Warisan dalam Perkawinan Campuran: WNA, Tanah, Wasiat, dan Hukum yang Berlaku

Apa itu perkawinan campuran dan mengapa waris menjadi rumit

Menurut UU Perkawinan, perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum berlainan karena perbedaan kewarganegaraan, dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Definisi lengkap dan akibatnya dibahas di perkawinan campuran WNI dan WNA.

Kerumitan waris muncul karena tiga lapis aturan sekaligus:

1. Hukum waris yang menentukan siapa ahli waris dan berapa bagiannya.
2. Hukum pertanahan yang membatasi siapa yang boleh memiliki tanah di Indonesia.
3. Hukum perdata internasional, yaitu aturan tentang hukum negara mana yang dipakai ketika sebuah perkara menyangkut lebih dari satu negara.

Indonesia memiliki hukum waris yang tidak seragam. Warga yang beragama Islam umumnya memakai hukum waris Islam, sebagian memakai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan sebagian tunduk pada hukum adat. Lihat waris adat dan pilihan hukum untuk gambaran pilihan itu.

Hukum mana yang dipakai

Tidak ada satu aturan sederhana yang berlaku untuk semua kasus. Sepanjang rujukan resmi yang tersedia, Indonesia belum memiliki undang-undang tersendiri tentang hukum perdata internasional yang lengkap, sehingga hakim dan notaris memakai kombinasi asas umum, ketentuan lama, dan praktik. Pendekatan yang sering ditemui:

• Hukum yang melekat pada pewaris. Banyak sistem hukum menilai waris berdasarkan hukum kewarganegaraan atau tempat tinggal terakhir pewaris.
• Hukum letak benda. Untuk tanah dan benda tidak bergerak, hukum tempat benda itu berada (lex rei sitae) sangat dominan. Tanah di Indonesia tunduk pada hukum Indonesia, termasuk UU Pokok Agraria.
• Agama pewaris. Bagi WNI beragama Islam, perkara waris menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sedangkan bagi non-Muslim ke Pengadilan Negeri.

Praktiknya, perkara selalu dimulai dengan menentukan: (a) kewarganegaraan pewaris saat meninggal, (b) agama pewaris, (c) letak harta, dan (d) dokumen apa yang dibutuhkan. Hasilnya dapat berbeda untuk harta di Indonesia dan harta di luar negeri. Harta di luar negeri umumnya tunduk pada hukum negara tempat harta itu berada.

Siapa yang bisa menjadi ahli waris

Kewarganegaraan ahli waris tidak otomatis menghalangi hak waris. Prinsipnya, hubungan keluarga dan sebab-sebab waris tetap dihitung menurut hukum waris yang dipakai. Seorang WNA yang menjadi suami, istri, atau anak pewaris WNI dapat menjadi ahli waris menurut hukum yang berlaku bagi pewaris.

Namun, beda agama memengaruhi hak waris dalam hukum waris Islam. Rincian ada di waris beda agama. Perbedaan kewarganegaraan lebih berpengaruh pada hak atas tanah, sebagaimana dijelaskan berikut.

Tanah: batasan terbesar bagi WNA

Pasal 21 ayat (1) UU Pokok Agraria (UUPA, UU No. 5 Tahun 1960) menyatakan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Ketentuan ini menjadi persoalan utama ketika ahli waris adalah WNA, atau ketika WNI yang menikah dengan WNA mewariskan tanah kepada keluarganya.

Pasal 21 ayat (3) UUPA mengatur bahwa orang asing yang memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau karena percampuran harta akibat perkawinan wajib melepaskan hak itu dalam jangka satu tahun sejak hak tersebut diperolehnya. Jika tidak dilepaskan, hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara. Karena akibatnya berat, baca juga teks resmi UUPA dan peraturan pelaksananya.

Cara praktis yang sering ditempuh:

Bagian tentang hak yang boleh dimiliki orang asing dapat dibaca di orang asing memiliki rumah di Indonesia. Ketentuan tentang jenis hak dan syaratnya sering berubah, sehingga konfirmasikan ke Kantor Pertanahan.

Perjanjian kawin pisah harta pada perkawinan campuran

Salah satu cara menghindari persoalan tanah adalah perjanjian kawin pisah harta. Dengan perjanjian ini, tanah yang dibeli WNI tetap milik WNI saja, bukan harta bersama dengan pasangan WNA. Perjanjian ini penting karena tanpa pemisahan, pencampuran harta dapat menimbulkan masalah kepemilikan oleh WNA. Pembahasan umum tentang perjanjian kawin ada di perjanjian perkawinan. Pasangan yang sudah menikah bisa membuatnya setelah menikah mengikuti ketentuan terbaru, tetapi syarat dan pencatatannya harus dipenuhi dengan teliti.

Wasiat sebagai alat perencanaan

Karena warisan campuran rumit, banyak keluarga memakai wasiat untuk memperjelas keinginan. Wasiat adalah pernyataan terakhir pewaris tentang apa yang dilakukan dengan hartanya setelah ia meninggal.

Beberapa hal yang patut diperhatikan:

• Wasiat dibatasi aturan bagian mutlak ahli waris (lihat legitieme portie) dan, bagi umat Islam, batas sepertiga.
• Wasiat yang menyangkut tanah tetap tunduk pada larangan hak milik bagi WNA.
• Bentuk wasiat yang kuat adalah akta notaris. Lihat bentuk wasiat menurut KUHPerdata.
• Jika pewaris punya harta di beberapa negara, wasiat di tiap negara bisa diperlukan dan harus selaras. Konsultasikan dengan notaris atau advokat yang memahami lintas negara.

Peran notaris dan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah)

Notaris membantu membuat wasiat, akta pembagian, dan dokumen terkait. PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) membuat akta peralihan hak atas tanah. Untuk waris bagi WNA, pejabat ini akan memeriksa kewarganegaraan, dokumen identitas, bukti hubungan keluarga, dan pelepasan hak jika perlu. Dokumen asing biasanya memerlukan penerjemahan resmi dan legalisasi atau apostille (pengesahan dokumen untuk dipakai antarnegara) sesuai ketentuan. Surat keterangan waris di Indonesia juga mengikuti golongan penduduk dan pejabat berwenang yang berbeda, dijelaskan di surat keterangan waris.

Pelajari juga balik nama tanah warisan untuk tahap pendaftaran di Kantor Pertanahan.

Langkah praktis bila ada waris campuran

1. Kumpulkan dokumen: akta kematian, akta nikah atau akta perkawinan, kartu keluarga, paspor, dan bukti kewarganegaraan.
2. Inventarisasi harta di Indonesia dan di negara lain, lengkap dengan bukti kepemilikan.
3. Tentukan hukum yang dipakai dengan bantuan notaris atau advokat.
4. Tanyakan status tanah. Jika ada ahli waris WNA, bahas rencana pelepasan atau pengalihan sejak awal.
5. Susun kesepakatan pembagian tertulis oleh seluruh ahli waris.
6. Urus balik nama dan pelepasan dalam batas waktu.
7. Urus pajak dan biaya yang berlaku. Pelajari pajak atas warisan dan hibah untuk gambaran umum.

Contoh: Bapak J, WNI, wafat dan meninggalkan rumah di Malang. Istrinya WNA dan dua anak berkewarganegaraan Indonesia. Tidak ada perjanjian kawin. Notaris memeriksa dokumen dan menjelaskan bahwa istri WNA tidak dapat mempertahankan hak milik atas bagian tanahnya. Keluarga lalu menyepakati: rumah dibagi dengan bagian istri dialihkan kepada anak-anak dengan imbalan kompensasi uang, dan istri mendapat hak tinggal selama hidup sesuai kesepakatan tertulis. Pendaftaran dilakukan dalam batas waktu yang disarankan notaris. Rincian pada perkara nyata akan berbeda.

Anak dari perkawinan campuran

Anak dari perkawinan campuran dapat memiliki kewarganegaraan ganda terbatas menurut UU Kewarganegaraan, dan harus memilih kewarganegaraan pada usia tertentu. Status ini penting untuk hak atas tanah. Anak yang masih berkewarganegaraan Indonesia dapat memiliki hak milik, sedangkan setelah memilih menjadi WNA, ia terkena batasan yang sama dengan WNA. Karena itu, orang tua sebaiknya mencatat kapan anak harus memilih dan memahami implikasinya terhadap warisan. Ketentuan rinci tentang kewarganegaraan dapat berubah, sehingga periksa teks resmi.

Harta di luar negeri

Harta yang berada di luar negeri umumnya mengikuti hukum waris negara tempat harta itu berada, termasuk pajak warisan di sana. Ahli waris perlu menghubungi notaris atau pengacara di negara tersebut, dan membawa dokumen dari Indonesia yang sudah dilegalisasi. Perbedaan sistem, misalnya adanya probate (proses pengesahan wasiat dan pengurusan harta oleh pengadilan) di sejumlah negara, membuat prosesnya lebih lama. Susun daftar harta lintas negara dan urutkan prioritasnya.

Kesalahan yang sering terjadi

• Menganggap WNA otomatis tidak berhak waris sama sekali. Yang dibatasi terutama hak milik atas tanah.
• Mengabaikan jangka waktu pelepasan hak atas tanah.
• Membeli tanah atas nama WNI sebagai pinjam nama (nominee) tanpa dasar yang sah. Praktik ini berisiko batal.
• Tidak membuat perjanjian kawin pisah harta.
• Memakai dokumen asing tanpa terjemahan dan legalisasi.
• Menunda pengurusan sehingga dokumen sulit dilengkapi.
• Menganggap satu hukum berlaku untuk semua harta di semua negara.

Pertanyaan yang sering diajukan

Bolehkah istri WNA mewarisi rumah suami WNI di Indonesia? Ia dapat menjadi ahli waris menurut hukum waris yang berlaku, tetapi hak milik atas tanah tidak dapat dipertahankan oleh WNA dan perlu dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu yang ditentukan. Pilihan bentuk hak lain perlu dicek pada aturan terbaru.

Apakah perjanjian kawin dapat mencegah masalah ini? Perjanjian kawin pisah harta membantu memastikan tanah milik WNI tidak menjadi harta bersama dengan pasangan WNA. Ia tidak menghapus hak waris pasangan, yang tetap mengikuti hukum waris.

Apakah satu wasiat cukup untuk semua negara? Belum tentu. Setiap negara mempunyai syarat sah wasiat. Untuk harta di beberapa negara, konsultasikan dengan notaris atau advokat yang memahami hukum masing-masing.

Ringkasan

Waris dalam perkawinan campuran melibatkan hukum waris, hukum tanah, dan hukum antarnegara. Kewarganegaraan WNA tidak menutup hak waris, tetapi membatasi hak milik atas tanah di Indonesia sehingga ahli waris WNA biasanya perlu melepaskan atau mengalihkan haknya dalam batas waktu. Persiapkan perjanjian kawin, wasiat, dan daftar harta sejak dini, siapkan dokumen asing yang sudah dilegalisasi, dan libatkan notaris atau advokat. Periksa teks resmi terbaru karena aturan pertanahan dan kewarganegaraan dapat berubah.

Dasar hukum

• UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA): Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3).
• UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (ketentuan perkawinan campuran).
• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang pewarisan dan wasiat; Kompilasi Hukum Islam bagi yang beragama Islam.

Baca juga

• Perkawinan Campuran WNI dan WNA: Syarat, Harta, Kewarganegaraan Anak
• Orang Asing Memiliki Rumah di Indonesia: Hak Pakai, Syarat, dan Pembatasannya
• Bentuk-Bentuk Wasiat Menurut KUH Perdata dan Wasiat Menurut KHI
• Balik Nama Tanah Warisan di Kantor Pertanahan: Dokumen, Langkah, dan Biaya Umum
• Surat Keterangan Waris: Siapa yang Berwenang Membuatnya dan Kapan Dibutuhkan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.