Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua Pewaris: Hak Janda, Duda, dan Anak

Apa itu JHT, jaminan pensiun, dan dana pensiun

Istilah di bidang ini sering tertukar, padahal sumbernya berbeda. Memahami perbedaannya menentukan ke mana keluarga harus mengurus.

• Jaminan Hari Tua (JHT). Program BPJS Ketenagakerjaan berupa tabungan wajib pekerja yang dibayar sekaligus pada saat yang ditentukan, termasuk ketika peserta meninggal dunia.
• Jaminan Pensiun (JP). Program BPJS Ketenagakerjaan lain yang memberi penghasilan berkala setelah peserta pensiun, cacat, atau meninggal, sesuai syarat masa iur.
• Jaminan Kematian (JKM). Santunan bagi ahli waris ketika peserta meninggal bukan karena kecelakaan kerja.
• Pensiun aparatur sipil negara (ASN). Pensiun pegawai negeri dan keluarganya, dikelola oleh pengelola dana pensiun pemerintah.
• Dana pensiun swasta atau program perusahaan. Dikelola lembaga dana pensiun sesuai peraturan dana pensiun masing-masing.

Artikel ini terutama membahas JHT dan JP BPJS Ketenagakerjaan, ditambah gambaran singkat pensiun ASN. Bagi pekerja yang berhenti bekerja sebelum meninggal, baca juga jaminan hari tua dan pensiun BPJS dan BPJS saat berhenti kerja.

Aturan JHT: siapa yang berhak bila peserta meninggal

Tata cara pembayaran JHT diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua. Peraturan ini mencabut Permenaker No. 2 Tahun 2022 dan Permenaker No. 19 Tahun 2015, dan menurut basis data peraturan BPK masih berlaku. Untuk peserta yang meninggal, uraian dalam ringkasan atas peraturan itu menyebut urutan penerima sebagai berikut:

1. Janda, duda, atau anak lebih dulu.
2. Bila tidak ada: keturunan sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua, misalnya orang tua dan cucu.
3. Bila tidak ada: saudara kandung.
4. Bila tidak ada: mertua.
5. Bila tidak ada: pihak yang ditunjuk dalam wasiat peserta.
6. Bila tidak ada pihak tersebut: manfaat dikembalikan ke Balai Harta Peninggalan menurut peraturan.

Perhatikan bahwa urutan ini adalah urutan program jaminan sosial. Ia tidak sama dengan urutan waris faraid atau KUH Perdata. Artinya, saldo JHT dibayarkan menurut Permenaker, bukan dibagi menurut bagian waris. Bagaimana penerima membagikan uang itu kepada anggota keluarga lain adalah urusan keluarga, yang dapat mengikuti hukum waris atau kesepakatan. Sebagian pihak berpendapat dana ini dapat dianggap bagian dari harta peninggalan yang ikut dibagi, tergantung pandangan dan kesepakatan keluarga, sehingga musyawarah dan nasihat hukum penting.

Pembayaran dilakukan secara tunai dan sekaligus kepada penerima yang sah, menurut ringkasan peraturan tersebut. Karena Permenaker dapat diubah, periksa teks resmi terbaru dan tanyakan kebijakan terkini kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Dokumen klaim JHT untuk ahli waris

Ringkasan Permenaker tersebut menyebut dokumen berikut untuk peserta warga negara Indonesia:

Dokumen dapat diajukan secara elektronik atau dalam bentuk fotokopi, secara daring maupun luring. Ketentuan terbaru juga dapat meminta dokumen tambahan, misalnya surat nikah untuk janda atau duda. Bawa dokumen asli untuk dicocokkan. Rujukan surat keterangan ahli waris: surat keterangan waris.

Aturan pensiun dan jaminan kematian

Jaminan Pensiun. Menurut ulasan Hukumonline mengenai mekanisme pembayaran manfaat jaminan pensiun, pembayaran dapat berupa manfaat berkala bagi peserta dengan masa iur 15 tahun atau lebih, dan sekaligus bagi masa iur lebih singkat. Bagi penerima keluarga, ulasan itu menyebut:

• Hak janda atau duda berakhir bila yang bersangkutan meninggal atau menikah lagi.
• Hak anak berakhir ketika anak mencapai usia 23 tahun, bekerja, atau menikah.
• Hak orang tua berakhir ketika orang tua meninggal dunia.

Syarat kelayakan dan perhitungan rinci diatur dalam PP No. 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun serta peraturan turunannya. Karena syarat dan perubahan setelahnya dapat berbeda, ahli waris perlu menanyakan ke BPJS Ketenagakerjaan.

Jaminan Kematian (JKM). Pemberitaan menyebut bahwa ahli waris peserta yang meninggal dapat memperoleh santunan, bahkan termasuk beasiswa bagi anak dalam kondisi tertentu. Nilai dan syaratnya mengikuti peraturan yang berlaku, sehingga tidak diuraikan di sini.

Pensiun ASN. Pegawai negeri yang meninggal dapat meninggalkan pensiun bagi janda, duda, atau anaknya. Sebuah ulasan Hukumonline tahun 2014 merujuk UU No. 11 Tahun 1969 dan menyebut pensiun anak diberikan bila tidak ada pasangan yang berhak, dengan syarat usia dan status tertentu. Ulasan itu sudah lama dan aturan pensiun ASN dapat berubah, termasuk dengan berlakunya undang-undang ASN yang baru. Tanyakan langsung kepada instansi pegawai atau pengelola pensiun.

Langkah praktis bernomor

1. Identifikasi program. Cari kartu BPJS Ketenagakerjaan, slip gaji, atau surat keputusan pensiun. Tanyakan kepada kantor tempat pewaris bekerja.
2. Hubungi BPJS Ketenagakerjaan atau pengelola pensiun. Sampaikan kematian, minta daftar syarat dan alur pengajuan.
3. Urus akta kematian dan surat keterangan ahli waris. Rujukan: akta kematian dan dokumen hilang.
4. Tentukan siapa yang mengajukan. Penerima prioritas adalah janda, duda, atau anak. Bila anak di bawah umur, orang tua yang hidup atau wali mewakili.
5. Lengkapi formulir dan dokumen. Periksa kesamaan nama dan tanggal lahir di semua dokumen.
6. Ajukan klaim. Secara daring atau luring di kantor cabang, sesuai ketentuan.
7. Tunggu verifikasi. Petugas dapat meminta dokumen tambahan.
8. Terima pembayaran. Cek jumlah, simpan bukti penerimaan, dan bicarakan pembagian dengan keluarga bila perlu.

Jangan menyerahkan dokumen asli dan buku tabungan kepada calo. Urus sendiri atau dengan pendampingan resmi.

Dana pensiun perusahaan dan tabungan pensiun pribadi

Selain program pemerintah, sebagian pekerja ikut dana pensiun yang dibentuk perusahaan atau membeli produk tabungan pensiun dari lembaga keuangan. Aturannya terutama ada pada peraturan dana pensiun masing-masing dan perjanjian kepesertaan.

Hal-hal yang perlu ditanyakan:

• Siapa penerima manfaat yang ditunjuk? Banyak dana pensiun meminta peserta menunjuk pihak yang berhak. Bila tidak ada penunjukan, peraturan dana pensiun biasanya menentukan urutan, mirip dengan urutan keluarga inti.
• Apakah manfaat bulanan berhenti atau berlanjut? Beberapa program memberi pensiun janda atau duda dan pensiun anak, lengkap dengan batas usia dan syarat. Program lain membayar sekaligus.
• Apakah ada masa tunggu atau syarat kepesertaan? Peserta yang belum memenuhi masa iur tertentu dapat menerima nilai tunai, bukan pensiun berkala.
• Apa saja dokumen yang diminta? Umumnya akta kematian, kartu keluarga, buku nikah, KTP, dan surat keterangan ahli waris.

Minta salinan peraturan dana pensiun dan formulir klaim tertulis. Jangan mengandalkan perkiraan orang lain, karena setiap dana pensiun memiliki aturan sendiri.

Peran surat keterangan waris dan kapan perlu penetapan pengadilan

Hampir semua lembaga meminta bukti siapa ahli waris. Untuk klaim ukuran kecil, surat keterangan waris yang dibuat sesuai ketentuan setempat biasanya diterima. Penetapan pengadilan lebih mungkin diminta bila:

• ada sengketa antar anggota keluarga mengenai siapa yang berhak;
• status perkawinan pewaris tidak jelas atau tidak tercatat;
• ada anak yang belum dewasa dan pengelolaan uangnya perlu kepastian;
• dokumen kependudukan tidak konsisten dan tidak dapat diperbaiki cepat.

Bagi pewaris Muslim, penetapan ahli waris dapat diajukan ke pengadilan agama. Bagi lainnya, ke pengadilan negeri. Pilihan ini dibahas pada pembagian waris di pengadilan agama atau pengadilan negeri.

Bila peserta memiliki lebih dari satu pasangan

Perkawinan lebih dari satu kali menimbulkan pertanyaan. Pada prinsipnya, pasangan yang sah menurut hukum pada saat peserta meninggal yang dihitung sebagai janda atau duda. Pasangan yang sudah bercerai bukan lagi janda atau duda dalam arti program. Untuk pernikahan yang tidak tercatat, pembuktian status pasangan menjadi sulit dan kerap memerlukan penetapan pengadilan, misalnya isbat nikah. Lihat waris istri kedua dan anaknya dan waris bila pewaris menikah lebih dari sekali.

Bila ada lebih dari satu penerima dalam kelompok yang sama, misalnya beberapa anak, lembaga biasanya meminta kesepakatan bersama atau menetapkan pembagian menurut ketentuan program. Siapkan surat pernyataan para penerima untuk mempermudah.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Beberapa perubahan penting yang dapat memengaruhi pembaca:

• Permenaker No. 4 Tahun 2022 mencabut Permenaker No. 2 Tahun 2022 dan Permenaker No. 19 Tahun 2015 tentang pembayaran JHT. Peraturan ini mengatur tata cara pembayaran manfaat JHT, termasuk untuk peserta yang meninggal. Banyak sumber lama masih merujuk peraturan sebelumnya.
• Pemerintah dan DPR terus membahas pembaruan sistem jaminan sosial dan ketenagakerjaan. Hal ini bisa mengubah tata cara klaim, sehingga selalu periksa peraturan terbaru pada saat Anda mengajukan.
• Layanan klaim BPJS Ketenagakerjaan makin terdigitalisasi. Pengajuan daring umum tersedia, tetapi dokumen asli kadang tetap diminta untuk verifikasi.

Hal yang relatif stabil: urutan penerima JHT bagi peserta meninggal berpusat pada keluarga inti lebih dahulu (janda, duda, anak).

Kesalahan umum

Contoh: Pak Dimas, pekerja swasta, meninggal dunia. Istrinya dan dua anak mengurus klaim JHT ke BPJS Ketenagakerjaan dengan membawa kartu peserta, akta kematian, surat keterangan ahli waris, kartu keluarga, dan KTP. Sang istri menerima pembayaran sebagai ahli waris prioritas. Dalam musyawarah keluarga, ia bersepakat memberi bagian tertentu kepada dua anaknya untuk biaya sekolah. Kisah ini fiktif dan hanya ilustrasi.

Anak di bawah umur sebagai penerima

Bila penerima berhak adalah anak yang belum dewasa, uang sebaiknya dikelola orang tua yang masih hidup atau wali. Pengelola wajib mengutamakan kebutuhan anak, seperti biaya sekolah dan kesehatan. Hasil pengelolaan perlu dicatat. Informasi tentang kewajiban wali dapat dilihat pada harta anak yatim: pengelolaan wali dan uang santunan dan ahli waris anak di bawah umur: wali dan penetapan pengadilan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah saldo JHT pewaris dibagi seperti harta warisan lain? Pembayaran dari BPJS dilakukan menurut urutan dalam Permenaker, tidak menurut bagian waris. Penerima yang sah menerima uangnya. Pembagian lanjutan kepada anggota keluarga lain bergantung pada kesepakatan dan pandangan hukum waris.

Apakah anak yang sudah dewasa tetap berhak? Dalam urutan JHT, janda, duda, atau anak dicantumkan bersama sebagai kelompok pertama tanpa pembatasan usia dalam ringkasan peraturan itu. Bagi jaminan pensiun, ada batas usia anak yang dibahas di atas.

Bagaimana jika tidak ada keluarga inti? Urutan berlanjut ke garis keturunan, saudara kandung, mertua, penerima wasiat, dan terakhir Balai Harta Peninggalan.

Apakah janda yang menikah lagi kehilangan pensiun? Menurut ulasan Hukumonline mengenai jaminan pensiun, hak janda atau duda berakhir bila meninggal atau menikah lagi. Untuk saldo JHT yang sudah dibayarkan sekaligus, konsepnya berbeda karena dibayar satu kali.

Ringkasan

• JHT, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan pensiun ASN adalah program berbeda dengan aturan masing-masing.
• Untuk JHT peserta yang meninggal, urutan penerima berdasarkan Permenaker: janda, duda, atau anak lebih dulu, lalu garis keturunan, saudara, mertua, penerima wasiat, dan Balai Harta Peninggalan.
• Dokumen utama: kartu peserta, surat kematian, surat keterangan ahli waris atau penetapan pengadilan, KTP, kartu keluarga.
• Hak anak atas pensiun bulanan punya batas usia dan kondisi tertentu.
• Urutan program jaminan sosial tidak sama dengan urutan waris, sehingga musyawarah keluarga tetap penting.
• Periksa selalu peraturan terbaru sebelum mengajukan klaim.

Dasar hukum

• UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
• UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
• Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua
• PP No. 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun

Baca juga

• Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) BPJS Ketenagakerjaan: Beda dan Syarat Klaim
• BPJS yang dicek saat hubungan kerja berhenti
• Surat keterangan waris: fungsi administratif, bukan putusan sengketa

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.