Waris Adat: Beda Sistem Patrilineal, Matrilineal, dan Parental serta Dampaknya pada Pembagian

Apa itu waris adat dan siapa yang terkena

Waris adat adalah cara pewarisan yang tumbuh dari kebiasaan suatu masyarakat dan diterima turun-temurun. Ia mengatur siapa yang menjadi ahli waris, harta apa yang diwariskan, dan bagaimana membaginya. Hukum adat bukan kitab tertulis tunggal. Ia berbeda dari satu daerah ke daerah lain, bahkan dari satu keluarga ke keluarga lain dalam satu suku.

Sistem ini terkena langsung pada keluarga yang masih menjalankan adat, terutama di desa atau komunitas adat. Banyak keluarga juga memakai adat sebagai dasar musyawarah, sambil tetap tunduk pada hukum agama atau hukum perdata. Untuk gambaran perpaduan, baca waris adat dan pilihan hukum.

Perlu dipahami bahwa hukum adat diakui sebagai sumber hukum, tetapi tidak berdiri sendiri. Dalam praktik pengadilan, hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat (Pasal 5 ayat 1 UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Putusan-putusan Mahkamah Agung (yurisprudensi) turut membentuk bagaimana adat diterapkan pada masa kini.

Tiga sistem kekerabatan

Dalam kajian hukum adat, sistem kekerabatan menentukan garis keturunan. Ada tiga yang utama.

Contoh daerah di atas hanya gambaran umum. Setiap masyarakat memiliki kekhasan, dan ada variasi serta perubahan dari waktu ke waktu. Keluarga yang tinggal di perantauan juga sering menggabungkan adat asalnya dengan hukum lain.

Patrilineal. Dalam sistem ini, anak laki-laki dipandang sebagai penerus nama keluarga dan sering diprioritaskan sebagai ahli waris harta pokok. Anak perempuan yang menikah keluar biasanya mendapat pemberian lain, seperti harta bawaan atau pemberian saat menikah. Namun pemahaman ini terus bergeser. Banyak putusan dan kesepakatan keluarga kini mengakui hak anak perempuan. Lihat waris anak perempuan dalam hukum adat dan putusan MA.

Matrilineal. Pada masyarakat matrilineal seperti Minangkabau, harta pusaka biasanya diturunkan kepada kaum ibu, sedangkan laki-laki berperan sebagai penjaga dan pengelola. Harta pusaka berbeda dari harta pencarian pasangan. Pembahasan jenis harta ada di harta pusaka tinggi dan rendah dalam adat.

Parental. Pada sistem ini garis keturunan ditarik ke dua arah. Anak laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang relatif setara. Pembagian dilakukan melalui musyawarah, sering dengan prinsip kerukunan dan kebutuhan masing-masing.

Pengaruh pada pembagian waris

Sistem kekerabatan memengaruhi tiga hal.

1. Siapa ahli waris. Pada sistem patrilineal, anak laki-laki biasanya menjadi ahli waris utama. Pada matrilineal, perempuan menjadi penerus harta pusaka. Pada parental, semua anak.
2. Jenis harta. Harta pusaka atau harta pokok sering dijaga agar tetap utuh, sedangkan harta pencarian dapat dibagi.
3. Bentuk pembagian. Bukan selalu pembagian fisik. Kadang harta tetap dikelola bersama oleh keluarga, dan hanya hasilnya yang dinikmati. Dalam adat tertentu, pembagian terjadi saat pewaris masih hidup, melalui pemberian bertahap.

Perbedaan lain, banyak masyarakat adat tidak mengenal rumus pecahan seperti hukum Islam atau pembagian sama rata seperti KUH Perdata. Yang dominan adalah keseimbangan dan kebutuhan. Anak yang merawat orang tua mungkin mendapat bagian tambahan. Anak yang sudah mapan mungkin mengalah. Lihat imbalan bagi anak yang merawat pewaris.

Hukum adat sebagai sumber hukum dan peran yurisprudensi

Hukum adat diakui oleh UUD 1945 (Pasal 18B ayat 2) melalui pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat. Dalam perkara waris, hakim pengadilan negeri dapat mempertimbangkan hukum adat, terutama untuk keluarga yang masih memakainya.

Yurisprudensi, yaitu putusan hakim terdahulu yang diikuti hakim lain, membuat adat tidak membeku. Beberapa putusan Mahkamah Agung telah menafsirkan ulang adat yang membedakan laki-laki dan perempuan agar sejalan dengan rasa keadilan. Ini sebabnya mempelajari adat setempat saja tidak cukup. Penting juga mengetahui bagaimana pengadilan memperlakukannya. Keluarga yang ingin mengetahui putusan terbaru dapat mencarinya di direktori putusan Mahkamah Agung.

Tidak semua bukti adat mudah dibuktikan di pengadilan. Saksi dari tokoh adat, kepala desa, atau kerabat tua sering diperlukan, dan hakim menilai apakah kebiasaan itu benar-benar hidup dan diikuti.

Langkah praktis

1. Kenali adat keluarga. Tanyakan kepada orang tua dan tetua mengenai kebiasaan pembagian di keluarga dan kampung.
2. Pisahkan jenis harta. Tentukan mana harta pusaka, harta bawaan, dan harta pencarian bersama. Lihat harta bawaan bila perlu.
3. Libatkan tokoh adat. Undang tokoh adat, kepala desa, dan keluarga inti. Keputusan yang dihadiri banyak pihak lebih sulit dibantah.
4. Catat hasil musyawarah. Tuliskan siapa mendapat apa, tanggal, dan tanda tangan semua pihak. Panduan ada di musyawarah keluarga untuk pembagian waris yang adil.
5. Tentukan apakah memerlukan akta. Untuk tanah, peralihan hak membutuhkan dokumen tertulis. Pertimbangkan akta pembagian waris, notaris atau di bawah tangan.
6. Bila gagal sepakat, ajukan gugatan ke pengadilan negeri atau, bagi keluarga Muslim, pengadilan agama.
7. Urus balik nama. Gunakan dokumen kesepakatan dan keterangan ahli waris dari kelurahan atau desa.

Biaya tergantung jenis dokumen dan lembaga. Musyawarah adat sendiri biasanya tidak dikenai biaya tertentu, tetapi ada kebiasaan memberi jamuan. Tanyakan ke tokoh setempat.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Hukum adat bersifat dinamis, sehingga perubahan sulit ditunjuk lewat satu undang-undang. Namun beberapa perkembangan umum perlu dicatat.

Pertama, kesetaraan hak anak perempuan semakin diakui, baik oleh putusan pengadilan maupun kesepakatan keluarga. Praktik yang dahulu menutup hak perempuan makin jarang dipertahankan.

Kedua, pengakuan terhadap masyarakat adat dalam hukum nasional berkembang, tetapi pengakuan terhadap hak waris tetap berlandaskan hukum yang berlaku dan putusan pengadilan.

Ketiga, hukum pidana baru (UU 1/2023) mengakui konsep hukum yang hidup dalam masyarakat dalam batas-batas yang ditentukan (Pasal 2). Ketentuan ini lebih tentang hukum pidana, bukan pembagian waris. Teks resmi perlu dibaca bila ingin mengutipnya. Hukum acara pidana baru (UU 20/2025) berlaku sejak 2 Januari 2026.

Keempat, administrasi pertanahan menuntut dokumen tertulis. Kesepakatan lisan menurut adat tidak cukup untuk balik nama sertipikat. Tuangkan hasilnya dalam dokumen yang dapat diterima kantor pertanahan.

Kesalahan umum

Contoh: Satu keluarga di sebuah desa mengikuti adat parental. Setelah ayah wafat, tiga anak (dua perempuan, satu laki-laki) bermusyawarah di rumah dengan kepala dusun dan paman. Mereka sepakat membagi sawah menjadi tiga, dengan bagian anak yang merawat ibu sedikit lebih luas. Hasilnya ditulis dalam surat kesepakatan yang ditandatangani semua, lalu dibawa ke notaris untuk dibuatkan akta agar dapat diproses di kantor pertanahan. Kisah ini fiktif.

Tantangan pembuktian adat di pengadilan

Hakim menilai kebiasaan adat berdasarkan bukti. Namun adat sering tidak tertulis. Karena itu pihak yang mendalilkan adat perlu menunjukkan bahwa kebiasaan itu benar-benar berlaku, dipatuhi oleh masyarakat, dan masih hidup. Beberapa alat bukti yang berguna:

• keterangan tokoh adat atau tetua kampung yang dikenal luas;
• surat keterangan kepala desa atau lurah;
• catatan pembagian terdahulu dalam keluarga yang sama;
• putusan pengadilan lain yang menyangkut adat serupa.

Bila adat setempat bertentangan dengan keadilan modern, hakim dapat menyesuaikannya. Hal ini terlihat dalam perkembangan hak anak perempuan. Karena itu, mengandalkan adat semata tanpa memeriksa perkembangan putusan dapat berisiko.

Adat dan agama: bagaimana keduanya berinteraksi

Sebagian besar masyarakat adat juga memeluk agama. Pada keluarga Muslim, hukum adat dan hukum Islam sering saling memengaruhi. Misalnya masyarakat matrilineal Muslim dapat membagi harta pencarian dengan memakai faraid, sementara harta pusaka tetap menurut adat. Pada banyak keluarga, perpaduan seperti ini diselesaikan lewat musyawarah. Bagi pewaris Muslim, pengadilan agama memeriksa sengketa waris, sehingga kesepakatan damai yang menggabungkan adat sebaiknya dituangkan tertulis. Rujukan pembagian Islam ada di waris tanpa wasiat menurut Kompilasi.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah hukum adat masih berlaku? Ya, sebagai sumber hukum yang hidup di masyarakat. Namun ia dipakai bersama hukum agama dan hukum nasional, dan hakim menilai kesesuaiannya dengan keadilan.

Apakah anak perempuan selalu mendapat bagian lebih kecil menurut adat? Tidak selalu. Pada sistem parental dan matrilineal, perempuan mendapat kedudukan kuat. Pada sistem patrilineal pun, praktik dan putusan pengadilan kian mengakui hak perempuan.

Bagaimana bila keluarga pindah dari daerah adatnya? Keluarga bebas memilih memakai adat asal, hukum agama, atau hukum perdata, sepanjang disepakati. Tanpa kesepakatan, pengadilan akan menilai berdasarkan fakta dan hukum yang relevan.

Apakah adat bisa dipakai oleh pemeluk agama tertentu? Bisa, sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang mengikat. Bagi pewaris Muslim, sengketa waris diarahkan ke pengadilan agama, dan keluarga dapat mencapai kesepakatan damai yang menggabungkan adat.

Ringkasan

• Waris adat bergantung pada sistem kekerabatan: patrilineal, matrilineal, atau parental.
• Sistem kekerabatan memengaruhi siapa ahli waris, jenis harta, dan bentuk pembagian.
• Hukum adat diakui sebagai sumber hukum, dan yurisprudensi membantu menyesuaikan adat dengan keadilan masa kini.
• Pisahkan harta pusaka dari harta pencarian dan catat kesepakatan secara tertulis.
• Untuk tanah dan rekening, siapkan dokumen resmi.
• Bila gagal sepakat, ajukan ke pengadilan yang berwenang.

Dasar hukum

• UUD 1945 (pengakuan masyarakat hukum adat)
• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Baca juga

• Waris Adat dan Pilihan Hukum: Cara Menentukan Hukum Waris yang Dipakai
• Harta Pusaka Tinggi dan Pusaka Rendah dalam Hukum Adat: Bedanya dengan Harta Pencarian
• Hak Waris Anak Perempuan dalam Hukum Adat: Perkembangan Pandangan dan Yurisprudensi MA
• Musyawarah Keluarga untuk Pembagian Waris yang Adil: Cara, Pencatatan, dan Batasnya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.