Kontrak Elektronik Klik Setuju: Syarat Sah dan Informasi yang Wajib Ada

Apa itu kontrak elektronik

Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Bentuknya bisa surat elektronik, halaman situs dengan tombol setuju, atau aplikasi. UU ITE menegaskan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Kontrak elektronik tidak kalah sah dari kontrak kertas, selama syarat sah perjanjian terpenuhi.

Syarat sah perjanjian secara umum berasal dari hukum perdata: adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, hal tertentu yang diperjanjikan, dan sebab yang halal. Tidak ada keharusan menandatangani di atas kertas. Pembahasan yang lebih luas ada di kontrak elektronik, UU ITE, syarat sah, dan klik setuju; artikel ini fokus pada informasi yang wajib ada dan praktik pembuatan.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Beberapa pokok ketentuan yang dapat dipahami awam:

• Mengikat. Kontrak elektronik mengikat bila ada kesepakatan. Klik setuju, ketik tanda tangan elektronik, atau tindakan lain yang menyatakan setuju dapat menjadi bentuk kesepakatan.
• Kesepakatan harus nyata. Pengguna harus memiliki kesempatan membaca dan memahami sebelum setuju. Kontrak yang disembunyikan atau tampil setelah pembayaran lebih rentan dipersoalkan.
• Informasi minimal. PP 71/2019 mengharuskan kontrak elektronik memuat antara lain: data identitas para pihak, objek dan spesifikasi, persyaratan transaksi elektronik, harga dan biaya, prosedur bila ada pembatalan oleh para pihak, ketentuan yang memberi hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang atau meminta penggantian produk bila ada cacat tersembunyi, serta pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik. Daftar lengkap perlu dibaca pada teks resmi.
• Bahasa. Kontrak elektronik yang ditujukan kepada pihak Indonesia dan memakai klausula baku harus memakai bahasa Indonesia, sebagaimana diatur peraturan tentang penggunaan bahasa dan PP 71/2019. Periksa teks resmi untuk ketentuan rincinya.
• Tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik dapat dipakai bila memenuhi syarat. Lihat tanda tangan elektronik tersertifikasi dan tidak tersertifikasi.
• Pembatasan. Tidak semua perjanjian boleh dibuat secara elektronik. Dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis tertentu atau dengan akta notaris atau PPAT tidak dapat diganti kontrak elektronik biasa. Contohnya surat yang menurut undang-undang harus berbentuk akta tertentu.

Informasi yang sebaiknya tampil sebelum tombol setuju

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

UU ITE dan PP 71/2019 menggantikan PP lama tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik (PP 82/2012). Perubahan ke UU ITE melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tidak mengubah prinsip dasar keabsahan kontrak elektronik, tetapi menambah ketentuan tentang pelindungan anak serta tanggung jawab penyelenggara. Sejak UU PDP berlaku penuh pada Oktober 2024, kontrak elektronik yang mengumpulkan data pribadi harus selaras dengan ketentuan UU PDP. Di sektor jasa keuangan, aturan Otoritas Jasa Keuangan menambah kewajiban transparansi perjanjian. Periksa teks resmi terbaru karena peraturan pelaksana dapat berubah.

Langkah praktis bagi pembuat kontrak elektronik

1. Tampilkan isi sebelum setuju. Pengguna harus bisa membaca seluruh syarat, bukan hanya tautan yang sulit ditemukan.
2. Gunakan tindakan aktif. Kotak yang harus dicentang atau tombol "Saya setuju" lebih baik daripada persetujuan tersirat.
3. Beri kesempatan koreksi. Tampilkan ringkasan pesanan sebelum pembayaran final agar pengguna dapat memperbaiki kesalahan input.
4. Kirim salinan. Surel konfirmasi berisi ringkasan dan tautan ke syarat versi yang disetujui.
5. Simpan log. Catat waktu, versi, identitas, dan alamat IP bila relevan, dengan menghormati UU PDP.
6. Gunakan bahasa Indonesia yang jelas untuk pengguna Indonesia.
7. Atur perubahan. Informasikan perubahan syarat dan minta persetujuan baru bila menyangkut hak pengguna.

Langkah praktis bagi pengguna

1. Baca ringkasan biaya, durasi, dan pembatalan sebelum klik.
2. Simpan salinan konfirmasi dan syarat versi saat itu.
3. Jangan membagikan kode OTP atau kata sandi sebagai bagian dari "persetujuan".
4. Bila merasa tertipu oleh desain halaman yang menyesatkan, kumpulkan tangkapan layar dan ajukan pengaduan.
5. Untuk kontrak bernilai besar, minta dokumen yang dapat ditandatangani secara formal.

Kesalahan umum

Contoh: Sebuah kursus daring memasang tombol "Daftar" yang sekaligus menyatakan pengguna setuju dengan langganan otomatis tahunan. Syarat langganan hanya tampil sebagai tautan kecil. Setelah tagihan kedua datang, peserta keberatan karena merasa tidak tahu. Bila penyedia tidak menampilkan jelas jangka waktu dan perpanjangan otomatis sebelum pembayaran, kesepakatan atas perpanjangan itu dapat dipersoalkan. Penyedia yang bijak akan menampilkan ringkasan biaya dan jadwal tagihan, serta menyediakan tombol berhenti.

Bentuk kesepakatan elektronik dan hal yang sering diperdebatkan

Ada tiga bentuk yang umum. Pertama, klik-bungkus (click-wrap): pengguna harus aktif menekan tombol atau mencentang kotak. Bentuk ini paling kuat sebagai bukti kesepakatan. Kedua, browse-wrap: syarat hanya ditautkan di bagian bawah halaman dan dianggap disetujui dengan memakai situs. Bentuk ini lemah karena tidak ada tindakan yang menyatakan setuju. Ketiga, kesepakatan melalui pertukaran pesan, misalnya penawaran dan penerimaan lewat surel atau aplikasi pesan. Bentuk ketiga sah, tetapi isinya perlu jelas supaya tidak menimbulkan tafsir ganda.

Sengketa yang sering muncul: siapa yang benar-benar mengklik, kapan kesepakatan terbentuk, dan versi syarat mana yang berlaku. Karena itu bukti teknis seperti log, stempel waktu, dan salinan dokumen sangat menentukan. Pelajari nilai pembuktiannya di bukti elektronik perdata dan syarat keabsahannya.

Kapan kontrak elektronik dapat dibatalkan

Kontrak elektronik dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak mengikat dalam situasi seperti paksaan, penipuan, kekeliruan yang mendasar, atau ketidakcakapan pihak. Dalam konteks digital, contohnya: halaman yang sengaja dirancang menyesatkan agar pengguna menyetujui langganan, akun yang dipakai orang lain tanpa izin sehingga persetujuan bukan dari pemilik akun, atau pengguna anak yang tidak cakap. Pihak yang ingin membatalkan harus menunjukkan bukti. Kirimkan keberatan tertulis secepatnya dan jangan menunda, karena penundaan dapat ditafsirkan sebagai penerimaan.

Perlu dicatat pula bahwa pembatalan kontrak jual beli konsumen tunduk pada kebijakan retur dan aturan perlindungan konsumen. Untuk barang digital seperti kredit permainan atau voucher, kemampuan mengembalikan seringkali terbatas; baca kebijakan sebelum membeli.

Contoh susunan halaman persetujuan yang baik

Halaman yang baik memuat judul jelas, ringkasan lima baris tentang harga, durasi, dan cara berhenti, tautan ke syarat lengkap yang dapat dibuka tanpa meninggalkan halaman, kotak persetujuan kosong yang harus dicentang, tombol konfirmasi dengan teks yang menjelaskan akibatnya, misalnya "Bayar dan berlangganan", serta tombol kembali. Setelah itu sistem mengirim konfirmasi lewat surel berisi salinan syarat dan bukti transaksi. Desain seperti ini mengurangi sengketa karena pengguna memahami apa yang disetujui, dan memudahkan penyedia membuktikan adanya kesepakatan bila diperlukan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah klik setuju sama kuatnya dengan tanda tangan basah? Untuk banyak perjanjian ya, selama syarat sah terpenuhi dan dapat dibuktikan. Untuk dokumen yang wajib akta atau bentuk tertentu, tidak.

Apakah kontrak dalam bahasa asing sah? Kontrak dengan pihak asing boleh memakai bahasa lain. Untuk pihak Indonesia dan klausula baku, bahasa Indonesia dipersyaratkan; periksa teks resmi.

Bagaimana membuktikan saya tidak mengklik setuju? Sulit tanpa bukti. Pengguna sebaiknya meminta log dan menyimpan tangkapan layar. Penyedia wajib bisa membuktikan kesepakatan.

Apakah anak dapat membuat kontrak elektronik? Anak umumnya tidak cakap bertindak hukum sendiri. Perjanjian yang melibatkan anak perlu keterlibatan orang tua atau wali.

Ringkasan

• Kontrak elektronik sah dan mengikat bila syarat sah perjanjian terpenuhi.
• Isi perjanjian harus tampil jelas sebelum setuju, dengan informasi minimal tentang identitas, objek, harga, dan pembatalan.
• Bahasa Indonesia dipersyaratkan untuk pihak Indonesia dan klausula baku.
• Dokumen yang wajib akta tidak dapat diganti klik setuju.
• Simpan bukti dan versi syarat; periksa teks resmi terbaru.

Dasar hukum

• UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
• UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008
• PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
• UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Baca juga

• Kontrak Elektronik dan Klik Setuju: Syarat Sah Menurut UU ITE dan KUH Perdata
• Perjanjian Elektronik dan Tanda Tangan Digital: Apakah Sah?
• Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi dan Tidak Tersertifikasi: Bedanya dan Kekuatan Hukumnya
• Klausula Baku dalam Perjanjian: Yang Dilarang dan Cara Mengenalinya
• Syarat dan Ketentuan Aplikasi: Klausula Baku Digital dan Batasannya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.