UU 14/1985 tentang Mahkamah Agung

Ringkasan

UU ini mengatur Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan. UU ini telah diubah dua kali, yaitu dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 dan UU Nomor 3 Tahun 2009.

Ringkasan ini disusun InfoHukum dari data resmi BPK dan bukan pengganti teks peraturan. Untuk kutipan atau dasar gugatan, rujuk selalu naskah resmi (PDF).

Data peraturan

Nomor

14

Tahun

1985

Jenis

Undang-Undang

Ditetapkan

Jakarta, 30 Desember 1985

Diundangkan

30 Desember 1985

Mulai berlaku

30 Desember 1985

Sumber

LN. 1985/ No. 73, TLN. No. 3316, website. dpr.go.id : 19 HLM

Bidang

DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI

Jaringan keterkaitan

Peraturan yang mengubah, diubah, atau mencabut peraturan ini, menurut basis data BPK.

Artikel InfoHukum yang membahas peraturan ini 6

• Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali dalam Perkara Perdata
• Eksekusi Putusan Perdata: Aanmaning, Sita Eksekusi, dan Lelang
• Gugatan Perdata: Biaya Perkara, Tahapan, dan Lama Prosesnya
• Putusan Pengadilan Tidak Dipatuhi: Teguran, Sita Eksekusi, dan Lelang
• Uji Materi Peraturan ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
• Peninjauan Kembali (PK) Perkara Perdata: Syarat, Novum, dan Batas Waktu 180 Hari