KUHAP Baru: Pembagian Peran Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum bagi Warga

Apa itu penyelidik, penyidik, penuntut umum, dan hakim

Empat peran ini sering tertukar.

• Penyelidik mencari tahu apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana dan dapat disidik. Pada tahap ini belum ada tersangka.
• Penyidik mengumpulkan bukti dan menemukan tersangka. Ia memeriksa saksi, menyita barang bukti, dan dapat menangkap serta menahan menurut aturan.
• Penuntut umum, yaitu jaksa, menilai berkas dari penyidik dan menyusun surat dakwaan, lalu menuntut di pengadilan.
• Hakim memeriksa dan memutus perkara secara independen.

Selain itu ada pelaksana putusan, yaitu jaksa, serta lembaga pemasyarakatan yang membina terpidana.

Perbedaan penyelidikan dan penyidikan penting karena status Anda dan hak Anda berubah. Pembahasannya ada pada perbedaan penyelidikan dan penyidikan bagi warga dan status saksi menjadi tersangka.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Pada umumnya, penyidik utama adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun ada penyidik lain: pejabat pegawai negeri sipil tertentu (PPNS) yang berwenang menyidik tindak pidana di bidangnya, seperti lingkungan hidup, kehutanan, perikanan, atau perpajakan. Di luar itu terdapat lembaga yang punya kewenangan khusus untuk tindak pidana tertentu, misalnya korupsi, narkotika, atau pelanggaran di laut. Pembagian kewenangan ini bersumber dari KUHAP dan undang-undang sektoral. Bagaimana KUHAP baru menata koordinasi antara polisi dan penyidik lain, serta peran jaksa dalam tahap penyidikan, perlu diperiksa pada teks resmi.

Jaksa diatur dalam UU 11/2021 yang mengubah UU 16/2004 tentang Kejaksaan. Tugas pokoknya adalah penuntutan, melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan, serta kewenangan lain menurut undang-undang. Penjelasannya ada di jaksa penuntut umum: tugas dan wewenang menurut UU Kejaksaan.

Prinsip yang berlaku umum bagi warga:

• Penyidik harus menunjukkan identitas dan surat perintah ketika melakukan tindakan tertentu.
• Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan kepada jaksa, yang dikenal sebagai SPDP atau surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Istilah dan rinciannya periksa teks resmi.
• Berkas hasil penyidikan diserahkan kepada jaksa, yang menilai lengkap atau tidaknya.
• Jaksa dapat mengembalikan berkas kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.
• Setelah berkas dinyatakan lengkap, tersangka dan barang bukti diserahkan kepada jaksa.

Alur singkat perkara pidana dan pelaku di setiap tahap

Alur ini hanyalah ringkasan. Detailnya dapat berbeda untuk perkara tertentu, seperti perkara anak, korupsi, atau perkara ringan yang disidangkan dengan acara cepat.

Langkah praktis bagi warga

1. Catat tahap perkara Anda: baru dilaporkan, sudah penyidikan, berkas di kejaksaan, atau sudah di pengadilan. Dari tahap ini terlihat instansi mana yang harus ditanya.
2. Saat berurusan dengan petugas, tanyakan nama, pangkat atau jabatan, unit, dan nomor surat perintah. Catat dalam ponsel.
3. Bila Anda pelapor, minta tanda bukti laporan dan nomor laporan. Lihat tanda bukti laporan polisi dan nomor laporan.
4. Bila ingin tahu perkembangan, ajukan permintaan tertulis atau tanyakan lewat penyidik. Dasarnya ada pada laporan polisi, SP2HP, dan tindak lanjut.
5. Bila berkas sudah di kejaksaan, tanyakan kepada jaksa yang menangani, bukan lagi kepada polisi, mengenai status berkas dan jadwal pelimpahan.
6. Bila Anda tersangka atau terdakwa, segera hubungi penasihat hukum. Pendampingan sejak awal dibahas pada KUHAP baru: pendampingan advokat sejak pemeriksaan.
7. Jangan menyerahkan uang untuk "mempercepat" berkas atau "mengamankan" perkara di tahap mana pun.
8. Simpan semua surat panggilan, surat penetapan, dan tanda terima.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Penggantian KUHAP lama (UU 8/1981) dengan KUHAP baru (UU 20/2025) sejak 2 Januari 2026 dimaksudkan memperbarui hukum acara pidana. Di antara hal yang dibahas luas adalah penataan hubungan antara penyidik dan penuntut umum, penguatan hak tersangka dan korban, mekanisme keadilan restoratif, dan mekanisme pengakuan bersalah. Rumusan pembagian wewenang yang tepat, termasuk siapa yang disebut penyidik utama dan bagaimana koordinasi antar penyidik, wajib diperiksa pada teks resmi.

Untuk perkara yang penyidikannya sudah berjalan saat KUHAP baru mulai berlaku, ada ketentuan peralihan yang menentukan pembagian peran dan aturan yang dipakai. Gambaran awamnya ada pada penyidikan berjalan saat KUHAP baru berlaku dan berkas perkara sudah di kejaksaan saat KUHAP baru berlaku. Prinsipnya perkara tidak dimulai dari nol, tetapi tindakan yang dilakukan setelah tanggal berlaku mengikuti aturan baru, sebagian dengan masa penyesuaian. Periksa teks resmi.

Dari sisi hukum pidana materiil, KUHP baru (UU 1/2023) berlaku sejak tanggal yang sama dan mengikuti asas bahwa jika aturan berubah setelah perbuatan dilakukan, diterapkan yang paling menguntungkan terdakwa. UU 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang berlaku 2 Januari 2026, menyesuaikan ancaman pidana di undang-undang luar KUHP.

Kesalahan umum

Contoh: Seorang pemilik warung melaporkan kehilangan barang ke polisi dan mendapat nomor laporan. Beberapa bulan kemudian ia menerima kabar bahwa berkas telah diserahkan ke kejaksaan. Ia menanyakan perkembangan kepada jaksa yang menangani, bukan kepada penyidik, dan diberi tahu bahwa berkas sedang diteliti. Ia juga meminta kejelasan tentang kemungkinan restitusi.

Contoh lain: Seorang pengusaha kecil dipanggil sebagai saksi oleh pegawai negeri sipil yang berwenang menyidik pelanggaran perizinan. Ia bertanya apakah petugas itu berwenang. Petugas menunjukkan kartu identitas dan surat perintah. Pengusaha menghadiri pemeriksaan bersama penasihat hukum.

Hubungan polisi dan jaksa: mengapa berkas bolak-balik

Warga sering kesal ketika berkas dikembalikan jaksa kepada penyidik berkali-kali. Padahal ini bagian dari mekanisme pengawasan mutu. Jaksa menilai apakah bukti cukup untuk membuktikan dakwaan di pengadilan. Bila kurang, ia memberi petunjuk. Penyidik melengkapi. Jika terlalu sering terjadi, proses terasa lama, tetapi secara hukum ini memang tahap menjaga agar perkara tidak sia-sia di pengadilan.

Warga yang terdampak bolak-balik berkas dapat bertanya kepada penyidik mengenai petunjuk jaksa yang belum dipenuhi. Korban dapat meminta penjelasan tertulis. Bila proses tidak bergerak tanpa alasan jelas, tersedia jalur pengaduan, sebagaimana dijelaskan pada pengaduan masyarakat atas penyimpangan aparat penegak hukum dan laporan polisi tidak ditindaklanjuti.

Penyidik di luar kepolisian

Sebagian perkara tidak ditangani polisi. PPNS menyidik pelanggaran di bidangnya, misalnya perikanan atau kehutanan, dan biasanya berkoordinasi dengan polisi. Lembaga antikorupsi dan kejaksaan memiliki kewenangan menyidik korupsi menurut undang-undang. Badan narkotika menyidik narkotika. Warga yang dipanggil oleh instansi seperti ini hendaknya memeriksa dasar kewenangan petugas dan tetap memakai hak yang sama, termasuk hak didampingi advokat. Pembahasan pemanggilan ada pada surat panggilan polisi dan hak terperiksa.

Penuntutan: apa yang dilakukan jaksa sebelum sidang

Setelah berkas lengkap, jaksa menyusun surat dakwaan. Dakwaan memuat identitas terdakwa, uraian perbuatan, waktu, tempat, dan pasal yang dilanggar. Dakwaan menjadi dasar pemeriksaan di sidang; hakim tidak boleh menghukum terdakwa atas perbuatan di luar dakwaan. Karena itu terdakwa berhak menerima salinan dakwaan dan menyampaikan keberatan atau eksepsi. Hak ini dibahas pada hak terdakwa di persidangan: penerjemah dan salinan dakwaan.

Dalam sistem yang berkembang, jaksa juga berperan dalam penyelesaian di luar sidang, misalnya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif untuk perkara tertentu. Penjelasannya ada pada restorative justice di kejaksaan. Warga perlu memahami bahwa keputusan menuntut atau tidak menuntut berada pada jaksa, bukan pelapor. Pelapor dapat memberi masukan, tetapi tidak dapat memerintahkan jaksa.

Pelaksanaan putusan: peran jaksa setelah sidang

Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa bertugas melaksanakannya: memasukkan terpidana ke lembaga pemasyarakatan, menagih denda, mengelola barang bukti, dan menindaklanjuti restitusi. Warga yang berkepentingan dengan pelaksanaan itu, misalnya korban yang menunggu pengembalian barang atau terpidana yang menunggu perhitungan masa pidana, dapat bertanya kepada jaksa eksekutor. Penjelasannya ada pada eksekusi putusan pidana oleh jaksa.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah jaksa boleh menyidik? Pada tindak pidana tertentu menurut undang-undang, jaksa memiliki kewenangan menyidik. Cakupan umumnya dan perannya dalam KUHAP baru perlu dicek pada teks resmi.

Siapa yang menentukan pasal dalam dakwaan? Dakwaan disusun penuntut umum berdasarkan hasil penyidikan. Hakim memeriksa sesuai dakwaan.

Bisakah saya meminta perkara saya dipindahkan ke kantor lain? Kewenangan wilayah ditentukan hukum acara. Perpindahan hanya dalam keadaan tertentu. Lihat laporan polisi di luar domisili dan pelimpahan.

Ke mana bertanya jika berkas dikembalikan terus? Tanyakan kepada penyidik dan jaksa peneliti tentang petunjuk yang belum dipenuhi. Jika tidak ada kemajuan, gunakan jalur pengaduan resmi.

Ringkasan

• Penyelidik mencari peristiwa pidana, penyidik mengumpulkan bukti, jaksa menuntut dan melaksanakan putusan, hakim memutus.
• KUHAP baru (UU 20/2025) dan KUHP baru (UU 1/2023) berlaku sejak 2 Januari 2026; UU 1/2026 menyesuaikan pidana.
• Polisi adalah penyidik utama dalam praktik; PPNS dan lembaga lain menyidik perkara tertentu.
• Tanyakan perkembangan ke instansi yang sedang memegang berkas.
• Tolak permintaan uang dan waspadai penipu yang mengaku aparat.
• Untuk rumusan pembagian wewenang di KUHAP baru, periksa teks resmi.

Dasar hukum

• UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
• UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
• UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Baca juga

• Jaksa penuntut umum tugas dan wewenang menurut UU kejaksaan
• Perbedaan penyelidikan dan penyidikan bagi warga
• Laporan Polisi dan SP2HP: Cara Melapor, Hak Pelapor, dan Memantau Perkembangan Perkara
• KUHAP Baru: Hak Didampingi Advokat Sejak Awal Pemeriksaan dan Cara Menggunakannya
• Berkas perkara sudah di kejaksaan saat KUHAP baru berlaku

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.