Waris Bila Pewaris Menikah Lebih dari Sekali: Anak dari Beberapa Pernikahan dan Harta Bersama Tiap Pernikahan

Apa persoalannya dan siapa yang terkena

Ada dua situasi yang berbeda yang sering dicampur.

• Pernikahan berurutan. Pewaris menikah, bercerai atau ditinggal wafat pasangannya, lalu menikah lagi. Pada saat pewaris wafat, hanya ada satu pasangan yang sah.
• Poligami. Pewaris memiliki lebih dari satu pasangan sekaligus. Hal ini dibahas lebih rinci di waris istri kedua dan anaknya.

Artikel ini terutama membahas pernikahan berurutan. Anak dari setiap pernikahan, pasangan terakhir, dan kadang pasangan sebelumnya adalah pihak yang terkena. Mantan pasangan yang sudah bercerai pada dasarnya bukan ahli waris. Namun ia tetap dapat memiliki hak atas harta bersama dari pernikahan lama, bila harta itu belum dibagi.

Keluarga dengan banyak pernikahan perlu ekstra teliti dalam menyusun dokumen. Pembagian yang sah bergantung pada bukti perkawinan, akta kelahiran, dan putusan cerai. Panduan dokumen ada di siapa ahli waris yang dicatat lebih dulu.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Ahli waris. Anak-anak dari semua pernikahan adalah ahli waris yang setara dengan anak lainnya. Tidak ada perbedaan kedudukan hanya karena lahir dari pernikahan yang berbeda, selama pernikahan orang tuanya sah dan anak itu anak sah. Pasangan yang sah pada saat pewaris wafat juga ahli waris. Mantan pasangan yang telah bercerai bukan ahli waris.

Ada satu pengecualian dalam hukum Islam. Dalam kasus talak raj'i, yaitu talak yang masih memungkinkan rujuk, mantan istri yang masih berada dalam masa tunggu (iddah) dapat dipandang masih berstatus istri untuk keperluan waris. Karena itu, kasus perceraian yang belum final perlu diperiksa dengan teliti di pengadilan agama.

Harta bersama. Menurut UU Perkawinan, harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pada pernikahan berurutan, setiap pernikahan menghasilkan harta bersama sendiri. Saat pernikahan pertama berakhir karena cerai, harta bersama seharusnya dibagi antara mantan suami dan istri. Jika belum dibagi, harta itu tetap menjadi objek hak mantan pasangan. Kondisi ini sering terjadi pada keluarga yang tidak mengurus pembagian harta bersama setelah cerai.

Karena itu, saat pewaris yang pernah bercerai wafat, harta perlu dipilah menjadi beberapa lapis:

Separuh milik pewaris dari semua lapis itulah yang menjadi harta waris. Baca warisan dan hibah yang diterima saat menikah sebagai harta bawaan untuk lapis harta pribadi.

Bagian waris menurut sistem

Hukum Islam (KHI). Pasangan terakhir menerima bagian tetap menurut ada atau tidaknya anak, yaitu seperempat atau seperdelapan bagi janda dan setengah atau seperempat bagi duda. Anak-anak dari semua pernikahan membagi sisanya, dengan perbandingan dua untuk anak laki-laki dan satu untuk anak perempuan. Orang tua pewaris tetap menerima bagian masing-masing. Rumus lengkap ada di hak waris suami dan istri yang ditinggal mati, bagian waris ibu dan ayah pewaris muslim, dan pembagian waris Islam untuk anak laki-laki dan perempuan.

KUH Perdata. Pasangan terakhir dan semua anak berada pada golongan pertama dan menerima bagian yang sama besar. KUH Perdata juga memuat ketentuan khusus untuk pasangan yang menikah lagi bila ada anak dari pernikahan sebelumnya, yang pada intinya membatasi bagian pasangan agar tidak melebihi bagian anak yang paling sedikit menerima. Teks pasalnya perlu dibaca pada sumber resmi. Baca ahli waris golongan menurut KUH Perdata.

Hukum adat. Berbeda-beda. Lihat waris adat patrilineal, matrilineal, dan parental.

Perlu dicatat bahwa pasangan terakhir tidak menerima warisan dari pasangan lama pewaris. Sebaliknya, anak-anak dari pernikahan lama tidak kehilangan hak hanya karena pewaris menikah lagi. Anak tiri yang tidak diadopsi bukan ahli waris. Lihat waris anak angkat dan anak tiri.

Langkah praktis

1. Susun riwayat pernikahan. Kumpulkan akta nikah dan putusan cerai atau akta kematian pasangan sebelumnya. Urutkan berdasarkan tanggal.
2. Daftar anak dari setiap pernikahan. Siapkan akta kelahiran dan bukti hubungan.
3. Tentukan status tiap pasangan. Siapa yang masih sah pada saat pewaris wafat? Siapa yang sudah bercerai?
4. Telusuri harta bersama tiap pernikahan. Tanyakan: harta mana yang dibeli pada masa pernikahan pertama, kedua, dan seterusnya? Kumpulkan sertipikat, kuitansi, dan tanggal perolehan.
5. Periksa apakah harta bersama lama sudah dibagi. Cari akta pembagian, putusan pengadilan, atau kesepakatan tertulis pasca cerai.
6. Pisahkan menjadi lapis harta. Gunakan tabel di atas dan catat bagian masing-masing.
7. Hitung bagian waris. Terapkan hukum yang berlaku bagi pewaris. Lihat juga daftar harta peninggalan.
8. Musyawarah dengan semua pihak. Undang anak dari semua pernikahan. Hindari pembagian hanya di antara keluarga terakhir.
9. Tuangkan kesepakatan. Dalam akta dan, jika perlu, penetapan pengadilan.
10. Ajukan ke pengadilan bila perlu. Bila ada pihak yang menolak, gugat pembagian sesuai kewenangan.

Biaya tergantung lembaga yang dituju. Karena kasusnya sering rumit, pertimbangkan konsultasi dengan penasihat hukum sejak awal.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Prinsip bahwa harta bersama dipisahkan dari harta pribadi relatif stabil. Namun ada beberapa hal baru.

Pertama, perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum atau selama perkawinan berlangsung berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Perjanjian itu dapat mengatur pisah harta, sehingga bagian pasangan berbeda dari aturan umum. Periksa apakah pewaris pernah membuat perjanjian semacam itu.

Kedua, pengadilan makin menekankan pembuktian riwayat harta pada perkara yang melibatkan beberapa pernikahan. Dokumen lama menjadi sangat penting.

Ketiga, hukum pidana baru (UU 1/2023) dan hukum acara pidana baru (UU 20/2025) berlaku sejak 2 Januari 2026. Keduanya relevan bila ada pemalsuan dokumen perkawinan atau pemalsuan surat keterangan ahli waris. Periksa teks resmi untuk nomor pasal dan ancamannya.

Keempat, kantor pertanahan dan bank sering meminta penetapan ahli waris untuk keluarga yang rumit. Persiapkan dokumen lebih lengkap.

Kesalahan umum

Contoh: Pak Dimas menikah pertama kali pada tahun 2000 dan punya satu anak. Pernikahan itu berakhir cerai pada tahun 2010 tanpa pembagian harta bersama secara tertulis. Ia menikah lagi pada tahun 2012 dan punya dua anak, lalu wafat tahun 2025. Di antara harta Pak Dimas ada rumah yang dibeli tahun 2005 dan ruko yang dibeli tahun 2015. Pembagian dimulai dengan memisahkan rumah, yang menjadi harta bersama pernikahan pertama, dan ruko, yang menjadi harta bersama pernikahan kedua. Separuh rumah menjadi hak mantan istri, separuh lainnya masuk warisan. Separuh ruko menjadi hak istri terakhir, separuh lainnya masuk warisan. Ketiga anak dan istri terakhir lalu menjadi ahli waris dari separuh bagian Pak Dimas. Kisah ini fiktif.

Bila mantan pasangan menuntut

Mantan pasangan dapat menuntut bagian harta bersama dari pernikahan lama yang belum dibagi, bahkan setelah pewaris wafat. Gugatan diarahkan kepada ahli waris. Ahli waris yang menerima harta berkewajiban menyelesaikan hak mantan pasangan lebih dahulu. Pembahasan batas waktu menuntut ada di hak waris daluwarsa dan harta belum dibagi. Sementara itu, ahli waris tidak boleh menjual harta yang masih terikat hak mantan pasangan tanpa kesepakatan.

Anak yang belum dikenal atau belum tercatat

Pada keluarga dengan beberapa pernikahan, kadang ada anak yang tidak pernah tercatat, misalnya anak dari pernikahan siri atau hubungan sebelumnya. Hak anak semacam ini bergantung pada pembuktian dan jenis hubungan orang tuanya. Putusan Mahkamah Konstitusi membuka jalan bagi pengakuan hubungan perdata anak di luar perkawinan dengan ayah biologis bila dapat dibuktikan. Pembahasan lebih jauh ada di waris anak di luar kawin. Bagi ahli waris lain, menutup mata terhadap anak tersebut berisiko, karena ia dapat menggugat di kemudian hari dan membatalkan pembagian.

Sebaiknya semua kemungkinan ahli waris ditanyakan terbuka sejak awal, termasuk kepada kerabat tua. Daftar yang jujur dan lengkap lebih aman daripada daftar ringkas yang rawan digugat.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah anak dari pernikahan pertama mendapat bagian lebih kecil? Tidak. Anak dari semua pernikahan sah memiliki kedudukan sama sebagai ahli waris.

Apakah pasangan terakhir berhak atas harta sebelum pernikahan? Tidak sebagai pemilik. Ia berhak atas separuh harta bersama pernikahan terakhir dan sebagai ahli waris atas harta pewaris, tetapi harta pribadi pewaris sebelum menikah adalah bagian waris.

Bagaimana jika pewaris tidak pernah mengurus cerai secara resmi? Perceraian yang tidak melalui pengadilan tidak sah menurut hukum negara. Status pernikahan masih ada sampai ada putusan. Hal ini mengubah daftar ahli waris dan sebaiknya diperiksa penasihat hukum.

Apakah hibah kepada anak tertentu mengubah hitungan? Dapat diperhitungkan. Lihat hibah sebelum meninggal dan perhitungan warisan.

Ringkasan

• Pada pernikahan berurutan, setiap pernikahan menghasilkan harta bersama sendiri yang perlu dipisahkan.
• Anak dari semua pernikahan sah adalah ahli waris dengan kedudukan setara; pasangan terakhir juga ahli waris.
• Mantan pasangan bukan ahli waris, tetapi dapat memiliki hak atas harta bersama lama yang belum dibagi.
• Perjanjian perkawinan dapat mengubah pembagian; periksa lebih dulu.
• Susun riwayat pernikahan, pisahkan harta menjadi lapis, dan libatkan semua pihak.
• Jangan menyusun dokumen ahli waris yang tidak mencantumkan semua anak.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
• Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Baca juga

• Ahli Waris Golongan I sampai IV Menurut KUH Perdata dan Bagiannya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.