Surat Keterangan Waris untuk Warga Keturunan Tionghoa, Timur Asing, dan Pribumi di Kantor Pertanahan

Apa persoalannya dan siapa yang terkena

Untuk mengalihkan tanah dari pewaris kepada ahli waris, kantor pertanahan meminta bukti bahwa pemohon memang ahli waris. Bukti itu berbeda bentuknya menurut aturan teknis pendaftaran tanah. Pembagian bentuk ini mengikuti pengelompokan yang berakar dari masa kolonial, yaitu golongan penduduk. Pengelompokan itu sudah tidak digunakan dalam kewarganegaraan, tetapi masih disebut dalam aturan teknis pertanahan.

Keluarga yang terkena meliputi:

• warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dan Eropa;
• warga negara Indonesia lain, yang dalam bahasa lama disebut penduduk asli atau pribumi;
• keturunan Timur Asing lainnya, misalnya keturunan Arab atau India.

Istilah golongan penduduk ini dipakai dalam konteks teknis. Artikel ini menggunakannya hanya karena disebut dalam aturan yang masih menjadi rujukan praktik. Tidak ada maksud membedakan warga negara. Untuk latar belakang sejarah dan sistem hukum waris, baca waris perdata barat, siapa yang berlaku.

Aturan dalam bahasa sehari-hari

Berdasarkan rangkuman Hukumonline mengenai Pasal 111 Permen Agraria/Kepala BPN 3/1997 juncto Permen ATR/BPN 16/2021, bukti ahli waris dalam rangka pendaftaran peralihan hak karena waris dibedakan sebagai berikut.

Selain bentuk di atas, ada bukti lain yang diterima, yaitu wasiat dari pewaris, putusan pengadilan, atau penetapan hakim atau ketua pengadilan yang menyatakan siapa ahli waris. Dokumen ini berlaku untuk semua kelompok. Karena kekuatan putusan atau penetapan lebih tinggi, banyak keluarga menempuh jalur ini bila ada sengketa.

Balai Harta Peninggalan adalah unit pemerintah yang antara lain mengurus harta peninggalan. Unit ini tidak ada di setiap kota, dan wilayah kerjanya luas. Karena itu, keluarga di luar kota tempat BHP berkedudukan perlu menanyakan prosedur dan wilayah kerja yang berlaku.

Rincian teks pasal dan perubahan terbarunya sebaiknya diperiksa pada peraturan resmi di sumber pemerintah. Artikel ini tidak mengutip teks pasal secara utuh.

Praktik kini

Pengelompokan di atas membawa dua persoalan.

Pertama, pengelompokan itu tidak selalu mudah diterapkan. Banyak keluarga sudah berbaur, ada perkawinan campuran antar kelompok, dan administrasi kependudukan tidak lagi mencatat golongan penduduk. Kantor pertanahan di berbagai daerah menyesuaikan dengan cara mereka sendiri, sehingga dua kantor bisa menerapkan dengan berbeda.

Kedua, dalam praktik, notaris membuat banyak jenis keterangan waris untuk berbagai keluarga atas permintaan, termasuk untuk keluarga yang menurut aturan seharusnya memakai bentuk lain. Hal ini bergantung pada penerimaan lembaga tujuan, misalnya kantor pertanahan atau bank.

Karena itu, prinsip praktisnya sederhana: tanyakan kantor pertanahan dan lembaga tujuan sebelum membuat dokumen. Jangan berasumsi bahwa dokumen yang diterima di satu kantor akan diterima di kantor lain. Ketentuan administrasi dan kebijakan setempat dapat berbeda.

Pembaca juga perlu memahami perbedaan antara tiga dokumen yang sering tertukar:

• Surat pernyataan ahli waris, dibuat oleh ahli waris dan diketahui desa dan kecamatan. Penjelasan ada di surat pernyataan ahli waris bermeterai dan batasnya.
• Surat keterangan waris, dikeluarkan pejabat atau lembaga berwenang. Lihat surat keterangan waris dan surat keterangan waris, siapa berwenang.
• Penetapan ahli waris pengadilan, produk pengadilan agama atau pengadilan negeri.

Langkah praktis

1. Tanyakan ke kantor pertanahan. Telepon atau datang ke loket. Tanyakan: dokumen apa yang diterima sebagai bukti ahli waris untuk keluarga saya?
2. Siapkan dokumen dasar. Akta kematian pewaris, kartu keluarga pewaris, KTP semua ahli waris, buku nikah, akta kelahiran, dan sertipikat tanah.
3. Tentukan pembuat bukti. Sesuai arahan kantor pertanahan: ahli waris dengan pengesahan desa dan camat, notaris, atau BHP.
4. Siapkan data lengkap. Cantumkan semua ahli waris, tanggal wafat, dan ada tidaknya wasiat.
5. Buat bukti ahli waris. Datang ke notaris atau BHP bila diperlukan, dengan membawa dokumen asli.
6. Bila ada sengketa, ajukan penetapan ke pengadilan. Pelajari sengketa waris dan gugatan ke pengadilan.
7. Bayar pajak yang terkait sesuai ketentuan lembaga yang berwenang, dan simpan buktinya.
8. Ajukan permohonan peralihan hak ke kantor pertanahan. Alurnya ada di balik nama sertipikat tanah karena waris, langkah di BPN.
9. Bila banyak ahli waris, pertimbangkan pembagian hak bersama dan pemecahan sertipikat. Lihat akta pembagian hak bersama PPAT untuk tanah waris dan pemecahan sertifikat tanah waris untuk banyak ahli waris.

Biaya tergantung pejabat yang dipakai dan kondisi kantor. Tanyakan rincian dan minta kuitansi.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Pertama, Permen ATR/BPN 16/2021 mengubah sebagian aturan pelaksanaan pendaftaran tanah. Rangkuman yang tersedia menyebut bahwa rujukan bukti ahli waris pada Pasal 111 tetap dipakai dalam praktik, termasuk pembedaan bentuk bukti menurut kelompok pewaris. Pembaca sebaiknya memeriksa teks resmi terbaru di basis data peraturan pemerintah, karena aturan pertanahan sering diperbarui.

Kedua, pendaftaran tanah makin terdigitalisasi, termasuk sertipikat elektronik. Prosedur loket dan persyaratan dokumen dapat berubah. Tanyakan layanan terbaru.

Ketiga, tidak ada perubahan dalam hukum waris materiel akibat peraturan teknis pertanahan. Bukti ahli waris hanya menunjukkan siapa ahli waris, sedangkan bagian masing-masing ditentukan hukum waris yang berlaku. Lihat ahli waris golongan menurut KUH Perdata dan waris tanpa wasiat menurut Kompilasi.

Keempat, hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru berlaku sejak 2 Januari 2026. Keterangan palsu atau pemalsuan dokumen waris tetap berisiko pidana. Periksa teks resmi.

Kesalahan umum

Contoh: Keluarga A, keturunan Tionghoa, ingin membalik nama sebidang tanah warisan ayah. Kantor pertanahan menyatakan bahwa bukti yang diterima adalah akta keterangan hak mewaris dari notaris. Keluarga membuat akta tersebut dengan membawa akta kematian, kartu keluarga, dan buku nikah, lalu mengajukan permohonan balik nama. Sementara itu keluarga B, penduduk setempat, hanya membuat surat pernyataan ahli waris dengan saksi dan pengesahan desa serta kecamatan. Kisah ini fiktif dan hanya menggambarkan perbedaan praktik.

Peran notaris, PPAT, dan Balai Harta Peninggalan

Tiga pejabat sering disebut dalam urusan waris tanah, padahal tugasnya berbeda. Notaris membuat akta otentik, termasuk akta keterangan hak mewaris bagi kelompok yang ditentukan. Pejabat pembuat akta tanah (PPAT) membuat akta yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah, misalnya akta pembagian hak bersama. Balai Harta Peninggalan (BHP) adalah unit pemerintah yang antara lain menerbitkan surat keterangan waris bagi kelompok tertentu dan mengurus harta peninggalan yang tidak ada pengurusnya.

Sebagian notaris merangkap PPAT, sehingga keluarga dapat mengurus keduanya di satu tempat. Namun rangkap jabatan tidak otomatis, jadi tanyakan. Pembagian peran ini membantu keluarga menyiapkan dokumen berurutan: bukti ahli waris terlebih dahulu, lalu akta pembagian, lalu permohonan peralihan di kantor pertanahan. Untuk harta tanpa ahli waris, baca harta warisan tanpa ahli waris dan Balai Harta Peninggalan.

Dokumen yang perlu dicocokkan sebelum ke kantor pertanahan

Kantor pertanahan memeriksa kecocokan data. Sebelum berangkat, cocokkan hal-hal berikut:

• nama pewaris pada sertipikat, akta kematian, dan kartu keluarga harus sama atau dijelaskan perbedaannya;
• nomor dan luas tanah pada sertipikat harus sesuai dengan bukti pajak;
• daftar ahli waris pada bukti ahli waris harus sama dengan kartu keluarga dan akta kelahiran;
• bila ada ahli waris yang telah wafat, sertakan akta kematiannya dan tunjukkan keturunan penggantinya;
• bila ada wasiat, pastikan isinya diperiksa dan dilaporkan.

Perbedaan kecil seperti ejaan nama atau tanggal lahir sering membuat berkas dikembalikan. Perbaiki dulu dokumen dasar lewat dinas kependudukan, atau minta surat keterangan perbedaan nama dari kelurahan, lalu lampirkan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah pembagian golongan ini masih berlaku? Sebagai istilah kewarganegaraan, sudah tidak. Dalam aturan teknis pertanahan yang dirangkum Hukumonline, pembagian bentuk bukti ahli waris masih tercantum. Praktik di tiap kantor dapat berbeda, sehingga perlu ditanyakan.

Bagaimana jika saya tidak tahu golongan keluarga saya? Tanyakan ke notaris atau kantor pertanahan. Mereka akan menyarankan dokumen yang diterima berdasarkan data keluarga Anda.

Bisakah saya langsung meminta penetapan pengadilan? Bisa. Penetapan atau putusan pengadilan diterima sebagai bukti ahli waris dan sering dipilih bila ada sengketa atau dokumen lain ditolak.

Apakah dokumen ini berlaku untuk bank? Belum tentu. Bank dapat menetapkan syarat sendiri. Lihat mencairkan tabungan dan deposito pewaris di bank.

Ringkasan

• Aturan teknis pertanahan membedakan bentuk bukti ahli waris menurut kelompok pewaris.
• Warga setempat umumnya memakai surat pernyataan ahli waris yang disaksikan dan dikuatkan desa serta camat.
• Keturunan Tionghoa memakai akta keterangan hak mewaris dari notaris; Timur Asing lainnya memakai surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.
• Wasiat, putusan, atau penetapan pengadilan juga diterima sebagai bukti.
• Praktik kantor pertanahan dapat berbeda; tanyakan sebelum membuat dokumen.
• Periksa teks resmi terbaru karena aturan pertanahan sering berubah.

Dasar hukum

• Permen Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
• Permen ATR/BPN No. 16 Tahun 2021 (perubahan atas Permen Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997)
• PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

Baca juga

• Surat Keterangan Waris: Siapa yang Berwenang Membuatnya dan Kapan Dibutuhkan
• Surat keterangan waris: fungsi administratif, bukan putusan sengketa
• Balik Nama Tanah Warisan di Kantor Pertanahan: Dokumen, Langkah, dan Biaya Umum
• Pemecahan dan Pembagian Sertifikat Tanah Waris bagi Banyak Ahli Waris

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.