Kewajiban Pelaku Usaha Mencantumkan Harga dan Label Berbahasa Indonesia

Apa itu hak atas informasi dan siapa yang terkena

Salah satu hak konsumen yang paling dasar adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa. Kebalikannya adalah kewajiban pelaku usaha untuk memberi informasi itu. Informasi mencakup harga, komposisi, ukuran, tanggal kedaluwarsa, cara pakai, peringatan bahaya, dan asal produk.

Label adalah keterangan berupa gambar, tulisan, atau kombinasi keduanya yang ditempelkan pada kemasan atau barang. Label menjadi jembatan antara produsen dan konsumen. Konsumen yang membaca label dapat memutuskan membeli atau tidak. Karena itu label yang menyesatkan dianggap merugikan.

Yang terkena aturan ini adalah semua pelaku usaha: produsen, importir, distributor, pengecer, hingga pedagang daring. Konsumen juga berkepentingan karena informasi yang jelas mengurangi risiko tertipu dan membantu membandingkan produk.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini menyatakan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Pelaku usaha wajib memberi informasi yang benar, jelas, dan jujur serta tidak boleh memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan keterangan pada label atau iklan. Nomor pasal dapat diperiksa pada teks resmi.

Selain itu, ada aturan sektoral.

• Perdagangan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur kewajiban pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan, termasuk ketentuan mengenai label dan informasi barang. Peraturan teknis di bawahnya mengatur pencantuman label berbahasa Indonesia untuk barang tertentu. Periksa teks resmi peraturan menteri perdagangan yang berlaku.
• Pangan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan mengatur apa yang wajib ada pada label pangan kemasan, seperti nama produk, daftar bahan, berat bersih, nama dan alamat produsen atau importir, tanggal kedaluwarsa, dan keterangan halal bagi produk yang menyatakannya. Peraturan turunan terbaru perlu dicek.
• Obat dan kosmetik. Diatur oleh peraturan lembaga pengawas obat dan makanan, termasuk nomor izin edar. Lihat obat, kosmetik, dan makanan tanpa izin BPOM.
• Harga. Pelaku usaha ritel pada umumnya diminta mencantumkan harga pada barang atau di tempat penjualan secara jelas. Rincian kewajibannya tersebar di peraturan sektoral, jadi periksa teks resmi untuk jenis usaha tertentu.

Dalam bahasa sehari-hari: harga yang ditempel atau dipajang harus jelas, label harus benar, dan keterangan penting harus dapat dibaca dan dipahami konsumen Indonesia.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Aturan tentang label dan harga relatif stabil pada prinsipnya, tetapi praktiknya berubah.

• Peraturan perdagangan diperbarui. Aturan teknis tentang label dan perdagangan barang dalam beberapa tahun terakhir diperbaiki dan sebagian diganti. Banyak artikel lama mengutip peraturan menteri yang sudah dicabut. Periksa daftar peraturan yang berlaku.
• UU Cipta Kerja (sekarang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023) memengaruhi perizinan berusaha dan pengawasan, termasuk perizinan berbasis risiko. Dampaknya, kewajiban label dan izin edar tetap berlaku, tetapi cara mengurus izin berubah ke sistem elektronik.
• Perdagangan elektronik. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 mewajibkan pedagang daring memberi informasi yang benar tentang barang, harga, dan syarat. Baca kewajiban platform marketplace menurut PP 80 Tahun 2019.
• Harga digital. Harga yang tampil di aplikasi atau situs harus konsisten dengan harga yang ditagih. Perbedaan yang menyesatkan dapat dipermasalahkan.
• Informasi halal. Keterangan halal pada produk diatur tersendiri oleh undang-undang jaminan produk halal. Periksa teks resmi untuk kewajiban terbaru.

Dampak praktisnya: konsumen kini lebih sering bisa mengecek izin edar dan informasi produk secara daring. Manfaatkan kemudahan itu.

Apa yang wajib dicantumkan

Langkah praktis konsumen

1. Periksa sebelum membayar. Lihat harga di rak, label di kemasan, dan tanggal kedaluwarsa.
2. Foto bukti. Ambil foto rak berikut harga, kemasan, dan label. Foto adalah bukti yang kuat.
3. Tanyakan di tempat. Beri kesempatan petugas toko menjelaskan atau memperbaiki. Banyak perbedaan harga adalah kelalaian pembaruan.
4. Simpan struk. Struk membuktikan harga yang dibayar. Lihat nota, kuitansi, dan bukti transfer.
5. Komplain tertulis. Bila perbedaan harga atau informasi menimbulkan kerugian, kirim komplain tertulis kepada pengelola toko atau produsen. Lihat komplain tertulis yang bisa dibaca lawan.
6. Lapor ke instansi. Ke dinas perdagangan daerah atau lembaga pengawas obat dan makanan, sesuai jenis produk.
7. Gunakan jalur konsumen. Bila ada kerugian yang harus diganti, gunakan BPSK atau jalur perdata. Baca prosedur gugatan ke BPSK.

Harga rak berbeda dengan harga kasir

Kasus yang paling sering terjadi adalah selisih harga. Secara hukum, harga yang dipajang adalah tawaran kepada publik. Ketika konsumen membayar, terjadi kesepakatan jual beli. Jika toko mencantumkan harga tertentu lalu menagih lebih mahal di kasir, konsumen dapat meminta harga yang dipajang. Banyak toko menerapkan kebijakan menghormati harga yang lebih rendah. Bila toko berkeras, jangan berdebat panjang; foto bukti, bayar bila perlu, lalu komplain tertulis dan, bila perlu, laporkan.

Untuk diskon, pastikan syarat dan batas waktunya jelas. Diskon yang menyesatkan, misalnya "harga coret" yang dinaikkan dulu sebelum diskon, dapat dianggap informasi menyesatkan. Kasus harga salah pasang secara daring dibahas pada flash sale dan harga salah pasang.

Contoh: Seorang pembeli mengambil sekotak biskuit dengan label harga tertentu di rak. Di kasir, harganya lebih mahal. Pembeli menunjukkan foto rak yang diambilnya sebelumnya. Kasir memanggil supervisor, yang mengakui bahwa label rak belum diperbarui dan memberikan harga rak. Seandainya supervisor menolak, pembeli dapat membayar harga kasir dengan mencatat selisih, menyimpan struk dan foto, lalu mengirim komplain tertulis kepada manajemen toko meminta pengembalian selisih. Bila toko mengulangi praktik yang sama terhadap banyak pelanggan, laporan ke dinas perdagangan setempat dapat dipertimbangkan. Contoh ini fiktif.

Kesalahan umum

• Menganggap label berbahasa asing cukup. Untuk barang yang beredar di Indonesia, informasi penting harus dapat dipahami konsumen, umumnya dengan bahasa Indonesia sesuai aturan perdagangan yang berlaku.
• Tidak mengecek harga di kasir. Banyak selisih harga baru ketahuan setelah pulang dan struk hilang.
• Membuang kemasan dan struk. Padahal keduanya bukti utama.
• Menyamakan "tidak ada label" dengan "boleh dijual". Barang tanpa label wajib dapat melanggar aturan.
• Mempercayai klaim kesehatan tanpa izin. Produk yang mengklaim menyembuhkan tanpa izin edar patut dicurigai.

Label pada belanja daring dan barang impor

Di toko fisik, Anda dapat memegang kemasan dan membaca label. Di toko daring, Anda hanya melihat foto dan deskripsi. Karena itu aturan menuntut pedagang daring menampilkan informasi yang setara: nama barang, harga, spesifikasi, kondisi, dan syarat pengiriman. Foto produk harus mewakili barang yang dikirim.

Untuk barang impor, label sering ditempel setelah barang masuk. Label tambahan dalam bahasa Indonesia seharusnya memuat informasi penting yang sama dengan label asli, tanpa mengubah fakta. Waspadai label tempel yang menutupi tanggal kedaluwarsa asli atau menambahkan klaim yang tidak ada pada produk. Produk yang diedarkan tanpa memenuhi ketentuan label dapat ditarik oleh instansi pengawas.

Bagi konsumen, tiga kebiasaan membantu:

• Simpan tangkapan layar halaman produk saat memesan, termasuk harga dan deskripsi.
• Bandingkan barang yang diterima dengan deskripsi, lalu foto bila ada perbedaan.
• Jika deskripsi dan barang berbeda, ajukan komplain lewat platform dalam batas waktu yang ditentukan. Lihat hak pembeli di marketplace.

Tanggung jawab pelaku usaha kecil

Pelaku usaha mikro dan kecil sering bertanya: apakah kami harus mematuhi semua aturan label? Prinsip informasi yang jujur berlaku untuk semua. Namun untuk jenis produk tertentu, misalnya pangan olahan rumahan, ada jalur perizinan yang disesuaikan bagi usaha kecil. Periksa panduan izin edar pangan olahan UMKM pada izin edar BPOM pangan olahan UMKM.

Pelaku usaha kecil dapat melindungi diri dengan cara sederhana: cetak label yang memuat nama, komposisi, berat, tanggal produksi dan kedaluwarsa, serta kontak; hindari klaim kesehatan yang tidak dapat dibuktikan; dan pastikan harga yang tertulis konsisten di semua kanal penjualan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah semua barang wajib berlabel bahasa Indonesia? Aturan perdagangan menetapkan kewajiban label berbahasa Indonesia untuk barang tertentu yang diedarkan di dalam negeri. Rincian jenis barang dan pengecualiannya berubah, jadi periksa peraturan menteri perdagangan yang berlaku.

Apakah toko boleh menolak memberi struk? Konsumen berhak atas bukti pembelian. Bila toko menolak, minta alasan dan catat. Bukti lain seperti mutasi rekening atau foto transaksi tetap berguna.

Apakah pedagang kaki lima wajib mencantumkan harga? Prinsip informasi yang jujur berlaku bagi semua pelaku usaha, besar atau kecil. Rincian kewajiban tertulis bergantung jenis usaha dan peraturan daerah. Setidaknya harga harus dijelaskan sebelum transaksi.

Ke mana melapor bila produk makanan berlabel menyesatkan? Pertama ke penjual, lalu ke lembaga pengawas obat dan makanan serta dinas setempat. Lihat juga makanan dan minuman berbahaya di restoran.

Ringkasan

• Konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang harga dan produk.
• Label harus sesuai kenyataan dan memuat keterangan wajib, dengan aturan sektoral untuk pangan, obat, dan kosmetik.
• Harga yang dipajang adalah tawaran; selisih dengan kasir dapat dipersoalkan dengan bukti foto dan struk.
• Aturan perdagangan dan label diperbarui, jadi periksa teks resmi terbaru.
• Simpan bukti, komplain tertulis, dan gunakan jalur konsumen atau instansi pengawas sesuai jenis produk.

Dasar hukum

• UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
• UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
• PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
• PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Baca juga

• Hak Konsumen dan Cara Mengadu ke BPSK
• Nota, kuitansi, dan bukti transfer tidak saling menggantikan
• Obat, Kosmetik, dan Makanan Tanpa Izin BPOM: Bahaya, Hak Konsumen, dan Cara Melapor
• Influencer, Endorse, dan Iklan Menyesatkan: Siapa yang Bertanggung Jawab
• Komplain tertulis yang bisa dibaca lawan

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.