Studi Kasus: Karyawan Kecelakaan Kerja, Ternyata Tidak Didaftarkan BPJS

1. Kasus singkat

Pak Joni bekerja tiga tahun di CV Karya Logam (nama samaran), sebuah bengkel produksi komponen logam dengan sekitar dua puluh pekerja. Ia menerima upah bulanan tanpa slip resmi dan tidak pernah diberi kartu BPJS Ketenagakerjaan. Atasannya mengatakan, "Nanti diurus." Suatu sore, saat mesin pres bekerja, tangan kanan Pak Joni terjepit dan harus dioperasi. Biaya rumah sakit mencapai puluhan juta rupiah. Keluarga mencoba mengklaim ke BPJS Ketenagakerjaan dan mendapat jawaban bahwa tidak ada data kepesertaan. Pemilik bengkel awalnya membantu sedikit biaya, lalu berkata bahwa itu "musibah" dan ia tidak mampu menanggung semuanya.

2. Kronologi

3. Masalah hukum yang muncul

• Apakah Pak Joni berstatus pekerja meski tidak ada perjanjian tertulis?
• Siapa wajib mendaftarkan pekerja ke BPJS?
• Apa akibat bila pemberi kerja tidak mendaftarkan dan terjadi kecelakaan kerja?
• Hak apa yang dapat dituntut: biaya pengobatan, santunan, upah selama sakit?
• Apa sanksi bagi pemberi kerja?
• Ke mana mengadu?
• Bagaimana nasib hubungan kerja Pak Joni setelah sakit?

4. Aturan yang berlaku

Kewajiban pendaftaran. Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta program jaminan sosial. Program ketenagakerjaan mencakup antara lain jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), jaminan hari tua (JHT), dan jaminan pensiun. Panduan dasar: BPJS Ketenagakerjaan: Perusahaan Tidak Mendaftarkan dan Perusahaan Tidak Mendaftarkan BPJS Karyawan.

Akibat tidak mendaftarkan. Pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjanya dapat dikenai sanksi administratif, dan pelanggaran tertentu dapat berimplikasi pidana menurut undang-undang. Besaran sanksi dan ancaman perlu dibaca dari teks resmi terbaru, karena undang-undang penyesuaian pidana berlaku sejak 2 Januari 2026. Dalam praktik, ketika terjadi risiko yang seharusnya ditanggung jaminan sosial, pemberi kerja yang lalai dapat diminta menanggung hak pekerja setara dengan manfaat yang seharusnya diterima. Rincian tata caranya perlu diperiksa pada peraturan pelaksana dan putusan, dan sebaiknya ditanyakan ke pengawas ketenagakerjaan atau advokat. Lihat Kecelakaan Kerja dan JKK BPJS.

Hubungan kerja tanpa tertulis. Perjanjian kerja sebaiknya tertulis, tetapi hubungan kerja dapat dibuktikan lewat unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Pekerja yang menerima upah dan bekerja di bawah perintah pemberi kerja pada dasarnya adalah pekerja, meskipun belum ada kontrak tertulis. Lihat Perjanjian Kerja Harus Tertulis: Isi dan Bahasa.

Upah selama sakit. Hak upah pekerja yang sakit diatur dalam peraturan ketenagakerjaan. Besar dan jangka waktu perlu dibaca dari teks resmi. Lihat Upah saat Sakit dan Cuti Haid dan Pekerja Sakit Berkepanjangan: Upah dan Risiko PHK.

Penyelesaian. Perselisihan hubungan industrial diselesaikan lewat bipartit, mediasi di dinas ketenagakerjaan, dan Pengadilan Hubungan Industrial. Pengaduan pelanggaran norma ketenagakerjaan, seperti tidak mendaftarkan BPJS, dapat disampaikan kepada pengawas ketenagakerjaan. Lihat Gaji Tidak Dibayar atau Dipotong Sepihak: Lapor Pengawas Ketenagakerjaan.

Pidana. Jika kecelakaan terjadi karena kelalaian berat pihak tertentu, dapat dipertimbangkan proses pidana menurut KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023, berlaku 2 Januari 2026), dengan hukum acara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru (UU No. 20 Tahun 2025). Penilaian ada pada penyidik dan hakim.

5. Analisis: aturan diterapkan ke fakta

Status pekerja. Pak Joni menerima upah bulanan lewat transfer, bekerja di bengkel, dan mengikuti perintah. Unsur hubungan kerja tampak, walaupun tanpa perjanjian tertulis. Bukti transfer upah, foto di tempat kerja, dan kesaksian rekan sangat membantu.

Kewajiban perusahaan. Pemilik bengkel wajib mendaftarkan Pak Joni. Ketidakpatuhan itu membuatnya berada dalam posisi lemah. Ketika kecelakaan terjadi, manfaat yang seharusnya dibayar BPJS tidak dapat diklaim, sehingga beban bergeser ke pemberi kerja menurut prinsip tanggung jawab di atas.

Argumen pihak Pak Joni.

• Ia pekerja dan berhak atas jaminan kecelakaan kerja.
• Kelalaian mendaftarkan adalah kesalahan pemberi kerja, bukan pekerja.
• Biaya pengobatan, santunan, dan hak lain seharusnya ditanggung pemberi kerja.
• Ia telah berulang kali menanyakan kartu BPJS.

Argumen pihak pemilik bengkel.

• Ia dapat membantah adanya hubungan kerja resmi atau menyebut Pak Joni sebagai pekerja harian.
• Ia dapat berkata kecelakaan terjadi karena kelalaian Pak Joni sendiri.
• Ia dapat menyatakan tidak mampu membayar seluruh biaya.

Titik lemah.

Pertanyaan kunci: apakah ada hubungan kerja yang dapat dibuktikan, dan berapa besar kerugian yang dapat dihitung. Dua hal itu menentukan arah perundingan atau gugatan.

Memastikan status kepesertaan

Langkah pertama yang sederhana tetapi penting: pastikan secara resmi bahwa Pak Joni tidak terdaftar. Keluarga dapat menanyakan kepada BPJS Ketenagakerjaan dan meminta jawaban tertulis. Kadang pekerja ternyata terdaftar dengan data keliru, upah dilaporkan lebih rendah, atau hanya sebagian program yang diikuti. Jawaban tertulis ini juga menjadi bukti bahwa perusahaan tidak mendaftarkan. Selain itu, perusahaan bisa saja mendaftarkan sebagian pekerja saja. Bila pekerja lain terdaftar tetapi Pak Joni tidak, hal itu memperkuat dugaan kelalaian terhadap dirinya.

Cara menghitung kerugian

Kerugian Pak Joni dapat dikelompokkan: biaya pengobatan dan perawatan (termasuk rehabilitasi), upah yang hilang selama tidak dapat bekerja, kemungkinan cacat tetap yang memengaruhi penghasilan, dan biaya lain seperti transportasi keluarga. Setiap pos perlu bukti: kuitansi, resep, surat dokter, dan catatan upah. Besar santunan atau kompensasi yang pantas mengikuti ketentuan jaminan kecelakaan kerja yang berlaku dan kondisi medis; angka pastinya tidak dicantumkan di sini. Cek aturan terbaru dan konsultasikan kepada pengawas atau advokat.

Pelajaran bagi pemberi kerja usaha kecil

Banyak usaha kecil menunda pendaftaran BPJS karena menganggapnya beban biaya. Kasus seperti ini menunjukkan sebaliknya: iuran jaminan kecelakaan kerja relatif kecil dibanding biaya satu kecelakaan serius, belum termasuk risiko sanksi, gugatan, dan hilangnya kepercayaan pekerja. Bagi usaha kecil, mendaftarkan pekerja sejak hari pertama, memastikan data upah benar, dan menyimpan bukti iuran adalah bentuk perlindungan bagi usaha itu sendiri. Pemberi kerja juga perlu menyediakan alat pelindung diri dan pelatihan keselamatan kerja, karena pencegahan kecelakaan lebih murah daripada ganti rugi.

Contoh: setelah kejadian, pemilik bengkel dalam kasus fiktif ini akhirnya mendaftarkan seluruh dua puluh pekerjanya dan membuat prosedur keselamatan untuk mesin pres. Langkah itu tidak menghapus tanggung jawab atas kecelakaan Pak Joni, tetapi menunjukkan itikad memperbaiki dan mengurangi risiko bagi pekerja lain.

6. Langkah yang dapat ditempuh

1. Utamakan pengobatan. Pastikan perawatan berlanjut. Simpan semua kuitansi dan surat dokter, serta catat siapa yang membayar.
2. Dokumentasikan kecelakaan. Tanggal, jam, lokasi, mesin, saksi, dan foto. Catat pernyataan pemilik tentang pembayaran awal.
3. Kumpulkan bukti hubungan kerja. Bukti transfer upah, pesan perintah kerja, foto di tempat kerja, seragam, dan kesaksian rekan.
4. Cek status BPJS secara resmi. Minta keterangan tertulis dari BPJS Ketenagakerjaan.
5. Kirim tuntutan tertulis ke perusahaan. Rinci biaya, upah yang hilang, dan permintaan pembayaran serta pendaftaran jaminan. Beri waktu wajar. Lihat Somasi dan Wanprestasi untuk contoh pendekatan.
6. Adukan ke pengawas ketenagakerjaan. Melalui dinas ketenagakerjaan setempat, dengan bukti.
7. Perundingan bipartit dan mediasi. Catat dengan berita acara. Ikuti tahapan penyelesaian perselisihan.
8. Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Bila gagal, dengan bantuan serikat pekerja atau advokat.
9. Bila kondisi berat, pertimbangkan bantuan hukum. Lembaga bantuan hukum dapat memberi pendampingan.

7. Kemungkinan hasil

Hasilnya tidak dapat dijanjikan karena tergantung bukti dan penilaian hakim atau mediator. Skenario yang wajar:

• Perusahaan membayar langsung. Setelah tuntutan tertulis dan pengaduan, perusahaan menanggung biaya pengobatan dan memberi kompensasi sesuai kesepakatan.
• Pendaftaran susulan. Perusahaan mendaftarkan pekerja ke depan. Pendaftaran susulan umumnya tidak otomatis menanggung kecelakaan yang sudah terjadi sebelumnya; cek ketentuan terbaru.
• Anjuran mediator. Mediator memberi anjuran tertulis yang dapat diterima atau ditolak.
• Putusan PHI. Hakim menilai hubungan kerja, tanggung jawab, dan hak yang harus dibayar.
• Proses administratif atau pidana terhadap perusahaan. Bila pengawas menemukan pelanggaran, sanksi dapat dijatuhkan.
• Bukti kurang kuat. Bila hubungan kerja tidak dapat dibuktikan, tuntutan bisa lebih kecil.

8. Pelajaran dan kesalahan yang bisa dihindari

9. Contoh surat tuntutan singkat

Contoh: kerangka surat fiktif. Sesuaikan dengan fakta.

10. Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah saya pekerja walau tidak ada kontrak tertulis? Bisa, bila ada unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Kumpulkan bukti dan konsultasikan.

Apakah BPJS tetap membayar bila perusahaan baru mendaftarkan sesudah kecelakaan? Pada umumnya manfaat terkait kecelakaan sebelum pendaftaran tidak otomatis ditanggung. Periksa ketentuan terbaru pada BPJS Ketenagakerjaan.

Apakah saya bisa dipecat karena menuntut? PHK harus berdasarkan alasan yang sah menurut aturan. Pekerja yang sakit akibat kecelakaan kerja memiliki perlindungan tertentu. Lihat Alasan PHK yang Sah menurut PP 35/2021.

Apakah undang-undang baru yang disahkan DPR berlaku sekarang? Menurut Kementerian Ketenagakerjaan yang dikutip media, undang-undang itu baru berlaku satu tahun sejak ditetapkan dan diundangkan. Periksa teks resmi dan perkembangan terbaru.

Ringkasan

• Pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan.
• Bila lalai dan terjadi kecelakaan kerja, beban biasanya bergeser ke pemberi kerja; periksa ketentuan rinci.
• Buktikan hubungan kerja dengan bukti upah, foto, dan saksi.
• Urutan: pengobatan, bukti, tuntutan tertulis, pengaduan ke pengawas, mediasi, lalu PHI.
• Hasil tidak dapat dijanjikan; tergantung bukti dan penilaian hakim.

Dasar hukum

• UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
• UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Baca juga

• Kecelakaan Kerja: Hak Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
• Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) BPJS Ketenagakerjaan: Beda dan Syarat Klaim

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.