Harta Pusaka Tinggi dan Pusaka Rendah dalam Hukum Adat: Bedanya dengan Harta Pencarian

Apa itu harta pusaka dan jenis harta lain menurut adat

Istilah harta pusaka dikenal luas dalam adat, terutama di masyarakat Minangkabau, tetapi konsep serupa ada di banyak daerah dengan nama yang berbeda. Secara umum, pusaka adalah harta yang diturunkan dari generasi ke generasi, bukan hasil usaha pewaris pada masa hidupnya.

Berikut pengertian umum yang sering dipakai. Nama dan rincian di tiap daerah bisa berbeda, sehingga perlu dicocokkan dengan adat setempat.

Pembedaan ini penting karena sengketa waris sering lahir dari salah menyebut jenis harta. Satu bidang tanah yang diklaim sebagai harta pencarian oleh anak bisa dianggap pusaka kaum oleh kerabat. Padahal pembagiannya berbeda.

Istilah di atas tidak persis sama dengan istilah di undang-undang. Hukum nasional mengenal harta bersama, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan, dan harta bawaan, yaitu harta yang dibawa masing-masing sebelum menikah atau diperoleh sebagai hadiah atau warisan. Keduanya diatur dalam UU Perkawinan. Baca warisan dan hibah yang diterima saat menikah sebagai harta bawaan.

Aturan dan pandangan adat dalam bahasa sehari-hari

Dalam kebanyakan adat, pusaka tinggi tidak dimiliki pribadi. Seseorang hanya memegang hak pakai atau hak kelola, sehingga ia tidak boleh menjualnya sendirian. Penjualan dalam adat tertentu hanya boleh dilakukan dalam keadaan mendesak yang sudah disebut dalam adat, dan dengan persetujuan kaum. Hukum nasional tidak otomatis membatalkan aturan adat ini, tetapi tanah yang bersertipikat atas nama pribadi akan diperlakukan menurut hukum pertanahan.

Pusaka rendah dan harta pencarian lebih mudah dibagi. Biasanya, pasangan yang masih hidup tetap menguasai harta sampai wafat, kemudian anak-anak membaginya. Aturan pembagian bergantung pada sistem kekerabatan seperti dijelaskan di waris adat patrilineal, matrilineal, dan parental.

Harta bawaan sering dipandang sebagai milik pribadi. Bila pasangan wafat tanpa anak, harta bawaan dapat kembali ke keluarga asalnya. Bila ada anak, harta itu pada umumnya diwariskan kepada anak.

Satu pegangan: mintalah pendapat tetua yang paham adat keluarga Anda. Jangan menyimpulkan dari adat suku lain. Kesalahan yang sering terjadi ialah memakai penjelasan umum sebagai kepastian untuk keluarga tertentu.

Menentukan jenis suatu harta

Pada praktik, sengketa berawal dari pertanyaan: ini pusaka atau pencarian? Berikut cara menilainya.

1. Telusuri asal-usul. Siapa yang pertama menguasai atau membeli harta itu? Apakah sebelum atau sesudah perkawinan?
2. Cari dokumen. Sertipikat, akta jual beli, girik, atau surat keterangan desa menunjukkan siapa pemilik pertama.
3. Cari saksi. Tokoh adat, tetangga tua, atau kerabat dapat bersaksi tentang sejarah harta.
4. Periksa pembayaran. Bila harta dibeli, siapa yang membayar dan dengan uang apa?
5. Periksa pengelolaan. Siapa yang selama ini menarik hasilnya dan membayar pajaknya?

Contoh: Satu keluarga memiliki sebidang sawah. Anak-anak mengira itu harta pencarian ayah mereka sehingga ingin membaginya. Paman dari pihak ibu menyatakan sawah itu pusaka turun-temurun kaum. Mereka mengumpulkan surat lama, meminta keterangan tokoh adat, dan menemukan bahwa sawah diwariskan dari nenek buyut. Keluarga akhirnya sepakat mengelola sawah bersama dan membagi hasilnya, sambil membagi harta pencarian ayah yang lain. Kisah ini fiktif.

Langkah praktis menyelesaikan sengketa

1. Daftar semua harta. Gunakan panduan daftar harta peninggalan. Beri keterangan jenis, asal-usul, dan bukti.
2. Kumpulkan keluarga dan tokoh adat. Undang pihak dari kedua belah pihak keluarga jika adat bersifat parental atau matrilineal.
3. Sepakati klasifikasi. Tuliskan harta mana yang termasuk pusaka, bawaan, dan pencarian.
4. Tentukan cara pengelolaan atau pembagian. Pusaka dikelola, pencarian dibagi, bawaan dikembalikan atau diwariskan.
5. Tulis dan tandatangani. Gunakan dokumen kesepakatan yang ditandatangani semua. Lihat musyawarah keluarga untuk pembagian waris yang adil.
6. Untuk tanah, urus perubahan data di kantor pertanahan. Dokumen adat saja tidak cukup untuk balik nama. Lihat balik nama tanah warisan.
7. Bila musyawarah gagal, ajukan gugatan ke pengadilan negeri atau pengadilan agama sesuai agama dan kewenangan. Baca sengketa waris dan gugatan ke pengadilan.

Biaya musyawarah umumnya kecil, tetapi biaya notaris dan pengadilan mengikuti ketentuan resmi. Tanyakan sebelum memulai.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Pengertian pusaka dan harta bawaan dalam adat bersifat hidup. Tidak ada satu undang-undang tunggal yang mengubahnya. Namun beberapa perkembangan umum bisa dicatat.

Pertama, pendaftaran tanah makin meluas. Banyak tanah yang dahulu hanya diakui adat kini bersertipikat atas nama perseorangan. Akibatnya, tanah pusaka yang bersertipikat atas nama satu orang rawan dianggap milik pribadi oleh pihak ketiga. Bila tanah itu dimaksudkan sebagai pusaka kaum, pastikan catatan adat dan kesepakatan kaum jelas.

Kedua, pengadilan makin terbuka mempertimbangkan keadilan dan kebutuhan keluarga ketika menerapkan adat, sehingga sengketa pusaka tidak selalu dimenangkan hanya karena adat berkata demikian.

Ketiga, hukum pidana baru (UU 1/2023) berlaku sejak 2 Januari 2026 dan memuat ketentuan tentang hukum yang hidup dalam masyarakat dalam batas tertentu. Teks resmi sebaiknya dibaca bila ingin menerapkannya pada kasus pidana. Pembagian waris tetap diatur oleh sistem hukum perdata, agama, dan adat. Hukum acara pidana baru (UU 20/2025) berlaku sejak tanggal yang sama.

Kesalahan umum

Menangani harta bawaan dan harta pencarian saat perkawinan berakhir

Ketika salah satu pasangan wafat, harta bawaan tetap dipisahkan dari harta pencarian. Bagian pasangan yang masih hidup atas harta pencarian dihitung lebih dulu. Barulah sisanya dibagi kepada keturunan atau menurut adat. Jika perkawinan berakhir karena perceraian, harta bersama dibagi menurut hukum yang berlaku, sedangkan harta bawaan kembali kepada pemiliknya.

Dalam praktik, keluarga sering tidak punya catatan jelas tentang harta bawaan. Contoh yang umum: kebun yang dibawa istri dari orang tuanya, tetapi kemudian dikelola bersama suami selama puluhan tahun. Kesaksian dan bukti pengelolaan membantu menentukan apakah kebun itu tetap harta bawaan atau telah bercampur. Untuk topik terkait, baca waris bila pewaris menikah lebih dari sekali.

Peran kepala adat, kepala desa, dan notaris

Dalam sengketa pusaka, tiga pihak sering muncul. Kepala adat atau penghulu kaum menjelaskan kebiasaan dan menjadi penengah. Kepala desa atau lurah mencatat dan menerbitkan surat keterangan yang menjadi bukti tambahan, misalnya keterangan riwayat tanah. Notaris menuangkan kesepakatan dalam akta sehingga dapat dipakai di bank dan kantor pertanahan. Ketiganya saling melengkapi, bukan saling menggantikan.

Keterangan kepala adat berguna untuk menunjukkan sifat harta. Namun untuk mengalihkan hak atas tanah, dokumen resmi tetap menjadi syarat. Karena itu, jangan berhenti pada keputusan adat. Setelah keluarga sepakat, bawa hasilnya ke notaris atau pejabat pembuat akta tanah (PPAT) sesuai kebutuhan. Soal akta pembagian hak bersama untuk tanah warisan, baca akta pembagian hak bersama PPAT untuk tanah waris.

Pencatatan modern untuk harta adat

Keluarga yang menjaga harta adat perlu menyesuaikan dengan administrasi modern. Beberapa praktik yang berguna: membuat silsilah tertulis yang ditandatangani tetua, mencatat batas tanah pusaka dengan peta sederhana, mengabadikan kesepakatan kaum dalam akta atau berita acara, dan menyimpan salinan di lebih dari satu tempat. Pencatatan semacam ini tidak mengubah sifat adat harta, tetapi menjadi bukti ketika terjadi sengketa atau ketika pihak luar bertanya tentang status tanah.

Bila anggota keluarga merantau, kirimkan salinan catatan kepada mereka. Banyak sengketa pusaka muncul karena generasi muda tidak mengetahui riwayat harta dan kesepakatan yang pernah dibuat.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah harta pusaka bisa dibagi kepada ahli waris? Pusaka tinggi pada umumnya tidak dibagi, hanya dikelola. Pusaka rendah dan harta pencarian bisa dibagi. Kebiasaan setiap daerah berbeda, sehingga perlu dicek ke tokoh adat.

Apakah sertipikat atas nama saya otomatis membuat tanah itu milik pribadi? Sertipikat adalah bukti hak yang kuat, tetapi dapat digugat bila terbukti tanah itu milik bersama, misalnya warisan yang belum dibagi. Pengadilan menilai riwayat perolehan tanah.

Bagaimana bila saudara menjual tanah pusaka tanpa izin? Pihak yang merasa dirugikan dapat menggugat pembatalan atau meminta ganti rugi. Lihat sengketa tanah warisan yang dikuasai satu saudara.

Apakah hukum adat dapat diterapkan oleh pengadilan agama? Pengadilan agama menerapkan hukum Islam dan dapat mempertimbangkan kebiasaan yang sejalan. Bila harta tergolong pusaka adat, pembahasannya sering dilakukan melalui musyawarah atau pengadilan negeri, tergantung perkara.

Ringkasan

• Adat membedakan pusaka tinggi, pusaka rendah, harta bawaan, dan harta pencarian.
• Pusaka tinggi umumnya dikelola untuk kaum dan tidak dijual bebas.
• Pusaka rendah dan harta pencarian lebih mudah diwariskan atau dibagi.
• Hukum nasional mengenal harta bersama dan harta bawaan.
• Telusuri asal-usul harta, kumpulkan bukti dan saksi, dan buat kesepakatan tertulis.
• Bila musyawarah gagal, ajukan ke pengadilan yang berwenang.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Baca juga

• Waris Adat: Beda Sistem Patrilineal, Matrilineal, dan Parental serta Dampaknya pada Pembagian
• Waris Adat dan Pilihan Hukum: Cara Menentukan Hukum Waris yang Dipakai
• Balik Nama Tanah Warisan di Kantor Pertanahan: Dokumen, Langkah, dan Biaya Umum

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.