitkan keputusan. Umumnya dikutip: dalam 21 hari kerja sejak keputusan diumumkan, diputus dalam 10 hari kerja (UU 30/2014 Pasal 77).
3. Banding administratifBila keberatan ditolak, ke atasan pejabat. Umumnya dikutip: dalam 10 hari kerja sejak keputusan keberatan diterima, diputus dalam 10 hari kerja (UU 30/2014 Pasal 78).
4. Gugatan ke PTUNPaling lama 90 hari (UU 5/1986 Pasal 55); bila ada upaya administratif, dihitung sejak keputusan atas upaya itu diterima (Perma 6/2018). Ada pemeriksaan persiapan dan dismissal process.
5. Banding dan kasasiBanding ke Pengadilan Tinggi TUN dan kasasi ke Mahkamah Agung, masing-masing dalam tenggat yang singkat (umumnya 14 hari sejak putusan diberitahukan). Cek tenggat pada putusan dan aturan terbaru.
6. Pelaksanaan putusanBila pejabat tidak melaksanakan putusan berkekuatan hukum tetap, tersedia upaya paksa (uang paksa, sanksi administratif, pengumuman).

Tenggat di atas adalah yang umum dikutip; hitung dengan teliti (hari kerja atau hari kalender) dan periksa naskah resmi serta aturan sektor terkait, karena sebagian ketentuan diubah UU Cipta Kerja.

Peraturan utama

• UU 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara · UU Peradilan TUN (dasar)
• UU 9/2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara · perubahan pertama
• UU 51/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara · perubahan kedua
• UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan · Administrasi Pemerintahan: upaya administratif, diskresi, penyalahgunaan wewenang, keputusan fiktif
• PP 7/1991 tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara · penerapan UU PTUN
• PP 43/1991 tentang Ganti Rugi Dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara · ganti rugi pada PTUN

Produk hukum Mahkamah Agung

• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 · sengketa administrasi pemerintahan setelah upaya administratif
• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 · tindakan pemerintahan dan perbuatan melanggar hukum oleh pejabat (onrechtmatige overheidsdaad)
• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 · penilaian unsur penyalahgunaan wewenang
• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 · permohonan keputusan atau tindakan (fiktif positif)
• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 · pendahulu Perma 8/2017
• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan · sengketa TUN pemilihan
• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pada Peradilan Tata Usaha Negara · sengketa penetapan lokasi pembangunan
• Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XJJ/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkap.a P:3:rdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik · petunjuk teknis administrasi dan persidangan
• Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN BEBERAPA KETENTUAN DALAM UNDANG- UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Jakarta, 9 Juli 1991 Nomor : M.A./Kumdil/213/VII/K/1991 · petunjuk pelaksanaan UU PTUN

Artikel terkait (23)

1. Keputusan Tata Usaha Negara: Apa Itu dan Contohnya
2. Objek Sengketa PTUN: Keputusan TUN yang Bisa Digugat
3. Upaya Administratif: Keberatan dan Banding Administratif sebelum ke PTUN
4. Panduan Mengajukan Keberatan Administratif atas Keputusan Pejabat
5. Contoh Surat Keberatan Administratif dan Cara Mengisinya
6. Tenggat Gugat PTUN 90 Hari: Cara Menghitungnya
7. Panduan Menyusun Gugatan ke PTUN: Objek Sengketa dan Tenggat 90 Hari
8. Cara Mengajukan Gugatan PTUN: Langkah dan Biaya
9. Contoh Gugatan PTUN dan Cara Mengisinya
10. Alur Gugatan PTUN: dari Objek sampai Putusan
11. Dismissal Process PTUN: Pemeriksaan Pendahuluan
12. Tahapan Pemeriksaan Pendahuluan Gugatan PTUN: Dismissal dan Pemeriksaan Persiapan
13. Penundaan Pelaksanaan Keputusan TUN: Syarat dan Cara
14. Gugatan PTUN: Alasan Keputusan Dapat Dibatalkan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik
15. Banding dan Kasasi PTUN: Alur dan Tenggat
16. Contoh Memori Banding PTUN dan Cara Mengisinya
17. Eksekusi Putusan PTUN dan Upaya Paksa
18. Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah (PMH)
19. Fiktif Positif: Izin Dianggap Dikabulkan Menurut UU Cipta Kerja
20. Gugatan Pembatalan Sertifikat di PTUN: Tenggat dan Alur
21. Gugatan PTUN terhadap Sertipikat Tanah: Tenggang Waktu 90 Hari dan Bedanya dengan Gugatan Perdata
22. Disiplin ASN: Tingkat Hukuman Menurut PP 94/2021 dan Jalur Keberatan serta Banding
23. Studi Kasus: Gugatan ke PTUN atas Keputusan Pencabutan Izin Usaha

Kata kunci yang dikenali pencarian InfoHukum untuk topik ini: ptun, tun, tata usaha negara, KTUN, upaya administratif, keberatan administratif, banding administratif, fiktif positif, diskresi, penyalahgunaan wewenang, onrechtmatige overheidsdaad. Informasi umum, bukan nasihat hukum; untuk perkara Anda, konsultasikan dengan advokat.