Salah Kaprah Peralihan KUHP Baru: Perkara Lama Otomatis Batal

Mengapa salah kaprah ini muncul

Perubahan besar selalu melahirkan kabar cepat. Ada tiga sebab utama. Pertama, kata "baru" memberi kesan semua yang lama hilang. Kedua, ringkasan di media sosial memotong pengecualian. Ketiga, orang yang sedang menghadapi perkara ingin sekali mendengar kabar baik, sehingga mudah percaya.

Kenyataan hukumnya lebih bertahap. Hukum pidana mengenal asas bahwa perbuatan dinilai menurut aturan saat dilakukan, dengan pengecualian bila aturan baru lebih menguntungkan. Hukum acara umumnya mengatur tindakan ke depan, dengan ketentuan peralihan untuk perkara yang sedang berjalan. UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juga menyelaraskan ancaman pidana di undang-undang lain. Dengan latar itu, mari kita telaah anggapan-anggapan keliru yang paling sering terdengar.

Salah kaprah 1: perkara lama otomatis batal

Kabar: "KUHP lama sudah dicabut, jadi semua perkara lama gugur."

Penjelasan: Tidak benar. Perbuatan yang terjadi sebelum 2 Januari 2026 pada dasarnya tetap dapat diproses menurut aturan saat perbuatan dilakukan. Perkara gugur hanya bila ada dasar hukum, misalnya perbuatan itu tidak lagi merupakan tindak pidana, daluwarsa, atau alasan lain yang diatur. Lihat perbuatan yang tidak lagi dipidana di KUHP baru, nasib perkara berjalan dan daluwarsa penuntutan perkara lama.

Cara memeriksa: Bacalah ketentuan peralihan KUHP baru pada teks resmi dan tanyakan kepada advokat apakah perbuatan Anda masuk kategori yang tidak lagi dipidana.

Salah kaprah 2: tahanan otomatis bebas

Kabar: "KUHAP baru berlaku, jadi semua tahanan bebas."

Penjelasan: Tidak ada dasar umum untuk itu. Penahanan yang sah tetap berjalan sampai batas waktu atau sampai dilepaskan secara sah. Masa tahanan yang sudah berjalan pada prinsipnya tidak dihapus. Baca tahanan saat peralihan KUHAP baru, masa penahanan dan hak keberatan.

Cara memeriksa: Periksa surat penahanan, tanggal berakhirnya, dan minta advokat menghitung.

Salah kaprah 3: hukuman otomatis jadi lebih ringan

Kabar: "Karena KUHP baru lebih manusiawi, semua hukuman otomatis turun."

Penjelasan: KUHP baru memang menyediakan lebih banyak pilihan pemidanaan. Tetapi ancaman pada sebagian tindak pidana diperingan, sebagian sama, dan sebagian diperberat. Aturan yang lebih menguntungkan berlaku bila memang lebih menguntungkan. Lihat ancaman pidana diperingan dan ancaman pidana diperberat.

Cara memeriksa: Bandingkan pasal lama dan baru untuk perbuatan Anda. Contoh pasal yang terverifikasi: penipuan kini Pasal 492 (dahulu 378) dan penggelapan Pasal 486 (dahulu 372).

Salah kaprah 4: putusan yang sudah tetap otomatis berubah

Kabar: "Yang sudah divonis pun bisa langsung minta hukuman diubah."

Penjelasan: Putusan berkekuatan hukum tetap tidak berubah sendiri. Ada ketentuan peralihan tentang penyesuaian pidana dan jalur peninjauan kembali, tetapi dengan syarat dan prosedur. Lihat terpidana menjalani pidana lama dan ancaman lebih ringan dan peninjauan kembali dan peralihan KUHAP baru.

Cara memeriksa: Pastikan status putusan dan tanyakan jalur yang tersedia kepada advokat.

Salah kaprah 5: pidana mati otomatis dihapus atau diganti

Kabar: "Pidana mati sudah tidak ada."

Penjelasan: Pidana mati tetap ada dalam KUHP baru sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif dengan masa percobaan. Perubahan bagi vonis lama diatur ketentuan peralihan. Lihat pidana mati, vonis lama dan masa percobaan.

Salah kaprah 6: barang sitaan otomatis dikembalikan

Kabar: "Karena KUHAP baru, semua barang sitaan harus dikembalikan."

Penjelasan: Tidak otomatis. Pengembalian memerlukan permohonan atau putusan. Barang yang menjadi alat atau hasil kejahatan dapat dirampas. Lihat barang bukti sitaan perkara lama di masa KUHAP baru.

Salah kaprah 7: praperadilan yang berjalan otomatis gugur atau otomatis menang

Kabar: "Praperadilan sebelum 2026 batal" atau "pasti dikabulkan karena aturan baru".

Penjelasan: Keduanya tidak benar. Permohonan yang sudah masuk diselesaikan pengadilan dengan memperhatikan ketentuan peralihan. Hakim menilai fakta tindakan aparat. Baca praperadilan yang diajukan sebelum KUHAP baru berlaku.

Salah kaprah 8: denda lama tidak berlaku lagi atau pasti berubah

Kabar: "Semua denda di undang-undang lain otomatis diganti."

Penjelasan: UU 1/2026 menyesuaikan ancaman pidana di banyak undang-undang, tetapi rinciannya berbeda-beda. Perlu dicek per undang-undang pada teks resmi. Lihat pidana denda lama dan penyesuaian ke kategori denda.

Cara menyaring kabar tentang peralihan

1. Catat klaim persisnya. Sering kabar berubah bentuk saat diteruskan.
2. Cari sumber resmi. peraturan.bpk.go.id, situs kementerian, MA, kejaksaan, dan kepolisian.
3. Baca ketentuan peralihan. Bagian ini menjawab pertanyaan "bagaimana dengan perkara lama".
4. Cek tanggal. Tanggal perbuatan dan tahap perkara menentukan segalanya.
5. Tanyakan kepada advokat. Bawa dokumen perkara.
6. Jangan bertindak hanya karena kabar. Jangan menarik pembelaan, mencabut laporan, atau membayar pihak tertentu berdasarkan kabar.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

• KUHP baru (UU 1/2023) dan KUHAP baru (UU 20/2025) berlaku sejak 2 Januari 2026. KUHAP lama (UU 8/1981) dicabut.
• UU 1/2026 menyesuaikan ancaman pidana di undang-undang lain.
• Ketentuan peralihan menjadi kunci. Gambaran awam: ketentuan peralihan KUHP baru dan ketentuan peralihan KUHAP baru.
• Peraturan pelaksana terus berkembang; pantau sumber resmi.

Kesalahan umum dalam menanggapi kabar

• Menyebarkan ulang tanpa memeriksa.
• Mengambil keputusan hukum (mencabut laporan, tidak hadir sidang) karena kabar.
• Mempercayai orang yang menjanjikan "perkara bisa dibatalkan" dengan imbalan uang.
• Menyamakan aturan hukum materiil dan hukum acara.
• Mengabaikan tenggat karena menunggu "aturan baru jelas".

Contoh: Keluarga seorang terdakwa (fiktif) mendengar dari grup percakapan bahwa "perkara 2025 otomatis gugur". Mereka hampir menghentikan pendampingan hukum. Namun anak terdakwa menanyakan hal itu kepada seorang advokat, yang meminta dokumen perkara dan memeriksa tanggal perbuatan serta ketentuan peralihan. Ternyata perbuatan itu masih termasuk tindak pidana dalam KUHP baru, sehingga perkara tidak gugur. Advokat menyarankan untuk tetap hadir dan menyiapkan permintaan aturan yang lebih menguntungkan.

Mengapa kabar menyesatkan berbahaya bagi keluarga

Kabar keliru bukan sekadar salah informasi; ia mempengaruhi keputusan. Keluarga yang percaya perkara otomatis batal dapat berhenti mendampingi dan melewatkan tenggat. Keluarga yang percaya tahanan otomatis bebas dapat menyiapkan penyambutan yang tidak perlu, lalu kecewa. Korban yang percaya hak barunya otomatis berlaku dapat menunggu tanpa mengajukan permintaan tertulis. Terdakwa yang percaya aturan baru pasti lebih ringan dapat mengabaikan pembelaan tentang fakta. Dalam semua contoh, kerugiannya nyata dan sering tidak dapat dipulihkan.

Karena itu, biasakan memeriksa. Tanyakan: siapa yang mengatakannya, apa dasar hukumnya, dan apakah dasar itu masih berlaku. Jika tidak ada jawaban yang jelas, anggap kabar itu belum terverifikasi dan jangan jadikan dasar tindakan.

Salah kaprah tambahan yang sering ditemui

"Semua hukuman penjara pendek otomatis diganti kerja sosial." Tidak. KUHP baru mendorong pilihan alternatif, tetapi penjatuhannya tergantung hakim dan syarat yang berlaku.

"Pelapor bisa mencabut laporan kapan saja dan perkara selesai." Tidak. Pencabutan berpengaruh pada delik aduan, itu pun dengan batas waktu dan syarat. Pada delik biasa, perkara dapat berjalan terus.

"Pasal yang sama selalu bernomor sama." Tidak. Nomor pasal berubah. Contoh yang terverifikasi: penipuan dahulu Pasal 378, kini Pasal 492; penggelapan dahulu Pasal 372, kini Pasal 486. Untuk pasal lain, jangan menebak nomor; baca teks resmi.

"Karena KUHAP lama dicabut, semua tindakan polisi sebelum 2026 tidak sah." Tidak. Tindakan yang sah menurut aturan saat itu tidak batal dengan sendirinya.

"Peraturan pelaksana belum lengkap, jadi KUHP baru belum bisa dipakai." Tidak. KUHP baru berlaku sejak 2 Januari 2026. Bagian yang memerlukan aturan turunan dapat berjalan bertahap, tetapi hal itu tidak menunda berlakunya seluruh undang-undang.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah ada perkara lama yang memang bisa gugur? Bisa, bila perbuatannya tidak lagi dipidana, telah daluwarsa, atau ada alasan lain yang diatur. Itu harus diperiksa per perkara.

Apakah hakim harus memakai KUHP baru kalau sidang 2026? Tidak otomatis. Titik awalnya aturan saat perbuatan; aturan baru dipakai bila lebih menguntungkan.

Apakah saya harus hadir bila ada kabar perkara dibatalkan? Ya. Hadirlah sampai ada penetapan atau putusan resmi.

Di mana saya bisa bertanya? Kepada advokat, lembaga bantuan hukum, atau kepaniteraan dan kantor kejaksaan.

Ringkasan

• Peralihan KUHP dan KUHAP tidak membatalkan perkara lama secara otomatis.
• Tahanan, hukuman, barang sitaan, dan putusan tetap punya aturan dan prosedur sendiri.
• Aturan yang lebih menguntungkan dinilai per perkara.
• Verifikasi kabar pada teks resmi, jangan bertindak hanya karena kabar.
• Waspadai penawaran "pembatalan perkara" berbayar.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• UU No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana
• UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Baca juga

• Ketentuan Peralihan KUHP Baru: Gambaran Umum untuk Awam dan Siapa yang Terdampak
• Ketentuan Peralihan KUHAP Baru: Perkara yang Berjalan dan Hak Para Pihak
• Perkara Dimulai 2025, Masih Berjalan 2026: Pakai KUHP Lama atau Baru? Panduan Warga
• Perbedaan KUHP dan KUHAP Lama vs Baru: Apa yang Berubah Sejak 2 Januari 2026
• KUHP Baru Berlaku 2026: Yang Perlu Anda Ketahui Dasarnya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.