Cara Mengajukan Gugatan PTUN: Langkah dan Biaya

Apa itu gugatan PTUN dan siapa yang dapat mengajukan

Gugatan PTUN adalah gugatan tertulis yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi. Gugatan diajukan oleh orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan itu. Pihak yang digugat adalah badan atau pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan.

Agar gugatan dapat dipertimbangkan, objeknya harus berupa keputusan atau tindakan yang dapat diuji. Pelajari dulu keputusan tata usaha negara: apa itu dan contohnya dan keputusan yang bisa digugat. Bedanya dengan pengadilan negeri dibahas pada PTUN dan pengadilan negeri.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Aturan pokok ada dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan UU 9/2004 dan UU 51/2009, serta UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Hal-hal yang paling berdampak:

• Tenggat 90 hari. Gugatan diajukan dalam jangka waktu 90 hari sejak keputusan diterima atau diumumkan. Bagi yang tidak dituju langsung, hitungan dimulai sejak ia mengetahui. Bila ada upaya administratif, hitungan dikaitkan dengan keputusan hasil upaya itu.
• Upaya administratif lebih dulu. Bila peraturan mewajibkan keberatan atau banding administratif, itu ditempuh sebelum menggugat.
• Pengadilan yang berwenang. Gugatan didaftarkan di PTUN yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan tergugat, dengan pengecualian tertentu menurut undang-undang.
• Gugatan tidak otomatis menunda keputusan. Keputusan tetap berlaku selama proses, kecuali ada penetapan penundaan oleh pengadilan.
• Hakim aktif. Hakim berperan lebih aktif mencari kebenaran materiil dibanding dalam perkara perdata.

Karena tenggat dan prosedur sangat menentukan, periksa teks resmi pada peraturan.bpk.go.id serta peraturan Mahkamah Agung yang berlaku sebelum mendaftar. Lihat juga tenggat dari tanggal terima.

Tahapan perkara di PTUN

Langkah praktis mengajukan gugatan

1. Pastikan objeknya. Ambil keputusan yang disengketakan. Cek apakah ia konkret, individual, final, dan berdampak hukum.
2. Hitung tenggat. Catat tanggal Anda menerima atau mengetahui keputusan, lalu hitung 90 hari. Gunakan kalender, bukan perkiraan.
3. Tempuh upaya administratif bila diwajibkan atau tersedia. Simpan jawaban atau bukti tidak dijawab.
4. Kumpulkan dokumen. Keputusan yang digugat, bukti identitas, bukti kepentingan (misalnya sertifikat atau izin), surat-surat korespondensi, dan bukti penerimaan.
5. Susun gugatan. Isinya: identitas para pihak, uraian fakta (posita), alasan keputusan dianggap bertentangan dengan peraturan atau asas pemerintahan yang baik, dan tuntutan (petitum), seperti pembatalan keputusan, kewajiban mencabutnya, atau penerbitan keputusan baru.
6. Daftarkan. Melalui kepaniteraan atau sistem elektronik pengadilan, bayar panjar biaya perkara, dan simpan tanda terima.
7. Ikuti dismissal dan pemeriksaan persiapan. Datang atau ikuti secara elektronik sesuai panggilan, perbaiki gugatan sesuai nasihat hakim.
8. Ikuti sidang. Ajukan bukti surat, saksi, atau ahli bila perlu.
9. Terima putusan. Pertimbangkan banding atau kasasi dalam waktu yang ditetapkan, atau tunggu pelaksanaan putusan.

Biaya perkara

Biaya perkara PTUN pada umumnya terdiri dari panjar biaya perkara yang ditetapkan pengadilan, yang mencakup biaya kepaniteraan, pemanggilan, dan keperluan persidangan. Jumlahnya ditentukan pengadilan menurut perkara dan wilayah, sehingga tidak disebut angkanya di sini. Mintalah rincian dari kepaniteraan. Bila selesai dan ada sisa panjar, sisa itu dikembalikan sesuai ketentuan. Pihak yang kalah umumnya dibebani biaya perkara menurut putusan.

Bagi warga yang tidak mampu, pengadilan menyediakan jalur berperkara cuma-cuma atau prodeo menurut ketentuan, dengan syarat tertentu, antara lain surat keterangan tidak mampu. Tersedia pula layanan bantuan hukum. Biaya pendampingan advokat bersifat terpisah dan disepakati dengan advokat. Tanyakan ke kepaniteraan bagaimana prosedur prodeo yang berlaku.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Ada beberapa perkembangan. Pertama, UU AP 2014 memperluas pengertian keputusan dan mengenal keputusan fiktif. Kedua, Mahkamah Agung mengatur kewajiban menempuh upaya administratif sebelum gugatan. Ketiga, administrasi perkara dan persidangan makin berjalan secara elektronik, dengan pendaftaran daring, pemanggilan elektronik, dan persidangan daring sesuai peraturan Mahkamah Agung. Keempat, UU Cipta Kerja yang kini menjadi UU 6/2023 mengubah mekanisme fiktif positif. Dampaknya, jalur dan prosedur yang Anda pakai harus mengikuti ketentuan terkini. Pastikan membaca peraturan Mahkamah Agung terbaru atau menanyakan kepada kepaniteraan.

Kesalahan umum

Kekeliruan gugatan kabur dibahas pada gugatan kabur dan tidak dapat diterima.

Contoh: izin yang dicabut sepihak

Contoh: PT Maju Jaya (fiktif), perusahaan jasa kecil, menerima surat pencabutan izin pada tanggal tertentu. Direkturnya segera mencatat tanggal penerimaan, mengajukan keberatan kepada pejabat penerbit, lalu banding administratif kepada atasan. Setelah hasilnya tidak memuaskan, ia menyusun gugatan dengan alasan prosedur pencabutan tidak sesuai dan asas kecermatan dilanggar. Gugatan didaftarkan sebelum tenggat berakhir. Hakim memberi nasihat memperbaiki identitas tergugat dan menambah lampiran. Perusahaan menyempurnakan dalam waktu yang diberikan, lalu perkara diperiksa di persidangan. Cerita ini fiktif dan bukan jaminan hasil. Contoh serupa dalam bentuk studi kasus ada pada studi kasus gugatan PTUN keputusan pencabutan izin.

Jenis tuntutan yang dapat diajukan

Dalam gugatan PTUN, tuntutan pokok adalah agar keputusan dinyatakan batal atau tidak sah. Penggugat juga dapat meminta tergugat dihukum mencabut keputusan tersebut atau menerbitkan keputusan baru. Dalam hal tertentu dapat diajukan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi, dengan batasan dan tata cara yang diatur peraturan. Tuntutan ganti rugi memerlukan pembuktian kerugian, dan jumlahnya tidak otomatis sama dengan yang diminta. Tuntutan yang berbau perdata murni, seperti menyatakan siapa pemilik tanah, bukan kewenangan PTUN dan harus diajukan ke pengadilan negeri.

Upaya hukum setelah putusan

Pihak yang tidak puas dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi tata usaha negara dalam waktu singkat, yaitu beberapa hari menurut undang-undang, dan kasasi ke Mahkamah Agung. Putusan yang berkekuatan hukum tetap hanya dapat ditinjau lewat peninjauan kembali dalam hal yang ditentukan. Karena tenggatnya pendek, catat tanggal pembacaan atau pemberitahuan putusan dan ambil keputusan segera. Jika putusan sudah berkekuatan tetap dan tidak dijalankan, baca putusan PTUN tidak dijalankan pejabat: upaya paksa.

Menyusun gugatan: fakta, dasar, dan tuntutan

Gugatan yang baik mudah dibaca hakim. Bagian pertama, identitas: nama, alamat, dan kedudukan penggugat serta tergugat. Bagian kedua, uraian fakta secara kronologis: kapan Anda mengajukan permohonan, kapan keputusan diterbitkan, kapan diterima, apa isinya, dan apa dampaknya. Bagian ketiga, alasan hukum: sebutkan peraturan yang dilanggar dan asas pemerintahan yang baik yang diabaikan, misalnya kecermatan atau kepastian hukum. Bagian keempat, tuntutan yang jelas dan terukur. Hindari kalimat panjang yang mencampur fakta, pendapat, dan tuntutan.

Bila gugatan memuat banyak keputusan, jelaskan hubungan satu dengan lainnya. Bila yang Anda gugat adalah keputusan yang menjadi dasar keputusan lain, jelaskan alasan memilih objek itu. Kekeliruan dalam menyebut objek sering menjadi alasan gugatan dinyatakan kabur.

Alat bukti dalam perkara PTUN

Pembuktian di PTUN dominan lewat surat. Alat bukti yang dikenal meliputi surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim. Surat-surat penting: keputusan yang digugat, dokumen permohonan, tanda terima, korespondensi keberatan, dan peraturan terkait. Beri tanda bukti dengan kode yang konsisten dan buat daftar bukti. Fotokopi harus dicocokkan dengan aslinya di persidangan, jadi bawa aslinya. Untuk dokumen elektronik, simpan versi cetak dan berkas digital serta jejak pengirimannya.

Sidang secara elektronik

Banyak PTUN telah menerapkan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Pendaftaran dapat dilakukan lewat aplikasi pengadilan, pembayaran panjar lewat saluran yang ditentukan, dan pemanggilan dikirim secara elektronik. Pastikan alamat surel dan nomor kontak aktif, sebab panggilan elektronik yang tidak Anda baca tetap dianggap sah. Cek notifikasi secara berkala dan jangan bergantung pada satu perangkat.

Pertanyaan yang sering diajukan

Berapa lama batas waktu menggugat ke PTUN? Umumnya 90 hari sejak keputusan diterima atau diumumkan. Bila ada upaya administratif, hitungan dikaitkan dengan hasilnya. Periksa ketentuan terbaru.

Apakah harus memakai advokat? Tidak diwajibkan. Penggugat dapat berperkara sendiri atau memberi kuasa. Karena hukum acaranya khusus, pendampingan membantu.

Apakah gugatan membatalkan keputusan sambil jalan? Tidak otomatis. Penundaan harus dimohonkan dan dikabulkan pengadilan.

Berapa biaya gugatan? Tergantung penetapan panjar pengadilan. Tanyakan rincian ke kepaniteraan, dan tanyakan prodeo bila tidak mampu.

Ringkasan

• Gugatan PTUN menguji keputusan atau tindakan pemerintahan, dengan tenggat umumnya 90 hari.
• Tahapnya: pendaftaran, dismissal, pemeriksaan persiapan, sidang, putusan.
• Upaya administratif perlu ditempuh bila diwajibkan.
• Biaya berupa panjar perkara; prodeo tersedia bagi yang tidak mampu.
• Gugatan tidak otomatis menunda keputusan.
• Periksa peraturan terbaru karena prosedur elektronik dan upaya administratif berkembang.

Dasar hukum

• UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
• UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Peradilan Tata Usaha Negara
• UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Peradilan Tata Usaha Negara
• UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Baca juga

• Keputusan Tata Usaha Negara: Apa Itu dan Contohnya
• PTUN dan pengadilan negeri: beda yang digugat
• Tenggat gugatan dihitung dari saat keputusan diterima
• Putusan PTUN Tidak Dijalankan Pejabat: Upaya Paksa

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.