Pernikahan Penyandang Disabilitas: Hak, Pendampingan, dan Hambatan Pencatatan

Penyandang disabilitas dan haknya

Menurut UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama sehingga mengalami hambatan dan kesulitan berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lain. Ragam disabilitas sangat luas, misalnya tunanetra, tunarungu, tunadaksa, disabilitas intelektual, dan disabilitas mental.

Undang-undang tersebut mengakui hak penyandang disabilitas untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Undang-undang itu juga mengakui hak diperlakukan sama di hadapan hukum, diakui sebagai subjek hukum, dan bebas dari diskriminasi, penelantaran, serta eksploitasi. Artinya, disabilitas tidak boleh dijadikan alasan umum untuk melarang seseorang menikah.

Kata kuncinya adalah "subjek hukum". Penyandang disabilitas dipandang sebagai orang yang memiliki hak dan dapat mengambil keputusan, bila perlu dengan dukungan. Pandangan bahwa penyandang disabilitas selalu harus diwakili orang lain tidak sesuai dengan semangat undang-undang itu.

Syarat perkawinan yang berlaku bagi semua orang

Syarat perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah, berlaku sama bagi semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Beberapa syarat pokok:

• Perkawinan didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai.
• Calon mempelai telah mencapai batas usia yang ditentukan undang-undang.
• Untuk calon yang belum mencapai usia tertentu, diperlukan izin orang tua atau wali, dan dalam keadaan tertentu dispensasi dari pengadilan.
• Tidak ada larangan perkawinan, misalnya hubungan darah yang terlarang atau perkawinan yang masih berlangsung.
• Perkawinan dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, lalu dicatat.

Tidak ada syarat umum yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas harus mendapat izin khusus untuk menikah. Pembahasan dispensasi untuk usia di bawah batas ada di dispensasi kawin usia anak, sedangkan persyaratan pencatatan di pencatatan perkawinan di KUA dan Dukcapil.

Persetujuan yang bebas dan sadar

Persetujuan kedua calon adalah syarat terpenting. Persetujuan itu harus datang dari calon sendiri, bukan dari keluarga atas namanya. Bagi sebagian penyandang disabilitas, terutama disabilitas intelektual atau mental, muncul pertanyaan apakah ia memahami arti pernikahan. Beberapa hal perlu dibedakan:

1. Disabilitas fisik atau sensorik. Calon umumnya mampu memahami dan memberi persetujuan. Yang perlu disediakan adalah komunikasi yang sesuai, misalnya juru bahasa isyarat bagi tunarungu atau pembacaan dokumen bagi tunanetra.
2. Disabilitas intelektual atau mental. Kemampuan memahami berbeda-beda. Sebagian mampu memahami dan memberi persetujuan dengan dukungan, sebagian tidak. Penilaian dilakukan secara individual, bukan berdasarkan label.
3. Orang yang berada di bawah pengampuan. Pengampuan adalah penetapan pengadilan yang menempatkan seseorang di bawah pengampu karena keadaan tertentu, seperti terus-menerus tidak mampu mengurus dirinya. Pembahasan pengampuan ada di merawat orang tua lansia pikun dan perwalian. Akibatnya terhadap kewenangan menikah perlu diperiksa pada hukum yang berlaku dan penetapan pengadilannya.

Persetujuan yang diberikan karena paksaan, penipuan, atau tipu muslihat dapat berujung pada pembatalan perkawinan. Lihat pencegahan dan pembatalan perkawinan.

Peran pendamping

Pendamping adalah orang yang membantu penyandang disabilitas memahami informasi, mengungkapkan keinginan, dan mengurus dokumen. Pendamping bukan pengambil keputusan. Peran yang patut:

• Menjelaskan arti pernikahan, hak, dan kewajiban dengan bahasa yang mudah dipahami.
• Menemani saat konsultasi dengan KUA, pemuka agama, atau petugas pencatat.
• Menerjemahkan bahasa isyarat atau membacakan dokumen.
• Membantu mengurus berkas administrasi.
• Memastikan calon bebas menyatakan kesediaan tanpa tekanan.

Undang-undang tentang penyandang disabilitas juga mengatur hak mendapat pendampingan, penerjemahan, dan fasilitas yang mudah diakses dalam layanan publik. Pendamping dapat berasal dari keluarga, lembaga sosial, atau organisasi penyandang disabilitas. Yang terpenting, pendamping bertindak untuk kepentingan calon, bukan kepentingan dirinya sendiri.

Contoh: Seorang perempuan tunarungu hendak menikah. Ia dan calon suaminya mendaftar ke Kantor Urusan Agama (KUA) dengan didampingi juru bahasa isyarat dari sebuah komunitas. Petugas menjelaskan syarat dan prosedur, dan juru bahasa isyarat menerjemahkannya. Calon mempelai perempuan menyatakan sendiri kesediaannya melalui bahasa isyarat, lalu menandatangani formulir. Pendamping hanya menerjemahkan dan tidak menjawab atas namanya.

Hambatan yang kerap muncul

Hambatan yang sering dilaporkan penyandang disabilitas dan keluarganya antara lain:

Persoalan wali dibahas di wali nikah dan wali hakim, sedangkan persoalan data kependudukan di perbaikan data NIK dan KK yang salah.

Dokumen dan prosedur pencatatan

Bagi pasangan Muslim, pendaftaran dilakukan di KUA. Menurut Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, pendaftaran kehendak nikah dilakukan paling lambat sepuluh hari kerja sebelum akad, dan dapat melalui sistem daring. Dokumen pokoknya meliputi surat pengantar dari kelurahan atau desa, fotokopi akta kelahiran, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga. Calon yang masih di bawah usia tertentu memerlukan izin orang tua atau wali. Ketentuan peraturan itu tidak memuat syarat khusus bagi penyandang disabilitas, sehingga dokumennya sama dengan calon lain.

Untuk pasangan non-Muslim, pencatatan dilakukan di kantor catatan sipil. Persyaratannya mengikuti aturan administrasi kependudukan setempat. Prosedur lengkap dapat dilihat pada pencatatan perkawinan di KUA dan Dukcapil dan, untuk calon yang berbeda daerah, syarat menikah di KUA bagi pasangan beda domisili.

Bila pencatatan ditolak

Penolakan karena alasan disabilitas semata patut dipersoalkan. Langkah yang dapat ditempuh:

1. Tanyakan alasan penolakan secara tertulis, termasuk dasar peraturannya.
2. Lengkapi dokumen yang kurang bila alasannya administratif.
3. Sampaikan keberatan kepada atasan petugas, misalnya kepala KUA atau kepala dinas pencatatan sipil.
4. Ajukan pengaduan melalui kanal resmi kementerian atau dinas terkait, atau melalui lembaga pengawas pelayanan publik.
5. Libatkan lembaga bantuan hukum atau organisasi penyandang disabilitas.
6. Jika diperlukan, pertimbangkan upaya hukum melalui pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bila ada keraguan tulus tentang kemampuan memberi persetujuan, jalur yang lebih tepat adalah penilaian profesional dan, bila perlu, penetapan pengadilan, bukan penolakan sepihak berdasarkan prasangka.

Hak dan kewajiban setelah menikah

Setelah menikah, penyandang disabilitas memiliki hak dan kewajiban sebagai suami atau istri seperti pasangan lain. Hak atas harta bersama, hak asuh anak, dan perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga tetap berlaku. Jika terjadi kekerasan atau penelantaran, korban berhak melapor. Baca perlindungan korban KDRT. Penyandang disabilitas yang bekerja dilindungi hak-haknya di tempat kerja; lihat pekerja penyandang disabilitas.

Harta yang diperoleh selama perkawinan dapat menjadi harta bersama, sehingga kedua pihak perlu terbuka soal keuangan. Bila ingin mengatur harta secara khusus, pasangan dapat membuat perjanjian perkawinan sebelum atau pada saat menikah. Lihat perjanjian perkawinan.

Menyiapkan diri sebelum menikah

Selain urusan hukum, pasangan perlu menyiapkan kehidupan setelah menikah. Penyandang disabilitas dan pasangannya dapat mengikuti bimbingan perkawinan yang menjadi bagian dari proses pendaftaran di KUA. Peraturan Menteri Agama tentang pencatatan pernikahan mengatur bahwa calon pengantin yang sudah mendaftar mengikuti bimbingan perkawinan. Bila materi bimbingan sulit diakses, misalnya karena tidak ada juru bahasa isyarat atau materi tertulis tidak terbaca, mintalah penyesuaian kepada penyelenggara dan sampaikan kebutuhan Anda sejak awal.

Hal praktis yang patut dibicarakan pasangan sebelum menikah antara lain:

• Pembagian tugas rumah tangga dan dukungan yang dibutuhkan sehari-hari.
• Pengaturan keuangan, termasuk bantuan sosial atau tunjangan yang mungkin diterima.
• Tempat tinggal yang dapat diakses, misalnya tanpa tangga tinggi bagi pengguna kursi roda.
• Rencana memiliki anak dan dukungan perawatannya.
• Siapa yang dihubungi bila terjadi keadaan darurat.
• Cara menyampaikan keberatan atau konflik secara sehat.

Pembicaraan terbuka sebelum menikah mengurangi salah paham yang kerap muncul di kemudian hari. Pasangan juga dapat berkonsultasi dengan pemuka agama, psikolog, atau organisasi penyandang disabilitas yang berpengalaman mendampingi pasangan.

Contoh: Seorang laki-laki pengguna kursi roda dan calon istrinya berkonsultasi dengan sebuah lembaga pendamping sebelum menikah. Mereka membicarakan rumah yang akan ditempati, memutuskan memasang jalur landai di pintu masuk, dan menyepakati pembagian tugas harian. Mereka juga mencatat nomor kerabat yang bisa dihubungi bila istri sakit. Persiapan sederhana ini membuat mereka lebih tenang menjalani tahun-tahun pertama pernikahan.

Perlindungan dari penipuan dan eksploitasi

Penyandang disabilitas, terutama yang tinggal sendiri atau bergantung pada orang lain, lebih rentan terhadap penipuan berkedok pernikahan. Modusnya antara lain menikahi demi menguasai bantuan sosial, rumah, atau harta, lalu meninggalkan. Waspadai pihak yang terburu-buru menikah, menolak melibatkan keluarga, atau meminta akses ke rekening dan dokumen penting.

Langkah pencegahan yang sederhana:

1. Kenali calon pasangan dan latar belakangnya, termasuk status perkawinan sebelumnya. Minta dokumen yang menunjukkan statusnya.
2. Libatkan orang tepercaya sebagai pendamping dalam setiap keputusan penting.
3. Jangan menandatangani surat kuasa, jual beli, atau pengalihan harta yang tidak dipahami.
4. Simpan sendiri dokumen penting, seperti sertipikat, buku tabungan, dan kartu identitas.
5. Bila merasa ditekan atau dibohongi, hubungi keluarga, lembaga pendamping, atau aparat.

Bila telah terjadi penipuan atau penguasaan harta, ada jalur perdata dan pidana yang dapat ditempuh. Bacaan terkait: penipuan dan penggelapan, perbedaannya.

Kesalahan yang sering terjadi

• Mengambil keputusan atas nama penyandang disabilitas tanpa bertanya kepada yang bersangkutan.
• Mengira pendamping boleh menandatangani menggantikan calon.
• Menyembunyikan kondisi calon dari pasangan sehingga muncul masalah kemudian.
• Tidak mengurus identitas dan data kependudukan sebelum mendaftar.
• Menerima penolakan lisan tanpa meminta penjelasan tertulis.
• Menikah secara siri karena takut ditolak petugas, padahal pencatatan melindungi hak istri dan anak. Lihat pernikahan siri dan hak istri dan anak.
• Tidak menyiapkan dukungan setelah menikah, seperti perawatan atau bantuan harian.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah penyandang disabilitas boleh menikah? Boleh. Undang-undang mengakui hak mereka untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah. Syarat yang berlaku sama seperti untuk orang lain, terutama persetujuan kedua calon.

Bolehkah keluarga menikahkan anak penyandang disabilitas intelektual tanpa persetujuannya? Tidak patut. Persetujuan calon adalah syarat pokok. Bila kemampuan memahami diragukan, penilaiannya dilakukan secara individual dan dengan dukungan, serta dapat melibatkan pengadilan, bukan keputusan sepihak keluarga.

Apa yang dapat dilakukan bila KUA menolak mendaftarkan? Minta alasan tertulis, lengkapi dokumen bila ada yang kurang, sampaikan keberatan kepada atasan, dan ajukan pengaduan. Libatkan pendamping atau lembaga bantuan hukum bila perlu.

Ringkasan

Penyandang disabilitas berhak menikah dan membangun keluarga. Syarat perkawinan sama seperti bagi orang lain, dengan persetujuan bebas kedua calon sebagai inti. Pendamping membantu memahami informasi dan berkomunikasi, bukan mengambil keputusan. Hambatan pencatatan dapat dihadapi dengan dokumen yang lengkap, penyesuaian layanan, dan pengaduan bila terjadi penolakan tanpa dasar. Untuk kasus yang melibatkan pengampuan atau keraguan kecakapan, periksa teks resmi dan konsultasikan dengan advokat.

Dasar hukum

• UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
• UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
• UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
• Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan

Baca juga

• Pencatatan Perkawinan di KUA dan Dukcapil: Dokumen, Prosedur, dan Akibat Jika Tidak Tercatat
• Pekerja Penyandang Disabilitas: Kuota, Akomodasi Layak, dan Larangan Diskriminasi
• Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan: Siapa yang Boleh dan Bagaimana Caranya
• Merawat Orang Tua Lansia yang Pikun: Rekening, Tanda Tangan, dan Pengampuan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.