Objek Sengketa PTUN: Keputusan TUN yang Bisa Digugat

Mengapa objek begitu penting?

PTUN hanya berwenang memeriksa sengketa yang objeknya keputusan tata usaha negara. Bila yang Anda gugat bukan keputusan semacam itu, gugatan dapat dinyatakan tidak diterima sebelum hakim membahas benar atau salahnya tindakan pemerintah.

Memahami objek di awal menghemat waktu dan biaya, serta mengarahkan Anda ke jalur yang tepat.

Unsur-unsur utamanya

Undang-undang menggambarkan keputusan tata usaha negara sebagai penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ia bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Konkret berarti jelas apa yang diputuskan. Individual berarti ditujukan kepada orang atau pihak tertentu, bukan umum. Final berarti sudah definitif dan tidak lagi memerlukan persetujuan instansi lain.

Contoh yang umumnya dapat digugat

Surat penolakan atau pencabutan izin, penerbitan atau pembatalan sertifikat tanah, keputusan pemberhentian pegawai negeri, serta penetapan pajak tertentu melalui jalur yang diatur. Semua ini bersifat tertulis, ditujukan pada pihak tertentu, dan berakibat langsung.

Contoh: Pak Surya (nama fiktif) menerima surat keputusan pemberhentian dari jabatannya sebagai pegawai. Surat itu tertulis, ditujukan kepadanya, dan berakibat hukum langsung, sehingga memenuhi unsur objek sengketa.

Yang umumnya tidak dapat digugat

Peraturan yang berlaku umum, misalnya peraturan daerah, tidak bersifat individual sehingga diuji lewat jalur lain, seperti uji materi. Keputusan yang masih berupa rencana atau belum final juga biasanya belum dapat digugat.

Undang-undang juga mengecualikan sejumlah keputusan, misalnya yang berkaitan dengan hukum pidana atau perdata, tindakan dalam keadaan perang, atau hasil pemilihan umum. Daftar rincinya perlu dibaca langsung pada pasalnya.

Perluasan menurut UU Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memberi pengertian keputusan yang lebih luas, termasuk keputusan fiktif dan tindakan faktual tertentu. Praktik pengadilan kemudian menyesuaikan, sehingga batas objek PTUN mengalami perkembangan. Hal ini membuat konsultasi dengan advokat bermanfaat sebelum memutuskan jalur.

Bagaimana jika tindakan pemerintah tidak berbentuk surat?

Kadang pemerintah bertindak tanpa menerbitkan surat, misalnya membongkar bangunan atau menutup akses. Dalam keadaan itu, jalur yang lazim dibahas adalah gugatan perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, bukan gugatan keputusan. Masing-masing jalur punya tenggat dan syarat yang tidak sama, sehingga pilihlah yang sesuai fakta.

Pentingnya membaca isi surat, bukan sekadar judulnya

Pengadilan menilai substansi, bukan label. Surat berjudul pemberitahuan dapat sebenarnya berisi penolakan yang berakibat hukum, sehingga memenuhi unsur keputusan. Sebaliknya, surat berjudul keputusan dapat hanya berisi pengantar tanpa akibat hukum baru.

Bacalah isi surat dengan teliti: apakah ia menetapkan, menolak, mencabut, atau mengubah hak seseorang? Jika ya, kemungkinan besar ia berpotensi menjadi objek sengketa.

Siapa yang dapat menjadi tergugat?

Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan yang disengketakan. Ia dapat berasal dari pemerintah pusat, daerah, atau lembaga lain yang menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan. Menentukan siapa tergugat yang tepat juga bagian dari menyusun gugatan yang benar.

Mengapa keputusan pejabat daerah juga dapat digugat

Keputusan kepala daerah, camat, atau lurah sepanjang berbentuk penetapan tertulis individual juga dapat menjadi objek. Yang membedakan adalah sifatnya, bukan tingkat jabatannya. Surat keputusan bupati tentang pemberhentian seorang pegawai, misalnya, dapat digugat, sedangkan peraturan bupati yang berlaku umum diuji lewat jalur lain.

Hal yang sering keliru

• Menggugat peraturan umum ke PTUN padahal jalurnya uji materi.
• Menggugat surat yang hanya berisi undangan atau informasi.
• Mengira semua perbuatan pejabat adalah keputusan.

Dasar hukum

• UU 5 Tahun 1986 jo. UU 9 Tahun 2004 jo. UU 51 Tahun 2009 tentang PTUN
• UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Dalam kategori yang sama

• Banding dan Kasasi PTUN: Alur dan Tenggat
• Dismissal Process PTUN: Pemeriksaan Pendahuluan
• Eksekusi Putusan PTUN dan Upaya Paksa

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.