Makanan dan Minuman Berbahaya di Restoran: Hak Konsumen dan Cara Melapor

Apa itu hak atas keamanan dan siapa yang terkena

Salah satu hak dasar konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa. Untuk makanan dan minuman, ini berarti produk yang disajikan tidak boleh membahayakan kesehatan. Pelaku usaha, yaitu pemilik restoran, kafe, warung, katering, dan juga penyedia pesan-antar, wajib menjaga keamanan makanan.

Bahaya yang dimaksud bisa berupa benda asing seperti rambut, kaca, atau serangga, bahan terkontaminasi bakteri, bahan yang basi atau kedaluwarsa, bahan tambahan terlarang, atau tidak adanya informasi alergen yang penting. Yang terkena adalah konsumen yang makan di tempat, memesan antar, atau membeli untuk dibawa pulang. Pelaku usaha juga terkena karena menanggung tanggung jawab atas penyajian makanan.

Tingkat keseriusannya berbeda. Rambut dalam makanan adalah pelanggaran kebersihan yang umumnya diselesaikan dengan penggantian. Keracunan yang mengakibatkan rawat inap membawa konsekuensi hukum yang jauh lebih besar.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Beberapa undang-undang saling melengkapi.

• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen berhak atas keamanan dan keselamatan. Pelaku usaha wajib menjamin mutu barang dan jasa serta bertanggung jawab memberi ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang atau jasa yang diperdagangkan, termasuk pengembalian uang, penggantian, perawatan kesehatan, atau santunan. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau tercemar tanpa informasi benar.
• Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Menetapkan bahwa pangan yang diedarkan harus aman. Penyelenggara penyajian pangan harus menjaga sanitasi dan keamanan, dan ada larangan menggunakan bahan berbahaya dalam pangan. Periksa teks resmi untuk rincian dan perubahan.
• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Mengatur upaya kesehatan, termasuk keamanan pangan dan pengawasan. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Aturan pelaksanaannya terus diterbitkan, jadi periksa teks resmi untuk standar sanitasi tempat pengelolaan makanan.
• Peraturan daerah dan aturan perizinan. Restoran umumnya memerlukan izin usaha dan sertifikat laik higiene sanitasi dari dinas kesehatan setempat. Periksa peraturan di kota Anda.

Dalam bahasa sehari-hari: restoran wajib menyajikan makanan yang aman, dan bila makanan merugikan Anda, restoran wajib bertanggung jawab sesuai tingkat kerugian. Pembuktian unsur kesalahan pelaku usaha dalam tuntutan ganti rugi tertentu menjadi beban pelaku usaha menurut UU Perlindungan Konsumen, tetapi konsumen tetap perlu menunjukkan bahwa kerugian berasal dari makanan tersebut.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

• UU Kesehatan baru. Sejak 2023, ketentuan kesehatan dipadukan dalam satu undang-undang baru (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023). Banyak artikel lama masih merujuk undang-undang kesehatan sebelumnya. Peraturan Pemerintah pelaksananya terbit bertahap, termasuk soal keamanan dan mutu pangan serta kesehatan lingkungan.
• Perizinan berbasis risiko. Setelah UU Cipta Kerja (sekarang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023), izin usaha restoran diurus lewat sistem perizinan elektronik berbasis risiko. Sertifikat laik higiene sanitasi tetap menjadi persyaratan yang diawasi.
• Layanan pesan-antar. Makanan yang diantar lewat platform tetap menjadi tanggung jawab penjual, tetapi platform memiliki kewajiban dan kanal komplain. Lihat kewajiban platform marketplace menurut PP 80 Tahun 2019.
• KUHP baru berlaku sejak 2 Januari 2026. Kelalaian yang menyebabkan luka atau kematian diatur dalam KUHP baru dengan nomor pasal berbeda dari KUHP lama. Periksa teks resmi bila akan melapor pidana.

Langkah praktis jika makanan bermasalah

1. Hentikan mengonsumsi. Jangan melanjutkan makan. Bila ada anggota keluarga yang sudah memakannya, amati gejalanya.
2. Amankan bukti. Foto dan rekam makanan, benda asing, dan kemasan. Simpan sisa makanan atau sampel dalam wadah bersih bila memungkinkan, dan simpan di lemari pendingin untuk dibawa ke pemeriksaan bila perlu.
3. Periksakan kesehatan. Bila ada gejala seperti mual, muntah, diare, demam, atau reaksi alergi, segera ke fasilitas kesehatan. Simpan hasil pemeriksaan, resep, dan kuitansi. Bukti medis mengaitkan gejala dengan makanan.
4. Sampaikan di tempat. Panggil manajer, bukan hanya pelayan. Minta nama dan penanganan. Catat jam dan tanggal.
5. Simpan struk dan bukti pesanan. Pesanan daring tersimpan di aplikasi. Foto menu dan harga bila perlu.
6. Komplain tertulis. Sebutkan kejadian, kerugian, dan permintaan, misalnya pembebasan tagihan, pengembalian uang, dan biaya pengobatan. Contoh susunan ada pada komplain tertulis yang bisa dibaca lawan.
7. Lapor ke pengawas. Dinas kesehatan atau lembaga pengawas pangan setempat dapat memeriksa dapur dan bahan. Jika banyak korban, hal ini dapat dikategorikan kejadian luar biasa keracunan pangan.
8. Pertimbangkan jalur hukum. BPSK atau gugatan perdata untuk ganti rugi. Laporan polisi bila ada luka serius, korban banyak, atau unsur kesengajaan.

Menilai tingkat keseriusan

Tidak semua kejadian sama. Gunakan pedoman sederhana ini.

Bila banyak orang sakit setelah makan di tempat yang sama, kemungkinan sumbernya makanan tertentu atau dapur. Kumpulkan data semua korban, karena itu mendukung penyelidikan. Untuk korban banyak, lihat gugatan kelompok konsumen.

Contoh: Sekelompok teman makan malam di sebuah restoran. Beberapa jam kemudian dua di antaranya muntah dan demam. Mereka menyimpan struk, memotret menu yang dipesan, dan mengingat hidangan yang hanya dimakan oleh yang sakit. Mereka berobat dan menyimpan kuitansi serta surat keterangan dokter. Salah satunya mengirim komplain tertulis ke restoran meminta penggantian biaya pengobatan. Restoran awalnya berdalih tidak ada pelanggan lain yang mengeluh, tetapi setelah dinas kesehatan menerima laporan dan memeriksa dapur, restoran menyetujui menanggung biaya pengobatan. Bila restoran menolak, mereka dapat menempuh BPSK. Contoh ini fiktif, dan hasil pemeriksaan tiap kasus berbeda.

Kesalahan umum

• Langsung mengunggah di media sosial. Berisiko dan belum tentu efektif.
• Tidak berobat. Tanpa catatan medis, hubungan sebab-akibat sulit dibuktikan.
• Membuang bukti. Makanan, kemasan, dan struk adalah bukti.
• Menerima kompensasi lisan. Minta tertulis.
• Menuntut tanpa memastikan penyebab. Gejala bisa berasal dari makanan lain.
• Melupakan alergi. Beri tahu pelayan soal alergi; bila tidak, kontribusi kelalaian konsumen bisa dipersoalkan.

Alergi, label, dan tanggung jawab bersama

Reaksi alergi adalah kategori khusus. Konsumen yang alergi terhadap bahan tertentu memikul tanggung jawab untuk memberi tahu pelayan, sedangkan restoran bertanggung jawab menjawab dengan jujur dan tidak menjanjikan hal yang tidak dapat dijamin.

Beberapa prinsip praktis:

• Sampaikan alergi sebelum memesan dan minta konfirmasi dari dapur, bukan sekadar pelayan.
• Restoran sebaiknya memiliki daftar bahan atau menyatakan terus terang bila tidak dapat mencegah kontaminasi silang.
• Untuk pangan kemasan, label wajib memuat daftar bahan, sehingga konsumen dapat memeriksa sendiri. Lihat kewajiban pelaku usaha mencantumkan harga dan label.
• Bila reaksi alergi terjadi walau Anda sudah memberi tahu, dokumentasikan percakapan dan catatan medis; ini memperkuat tuntutan.
• Bila Anda tidak memberi tahu, tuntutan lebih sulit karena kelalaian bersama.

Peran pemerintah daerah dan lembaga pengawas

Pengawasan restoran melibatkan beberapa instansi. Dinas kesehatan mengawasi higiene dan sanitasi tempat pengolahan makanan, termasuk penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi. Lembaga pengawas obat dan makanan mengawasi pangan olahan kemasan, izin edar, dan bahan tambahan. Dinas perdagangan menangani pengaduan konsumen umum. Dalam peristiwa keracunan massal, penanganannya melibatkan puskesmas, dinas kesehatan, dan kepolisian.

Bagi konsumen, laporan ke dinas kesehatan bukan sekadar pengaduan pribadi. Laporan itu memicu pemeriksaan yang melindungi pengunjung lain. Karena itu, sampaikan secara faktual: nama tempat, tanggal, makanan yang dimakan, gejala, dan jumlah orang yang sakit. Hindari pernyataan yang belum terbukti seperti "restoran itu beracun". Biarkan hasil pemeriksaan yang menyimpulkan.

Terakhir, ingatlah bahwa restoran kecil pun wajib menjaga higiene. Namun penyelesaian yang proporsional, misalnya pembinaan atau perbaikan, kerap lebih bermanfaat daripada tuntutan maksimal, terutama untuk kejadian ringan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah restoran wajib membayar biaya berobat? Pelaku usaha bertanggung jawab memberi ganti rugi atas kerugian akibat makanan yang diperdagangkan, termasuk perawatan kesehatan, bila terbukti. Pembuktian dan besarnya ganti rugi ditentukan melalui kesepakatan, BPSK, atau pengadilan.

Siapa yang menanggung bila makanan dipesan lewat aplikasi? Penjual makanan bertanggung jawab atas mutu makanannya, sedangkan platform dan kurir memiliki peran terkait pengantaran dan layanan pengaduan. Simpan bukti pesanan di aplikasi.

Apakah rambut dalam makanan bisa dituntut? Pelanggaran kebersihan itu bisa dikomplain, tetapi tuntutan ganti rugi besar sulit bila tidak ada kerugian nyata. Biasanya cukup diselesaikan dengan penggantian atau pembebasan tagihan.

Ke mana melapor bila makanan tanpa izin edar? Untuk pangan olahan kemasan, lapor ke lembaga pengawas obat dan makanan. Baca obat, kosmetik, dan makanan tanpa izin BPOM.

Ringkasan

• Konsumen berhak atas makanan dan minuman yang aman; restoran wajib menjaga mutu dan sanitasi.
• Pelaku usaha bertanggung jawab memberi ganti rugi atas kerugian akibat makanan yang diperdagangkan.
• Hukum yang relevan: UU Perlindungan Konsumen, UU Pangan, UU Kesehatan 17/2023, dan aturan daerah.
• Amankan bukti, berobat, komplain tertulis, lalu lapor dinas kesehatan atau jalur hukum sesuai keseriusan.
• Hindari unggahan tuduhan sebelum ada pemeriksaan.

Dasar hukum

• UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
• UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
• PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Baca juga

• Obat, Kosmetik, dan Makanan Tanpa Izin BPOM: Bahaya, Hak Konsumen, dan Cara Melapor
• Hak Konsumen dan Cara Mengadu ke BPSK
• Komplain tertulis yang bisa dibaca lawan
• Pencemaran Nama Baik: UU ITE (UU 1/2024) dan KUHP, Unsur, Batasan, dan Delik Aduan
• Izin Edar Pangan Olahan untuk UMKM: Beda PIRT dan MD BPOM, Kapan Dibutuhkan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.