Wali Nikah dan Wali Hakim: Siapa yang Berhak dan Kapan Beralih

Apa itu wali nikah

Wali nikah adalah orang yang bertindak menikahkan calon mempelai perempuan dalam akad nikah. Menurut hukum Islam yang diterapkan di Indonesia, keberadaan wali termasuk rukun, yaitu syarat pokok yang harus ada agar akad sah. Aturannya dihimpun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni pedoman hukum Islam di bidang perkawinan, kewarisan, dan wakaf yang dipakai hakim Pengadilan Agama. KHI ditetapkan dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.

KHI Pasal 20 menyatakan bahwa wali nikah terdiri dari dua jenis: wali nasab dan wali hakim. Artikel ini memakai kedua istilah itu, ditambah istilah wali adhal, yaitu keadaan ketika wali nasab menolak menikahkan tanpa alasan yang dibenarkan.

Aturan di atas berlaku bagi pasangan yang menikah secara Islam. Pasangan non-Muslim memakai tata cara menurut agama masing-masing dan dicatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Wali nasab: wali dari garis keluarga

Wali nasab adalah wali yang punya hubungan darah dengan calon mempelai perempuan. Syarat umum wali, menurut KHI, antara lain beragama Islam, berakal sehat (aqil), dan sudah dewasa (baligh). Wali yang memenuhi syarat disebut wali yang berhak.

KHI menyusun urutan wali nasab dalam beberapa kelompok. Secara garis besar urutannya sebagai berikut, dan pasal serta rincian lengkapnya perlu diperiksa pada teks resmi KHI:

1. Kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yaitu ayah, lalu kakek dari pihak ayah, dan seterusnya.
2. Saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, serta keturunan laki-laki mereka.
3. Paman, yaitu saudara laki-laki ayah, serta keturunan laki-laki mereka.
4. Saudara laki-laki kakek, serta keturunan laki-laki mereka.

Urutan ini penting. Wali yang lebih dekat didahulukan, dan wali yang lebih jauh baru bertindak bila yang lebih dekat tidak ada atau tidak memenuhi syarat. Bila hanya ada anak laki-laki tiri atau saudara ibu, mereka bukan wali nasab.

Perempuan, termasuk ibu kandung, tidak dapat menjadi wali nikah menurut ketentuan ini. Ibu tetap berperan penting memberi restu dan menjadi saksi keluarga, tetapi tidak bertindak sebagai wali.

Wali hakim: pengganti bila wali nasab tidak ada

Wali hakim adalah pejabat yang diberi wewenang menikahkan karena wali nasab tidak dapat bertindak. KHI Pasal 23 ayat (1) menyebut bahwa wali hakim baru dapat bertindak apabila wali nasab:

• tidak ada;
• tidak mungkin dihadirkan;
• tidak diketahui tempat tinggalnya;
• gaib (hilang tanpa kabar); atau
• adhal, yaitu menolak, atau enggan.

Pada praktiknya wali hakim adalah penghulu yang menjabat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di kecamatan setempat. Bila Kepala KUA bukan penghulu, penghulu lain yang ditunjuk yang bertindak. Untuk pernikahan di luar negeri, tugas ini dijalankan oleh Pejabat Pencatat Nikah Luar Negeri. Ketentuan ini bersumber dari Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, yang berlaku sejak 30 Desember 2024 dan menggantikan PMA sebelumnya. Karena PMA tentang pencatatan nikah beberapa kali diganti, periksa teks yang berlaku di situs Kementerian Agama atau tanyakan kepada KUA.

Perlu dibedakan dua keadaan:

Wali adhal: ketika wali menolak

KHI Pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa bila wali adhal atau enggan, wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. Penetapan wali adhal dilakukan oleh Pengadilan Agama, dan PMA No. 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan juga menyebut bahwa status adhal ditetapkan oleh pengadilan.

Artinya, calon mempelai tidak boleh langsung memakai wali hakim hanya karena ayahnya tidak setuju. Pengadilan terlebih dahulu menilai apakah penolakan wali beralasan.

Penolakan yang beralasan misalnya karena calon suami tidak seagama, sudah beristri tanpa izin yang sah, atau masih ada halangan perkawinan lain. Penolakan yang tidak beralasan misalnya karena calon suami berbeda suku, kurang kaya, atau karena sikap tidak suka pribadi tanpa dasar syariat. Hakim dapat menetapkan wali itu adhal bila penolakan dinilai tidak beralasan, padahal pasangan sudah sekufu (sepadan secara agama) dan memenuhi syarat.

Langkah bila wali nasab menolak atau tidak ada

1. Pastikan siapa wali nasab yang berhak. Susun silsilah singkat: ayah, kakek, saudara laki-laki, paman.
2. Datangi KUA tempat akad direncanakan dan tanyakan syarat. KUA menilai dokumen dan keadaan wali.
3. Kumpulkan bukti bila wali tidak ada: akta kematian, surat keterangan gaib dari kelurahan, atau bukti sudah berupaya menghubungi wali.
4. Bila wali menolak, ajukan permohonan penetapan wali adhal ke Pengadilan Agama yang berwenang. Biasanya pemohon adalah calon mempelai perempuan, dengan wali nasab sebagai termohon.
5. Hadiri sidang. Hakim biasanya memanggil wali, mendengar alasan penolakan, dan memeriksa saksi.
6. Terima penetapan. Bila wali dinyatakan adhal, bawa penetapan itu ke KUA.
7. Laksanakan akad dengan wali hakim, lalu urus pencatatan. Rincian pencatatan ada di pencatatan perkawinan di KUA dan Dukcapil.

Bagaimana bila tetap menikah tanpa wali yang sah

Pernikahan yang dilangsungkan tanpa wali yang berhak berisiko dipersoalkan dan dapat dimintakan pembatalan. Pihak yang berhak mengajukan pembatalan di antaranya wali yang tidak diberi kesempatan, atau keluarga lain, sebagaimana diatur dalam hukum perkawinan. Pembahasan pembatalan ada di pencegahan dan pembatalan perkawinan.

Selain risiko pembatalan, pernikahan seperti itu sering menimbulkan masalah kemudian, misalnya status anak, hak waris, dan pencatatan. Bagi yang telanjur menikah tanpa dicatat, ada jalur isbat nikah yang dibahas di isbat nikah untuk nikah siri, tetapi jalur ini tidak membenarkan pernikahan yang rukunnya tidak terpenuhi.

Contoh: Nona F ingin menikah dengan calon suaminya. Ayah kandungnya sudah meninggal. Kakek dari pihak ayah juga telah wafat. Nona F memiliki seorang kakak laki-laki sekandung yang beragama Islam, dewasa, dan berakal. Dalam urutan wali nasab, kakak laki-laki itu didahulukan. Bila kakak bersedia, ia menjadi wali. Bila kakak menolak tanpa alasan yang dibenarkan, Nona F mengajukan permohonan wali adhal ke Pengadilan Agama, dan setelah ada penetapan barulah KUA dapat menikahkan dengan wali hakim.

Anak hasil perkawinan sebelum nikah dan wali

Pertanyaan lain yang sering muncul adalah wali bagi anak perempuan yang lahir di luar perkawinan yang sah, atau lahir kurang dari waktu tertentu setelah akad. Dalam keadaan itu, penentuan nasab (garis keturunan) memengaruhi siapa yang dapat menjadi wali nasab. Soal ini sering memerlukan penelitian dokumen dan kadang penetapan pengadilan. Gunakan sebagai pegangan awal artikel anak sah dan anak lahir sebelum nikah dan hak anak luar kawin, lalu konsultasikan dengan KUA atau advokat.

Wali bagi janda dan pernikahan ulang

Perempuan yang pernah menikah, baik janda cerai maupun janda ditinggal mati, tetap memerlukan wali dalam akad berikutnya menurut KHI. Statusnya sebagai janda tidak menghilangkan kebutuhan wali. Selain itu, janda cerai harus melewati masa iddah (masa tunggu) sebelum menikah lagi. Soal masa tunggu dibahas di talak, rujuk, dan masa iddah.

Peran saksi dan kehadiran wali

Selain wali, akad nikah memerlukan dua orang saksi. Saksi harus laki-laki Muslim, adil, dewasa, berakal, dan hadir serta mendengar akad. Wali yang berhalangan hadir secara fisik dapat memberikan kuasa kepada orang lain (taukil wali) untuk menikahkan. Aturan taukil, seperti bentuk surat kuasa dan siapa yang boleh menerimanya, ditentukan petugas KUA, sehingga tanyakan syaratnya sejak awal.

Dokumen yang biasanya diminta KUA

Daftar persyaratan ditentukan KUA setempat dan peraturan Menteri Agama, sehingga cocokkan dengan petugas. Secara umum, dokumen yang sering diminta meliputi:

• fotokopi KTP dan kartu keluarga calon mempelai serta wali;
• surat pengantar nikah dari kelurahan atau desa;
• pas foto dan akta kelahiran;
• surat keterangan kematian bila ayah atau wali sudah meninggal;
• akta cerai atau surat kematian pasangan terdahulu bagi yang pernah menikah;
• penetapan wali adhal dari Pengadilan Agama, bila wali menolak;
• surat keterangan gaib atau surat keterangan lain yang diterbitkan pihak berwenang, bila wali tidak diketahui keberadaannya.

Untuk wali yang hilang, pejabat KUA umumnya ingin melihat bahwa pencarian sudah dilakukan dengan sungguh-sungguh, misalnya melalui keterangan keluarga dan aparat kelurahan. Surat yang terlalu sumir sering dikembalikan.

Menjelaskan perbedaan kasus dengan bahasa sehari-hari

Berikut ringkasan pilihan yang tepat untuk beberapa situasi yang sering dihadapi keluarga.

Tabel ini hanya gambaran. Keputusan akhir ada pada petugas KUA dan, untuk wali adhal, pada hakim.

Mengapa Pengadilan Agama menilai penolakan wali

Orang tua pada umumnya berhak khawatir terhadap calon menantu. Namun, hak wali bukan hak mutlak untuk menolak. Hukum memberi jalan agar perempuan dewasa yang telah memiliki pasangan sepadan tidak terhalang menikah hanya karena alasan pribadi wali. Di sisi lain, pengadilan berhati-hati agar kewenangan wali tidak dilewati begitu saja. Karena itu, sidang wali adhal biasanya mendengar kedua belah pihak. Hakim menimbang agama dan akhlak calon suami, kemampuan menafkahi, serta keadaan keluarga. Calon mempelai yang datang dengan dokumen rapi dan saksi yang bersedia menjelaskan umumnya lebih mudah menunjukkan bahwa penolakan tidak beralasan.

Kesalahan yang sering terjadi

• Mengira ibu kandung dapat menjadi wali nikah.
• Memilih sendiri "wali" dari kerabat yang tidak berhak karena lebih mudah dihubungi.
• Menggunakan wali hakim hanya karena wali nasab sedang di luar kota, padahal masih bisa dihubungi atau memberi kuasa.
• Menganggap penolakan ayah otomatis membuat anak perempuan bebas memakai wali hakim, padahal harus ada penetapan Pengadilan Agama.
• Menikah di bawah tangan karena wali menolak, lalu kesulitan mencatatkan pernikahan.
• Tidak menyimpan salinan penetapan wali adhal dan dokumen pendukung.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah ayah tiri dapat menjadi wali nikah? Ayah tiri tidak memiliki hubungan nasab dengan anak tirinya, sehingga ia bukan wali nasab. Wali dicari dari garis keluarga ayah kandung. Bila garis itu tidak ada, KUA dapat memproses wali hakim.

Apakah wali hakim berarti pernikahan kurang sah? Tidak. Wali hakim adalah bentuk wali yang diakui KHI ketika syaratnya terpenuhi. Pernikahan dengan wali hakim yang prosedurnya benar sama sah dengan pernikahan dengan wali nasab.

Berapa lama penetapan wali adhal diproses? Tidak ada angka pasti. Waktunya bergantung pada kelengkapan berkas, kehadiran wali, dan jadwal sidang. Tanyakan perkiraan ke kepaniteraan Pengadilan Agama.

Ringkasan

Wali nikah ada dua jenis menurut KHI: wali nasab dari garis keluarga laki-laki, dan wali hakim. Wali hakim bertindak bila wali nasab tidak ada, tidak dapat dihadirkan, tidak diketahui tempat tinggalnya, gaib, atau menolak. Bila wali menolak, calon mempelai harus lebih dulu mendapat penetapan wali adhal dari Pengadilan Agama. Siapkan dokumen sejak awal, jangan menikah tanpa wali yang sah, dan konsultasikan dengan KUA atau advokat bila keadaan keluarga rumit. Periksa PMA terbaru untuk detail teknis.

Dasar hukum

• Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991), Pasal 20 dan Pasal 23.
• PMA No. 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 12 dan Pasal 13 (wali nikah, wali hakim, wali adhal; periksa teks resmi).
• UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Baca juga

• Pencatatan Perkawinan di KUA dan Dukcapil: Dokumen, Prosedur, dan Akibat Jika Tidak Tercatat
• Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan: Siapa yang Boleh dan Bagaimana Caranya
• Isbat Nikah: Cara Mengesahkan Pernikahan yang Belum Tercatat
• Anak Sah dan Anak yang Lahir Sebelum Orang Tuanya Menikah: Status dan Akta Lahir
• Talak, Rujuk, dan Masa Iddah: Penjelasan Menurut KHI dan Tata Cara di Pengadilan Agama

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.