Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti: Pasal 5 UU ITE dan Syarat Keasliannya

Apa itu dokumen elektronik dan siapa yang terkena

UU ITE membedakan dua istilah. Informasi elektronik adalah data dalam bentuk tulisan, suara, gambar, peta, desain, foto, surat elektronik, dan sejenisnya yang sudah diolah dan punya arti. Dokumen elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk digital, analog, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik. Contohnya surel, berkas PDF, tangkapan layar, rekaman suara, dan data log.

Aturan ini menyentuh siapa saja yang berperkara: pekerja yang punya bukti percakapan dengan atasan, pembeli yang memegang bukti transaksi online, pelapor perkara pidana, hingga pelaku usaha yang menyimpan kontrak digital. Panduan praktis untuk bukti tertentu ada pada cetak hasil email dan tangkapan layar sebagai bukti di pengadilan.

Isi Pasal 5 UU ITE dalam bahasa sehari-hari

Pasal 5 ayat (1) UU ITE sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024 menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ayat berikutnya menyebut bahwa hal itu merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Artinya, alat bukti elektronik berdiri sebagai tambahan di samping alat bukti klasik seperti surat, saksi, dan keterangan ahli. Ia tidak menggantikannya. Dalam perkara perdata, alat bukti yang lazim adalah surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Bukti elektronik dapat dipakai sebagai bukti surat atau sebagai petunjuk sesuai penilaian hakim. Pembahasan umum ada pada alat bukti perdata dan bukti elektronik.

UU ITE juga mengatur pengecualian. Ketentuan bukti elektronik tidak berlaku bagi surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis dan bagi surat beserta dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat pejabat pembuat akta. Contohnya akta jual beli tanah. Untuk akta jenis ini, bukti elektronik tidak bisa menggantikan aktanya.

Selain itu, ada pembatasan mengenai bukti hasil penyadapan atau perekaman. Informasi atau dokumen elektronik hasil intersepsi (penyadapan) pada pokoknya hanya sah bila dilakukan untuk penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau lembaga lain yang berwenang berdasarkan undang-undang. Rekaman rahasia yang dibuat sembarang orang rawan dipersoalkan.

Syarat keaslian dan keutuhan

UU ITE menetapkan bahwa informasi dan dokumen elektronik dinyatakan sah bila menggunakan sistem elektronik sesuai ketentuan. Dalam praktik, hakim menanyakan beberapa hal yang bersumber dari ketentuan UU ITE dan peraturan pelaksananya:

• Apakah informasi dapat diakses, yaitu bisa dibuka kembali.
• Apakah informasi dapat ditampilkan, yaitu bisa diperlihatkan sehingga isinya terbaca.
• Apakah keutuhannya terjamin, yaitu tidak berubah sejak dibuat.
• Apakah dapat dipertanggungjawabkan, yaitu jelas asal-usulnya dan siapa yang membuatnya.

Syarat ini tertuang pula dalam Pasal 6 UU ITE. Isinya kurang lebih menjelaskan bahwa bila hukum mensyaratkan informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dianggap sah selama dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk kata-kata persisnya, rujuklah teks resmi.

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20/PUU-XIV/2016 juga sering dirujuk. Putusan itu pada pokoknya mempersoalkan bukti elektronik hasil penyadapan, dan menegaskan perlunya dasar kewenangan yang sah. Isi lengkap putusan sebaiknya dibaca dari situs resmi MK.

Perdata dan pidana: apa bedanya

Dalam perkara perdata, para pihak membawa bukti sendiri. Hakim menilai kekuatan bukti elektronik berdasarkan keaslian, kecocokan dengan bukti lain, dan keterangan ahli bila diperlukan. Dalam perkara pidana, bukti elektronik biasanya didapat penyidik melalui penyitaan atau penggeledahan, sehingga prosedur perolehannya ikut diuji. Panduan terkait ada pada rekaman CCTV dan chat sebagai bukti pidana.

KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) berlaku sejak 2 Januari 2026. KUHAP baru juga mengatur bukti elektronik, sehingga pembuktian tidak lagi hanya bertumpu pada UU ITE; cara pengaturannya perlu dibaca pada teks resmi. Rincian lebih lanjut dibahas pada bukti digital dalam KUHAP baru UU 20/2025. Nomor pasal KUHAP baru sebaiknya dibaca langsung dari teks resmi.

Langkah praktis menyiapkan dokumen elektronik sebagai bukti

1. Tentukan apa yang perlu dibuktikan. Pilih dokumen yang benar-benar relevan, bukan seluruh isi ponsel.
2. Amankan berkas asli. Jangan hanya menyimpan tangkapan layar. Simpan surel asli, berkas asli, dan, bila ada, data pendukung seperti tanggal dan pengirim.
3. Jangan ubah. Memindahkan, mengganti nama, atau mengedit berkas dapat memunculkan keraguan keutuhan. Buat salinan kerja dan biarkan aslinya.
4. Catat jejak. Tulis kapan, dari mana, dan oleh siapa berkas diperoleh. Catatan sederhana pun membantu.
5. Cetak dan beri keterangan. UU ITE mengakui hasil cetak. Cetak dokumen penting, lalu siapkan penjelasan singkat tentang sumbernya.
6. Minta pemeriksaan ahli bila dibantah. Ahli forensik digital dapat memeriksa keaslian berkas.
7. Ajukan sesuai tahap perkara. Dalam perdata, bukti diajukan pada tahap pembuktian. Dalam pidana, serahkan kepada penyidik dengan tanda terima.

Biaya pemeriksaan ahli bervariasi dan sebaiknya ditanyakan langsung kepada ahli atau lembaga yang bersangkutan.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Dua perubahan menonjol. Pertama, UU ITE diubah dua kali, yaitu oleh UU No. 19 Tahun 2016 dan UU No. 1 Tahun 2024. Prinsip bahwa dokumen elektronik sah sebagai alat bukti tetap dipertahankan. Kedua, KUHAP lama (UU No. 8 Tahun 1981) tidak berlaku lagi karena dicabut UU No. 20 Tahun 2025. Dahulu Pasal 184 KUHAP lama hanya menyebut lima alat bukti sehingga bukti elektronik bergantung pada UU ITE. Sekarang bukti elektronik juga dibahas dalam KUHAP baru.

Sebagian ketentuan pidana UU ITE juga telah diambil alih KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Periksa teks resmi untuk perbuatan pidana tertentu.

Menilai kekuatan pembuktian bukti elektronik

Hakim biasanya menimbang bukti elektronik lewat beberapa pertanyaan sederhana. Apakah asalnya jelas, yaitu siapa pembuat atau pengirimnya? Apakah ada tanda perubahan? Apakah isinya sejalan dengan bukti lain, seperti kuitansi, saksi, atau riwayat transaksi? Apakah pihak lawan membantah, dan jika ya, apakah bantahan itu disertai alasan yang masuk akal?

Bukti yang berdiri sendiri cenderung lebih lemah daripada bukti yang saling menguatkan. Misalnya, pesan yang menyebut kesepakatan harga akan lebih meyakinkan bila ditambah bukti pembayaran uang muka dan saksi yang mengetahui pertemuan. Sebaliknya, tangkapan layar tanpa nomor pengirim, tanggal, dan konteks mudah dipatahkan.

Dalam perkara perdata, bukti elektronik sering dipadukan dengan bukti surat. Dalam perkara pidana, bukti elektronik biasanya diperkuat keterangan ahli dan hasil pemeriksaan laboratorium forensik. Karena penilaian bersifat menyeluruh, tidak ada rumus pasti bahwa satu jenis bukti elektronik selalu menang. Semua bergantung pada fakta perkara.

Peran saksi ahli dan pemeriksaan forensik digital

Ahli forensik digital membantu menjawab pertanyaan teknis yang tidak dapat dijawab hakim sendiri: apakah berkas diubah, kapan dibuat, dan dari perangkat mana. Ahli dapat menyalin data dengan cara yang menjaga keutuhannya, lalu memeriksa metadata, yaitu data tentang data seperti waktu pembuatan dan perangkat.

Pihak yang meminta pemeriksaan sebaiknya memilih ahli yang jelas kompetensinya dan menyampaikan pertanyaan yang spesifik. Pertanyaan yang kabur menghasilkan laporan yang kurang berguna. Hasilnya disampaikan sebagai keterangan ahli atau laporan tertulis yang diajukan kepada hakim. Ahli juga berhak dimintai penjelasan oleh pihak lawan, jadi laporan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Biaya pemeriksaan ditanggung pihak yang mengajukan, kecuali hakim menentukan lain. Karena nilainya tidak kecil, pertimbangkan apakah bukti lain sudah cukup sebelum meminta pemeriksaan.

Kesalahan umum

Contoh: Bu Lestari menyewakan ruko dan menerima pesan dari penyewa yang menyatakan akan membayar sisa sewa pada akhir bulan. Penyewa kemudian membantah. Bu Lestari menyimpan ponsel yang berisi percakapan asli, mencetak percakapan itu, dan menyiapkan catatan tanggal serta nomor yang dipakai. Ia juga membawa bukti transfer parsial dan kwitansi. Hakim menilai pesan itu bersama bukti lain sebagai petunjuk adanya pengakuan utang. Kisah ini fiktif dan hanya ilustrasi, bukan jaminan hasil.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah tangkapan layar otomatis sah sebagai bukti? Tangkapan layar adalah dokumen elektronik, tetapi kekuatannya bergantung pada keaslian dan dukungan bukti lain. Disarankan menyimpan berkas asli dan perangkat sumbernya.

Apakah pesan WhatsApp dapat dipakai di pengadilan? Pada prinsipnya dapat, sebagai informasi elektronik. Hakim menilai keaslian, konteks, dan kesesuaiannya dengan bukti lain. Lihat pembuktian bukti elektronik, chat, dan rekaman.

Bolehkah saya merekam percakapan telepon sebagai bukti? Ada ketentuan tentang intersepsi dan perekaman yang membatasi penggunaan oleh pihak berwenang. Perekaman oleh peserta percakapan sendiri sering dipersoalkan tentang cara dan tujuannya. Konsultasikan dahulu kasus Anda dengan penasihat hukum.

Apakah hasil cetak surel harus dilegalisasi? UU ITE mengakui hasil cetak sebagai alat bukti. Tidak ada kewajiban umum legalisasi, tetapi hakim dapat meminta pencocokan dengan aslinya. Materai dan cara pengajuan mengikuti hukum acara.

Ringkasan

• UU ITE menyatakan informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah.
• Ketentuan ini tidak berlaku untuk surat yang wajib tertulis atau akta notaris dan pejabat pembuat akta.
• Syarat penting: dapat diakses, dapat ditampilkan, terjamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan.
• Perolehan bukti harus sah. Bukti dari perekaman atau penyadapan punya batasan.
• KUHAP baru UU 20/2025 mengakui bukti elektronik; baca teks resmi untuk nomor pasalnya.
• Amankan berkas asli sejak dini, jangan diubah, dan catat sumbernya.

Dasar hukum

• UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
• UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
• UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
• UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Baca juga

• Alat Bukti Perdata dan Bukti Elektronik: Surat, Saksi, Chat, dan Dokumen Digital
• Cetak Email dan Tangkapan Layar sebagai Bukti di Pengadilan: Cara Menyiapkannya
• Bukti Digital dalam KUHAP Baru (UU 20/2025): Alat Bukti Elektronik dan Hak Warga

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.