Kontrak Elektronik dan Klik Setuju: Syarat Sah Menurut UU ITE dan KUH Perdata

Apa itu kontrak elektronik dan siapa yang terkena

Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Bentuknya bisa berupa dokumen PDF yang ditandatangani secara digital, syarat dan ketentuan pada aplikasi yang disetujui dengan klik, atau konfirmasi pembelian di toko online. Yang membuatnya "elektronik" bukan bentuk tampilannya, melainkan cara kesepakatan dibentuk dan disimpan.

Hampir semua orang terkena aturan ini: konsumen aplikasi, pekerja lepas yang menandatangani kontrak jasa lewat surel, pelaku usaha yang berjualan di marketplace, hingga perusahaan yang menawarkan layanan berlangganan. Kontrak dengan pekerja lepas dibahas pula pada kontrak elektronik freelance, sementara hak data pengguna aplikasi ada di kontrak aplikasi dan hak data pengguna.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Menurut UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008 yang diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 dan UU No. 1 Tahun 2024), transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Kontrak itu dapat terbentuk melalui penerimaan penawaran secara elektronik. PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik memuat aturan pelaksana, termasuk muatan minimal yang harus ada dalam kontrak elektronik.

Syarat sah perjanjian tidak berubah hanya karena bentuknya digital. Pasal 1320 KUH Perdata menyebut empat syarat:

1. Sepakat para pihak yang mengikatkan diri.
2. Cakap membuat perikatan. Orang dewasa yang tidak berada di bawah pengampuan umumnya cakap.
3. Hal tertentu, yaitu objek perjanjian jelas.
4. Sebab yang halal, yaitu tujuan perjanjian tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Dua syarat pertama disebut syarat subjektif; bila tidak terpenuhi, perjanjian dapat dimintakan pembatalan. Dua syarat terakhir disebut syarat objektif; bila tidak terpenuhi, perjanjian batal demi hukum. Untuk pembahasan serupa pada kontrak tertulis, lihat artikel lain di situs ini tentang syarat sah perjanjian.

Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Prinsip ini juga berlaku bagi kontrak elektronik.

Klik setuju: kapan mengikat dan kapan bermasalah

Klik "Saya setuju" adalah bentuk persetujuan elektronik. Agar mengikat, setidaknya perlu terlihat bahwa pengguna diberi kesempatan wajar untuk mengetahui syarat, dan tindakan klik dilakukan secara sadar. Beberapa keadaan yang sering dipersoalkan:

• Syarat tersembunyi. Bila ketentuan penting hanya terlihat setelah mengklik, atau ditulis dengan huruf sangat kecil, persetujuan dapat dipertanyakan.
• Klausul baku. Syarat yang disusun sepihak oleh pelaku usaha dikenal sebagai klausul baku. UU Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) melarang klausul baku tertentu, misalnya yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha atau menyatakan konsumen tunduk pada aturan baru yang dibuat sepihak. Klausul demikian dinyatakan batal demi hukum menurut undang-undang tersebut. Periksa teks resmi untuk daftar lengkapnya.
• Pengguna di bawah umur. Anak yang belum cakap hukum tidak dapat membuat perjanjian sendiri. Persetujuan harus melalui orang tua atau wali. Aplikasi yang menarget anak punya tanggung jawab tambahan.
• Paksaan atau penipuan. Persetujuan yang diperoleh dengan tipu muslihat dapat dibatalkan.

Bahasa kontrak juga berpengaruh. Menurut UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia lazimnya dibuat dalam bahasa Indonesia. Bila ada versi bahasa asing, siapkan terjemahan yang akurat. Periksa teks resmi untuk ketentuan yang berlaku bagi kasus Anda.

Langkah praktis sebelum dan sesudah klik setuju

1. Cari ringkasan. Sebagian layanan menyediakan ringkasan syarat. Manfaatkan, tetapi jangan hanya mengandalkannya.
2. Baca bagian penting. Fokus pada biaya, pembaruan otomatis, pembatalan, tanggung jawab, penyelesaian sengketa, dan data pribadi.
3. Tangkap layar atau simpan salinan syarat pada hari Anda setuju. Syarat dapat berubah tanpa pemberitahuan memadai.
4. Pastikan siapa pihak lawan. Cari nama badan hukum, alamat, dan kontak layanan pelanggan.
5. Klik hanya bila paham. Bila ada bagian yang tidak jelas, tanyakan lewat layanan pelanggan secara tertulis.
6. Simpan konfirmasi. Surel konfirmasi, nomor pesanan, atau bukti pembayaran adalah bukti kesepakatan.
7. Pantau pembaruan. Perubahan syarat yang signifikan seharusnya diberitahukan; simpan pemberitahuan itu.
8. Gunakan jalur pengaduan. Bila terjadi masalah, ajukan keluhan tertulis kepada penyedia, lalu ke lembaga perlindungan konsumen bila perlu.

Untuk kontrak bernilai besar, pertimbangkan memakai tanda tangan elektronik tersertifikasi; perbedaannya dibahas pada tanda tangan elektronik tersertifikasi dan tidak tersertifikasi.

Kontrak elektronik yang tidak cukup hanya dengan klik

Sebagian perjanjian memerlukan bentuk tertentu menurut undang-undang. UU ITE mengecualikan surat yang menurut undang-undang harus tertulis serta surat dan dokumen yang harus berbentuk akta notaris atau akta pejabat pembuat akta. Contohnya jual beli tanah dan pendirian perseroan. Untuk jenis ini, klik setuju tidak menggantikan akta.

Perjanjian dengan jaminan tanah juga memerlukan akta tersendiri, sebagaimana dibahas pada akta pemberian hak tanggungan (APHT) dan SKMHT. Di luar jenis itu, sebagian besar perjanjian jasa, jual beli barang, dan sewa menyewa dapat dibuat secara elektronik.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Landasan kontrak elektronik relatif stabil. Perubahan yang paling terasa ada pada UU ITE, yang telah diubah dua kali, dan pada regulasi pelindungan data pribadi dengan berlakunya UU No. 27 Tahun 2022. Penyedia layanan kini diwajibkan lebih transparan tentang pemrosesan data. Pengguna perlu proaktif membaca klausul data pribadi; periksa juga perkembangan terbaru mengenai lembaga pengawas pelindungan data pribadi.

KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) berlaku sejak 2 Januari 2026 dan memuat ketentuan penipuan (Pasal 492). Sengketa kontrak digital yang disertai tipu muslihat dapat bersinggungan dengan ketentuan tersebut. Untuk ancaman pidananya, periksa teks resmi.

Contoh klausul yang patut dicermati

Tidak semua isi syarat dan ketentuan perlu dibaca sama teliti. Berikut jenis klausul yang paling sering menimbulkan masalah dan sebaiknya dibaca dengan saksama:

• Pembaruan dan perpanjangan otomatis. Layanan berlangganan sering memperpanjang diri sendiri. Cari kata "otomatis", "perpanjangan", dan "masa percobaan".
• Pembatalan dan pengembalian dana. Apakah ada masa pembatalan, siapa yang menanggung biaya, dan berapa lama dana kembali.
• Batasan tanggung jawab. Banyak syarat menyatakan penyedia tidak bertanggung jawab atas kerugian tertentu. Klausul yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha secara berlebihan dapat bertentangan dengan UU Perlindungan Konsumen.
• Penggunaan data pribadi. Untuk apa data dipakai, apakah dibagikan ke pihak ketiga, dan bagaimana menghapusnya.
• Penyelesaian sengketa. Pengadilan mana yang dipilih, atau apakah memakai arbitrase. Pilihan pengadilan di kota yang jauh dapat memberatkan konsumen.
• Perubahan syarat. Apakah penyedia wajib memberi tahu sebelum syarat berubah dan bagaimana cara menolak.

Bila menemukan klausul yang janggal, simpan salinannya dan pertimbangkan konsultasi sebelum menyetujui. Untuk layanan yang sudah Anda gunakan, simpan bukti bahwa Anda tidak pernah diberi informasi yang jelas tentang klausul tersebut; bukti ini berguna bila ada keluhan.

Bagaimana kontrak elektronik dibuktikan dan dibatalkan

Pembuktian kontrak elektronik bertumpu pada rangkaian jejak digital: penawaran, penerimaan, konfirmasi pembayaran, dan riwayat penggunaan layanan. Jejak ini sebaiknya diamankan pada saat transaksi, bukan setelah sengketa. Jika penyedia memiliki catatan sistem, mintalah salinannya secara tertulis.

Pembatalan dapat terjadi karena dua jalur. Jalur pertama adalah pembatalan menurut kontrak itu sendiri, misalnya klausul masa pengembalian. Jalur kedua adalah pembatalan melalui pengadilan karena cacat syarat sah, seperti penipuan atau paksaan. Jalur kedua memerlukan pembuktian dan proses yang lebih panjang. Sebelum menempuhnya, coba selesaikan secara musyawarah atau melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen bila relevan.

Satu hal yang sering dilupakan: pembatalan perjanjian tidak otomatis menghapus kewajiban yang telah berjalan. Pembayaran yang sudah diterima, layanan yang sudah dinikmati, dan data yang sudah terkirim akan dihitung ulang berdasarkan keadilan dan bukti. Karena itu, bertindaklah segera ketika menemukan masalah, jangan menunggu hingga tagihan menumpuk.

Kesalahan umum

Contoh: Bu Wulan berlangganan aplikasi kursus daring dengan masa percobaan gratis. Ia menekan setuju tanpa membaca bahwa percobaan otomatis menjadi langganan berbayar bila tidak dibatalkan. Setelah ditagih, ia mengirim keluhan tertulis dan menyimpan tangkapan layar halaman syarat saat pendaftaran. Karena informasi pembaruan otomatis dinilai tidak ditampilkan jelas, ia meminta pengembalian dana lewat layanan pelanggan. Hasil akhirnya bergantung pada kebijakan penyedia dan penilaian pihak berwenang. Kisah ini fiktif dan hanya ilustrasi.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah klik setuju sama dengan tanda tangan? Dalam banyak situasi, klik setuju diakui sebagai bentuk persetujuan elektronik yang mengikat, sepanjang syarat sah perjanjian terpenuhi. Kekuatan pembuktiannya lebih lemah daripada tanda tangan tersertifikasi.

Apakah penyedia boleh mengubah syarat sepihak? Perubahan sepihak yang merugikan konsumen dapat bermasalah, terutama bila tanpa pemberitahuan yang memadai. UU Perlindungan Konsumen melarang klausul baku tertentu. Periksa isi klausul dan ajukan keluhan tertulis.

Bagaimana kontrak elektronik dibuktikan bila dibantah? Gunakan konfirmasi, riwayat transaksi, dan bukti pembayaran. Rincian pembuktian ada pada dokumen elektronik sebagai alat bukti.

Apakah saya dapat membatalkan kontrak elektronik? Bergantung isi kontrak dan jenis transaksi. Periksa klausul pembatalan, masa pengembalian, dan hak konsumen. Bila ada cacat kesepakatan seperti penipuan, pembatalan dapat dimintakan melalui jalur hukum.

Ringkasan

• UU ITE menyatakan transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak.
• Syarat sah perjanjian tetap mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata: sepakat, cakap, hal tertentu, dan sebab yang halal.
• Klik setuju dapat mengikat, tetapi klausul baku yang dilarang tidak berlaku.
• Dokumen yang wajib berbentuk akta tidak cukup dengan klik.
• Simpan salinan syarat dan konfirmasi transaksi.
• Waspadai tautan penipuan dan periksa teks resmi bila ragu.

Dasar hukum

• UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
• UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
• PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
• UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Baca juga

• Perjanjian Elektronik dan Tanda Tangan Digital: Apakah Sah?
• Kontrak Elektronik untuk Freelancer: Isi, Bukti Chat, Tanda Tangan, dan Pembayaran
• Kontrak Aplikasi dan Hak Data Pengguna: Apa yang Sebenarnya Anda Setujui Saat Menekan "Setuju"
• Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi dan Tidak Tersertifikasi: Bedanya dan Kekuatan Hukumnya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.