Hibah atau Wakaf Tanah untuk Masjid dan Sekolah: Mana yang Lebih Aman?

Apa itu hibah dan apa itu wakaf

Pasal 1666 KUH Perdata mendefinisikan penghibahan sebagai persetujuan ketika penghibah, pada waktu masih hidup, dengan cuma-cuma dan tanpa dapat menariknya kembali, menyerahkan suatu barang untuk kepentingan penerima hibah. Sesudah hibah sah, tanah menjadi milik penerima. Penerima bebas memakainya, menjualnya, menjaminkannya, atau mewariskannya, kecuali ada syarat yang disepakati.

Wakaf, menurut UU No. 41 Tahun 2004, adalah perbuatan hukum wakif memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah. Tanah wakaf bukan milik pribadi nazhir maupun lembaga; ia terikat pada tujuan wakaf. Menurut Pasal 40, harta wakaf dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan.

Orang yang berminat menyumbang tanah mencakup pemilik tanah yang ingin beramal, orang tua yang ingin menyalurkan sebagian hartanya sebelum meninggal, pengurus lembaga yang menerima sumbangan, dan keluarga pemberi yang kelak berhadapan dengan akibatnya. Untuk tanah wakaf secara umum baca wakaf tanah, syarat, dan pendaftaran.

Perbandingan langsung

Pilihan utama bergantung pada tujuan. Jika pemberi ingin menjamin tanah selalu dipakai untuk masjid atau sekolah, wakaf lebih tepat. Jika pemberi hanya ingin memberikan tanah dan memercayakan sepenuhnya kepada penerima, hibah memungkinkan, tetapi pemberi tidak memiliki jaminan hukum bahwa tanah tidak dijual.

Aturan penting untuk hibah

• Bentuk akta. Pasal 1682 KUH Perdata mensyaratkan hibah dibuat dengan akta notaris. Untuk tanah, peralihan hak melalui hibah dilakukan dengan akta PPAT di hadapan pejabat tersebut.
• Hibah tidak boleh merugikan ahli waris tertentu. Bagi golongan yang tunduk pada KUH Perdata ada bagian mutlak ahli waris (legitieme portie, Pasal 913 dan seterusnya). Bagi pemeluk Islam, KHI Pasal 210 membatasi hibah paling banyak sepertiga harta, dan Pasal 211 menyebut hibah orang tua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai warisan. Lihat legitieme portie bagian mutlak ahli waris.
• Penerima harus cakap menerima. Lembaga penerima sebaiknya berbadan hukum (misalnya yayasan) atau berada dalam bentuk yang diakui untuk memiliki hak atas tanah. Masjid sebagai bangunan bukan subjek hukum; yang menerima adalah pengurus atau badan hukum yang diberi kewenangan. Aturan agraria menentukan badan hukum yang dapat memiliki hak atas tanah, termasuk badan keagamaan dan sosial tertentu; periksa teks resmi.
• Hibah dapat dipersoalkan. Hibah yang merugikan ahli waris, dibuat saat pemberi tidak cakap, atau dengan paksaan dapat digugat. Lihat hibah yang dapat ditarik kembali dan wasiat dan hibah.

Aturan penting untuk wakaf

• Harta milik sah. Tanah harus dimiliki dan dikuasai wakif secara sah (Pasal 15 UU Wakaf).
• Ikrar di hadapan PPAIW dan dua saksi. Dituangkan dalam akta ikrar wakaf (Pasal 17).
• Nazhir. Harus ada nazhir yang memenuhi syarat; lihat nazhir wakaf: syarat, tugas, dan pengawasan.
• Pendaftaran. PPAIW mendaftarkan harta wakaf atas nama nazhir ke instansi berwenang dalam tujuh hari kerja sejak akta ditandatangani (Pasal 32).
• Tidak boleh dialihkan. Larangan Pasal 40 berlaku untuk semua pihak. Penukaran hanya dalam pengecualian dengan izin Menteri atas persetujuan BWI; lihat mengubah peruntukan atau menukar harta wakaf.
• Wakaf yang diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Pastikan keputusan telah mantap dan keluarga sudah diajak bicara.

Langkah praktis memilih dan melaksanakan

1. Rumuskan tujuan. Tuliskan dalam satu paragraf untuk apa tanah dimaksudkan: masjid, sekolah, makam, panti, atau kegiatan lain.
2. Periksa kepemilikan tanah. Pastikan sertipikat atas nama Anda, tidak dijaminkan, tidak dalam sengketa, dan pajak bumi dan bangunan terkini.
3. Bicarakan dengan keluarga. Tanda tangan persetujuan pasangan dan anak sebagai saksi dapat mencegah gugatan. Untuk tanah harta bersama, persetujuan pasangan umumnya diperlukan.
4. Pilih jalur. Wakaf untuk jaminan peruntukan jangka panjang; hibah bila pemberi ingin penerima memiliki sepenuhnya dan siap menerima risikonya.
5. Pilih penerima. Untuk hibah: badan hukum atau pihak yang diakui. Untuk wakaf: nazhir yang terdaftar.
6. Buat akta. Hibah di hadapan PPAT; wakaf di hadapan PPAIW (umumnya kepala KUA kecamatan).
7. Daftarkan ke kantor pertanahan. Mintalah sertipikat baru atas nama penerima hibah atau nazhir.
8. Simpan dokumen. Salinan akta, sertipikat baru, dan bukti pajak. Gunakan panduan penyimpanan di menyimpan dokumen hukum secara digital agar tetap sah.

Biaya akta dan pajak berkaitan dengan peralihan hak tergantung jenis dan nilai tanah serta ketentuan yang berlaku. Karena topik perpajakan tidak dibahas rinci di sini, tanyakan kepada PPAT, KUA, atau kantor pajak sesuai kasus Anda.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Dasar hibah (KUH Perdata, KHI) dan wakaf (UU 41/2004) relatif stabil. Perkembangan yang relevan adalah PP 25/2018 yang mengubah PP 42/2006 tentang pelaksanaan UU Wakaf, Permen ATR/BPN 2/2017 tentang pendaftaran tanah wakaf, dan semakin banyaknya layanan pertanahan secara elektronik. Selain itu, pemeriksaan keabsahan akta oleh pengadilan dalam sengketa hibah masih terus berkembang melalui putusan.

Karena aturan sektor bisa berubah, mintalah daftar persyaratan terbaru dari PPAT atau KUA sebelum menandatangani.

Jalur tengah: hibah dengan syarat dan wakaf berjangka

Tidak semua orang siap menyerahkan tanah secara mutlak. Ada dua jalur tengah yang patut dipertimbangkan. Pertama, hibah dengan syarat peruntukan, yaitu hibah yang mencantumkan bahwa tanah dipakai untuk tujuan tertentu, misalnya pembangunan sekolah. Syarat semacam ini dapat memperkuat posisi pemberi, tetapi penegakannya bergantung pada isi akta dan pembuktian. Penerima yang melanggar syarat dapat digugat; pembatalan hibah karena wanprestasi bukan perkara sederhana. Syarat sebaiknya dirumuskan jelas oleh notaris atau PPAT, termasuk akibat bila syarat dilanggar.

Kedua, wakaf untuk jangka waktu tertentu. UU Wakaf memungkinkan harta diwakafkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai kepentingan wakif. Pilihan ini cocok bagi pemilik yang ingin memberi manfaat tanah tetapi belum yakin menyerahkannya selamanya. Pastikan jangka waktu dicantumkan di akta ikrar, dan pahami bahwa selama masa wakaf, tanah tidak boleh dijual atau dijaminkan. Konsultasikan dengan KUA atau BWI tentang praktik jangka waktu di daerah Anda.

Memeriksa penerima sebelum menyerahkan tanah

Sebelum menyumbang, periksa lembaga penerima. Untuk yayasan, periksa akta pendirian, pengesahan badan hukum, susunan pengurus, dan kegiatan nyata. Untuk panitia masjid, periksa apakah ada penetapan sebagai nazhir atau badan hukum yang menaungi. Untuk panti dan sekolah, periksa izin operasional dan kepengurusan. Tanyakan juga rencana penggunaan tanah dan sumber dana pembangunan; lembaga yang belum siap membangun dapat membiarkan tanah terbengkalai bertahun-tahun.

Minta pernyataan tertulis tentang penggunaan tanah dan, untuk hibah, dorong agar akta memuat klausul bahwa tanah tidak dialihkan tanpa persetujuan pemberi atau ahli warisnya. Langkah kecil ini sering menjadi pembeda antara sumbangan yang tepat sasaran dan sengketa panjang. Dalam kasus lembaga mempersoalkan keabsahan sumbangan, simpan bukti serah terima, kuitansi, foto, dan saksi.

Kesalahan umum

Contoh: Pak Burhan memiliki tanah luas di dekat kampungnya dan ingin sebagian dipakai untuk madrasah. Mulanya ia berniat menghibahkan kepada yayasan pendiri madrasah. Setelah berkonsultasi, ia khawatir bila yayasan berganti pengurus, tanah dapat dijual. Ia lalu memilih wakaf: ia mengundang anak-anaknya, menunjuk nazhir terdaftar, dan menandatangani ikrar di hadapan PPAIW dengan dua saksi. Tanah kemudian didaftarkan di kantor pertanahan atas nama nazhir. Kisah ini fiktif dan hanya ilustrasi.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah tanah yang sudah dihibahkan ke masjid boleh dijual pengurus? Bila hibah sah dan tidak ada syarat lain, tanah menjadi milik penerima dan secara hukum dapat dialihkan, meskipun secara moral dan menurut isi hibah bisa saja dibatasi. Karena itu wakaf lebih menjamin peruntukan.

Bisakah saya mewakafkan sebagian tanah saja? Bisa, sepanjang tanah itu dapat dipisah dan dipetakan. Pengukuran dan pemecahan sertipikat mungkin diperlukan. Lihat pemecahan sertifikat tanah waris banyak ahli waris untuk gambaran prosedur pemecahan.

Apakah ahli waris saya bisa menggugat wakaf? Wakaf yang sah dan diikrarkan sesuai prosedur sulit dibatalkan. Gugatan masih mungkin bila terbukti ada cacat, seperti harta bukan milik wakif atau ikrar tidak sah. Karena itu bukti kepemilikan dan persetujuan keluarga penting.

Mana yang lebih murah? Perbandingan biaya bergantung pada pajak dan biaya pembuatan akta di wilayah Anda. Tanyakan langsung kepada PPAT dan KUA dan jangan memilih hanya karena murah.

Ringkasan

• Hibah memindahkan kepemilikan tanah kepada penerima; wakaf mengikat tanah pada tujuan dan melarang pengalihan.
• Hibah dibuat dengan akta; tanah dihibahkan melalui PPAT. Wakaf dibuat dengan ikrar di hadapan PPAIW dan dua saksi.
• Hibah dapat dipersoalkan ahli waris; wakaf yang sah sulit dibatalkan.
• Pilih wakaf bila peruntukan harus terjaga; pilih hibah bila ingin penerima memiliki sepenuhnya.
• Libatkan keluarga, periksa status tanah, dan daftarkan di kantor pertanahan.
• Hindari janji lisan tanpa akta.

Dasar hukum

• UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
• PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
• PP No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Baca juga

• Wakaf Tanah: Syarat, Akta Ikrar, dan Pendaftarannya
• Hibah yang Dapat Ditarik Kembali: Aturan KUH Perdata dan KHI
• Wasiat dan Hibah: Bedanya dan Cara Membuatnya agar Sah
• Nazhir Wakaf: Syarat, Tugas, dan Pengawasan oleh Badan Wakaf Indonesia
• Mengubah Peruntukan atau Menukar Harta Wakaf: Izin Menteri Agama dan Persetujuan BWI

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.