Daluwarsa KUHP Lama dan KUHP Baru: Penuntutan dan Pelaksanaan Pidana

Apa itu daluwarsa pidana dan siapa yang terkena

Daluwarsa adalah lewatnya waktu yang menghapus kewenangan negara. Dalam hukum pidana ada dua jenis yang sering dicampuradukkan.

Daluwarsa penuntutan menghapus hak jaksa untuk menuntut suatu perbuatan karena sudah terlalu lama sejak perbuatan dilakukan. Bila tenggat lewat, perkara tidak dapat diajukan ke pengadilan.

Daluwarsa pelaksanaan pidana menghapus kewenangan menjalankan hukuman yang sudah dijatuhkan, apabila putusan tidak dilaksanakan dalam tenggat tertentu sejak putusan dapat dijalankan.

Siapa yang berkepentingan? Pelapor atau korban yang baru berani melapor setelah bertahun-tahun, terlapor yang menerima laporan atas peristiwa lama, terpidana yang putusannya tidak pernah dieksekusi, dan keluarga mereka. Ada pula pembaca yang bertanya karena melihat berita tentang kasus lama yang diungkap kembali.

Daluwarsa tidak boleh dikacaukan dengan daluwarsa perdata, misalnya daluwarsa tagihan utang. Daluwarsa perdata dibahas di daluwarsa tagihan utang. Hukum pidana punya hitungan sendiri.

Aturan KUHP lama dalam bahasa sehari-hari

KUHP lama mengatur daluwarsa penuntutan pada Pasal 78 dan seterusnya. Tenggatnya berjenjang menurut berat ancaman pidana:

• Satu tahun untuk semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan.
• Enam tahun untuk kejahatan yang diancam denda, kurungan, atau penjara paling lama tiga tahun.
• Dua belas tahun untuk kejahatan yang diancam penjara lebih dari tiga tahun.
• Delapan belas tahun untuk kejahatan yang diancam pidana mati atau penjara seumur hidup.

Tenggat dihitung mulai hari sesudah perbuatan dilakukan. Untuk beberapa jenis kejahatan, hari mulai dihitungnya diatur secara khusus, misalnya sejak barang palsu dipakai atau sejak suatu keadaan berakhir. Bagi pelaku yang belum berumur delapan belas tahun pada saat perbuatan, tenggat dikurangi sepertiga.

Tenggat itu dapat terhenti. Setiap tindakan penuntutan, misalnya penyidikan yang diumumkan dengan cara tertentu atau pemanggilan resmi, menghentikan jalannya tenggat, dan sesudah itu tenggat mulai dihitung lagi. Meski demikian, ada batas akhir: hak menuntut gugur jika sejak hari perbuatan dilakukan telah lewat dua kali tenggat daluwarsa.

Daluwarsa pelaksanaan pidana diatur terpisah. Tenggatnya lebih panjang untuk kejahatan. Pidana mati dikecualikan: kewenangan menjalankan pidana mati tidak daluwarsa. Nomor ayat dan angka rinci untuk pelaksanaan sebaiknya dicek pada teks KUHP lama selama masih dipakai untuk perkara peralihan.

Aturan KUHP baru dalam bahasa sehari-hari

KUHP baru mempertahankan gagasan daluwarsa, tetapi menyusunnya ulang. Beberapa hal yang dapat Anda pegang:

• Daluwarsa penuntutan dan daluwarsa pelaksanaan pidana tetap dibedakan.
• Tenggat tetap berjenjang menurut berat ancaman pidana, dan ancaman paling berat memiliki tenggat paling panjang.
• Karena jenis pidananya berubah (misalnya kurungan tidak lagi ada, denda memakai kategori, ada pengawasan dan kerja sosial), penggolongan tenggat disesuaikan dengan jenis dan kategori pidana yang baru.
• Pasal 136 UU No. 1 Tahun 2023 menetapkan tenggat penuntutan menurut ancaman penjara: 3 tahun untuk ancaman penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak kategori III; 6 tahun untuk ancaman di atas 1 sampai 3 tahun; 12 tahun untuk ancaman di atas 3 sampai 7 tahun; 18 tahun untuk ancaman di atas 7 sampai 15 tahun; dan 20 tahun untuk ancaman penjara 20 tahun, seumur hidup, atau pidana mati. Bila pelakunya anak, tenggat dikurangi menjadi sepertiga. Tenggat dihitung mulai keesokan hari setelah perbuatan dilakukan (Pasal 137), dan tindakan penuntutan menghentikan tenggat lalu tenggat baru berjalan (Pasal 138). Daluwarsa pelaksanaan pidana sama dengan tenggat penuntutan ditambah sepertiga (Pasal 142). Karena angka bisa berubah oleh peraturan susulan, tetap cocokkan dengan teks resmi.
• Pelaksanaan pidana mati tidak mempunyai tenggat daluwarsa (Pasal 142 ayat (3)); bila pidana mati diubah menjadi penjara seumur hidup, berlaku ketentuan tersendiri pada pasal yang sama. Lihat perbandingan pidana mati lama dan baru.

Untuk keperluan praktis, artikel yang sudah ada tentang daluwarsa penuntutan dan pelaksanaan pidana memberi gambaran umum yang dapat dibaca berdampingan.

Tabel lama versus baru

Langkah praktis menghitung daluwarsa

1. Tentukan tanggal peristiwa. Untuk daluwarsa penuntutan, cari tanggal perbuatan terakhir yang menjadi dasar. Untuk daluwarsa pelaksanaan, cari tanggal putusan menjadi berkekuatan hukum tetap atau dapat dijalankan.
2. Tuliskan pasal dan ancamannya. Daluwarsa mengikuti ancaman maksimum pasal, bukan hukuman yang mungkin dijatuhkan hakim. Catat ancaman maksimum.
3. Tentukan aturan yang berlaku. Perbuatan sebelum 2 Januari 2026 dinilai dengan KUHP lama, kecuali aturan baru lebih menguntungkan. Pelajari cara menentukan tempus delicti dan asas legalitas dan aturan lebih menguntungkan terdakwa.
4. Cocokkan dengan golongan tenggat. Gunakan tabel dalam teks resmi, bukan ingatan.
5. Cari peristiwa yang menghentikan tenggat. Periksa apakah sudah ada pemanggilan, penyidikan, atau tindakan penuntutan lain. Kumpulkan tanggalnya.
6. Hitung ulang setelah penghentian. Setelah tenggat terhenti, hitungannya mulai lagi, dengan batas dua kali tenggat dalam aturan lama.
7. Siapkan dokumen. Salinan laporan polisi, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, surat panggilan, putusan, serta surat eksekusi bila ada.
8. Sampaikan keberatan pada saat yang tepat. Bila Anda terlapor, keberatan atas daluwarsa dapat diajukan melalui kuasa hukum pada tahap penyidikan, penuntutan, atau sidang, sesuai hukum acara yang berlaku. Hukum acara kini diatur UU No. 20 Tahun 2025; jangan mengutip nomor pasal tanpa membacanya.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Per Oktober 2026, ada tiga hal yang menonjol.

Pertama, KUHP baru mulai berlaku 2 Januari 2026. Untuk perbuatan yang terjadi setelah tanggal itu, daluwarsa dihitung menurut KUHP baru.

Kedua, KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025), juga berlaku sejak 2 Januari 2026, mengatur cara perkara diperiksa. Tindakan penyidikan dan penuntutan yang menghentikan tenggat dinilai menurut aturan yang berlaku saat tindakan itu dilakukan.

Ketiga, UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana menyesuaikan ancaman pidana di undang-undang lain. Karena daluwarsa mengikuti ancaman, perubahan ancaman dapat mengubah golongan tenggat. Untuk perkara berdasar undang-undang khusus, periksa ancaman terbaru.

Dampak praktisnya: daluwarsa suatu perkara lama tidak bisa dijawab hanya dengan "sepuluh tahun" atau "dua puluh tahun" tanpa melihat pasal, ancaman, dan tanggal.

Kesalahan umum

• Menghitung dari tanggal laporan. Daluwarsa penuntutan dihitung dari perbuatan, bukan dari tanggal laporan.
• Menggunakan hukuman akhir, bukan ancaman maksimum. Ancaman pasallah yang menentukan golongan.
• Mengira daluwarsa otomatis membatalkan semua urusan. Daluwarsa pidana tidak menghapus gugatan perdata ganti rugi. Perdata punya tenggat sendiri.
• Mengira daluwarsa tidak bisa terhenti. Tindakan penuntutan dapat menghentikan tenggat.
• Mengabaikan perbuatan berlanjut atau berkesinambungan. Hitungan dimulai dari perbuatan terakhir pada kejahatan tertentu.
• Tidak mengecek aturan peralihan. Satu perkara dapat tersentuh dua KUHP.

Contoh: Ibu Rina (nama fiktif) melaporkan pada 2026 bahwa seseorang menggelapkan barangnya pada 2013. Terlapor menyebut perkara sudah daluwarsa. Penyidik mencatat tanggal perbuatan, ancaman pasal penggelapan menurut aturan yang berlaku bagi perbuatan itu, lalu mencocokkannya dengan golongan tenggat. Keluarga juga menyerahkan salinan pesan lama yang menunjukkan kapan terlapor terakhir berjanji mengembalikan barang. Hasil akhir bergantung pada pemeriksaan, tetapi dokumen itu menunjukkan mengapa tanggal perbuatan sangat penting.

Dokumen yang perlu dikumpulkan

Menghitung daluwarsa memerlukan bukti tanggal. Berikut dokumen yang biasa diminta.

• Laporan atau pengaduan polisi beserta tanda terima bertanggal.
• Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dan surat panggilan.
• Bukti perbuatan yang menunjukkan kapan perbuatan terjadi, misalnya kuitansi, transfer bank, atau pesan.
• Putusan dan petikan putusan beserta tanda terima, bila daluwarsa pelaksanaan yang dipersoalkan.
• Surat perintah pelaksanaan putusan atau penundaan, bila ada.
• Dokumen kependudukan untuk membuktikan usia pada saat perbuatan.

Pastikan semua dokumen asli disimpan aman dan salinan dapat dibuka cepat. Dalam sengketa daluwarsa, sehelai surat panggilan bisa memengaruhi hasil hitungan.

Daluwarsa pelaksanaan pidana: kapan relevan

Daluwarsa pelaksanaan terasa asing bagi kebanyakan orang karena kasusnya jarang. Situasi yang biasa muncul adalah putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, tetapi terpidana melarikan diri atau tidak pernah dipanggil untuk menjalani hukuman. Bertahun-tahun kemudian, ia ditemukan atau menyerahkan diri, dan muncul pertanyaan apakah hukumannya masih dapat dijalankan.

Cara berpikirnya berbeda dari penuntutan. Pada penuntutan, yang dihitung adalah waktu sejak perbuatan. Pada pelaksanaan, yang dihitung adalah waktu sejak putusan dapat dijalankan. Tenggat pelaksanaan dalam aturan lama diatur lebih panjang bagi kejahatan dibanding pelanggaran, dan pidana mati dikecualikan dari daluwarsa.

Ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab sebelum menyimpulkan bahwa hukuman tidak dapat dijalankan lagi:

1. Kapan tepatnya putusan berkekuatan hukum tetap, dan kapan petikan putusan diterima jaksa?
2. Apakah pernah ada upaya paksa, misalnya panggilan eksekusi atau pencarian, yang dapat memengaruhi hitungan?
3. Apakah terpidana mengajukan permohonan yang menunda eksekusi, seperti peninjauan kembali atau grasi?
4. Apakah putusannya berupa penjara, denda, atau pidana lain? Setiap jenis punya perlakuan sendiri, dan denda yang tidak dibayar dikaitkan dengan pidana pengganti.

Karena hitungannya teknis, konsultasikan dengan advokat sebelum menyerahkan diri atau menolak panggilan eksekusi. Menolak panggilan tanpa dasar yang jelas dapat memperburuk keadaan.

Pengaruh peralihan KUHP terhadap perkara lama

Perkara yang tenggatnya sedang berjalan ketika KUHP baru mulai berlaku menimbulkan pertanyaan khusus. Misalnya, perbuatan terjadi pada 2018, laporan dibuat pada 2024, dan sidang berjalan pada 2026. Dalam keadaan seperti itu, perbuatan dinilai dengan aturan saat perbuatan dilakukan. Jika aturan baru lebih menguntungkan terdakwa, termasuk dalam hal daluwarsa, aturan itu dapat dipakai.

Kata kunci di sini adalah membandingkan seluruh akibat, bukan satu ketentuan. Tenggat yang lebih pendek di satu aturan mungkin diimbangi ancaman yang lebih berat di aturan itu. Hakim akan menilai keseluruhan. Karena itulah dokumen berupa garis waktu dan salinan pasal sangat membantu: ia memudahkan pihak yang berkepentingan menunjukkan dua versi aturan secara berdampingan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah semua tindak pidana bisa daluwarsa? Pada prinsipnya ya, tetapi ada pengecualian dan aturan khusus, misalnya untuk pidana mati pada aturan lama dan kejahatan yang menurut undang-undang khusus tidak mengenal daluwarsa. Periksa pasal yang bersangkutan.

Apakah korban bisa kehilangan hak ganti rugi karena daluwarsa pidana? Hak perdata mengikuti aturan perdata. Daluwarsa pidana tidak otomatis menghapus gugatan perdata, tetapi gugatan perdata punya tenggat sendiri.

Siapa yang menentukan perkara sudah daluwarsa? Penyidik dan jaksa menilai dalam tahap masing-masing, dan hakim menilai pada akhirnya. Keberatan dapat diajukan melalui kuasa hukum.

Apakah KUHP baru memperpanjang atau memperpendek daluwarsa? Hal itu bergantung pada golongan pasal. Cara aman adalah membandingkan kedua aturan untuk perbuatan yang sama pada teks resmi dan memakai aturan yang lebih menguntungkan terdakwa.

Ringkasan

• Ada dua daluwarsa: penuntutan dan pelaksanaan pidana. Keduanya berbeda.
• KUHP lama memakai golongan tenggat 1, 6, 12, dan 18 tahun untuk penuntutan; pidana mati tidak daluwarsa pelaksanaannya.
• KUHP baru tetap mengenal daluwarsa dengan golongan tenggat 3, 6, 12, 18, dan 20 tahun menurut ancaman penjara; pelaksanaan pidana mati tetap tidak daluwarsa.
• Hitung dari tanggal perbuatan atau putusan, bukan tanggal laporan; periksa peristiwa yang menghentikan tenggat.
• Kumpulkan dokumen bertanggal dan konsultasikan hitungan dengan advokat.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• UU No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana
• UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Baca juga

• Daluwarsa Penuntutan dan Pelaksanaan Pidana dalam KUHP Baru
• Cara Menentukan Tempus Delicti pada Perkara yang Melintasi Pergantian KUHP
• Asas Legalitas dan Aturan yang Lebih Menguntungkan Terdakwa dalam KUHP Baru
• Daluwarsa Tagihan Utang: Kapan Piutang Tidak Bisa Ditagih Lagi
• Perbedaan KUHP dan KUHAP Lama vs Baru 2026: Penipuan, Penggelapan, dan Sidang

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.