Disiplin ASN: Tingkat Hukuman Menurut PP 94/2021 dan Jalur Keberatan serta Banding

Apa itu disiplin ASN dan siapa yang terkena

Disiplin ASN adalah kesanggupan ASN menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan. Pelanggaran disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan ASN yang tidak menaati kewajiban dan larangan tersebut, baik di dalam maupun di luar jam kerja.

Aturan pokok disiplin PNS ada pada Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Disiplin pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) memiliki pengaturan tersendiri dalam peraturan manajemen PPPK, yang mengikuti pola serupa dengan beberapa perbedaan. Sejak UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN berlaku, ketentuan teknis mungkin disesuaikan lagi; periksa teks resmi terbaru.

Prinsipnya: hukuman disiplin bertujuan membina, bukan menghukum semata. Karena itu aturan membedakan tingkat dan jenis hukuman sesuai bobot pelanggaran.

Tiga tingkat hukuman disiplin

Menurut PP 94/2021, hukuman disiplin terdiri dari tiga tingkat.

Persentase pemotongan, jumlah hari tidak masuk, dan jangka waktu hukuman tidak dikutip di sini karena rinciannya perlu dibaca dari teks resmi. Jangan mengandalkan angka dari media sosial.

Hukuman diputuskan oleh pejabat yang berwenang menghukum, yaitu atasan langsung untuk hukuman ringan dan pejabat yang lebih tinggi untuk hukuman sedang dan berat. Hukuman berat tertentu, seperti pemberhentian, ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian dan dapat melalui pertimbangan lembaga yang ditunjuk.

Hak ASN yang sedang diperiksa

Setiap ASN yang diduga melanggar memiliki hak, yang harus dihormati pemeriksa:

• Dipanggil secara tertulis dengan waktu yang cukup, bukan secara lisan dadakan.
• Diperiksa secara tertutup oleh atasan atau tim pemeriksa, dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
• Memberikan keterangan dan pembelaan. ASN boleh membantah, memberikan bukti, atau menghadirkan saksi.
• Memperoleh salinan berita acara dan keputusan hukuman dalam bentuk tertulis.
• Mengajukan keberatan atas hukuman tertentu.

Jika ASN dipanggil dua kali secara patut tetapi tidak hadir tanpa alasan sah, pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa kehadirannya dan hukuman dapat dijatuhkan berdasarkan data yang ada. Karena itu jangan mengabaikan panggilan.

Pelanggaran disiplin dapat berjalan paralel dengan proses pidana. Hukuman disiplin tidak menghapus perkara pidana, dan sebaliknya.

Langkah praktis bila Anda dipanggil karena dugaan pelanggaran

1. Baca surat panggilan. Catat tanggal, jam, tempat, dan pelanggaran yang disangkakan. Minta salinan.
2. Kumpulkan bukti pembelaan. Surat izin, surat dokter, bukti kehadiran, pesan kerja, dan keterangan rekan.
3. Hadiri pemeriksaan. Bersikap sopan dan jawab sesuai fakta. Bila Anda tidak dapat hadir, kirim alasan tertulis sebelumnya.
4. Periksa berita acara. Baca sebelum menandatangani. Jangan menandatangani yang isinya tidak sesuai. Anda boleh meminta perbaikan.
5. Tunggu keputusan tertulis. Hukuman disiplin disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk.
6. Hitung batas waktu keberatan. Tenggat keberatan dihitung sejak keputusan diterima dan relatif singkat; periksa teks resmi dan catat tanggal terima.
7. Ajukan keberatan atau banding sesuai tingkat hukuman.

Upaya keberatan dan banding administratif

Upaya keberatan adalah permohonan kepada atasan pejabat yang menjatuhkan hukuman agar keputusan ditinjau ulang. Biasanya keberatan diajukan untuk hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat tertentu. Untuk hukuman berat yang menyangkut pemberhentian, peraturan menyediakan banding administratif kepada badan atau lembaga yang menangani sengketa kepegawaian tingkat pusat.

Langkah praktis keberatan:

1. Susun surat keberatan: identitas, keputusan yang dipersoalkan, alasan keberatan, dan permintaan.
2. Lampirkan salinan keputusan dan bukti pembelaan.
3. Serahkan kepada pejabat yang berwenang dan minta tanda terima.
4. Catat tanggal pengajuan, lalu tunggu keputusan atas keberatan.
5. Jika ditolak atau tidak ditanggapi dalam waktu yang diatur, ajukan banding administratif sesuai ketentuan.

Setelah seluruh upaya administratif selesai, sengketa kepegawaian dapat dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pelajari tahapan awal di cara mengajukan gugatan PTUN: langkah dan biaya dan keberatan atas keputusan pejabat sebelum gugat ke PTUN. Nama lembaga banding administratif dapat berubah setelah UU 20/2023; periksa teks resmi.

Pelanggaran yang sering terjadi dan cara menyikapinya

Beberapa jenis pelanggaran disiplin muncul berulang. Pertama, ketidakhadiran. ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan sah dalam jumlah hari tertentu dapat dijatuhi hukuman bertingkat sesuai lamanya. Menjelaskan alasan dan melengkapi surat izin sebelum dipanggil biasanya meringankan. Kedua, penyalahgunaan wewenang atau jabatan, misalnya meminta imbalan atas pelayanan. Ini masuk kategori berat dan dapat sekaligus menjadi perkara pidana. Ketiga, pelanggaran etika bermedia sosial, seperti menyebarkan ujaran kebencian atau informasi bohong. Keempat, keterlibatan politik praktis yang melanggar netralitas.

Pejabat yang menghukum wajib mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan. Contoh keadaan yang meringankan: pelanggaran pertama, pengakuan terus terang, dan kinerja baik selama ini. Contoh yang memberatkan: pelanggaran berulang, menimbulkan kerugian, atau dilakukan oleh pejabat yang seharusnya memberi teladan. ASN sebaiknya menyampaikan faktor meringankan secara tertulis dalam pemeriksaan.

Bagi atasan, ada kewajiban juga. Atasan yang mengetahui pelanggaran bawahan dan membiarkannya dapat dinilai lalai. Pembinaan sebelum penghukuman lebih dianjurkan untuk pelanggaran ringan. Bagi ASN yang merasa dijadikan sasaran karena alasan pribadi, penting menyimpan catatan kejadian, karena penghukuman yang tidak berdasar dapat dipersoalkan sebagai penyalahgunaan wewenang oleh pejabat.

Hubungan dengan prinsip pemerintahan yang baik juga relevan: keputusan hukuman harus tertulis, beralasan, dan diberitahukan kepada yang bersangkutan. Penjelasan tentang asas tersebut ada pada gugatan PTUN: alasan bisa dibatalkan dan asas umum pemerintahan yang baik.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

PP 94/2021 menggantikan PP 53/2010 tentang disiplin PNS. Perubahannya antara lain: ketentuan disiplin diperbarui; larangan menyampaikan ujaran kebencian dan hoaks dalam kewajiban ASN; dan penegasan kriteria pelanggaran, misalnya menyalahgunakan media sosial. Pelanggaran terkait netralitas politik juga dimasukkan dengan jelas. Untuk uraian netralitas, lihat netralitas ASN dalam pemilu dan pilkada.

Setelah UU No. 20 Tahun 2023 menggantikan UU ASN lama, peraturan pelaksana yang sudah ada tetap berlaku sepanjang belum diganti. Kemungkinan akan ada peraturan baru, sehingga perbedaan dengan uraian di sini dapat muncul. Selalu cek teks resmi.

Dokumen yang perlu disiapkan untuk pembelaan

Pembelaan yang baik membutuhkan dokumen yang terstruktur. Siapkan kronologi satu halaman, salinan surat panggilan, bukti kehadiran atau absensi, surat izin, surat dokter, riwayat penilaian kinerja, dan keterangan rekan kerja bila perlu. Beri nomor setiap lampiran dan buat daftar isi singkat. Pemeriksa lebih mudah menilai pembelaan yang rapi daripada penjelasan lisan yang berputar-putar.

Jika Anda merasa pemeriksaan tidak adil, misalnya pemeriksa memiliki konflik kepentingan, sampaikan keberatan tertulis dan minta penggantian pemeriksa. Catat tanggal dan tanggapan atas permintaan itu.

Kesalahan umum

Contoh: Seorang ASN, sebut Pak Hendra, tidak masuk kerja beberapa hari karena merawat orang tua yang sakit di kota lain, tetapi lupa mengirimkan surat izin. Atasan memanggilnya secara tertulis. Ia hadir, membawa surat keterangan rumah sakit dan bukti tiket, serta menjelaskan kronologi. Atasan menjatuhkan hukuman tingkat ringan berupa teguran tertulis dan mengingatkan prosedur izin. Pak Hendra menerima keputusan dan tidak perlu mengajukan keberatan. Seandainya ia mengabaikan panggilan, ia berisiko dihukum lebih berat tanpa pembelaan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah ASN boleh didampingi saat diperiksa? Pemeriksaan disiplin bersifat tertutup. Tanyakan kepada pemeriksa apakah pendampingan oleh kuasa atau perwakilan diperbolehkan; aturan teknis dapat berbeda. Bantuan hukum internal instansi dapat diminta untuk konsultasi.

Apakah ASN yang ditahan polisi langsung diberhentikan? Tidak otomatis. Ada ketentuan pemberhentian sementara dan penahanan yang diatur terpisah. Pemberhentian tetap menunggu proses dan putusan sesuai ketentuan.

Berapa lama keputusan keberatan keluar? Aturan memuat batas waktu pemeriksaan keberatan. Angkanya perlu dibaca pada teks resmi; jika lewat, tanyakan ke instansi dan catat bukti.

Apakah hukuman bisa dicatat dalam arsip kepegawaian? Ya, hukuman disiplin dicatat dalam data kepegawaian dan dapat memengaruhi kenaikan pangkat atau jabatan selama jangka waktu tertentu. Rinciannya perlu dicek pada peraturan.

Ringkasan

• Hukuman disiplin PNS menurut PP 94/2021 terdiri dari tingkat ringan, sedang, dan berat.
• ASN yang diperiksa berhak dipanggil tertulis, membela diri, dan menerima salinan keputusan.
• Keberatan dan banding administratif tersedia dengan batas waktu singkat.
• Setelah upaya administratif, sengketa dapat dibawa ke PTUN.
• Pelanggaran disiplin dan pidana berjalan sendiri-sendiri.
• Periksa teks resmi karena peraturan pelaksana UU ASN baru dapat berubah.

Dasar hukum

• PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
• UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
• UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Baca juga

• Hak, Kewajiban, dan Larangan ASN Menurut UU 20/2023 tentang ASN
• Perbedaan PNS dan PPPK Menurut UU ASN: Status, Masa Kerja, dan Perlindungan
• Netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada: Larangan, Sanksi, dan Cara Melapor
• Cara Mengajukan Gugatan PTUN: Langkah dan Biaya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.