Perwalian Anak menurut UU Perlindungan Anak: Syarat Wali, Wali Seagama, dan Prosedur

Apa itu perwalian dalam UU Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014, menyebut perwalian sebagai kewenangan untuk menjalankan kuasa asuh sebagai pengganti orang tua, bila orang tua dan keluarga anak tidak dapat menjalankan kewajibannya. Rujukan Hukumonline menyebut ketentuan ini pada Pasal 1 angka 5 dan Pasal 33 ayat (1) UU 35/2014.

Perwalian mencakup pengasuhan pribadi anak dan pengelolaan harta bendanya. Wali berlaku bagi anak yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah menikah dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, sebagaimana juga dirumuskan Pasal 50 UU Perkawinan.

Kapan seseorang perlu wali?

• Kedua orang tua meninggal dunia (yatim piatu).
• Orang tua yang masih hidup tidak diketahui keberadaannya atau hilang.
• Orang tua tidak cakap atau tidak mampu menjalankan kewajibannya.
• Kuasa asuh orang tua dicabut oleh pengadilan. Lihat pencabutan kuasa asuh dan pergantian wali.
• Orang tua menunjuk wali melalui wasiat. Lihat wasiat hak asuh anak dan penunjukan wali.

Jika Anda lebih tertarik pada kewajiban wali setelah ditetapkan, baca wali anak dalam UU Perkawinan dan kewajiban wali. Artikel ini lebih menekankan syarat dan prosedur.

Aturan pokok dalam bahasa sehari-hari

Berdasarkan ulasan Hukumonline yang merujuk UU Perlindungan Anak:

1. Penetapan oleh pengadilan. Penunjukan wali ditetapkan pengadilan. Pengadilan agama untuk anak beragama Islam, pengadilan negeri untuk lainnya (Pasal 33 ayat 2).
2. Wali seagama. Wali harus seagama dengan anak (Pasal 33 ayat 3).
3. Wali mewakili anak. Wali berwenang mewakili anak melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan untuk kepentingan terbaik anak (Pasal 34).
4. Pencabutan. Kekuasaan wali dapat dicabut bila wali tidak cakap, menyalahgunakan kekuasaan, sangat melalaikan kewajiban, atau berkelakuan buruk sekali (Pasal 36), dan pengadilan menunjuk wali baru.
5. Sumber calon wali. Wali sebaiknya dari keluarga anak atau orang lain yang dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik (Pasal 51 ayat 2 UU Perkawinan).

Peraturan pelaksana yang relevan:

• PP No. 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Menurut ulasan Hukumonline, tujuannya melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak, mengatur syarat wali perseorangan dan wali badan hukum, serta tata cara penunjukan lewat pengadilan.
• PP No. 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak. Mengatur pengasuhan oleh orang tua, keluarga, dan pengasuhan alternatif. Rincian pasalnya perlu dibaca langsung bila Anda membutuhkannya.

Siapa yang boleh menjadi wali

Dari ulasan Hukumonline mengenai PP 29/2019:

Wali perseorangan. Syaratnya mirip dengan wali badan hukum, kecuali bahwa saudara yang ditunjuk sebagai wali harus berusia paling sedikit 21 tahun. Selain itu berlaku syarat umum: dewasa, sehat jasmani dan rohani, jujur, adil, berkelakuan baik, dan seagama dengan anak.

Wali badan hukum. Dapat berupa unit pelaksana teknis kementerian atau lembaga, unit teknis pemerintah daerah, serta lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA). Syarat LKSA menurut ulasan itu:

• berbentuk yayasan;
• terakreditasi;
• bersedia secara tertulis menjadi wali;
• memperoleh rekomendasi dari dinas sosial;
• membuat pernyataan tertulis tidak diskriminatif;
• seagama dengan anak untuk LKSA berlatar agama;
• mendapat persetujuan tertulis orang tua bila masih hidup, dapat ditemukan, dan cakap hukum.

Bagi keluarga, yang paling relevan adalah wali perseorangan dari kerabat. Namun bila tidak ada kerabat yang sanggup, LKSA atau lembaga pemerintah dapat menjadi pilihan.

Perbandingan wali perseorangan dan lembaga

Tabel ini ringkasan umum. Pengadilan menimbang kepentingan terbaik anak dalam setiap kasus.

Langkah praktis bernomor

1. Tentukan calon wali. Prioritaskan kerabat yang dekat, mampu, dan seagama dengan anak. Siapkan juga calon cadangan.
2. Periksa syarat. Usia (saudara minimal 21 tahun), kesehatan, kejujuran, dan kemampuan. Siapkan surat keterangan sesuai kebutuhan.
3. Bicarakan dengan keluarga. Dapatkan persetujuan tertulis kerabat yang relevan.
4. Kumpulkan dokumen. Akta kematian orang tua atau bukti ketidakhadiran, akta kelahiran anak, kartu keluarga, KTP calon wali, dan surat kesediaan.
5. Ajukan permohonan. Ke pengadilan agama bagi anak Muslim atau pengadilan negeri bagi lainnya. Jika orang tua masih hidup tetapi perlu dicabut kuasa asuhnya, ajukan permohonan pencabutan bersamaan menurut PP 29/2019.
6. Ikuti sidang. Hakim memeriksa dokumen, saksi, dan kelayakan calon wali. Anak dapat didengar sesuai usianya.
7. Terima penetapan. Periksa nama wali, identitas anak, dan ruang lingkup kewenangan.
8. Urus dokumen kependudukan dan hak anak. Ubah data kartu keluarga bila perlu, urus sekolah, kesehatan, dan hak jaminan sosial.
9. Jalankan kewajiban. Buat daftar harta, catat pengeluaran, dan hormati agama anak.

Rujukan lanjutan tentang penetapan: perwalian anak: penetapan wali dan gugatan perwalian anak yatim piatu oleh kerabat.

Anak diasuh kerabat padahal orang tua masih hidup

Dalam banyak keluarga, anak dititipkan kepada kakek, nenek, atau paman karena orang tua bekerja di luar kota atau luar negeri. Situasi ini sangat umum dan tidak otomatis memerlukan perwalian.

• Kuasa asuh tetap pada orang tua. Kerabat hanya membantu pengasuhan. Untuk urusan penting seperti sekolah dan kesehatan, kerabat sebaiknya memegang surat kuasa dari orang tua.
• Surat kuasa pengasuhan. Tuliskan wewenang kerabat: mendaftarkan sekolah, memberi persetujuan tindakan medis darurat, dan mengambil rapor. Bubuhkan meterai dan tanda tangan orang tua. Untuk kebutuhan lebih formal, buat di hadapan notaris.
• Kapan perlu penetapan wali. Bila orang tua tidak dapat dihubungi dalam waktu lama, wafat, atau kuasa asuhnya dicabut, kerabat dapat mengajukan penetapan ke pengadilan.
• Hak anak. Anak berhak mengetahui dan menjaga hubungan dengan orang tuanya, kecuali membahayakan.

Pengasuhan seperti ini diatur lebih jauh dalam kerangka pengasuhan anak menurut PP 44/2017. Bagi yang tertarik pada pengangkatan anak yang bersifat tetap, baca pengangkatan anak: prosedur. Perwalian berbeda dari pengangkatan: wali tidak menggantikan orang tua kandung secara permanen dan tidak menjadikan anak otomatis ahli waris.

Bila tidak ada kerabat yang bersedia atau mampu

Ada anak yang tidak memiliki kerabat siap menjadi wali. Dalam keadaan ini ada beberapa kemungkinan:

1. Pengasuhan sementara oleh lembaga kesejahteraan sosial anak. Lembaga yang memenuhi syarat dapat menampung dan mengasuh anak sambil dicari solusi jangka panjang.
2. Penetapan lembaga sebagai wali. Menurut ulasan atas PP 29/2019, wali badan hukum dapat berupa unit pelaksana teknis pemerintah atau LKSA yang memenuhi syarat.
3. Pengangkatan anak. Bila ada keluarga yang ingin mengangkat anak sebagai anak, mengikuti prosedur khusus yang diatur peraturan pengangkatan anak.
4. Penelusuran keluarga. Dinas sosial dapat membantu mencari keluarga besar yang belum diketahui.

Dalam setiap kasus, kepentingan terbaik anak menjadi ukuran. Penempatan di lembaga umumnya dipandang sebagai pilihan terakhir dan sementara, menurut prinsip perlindungan anak.

Keluarga yang menghadapi situasi ini sebaiknya menghubungi dinas yang menangani perlindungan anak dan sosial di daerah mereka, atau meminta pendampingan dari pos bantuan hukum di pengadilan. Dokumen yang lengkap sejak awal sangat membantu: akta kematian orang tua, akta kelahiran anak, kartu keluarga, dan keterangan RT dan RW tentang siapa yang selama ini merawat anak.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Kerangka hukum perwalian berkembang dalam beberapa tahap:

• UU No. 23 Tahun 2002 adalah dasar perlindungan anak.
• UU No. 35 Tahun 2014 mengubahnya, menguatkan perwalian dan peran pengadilan.
• PP No. 44 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pengasuhan anak melengkapi kerangka pengasuhan, termasuk pengasuhan alternatif.
• PP No. 29 Tahun 2019 merinci syarat dan tata cara penunjukan wali.

Dampaknya bagi masyarakat: syarat wali kini lebih jelas, termasuk batas usia saudara yang menjadi wali dan persyaratan lembaga. Pengadilan memiliki acuan lebih terukur untuk menilai kelayakan. Bagi calon wali, ini berarti persiapan dokumen lebih penting daripada sebelumnya.

Periksa selalu teks resmi terbaru di peraturan.go.id atau peraturan.bpk.go.id sebelum mengajukan permohonan, karena peraturan dapat diubah.

Aturan dasar bahwa wali ditetapkan pengadilan dan harus seagama dengan anak relatif stabil.

Kesalahan umum

Contoh: Dua bersaudara yatim piatu berusia delapan dan dua belas tahun tinggal bersama kakak ibunya. Sang bibi bersedia menjadi wali, tetapi bank menolak membuka rekening untuk dana santunan tanpa dokumen resmi. Bibi mengumpulkan akta kematian orang tua, akta kelahiran anak, kartu keluarga, dan surat kesediaan, lalu mengajukan permohonan ke pengadilan yang sesuai dengan agama anak-anak. Setelah sidang, pengadilan menetapkan bibi sebagai wali. Ia kemudian membuka rekening, membuat daftar harta, dan melaporkannya kepada keluarga setiap tahun. Kisah ini fiktif dan hanya ilustrasi.

Wali dan hak anak atas jaminan sosial

Anak yang kehilangan orang tua sering memiliki hak atas santunan atau jaminan, dan wali berperan mengurusnya. Beberapa contoh:

• Santunan dari jaminan sosial ketenagakerjaan bila orang tua adalah peserta. Lihat dana pensiun dan tunjangan hari tua untuk ahli waris.
• Uang pertanggungan asuransi bila anak ditunjuk sebagai penerima manfaat. Lihat klaim asuransi jiwa pewaris.
• Warisan berupa tanah, rumah, atau tabungan. Lihat ahli waris anak di bawah umur: wali dan penetapan pengadilan.
• Program bantuan sosial dari pemerintah pusat atau daerah, yang syaratnya berbeda-beda.

Wali perlu menyimpan bukti pengurusan semua hak itu, karena merupakan bagian dari pertanggungjawaban pengelolaan harta anak.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah wali harus seagama dengan anak? Ya. Ulasan yang merujuk Pasal 33 ayat (3) UU 35/2014 menyatakan wali harus seagama dengan anak.

Berapa usia minimal wali? Wali perseorangan harus dewasa. Untuk saudara yang ditunjuk sebagai wali, ulasan tentang PP 29/2019 menyebut usia paling sedikit 21 tahun.

Apakah paman atau bibi otomatis menjadi wali? Tidak otomatis. Mereka perlu ditetapkan oleh pengadilan, kecuali ada ketentuan lain yang berlaku.

Bolehkah lembaga menjadi wali? Boleh, dalam bentuk wali badan hukum seperti LKSA berbentuk yayasan dan terakreditasi atau unit pemerintah, dengan syarat tertentu.

Ringkasan

• Perwalian adalah pengganti kuasa asuh bila orang tua dan keluarga tidak dapat menjalankannya, mencakup pribadi dan harta anak.
• Wali ditetapkan pengadilan: pengadilan agama untuk anak Muslim, pengadilan negeri untuk lainnya.
• Wali harus seagama dengan anak dan memenuhi syarat kelayakan menurut PP 29/2019.
• Wali perseorangan dari saudara minimal berusia 21 tahun. Wali lembaga seperti LKSA harus yayasan terakreditasi dengan rekomendasi dinas sosial.
• Setelah penetapan, wali membuat daftar harta, mencatat pengeluaran, dan menghormati agama anak.
• Persiapkan dokumen, persetujuan keluarga, dan hindari tindakan besar sebelum penetapan terbit.

Dasar hukum

• UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
• UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
• PP No. 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali
• PP No. 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak
• UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Baca juga

• Perwalian Anak: Siapa yang Bisa Jadi Wali dan Bagaimana Penetapannya
• Pencabutan Kuasa Asuh dan Pergantian Wali: Alasan, Prosedur, dan Wali Pengganti

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.