Perkawinan Anak di Bawah Umur: Sanksi Hukum dan Cara Mencegahnya

Apa itu perkawinan anak dan siapa yang terkena

Perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan ketika salah satu atau kedua mempelai masih berusia di bawah batas usia yang ditentukan hukum. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah UU No. 16 Tahun 2019, perkawinan hanya diizinkan bila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Di bawah itu, perkawinan hanya dapat dilangsungkan dengan dispensasi dari pengadilan. Sementara itu, menurut UU Perlindungan Anak, anak adalah orang yang belum berusia 18 tahun. Akibatnya, anak di bawah 18 tahun mendapat perlindungan ganda.

Siapa yang terkena? Anak yang dinikahkan, terutama perempuan, orang tua yang menikahkan, pasangan yang berusia dewasa, serta pihak yang membantu seperti tokoh yang menikahkan secara siri, saksi, dan pemuka yang menyelenggarakan. Pembahasan lain ada di perkawinan anak dan pemaksaan perkawinan sebagai pidana, batas usia minimal menikah 19 tahun, dan kawin paksa dan UU TPKS.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Ada beberapa lapis aturan.

• UU Perkawinan. Batas 19 tahun, kecuali dengan dispensasi pengadilan. Permohonan dispensasi diajukan orang tua ke pengadilan agama bagi yang beragama Islam atau pengadilan negeri bagi yang lain. Hakim memeriksa alasan mendesak dan bukti pendukung, serta mendengar anak dan calon pasangan. Pedoman acaranya dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019.
• UU Perlindungan Anak. Menempatkan kewajiban pada orang tua untuk mencegah perkawinan pada usia anak, serta memuat larangan perbuatan seksual terhadap anak dan eksploitasi. Pasal dan ancaman perlu diperiksa pada teks resmi, termasuk setelah UU Penyesuaian Pidana yang berlaku 2 Januari 2026.
• UU TPKS (UU 12/2022). Mencantumkan pemaksaan perkawinan sebagai tindak pidana kekerasan seksual, dengan contoh yang meliputi perkawinan anak. Orang yang memaksa, termasuk orang tua atau pihak lain, dapat diproses sesuai peran. Nominal pidana tidak disebut di sini; periksa teks resmi terbaru.
• KUHP baru. Berlaku sejak 2 Januari 2026. Ketentuan tentang persetubuhan dengan anak dan perbuatan cabul terhadap anak tetap relevan, dengan rumusan yang diperbarui. Rujuk teks resmi untuk pasal dan ancaman.
• Hukum agama dan adat. Sebagian orang berpendapat perkawinan anak sah menurut agama. Namun negara mensyaratkan pencatatan dan dispensasi, dan aparat hukum tidak menjadikan alasan agama atau adat sebagai pembenaran bila ada pemaksaan atau kekerasan.

Hubungan seksual dengan anak, meski dilakukan dalam rangka "pernikahan siri" atau menjelang pernikahan, dapat tetap dipandang sebagai tindak pidana terhadap anak bila memenuhi unsur. Tidak ada kebebasan bagi orang dewasa untuk memperlakukan anak sebagai pasangan seksual hanya karena ada upacara. Aparat penegak hukum dan hakim makin cenderung memperhatikan perlindungan anak dalam perkara semacam ini.

Dispensasi kawin: bukan formalitas

Dispensasi kawin adalah izin pengadilan untuk menikah bagi calon mempelai yang belum 19 tahun. Hakim tidak hanya menerima alasan "sudah hamil" atau "sudah dekat". Berdasarkan pedoman, hakim menilai kepentingan terbaik anak, dampak pada pendidikan, kesehatan, dan psikologis, serta apakah ada paksaan. Anak yang dimintakan dispensasi didengar langsung oleh hakim, dan dapat didampingi. Hakim juga mempertimbangkan keterangan orang tua, hasil rekomendasi psikolog atau tenaga kesehatan, dan keterangan lembaga pendamping. Bila hakim menilai ada paksaan, dispensasi ditolak.

Bagi keluarga yang menghadapi kehamilan anak, solusi tidak hanya pernikahan. Anak yang hamil memerlukan perawatan kesehatan, dukungan psikologis, dan kesempatan melanjutkan pendidikan. Banyak pihak mendorong agar anak yang hamil tetap dapat melanjutkan pendidikan; tanyakan kebijakan sekolah dan dinas pendidikan. Hubungi UPTD PPA atau lembaga bantuan hukum untuk mendapatkan pendampingan. Lihat dispensasi kawin usia anak dan studi kasus dispensasi kawin anak di bawah umur.

Langkah praktis bila Anda mengetahui rencana perkawinan anak

1. Kenali tanda-tandanya. Anak tiba-tiba berhenti sekolah, ada pertemuan keluarga untuk melamar, atau orang tua membicarakan "menikahkan sebelum terlambat".
2. Bicaralah dengan anak secara aman. Tanyakan pendapatnya tanpa menekan. Pastikan ia mengetahui haknya untuk menolak.
3. Hubungi orang yang dapat membantu. Guru, kepala desa yang berpihak pada perlindungan anak, tenaga kesehatan, atau lembaga perlindungan anak.
4. Laporkan. Ke polisi (unit perlindungan perempuan dan anak), layanan perlindungan anak daerah, atau hotline nasional. Lihat KDRT dan layanan UPTD PPA untuk kanal bantuan.
5. Beri tahu pegawai pencatat. KUA atau Dukcapil dapat menolak mencatat perkawinan yang tidak memenuhi syarat. Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan pencegahan. Lihat pencegahan dan pembatalan perkawinan.
6. Bila sudah terjadi, ajukan pembatalan atau perlindungan. Pembatalan diajukan ke pengadilan, dan anak berhak atas pendampingan serta pemulihan.
7. Lindungi pendidikan. Minta sekolah mempertahankan hak belajar anak.
8. Dokumentasikan. Catat tanggal, nama pelaku, dan percakapan yang relevan untuk diserahkan kepada pendamping.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Perubahan paling nyata adalah kenaikan batas usia pada 2019, dari 16 tahun untuk perempuan menjadi 19 tahun bagi semua. Kedua, Perma 5/2019 memperketat proses dispensasi. Ketiga, UU TPKS 2022 menempatkan perkawinan anak sebagai bentuk pemaksaan perkawinan yang dapat dipidana. Keempat, KUHP baru dan KUHAP baru berlaku 2 Januari 2026, serta UU 3/2026 tentang perlindungan saksi dan korban menggantikan UU 13/2006. Perubahan ini membuat jalur pencegahan dan pemidanaan lebih jelas. Namun, praktik di lapangan masih bervariasi karena faktor ekonomi, budaya, dan akses layanan. Karena itu pemantauan masyarakat tetap penting.

Kesalahan umum

Contoh kasus fiktif

Contoh: Maya, empat belas tahun, ditemukan hamil. Keluarga besarnya segera merencanakan pernikahan dengan pemuda berusia dua puluh dua tahun untuk "menutup aib". Guru bimbingan konseling mengetahui rencana itu dan menghubungi layanan perlindungan anak. Pendamping berbicara dengan Maya dan keluarganya, menjelaskan bahwa pernikahan di usia itu hanya mungkin dengan dispensasi, dan bahwa hubungan seksual dengan anak dapat dipidana. Maya mendapat layanan kesehatan dan konseling, serta tetap bisa bersekolah setelah melahirkan. Keluarga akhirnya mengurungkan niat menikahkan. Polisi menyelidiki hubungan yang terjadi. Contoh ini fiktif dan hanya ilustrasi.

Dampak jangka panjang perkawinan anak

Selain aspek hukum, perkawinan anak berdampak panjang. Pada kesehatan, kehamilan di usia sangat muda berisiko bagi ibu dan bayi. Pada pendidikan, banyak anak putus sekolah dan kehilangan kesempatan bekerja. Pada ekonomi, rumah tangga muda cenderung lebih rentan miskin. Pada rumah tangga, risiko kekerasan dan perceraian lebih tinggi bila kedua pihak belum matang. Dari sisi hukum, anak yang menikah dengan tidak tercatat kesulitan menuntut hak, termasuk nafkah, harta bersama, dan akta kelahiran anak mereka. Lihat isbat nikah nikah siri dan pernikahan siri dan hak istri dan anak.

Karena dampak ini, banyak pemerintah daerah menyelenggarakan program pencegahan, seperti edukasi remaja, forum anak, dan kesepakatan desa untuk tidak menikahkan anak. Orang tua dapat mengambil bagian dengan mendampingi anak menyelesaikan sekolah, membicarakan kesehatan reproduksi secara terbuka, dan menolak tekanan sosial. Dukungan ekonomi bagi keluarga miskin, misalnya bantuan pendidikan, juga membantu mengurangi alasan menikahkan anak.

Peran sekolah, tenaga kesehatan, dan pemerintah desa

Pencegahan tidak cukup bergantung pada keluarga. Sekolah adalah tempat pertama yang dapat melihat perubahan pada anak, misalnya sering absen atau tiba-tiba mengundurkan diri. Guru dapat membuka komunikasi dengan orang tua, menawarkan keringanan, dan menghubungi layanan perlindungan anak bila ada indikasi paksaan. Tenaga kesehatan, seperti bidan desa dan petugas puskesmas, mengetahui anak yang hamil lebih dulu daripada banyak orang. Mereka perlu menjaga kerahasiaan dan menghubungkan anak ke layanan yang tepat, bukan sekadar menyarankan menikah.

Pemerintah desa dan kelurahan berperan melalui surat pengantar. Banyak perkawinan anak lolos karena surat pengantar diberikan tanpa memeriksa umur. Kepala desa dan perangkatnya dapat memastikan data kelahiran, menolak menerbitkan surat yang tidak memenuhi syarat, dan mengarahkan keluarga pada jalur dispensasi yang benar. Peraturan desa tentang pencegahan perkawinan anak dimungkinkan di sebagian daerah. Warga yang ingin berpartisipasi dapat bergabung dengan forum anak, kelompok pemuda, atau organisasi perempuan setempat.

Hak anak yang sudah menikah

Anak yang sudah terlanjur menikah tetap memiliki hak. Ia berhak atas perlindungan dari kekerasan, layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan hukum. Bila ia mengalami KDRT, jalur penanganannya sama dengan korban lain, dengan pendampingan khusus karena statusnya sebagai anak. Bila ia ingin mengakhiri perkawinan, tersedia jalur pembatalan atau perceraian, dan hakim dapat mempertimbangkan latar belakang pemaksaan. Anak yang melahirkan berhak mendaftarkan kelahiran bayinya, meskipun perkawinannya belum tercatat. Lihat akta kelahiran dan pengakuan anak serta akta kelahiran: syarat dan batas waktu.

Pertanyaan yang sering diajukan

Berapa usia minimal menikah saat ini? Sembilan belas tahun bagi laki-laki dan perempuan. Di bawah itu hanya dengan dispensasi dari pengadilan.

Apakah orang tua yang memaksa anak menikah bisa dipidana? Pemaksaan perkawinan dikenal sebagai tindak pidana dalam UU TPKS, termasuk perkawinan anak. Siapa yang dijerat ditentukan aparat berdasarkan peran dan bukti. Nominal pidana perlu dicek pada teks resmi terbaru.

Apakah dispensasi kawin pasti dikabulkan bila anak hamil? Tidak. Hakim menilai kepentingan terbaik anak, kesiapan, dan ada tidaknya paksaan. Permohonan dapat ditolak.

Ke mana melapor? Ke polisi, layanan perlindungan anak daerah, UPTD PPA, atau hotline nasional. Anda dapat meminta identitas dirahasiakan.

Ringkasan

• Usia minimal menikah 19 tahun; di bawahnya hanya dengan dispensasi pengadilan.
• Anak di bawah 18 tahun dilindungi UU Perlindungan Anak.
• UU TPKS menyebut perkawinan anak sebagai bentuk pemaksaan perkawinan; pihak yang memaksa dapat diproses.
• Dispensasi bukan formalitas: hakim menilai kepentingan terbaik anak dan mendengar anak.
• Pencegahan bisa lewat laporan, pegawai pencatat, dan pengadilan.
• Periksa teks resmi terbaru untuk pasal dan ancaman pidana.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
• UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
• UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
• UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Baca juga

• Dispensasi Kawin: Syarat Usia Pernikahan dan Proses di Pengadilan
• Batas Usia Minimal Menikah 19 Tahun: Aturan, Dispensasi, dan Akibatnya
• Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan: Siapa yang Boleh dan Bagaimana Caranya
• Kawin Paksa: Pemaksaan Perkawinan sebagai Tindak Pidana dalam UU TPKS

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.