Fiktif Positif: Izin Dianggap Dikabulkan Menurut UU Cipta Kerja

Apa itu keputusan fiktif positif

Fiktif berarti dianggap ada walau tidak nyata. Positif berarti bunyinya mengabulkan. Jadi keputusan fiktif positif adalah keputusan yang dianggap telah dikeluarkan dan mengabulkan permohonan, padahal pejabat tidak pernah menerbitkannya secara tertulis, karena pejabat diam melewati batas waktu.

Konsep ini lawan dari fiktif negatif yang dikenal di UU Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN): bila pejabat diam, diam itu dianggap menolak, dan warga dapat menggugat penolakan fiktif itu. Gagasan fiktif positif dimaksudkan memberi kepastian bagi pemohon dan memaksa pejabat bekerja tepat waktu.

Yang terkena konsep ini adalah pemohon yang mengajukan keputusan atau tindakan kepada badan atau pejabat pemerintahan, serta pejabat yang berwenang atas permohonan itu. Gambaran umum UU-nya ada pada UU Administrasi Pemerintahan 30/2014: asas dan hak warga.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Menurut UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), badan atau pejabat wajib menetapkan keputusan dalam batas waktu yang ditentukan peraturan. Bila peraturan tidak menyebut, berlaku batas waktu umum dalam hari kerja sejak permohonan diterima lengkap. Bila lewat dan pejabat tidak berbuat apa-apa, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.

Syarat agar konsep ini dapat dipakai, dalam rumusan yang mudah:

Poin terakhir sering diabaikan. Fiktif positif bukan jalan untuk memperoleh sesuatu yang secara hukum dilarang. Misalnya, permohonan untuk izin yang bertentangan dengan tata ruang tidak otomatis sah hanya karena pejabat diam.

Perubahan oleh UU Cipta Kerja

Sebelum perubahan, UU AP memberi batas waktu umum yang lebih panjang dan menetapkan bahwa pemohon harus mengajukan permohonan kepada PTUN untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan. PTUN memeriksa dan memutus dalam waktu singkat, lalu pejabat wajib menetapkan keputusan sesuai putusan itu.

UU Cipta Kerja (UU 11/2020) mengubah ketentuan tersebut. Garis besar perubahan yang diketahui: batas waktu umum diperpendek, dan permohonan dianggap dikabulkan secara hukum bila batas waktu lewat, dengan kewajiban pejabat menetapkan keputusan dalam waktu singkat sesudahnya. UU 11/2020 kemudian tidak berlaku lagi dan diganti oleh UU 6/2023 yang menetapkan Perppu 2/2022 menjadi undang-undang. Ketentuan fiktif positif dalam rangkaian ini dipertahankan dengan penyesuaian.

Karena angka batas waktu, bunyi pasal, dan peran PTUN diubah pada rangkaian peraturan ini, uraian di atas berupa garis besar. Rumusan persis dan nomor pasal sengaja tidak dikutip di sini. Periksa teks resmi UU AP sebagaimana diubah pada peraturan.bpk.go.id.

Langkah praktis bila pejabat diam

1. Pastikan permohonan lengkap dan dapat dikabulkan. Cek persyaratan sektor dan pastikan tidak melanggar larangan.
2. Simpan tanda terima. Tanggal penerimaan lengkap menjadi titik awal hitungan.
3. Hitung batas waktu. Gunakan batas dalam peraturan sektor, atau batas umum UU AP. Perhatikan hari kerja.
4. Kirim surat penagihan tertulis. Sebutkan bahwa batas waktu telah lewat dan permohonan dianggap dikabulkan menurut UU AP, lalu minta penetapan keputusan.
5. Minta keputusan tertulis. Dokumen tertulis memudahkan Anda memakai hak, misalnya untuk keperluan perbankan atau pelaksanaan usaha.
6. Cek mekanisme penetapan terbaru. Pastikan apakah penetapan dilakukan pejabat sendiri atau memerlukan putusan pengadilan menurut praktik yang berlaku saat ini.
7. Adukan bila tetap diam. Gunakan keberatan administratif dan Ombudsman. Lihat penundaan berlarut layanan publik: hak warga dan langkah.
8. Pertimbangkan PTUN. Bila ada penolakan atau pejabat tetap tidak menetapkan keputusan, gugatan dapat dipertimbangkan. Lihat cara mengajukan gugatan PTUN.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Ringkasnya: (1) konsep fiktif positif tetap ada, (2) batas waktu umum diperpendek oleh perubahan lewat UU Cipta Kerja, (3) rujukan peraturan berpindah dari UU 11/2020 ke UU 6/2023, dan (4) peran PTUN dalam menyatakan permohonan dikabulkan berubah dibanding rumusan lama. Untuk poin keempat, praktik peradilan terus menyesuaikan, sehingga pastikan lewat sumber terbaru (misalnya putusan atau surat edaran Mahkamah Agung) apakah mekanisme permohonan ke PTUN masih tersedia untuk perkara Anda.

Dampak bagi warga: dasar hukum untuk menagih lebih jelas, tetapi risiko salah prosedur meningkat bila Anda memakai panduan lama. Kebiasaan berhati-hati ini penting karena kesalahan prosedur dapat menghabiskan waktu yang berharga.

Fiktif positif dan perizinan berusaha

Perizinan berusaha kini banyak dilakukan lewat sistem elektronik terintegrasi. Dalam sistem ini, jangka waktu pelayanan sering ditetapkan khusus, dan sebagian persetujuan terbit otomatis oleh sistem bila persyaratan terpenuhi. Ini berbeda dari fiktif positif karena yang terjadi adalah penerbitan resmi oleh sistem, bukan "dianggap dikabulkan" akibat diam pejabat. Bila Anda mengurus izin lewat sistem elektronik, ikuti ketentuan sistem tersebut lebih dulu, dan gunakan konsep fiktif positif sebagai cadangan untuk keadaan ketika permohonan benar-benar macet.

Kesalahan umum

Contoh: izin usaha yang tak kunjung dijawab

Contoh: Bu Ratna (fiktif) mengajukan izin kegiatan usaha yang persyaratannya jelas. Berkas lengkap dan tanda terima ada. Batas waktu layanan berlalu tanpa jawaban. Bu Ratna menghitung waktu, mengirim surat tertulis bahwa permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum dan meminta penetapan. Pejabat tidak merespons. Ia menelusuri informasi terbaru mengenai mekanisme penetapan, berkonsultasi dengan advokat, dan menyiapkan keberatan serta pengaduan ke Ombudsman sambil menimbang gugatan ke PTUN. Ia tidak memulai kegiatan usaha sebelum ada dokumen penetapan. Cerita ini fiktif dan bukan jaminan hasil.

Beda fiktif positif dengan fiktif negatif

Pada fiktif negatif, diam pejabat dianggap menolak, dan warga dapat menggugat penolakan itu ke PTUN dalam jangka waktu yang diatur. Pada fiktif positif, diam dianggap mengabulkan. Pilihan antara keduanya bergantung pada rumusan undang-undang yang berlaku untuk jenis permohonan. Bila ragu, jangan mengasumsikan: pastikan dulu rezim mana yang berlaku bagi permohonan Anda, sebab salah memilih bisa membuat Anda melewatkan tenggat gugatan. Cara gugatan didaftarkan dibahas pada cara mengajukan gugatan PTUN.

Contoh dokumen yang berguna sebagai bukti

Bukti yang sebaiknya Anda simpan bila ingin memakai konsep ini: tanda terima permohonan yang memuat tanggal, salinan seluruh berkas yang diajukan, standar pelayanan atau peraturan yang menyebut batas waktu, bukti bahwa Anda telah menagih (surat atau surel), dan catatan tidak adanya jawaban sampai batas waktu lewat. Bila berkas diajukan lewat sistem elektronik, tangkap layar status permohonan lengkap dengan tanggal dan jam. Dokumen-dokumen ini membuktikan bahwa permohonan lengkap, bahwa batas waktu lewat, dan bahwa pejabat tidak berbuat apa-apa.

Hubungan dengan asas pemerintahan yang baik

Fiktif positif lahir dari gagasan bahwa pejabat wajib memberi kepastian hukum dan pelayanan yang baik. Pejabat tidak boleh membiarkan warga menggantung tanpa jawaban. Namun asas yang sama menuntut kecermatan dan kehati-hatian, sehingga pejabat dapat menolak dengan alasan sah yang tertulis, sebelum batas waktu berakhir. Penolakan tertulis yang beralasan adalah keputusan yang dapat diuji, dan sikap ini lebih baik bagi semua pihak daripada diam. Bila Anda menerima penolakan, minta salinannya, periksa alasannya, dan hitung tenggat untuk keberatan atau gugatan.

Pertanyaan penting sebelum bertindak

Sebelum Anda berpegang pada fiktif positif, ajukan beberapa pertanyaan kepada diri sendiri. Apakah jenis permohonan saya termasuk yang tunduk pada UU AP, atau diatur khusus oleh undang-undang sektor yang punya mekanisme sendiri? Apakah ada pihak ketiga yang dirugikan oleh izin tersebut, yang kelak dapat menggugat? Apakah izin ini membutuhkan persetujuan lembaga lain? Jawaban atas pertanyaan ini menentukan seberapa aman Anda bertindak. Bila ragu, minta pendapat hukum tertulis sebelum menggelontorkan biaya besar.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah izin otomatis berlaku jika pejabat tidak menjawab? Pada prinsipnya permohonan dapat dianggap dikabulkan bila syarat terpenuhi, tetapi sebaiknya Anda meminta penetapan tertulis dan tidak bertindak hanya berdasar anggapan.

Apakah masih harus ke PTUN? Mekanisme berubah setelah UU Cipta Kerja dan praktik peradilan menyesuaikan. Periksa ketentuan dan putusan terbaru atau konsultasikan sebelum memutuskan.

Berapa batas waktunya? Tergantung peraturan sektor; bila tidak ada, ada batas umum dalam hari kerja yang diperpendek oleh perubahan. Periksa teks resmi terbaru.

Apa bedanya dengan izin yang terbit otomatis lewat sistem? Izin otomatis diterbitkan sistem sesuai ketentuan, sementara fiktif positif adalah anggapan hukum akibat diamnya pejabat.

Ringkasan

• Fiktif positif: diam pejabat melewati batas waktu dianggap mengabulkan permohonan.
• Syaratnya permohonan lengkap, dapat dikabulkan, dan batas waktu lewat.
• UU Cipta Kerja mengubah batas waktu dan mekanisme; UU 6/2023 kini menjadi rujukan.
• Jangan bertindak hanya berdasar anggapan; minta penetapan tertulis.
• Periksa teks resmi dan putusan terbaru karena prosedur berubah.

Dasar hukum

• UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
• UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
• UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Baca juga

• UU Administrasi Pemerintahan 30/2014: Asas dan Hak Warga
• Penundaan Berlarut Layanan Publik: Hak Warga dan Langkah
• Cara Mengajukan Gugatan PTUN: Langkah dan Biaya
• Izin yang ditolak atau tidak ditindaklanjuti
• Tenggat gugatan dihitung dari saat keputusan diterima

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.