Gugatan Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama: Kewenangan dan Hukum Acaranya

Apa itu ekonomi syariah dan siapa yang terkena

Ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah. Penjelasan Pasal 49 UU 3/2006 menyebut cakupannya antara lain bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah. Akad yang sering muncul: murabahah (jual beli dengan margin yang diketahui), mudharabah (bagi hasil modal dan keahlian), musyarakah (kemitraan modal), ijarah (sewa), dan wakalah (pemberian kuasa).

Yang terkena adalah nasabah individu, pelaku usaha kecil, perusahaan, dan lembaga keuangan syariah. Contoh perselisihan: pembiayaan rumah syariah yang bermasalah, penyitaan agunan, pembatalan polis asuransi syariah, atau sengketa bagi hasil. Pengantar produk ada pada KPR syariah, murabahah, dan musyarakah dan perbankan syariah, akad murabahah, dan hak nasabah.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Kewenangan absolut. Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam. Menurut penjelasan, kewenangan ini juga meliputi pihak yang bukan beragama Islam, bila mereka dengan sukarela menundukkan diri pada hukum Islam dalam kegiatan ekonomi syariah. Pembahasan umum ada pada kewenangan Pengadilan Agama.

Pilihan forum dan putusan MK. UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah pernah memuat ketentuan yang memungkinkan sengketa bank syariah dibawa ke pengadilan negeri bila disepakati dalam akad. Mahkamah Konstitusi lewat putusan Nomor 93/PUU-X/2012 menyatakan penjelasan ketentuan itu bertentangan dengan UUD 1945. Dampaknya, sengketa perbankan syariah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, kecuali para pihak membuat perjanjian arbitrase. Bahasan lanjutan: sengketa bank syariah diselesaikan di mana.

Hukum acara. Pada dasarnya mengikuti hukum acara perdata. Mahkamah Agung menerbitkan Perma 14/2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, yang memberi dua jalur: gugatan sederhana dan gugatan dengan acara biasa. Hakim yang memeriksa idealnya bersertifikat hakim ekonomi syariah.

Hukum materiil. Selain undang-undang dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), hakim merujuk pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang ditetapkan lewat Perma 2/2008. Kompilasi ini berisi ketentuan tentang subjek hukum, akad, dan jenis kegiatan usaha syariah.

Langkah praktis bernomor

1. Baca akad. Cari klausul penyelesaian sengketa: musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase syariah, atau Pengadilan Agama. Perhatikan juga klausul denda dan eksekusi agunan.
2. Ajukan keberatan tertulis. Kirim surat kepada lembaga keuangan dan simpan tanda terima. Untuk jasa keuangan, gunakan juga jalur pengaduan konsumen sektor jasa keuangan. Lihat hak nasabah bank dan pengaduan OJK.
3. Ikuti mediasi. Bila diatur dalam akad atau peraturan sektor, tempuh mediasi lebih dulu.
4. Pilih jenis gugatan. Untuk nilai kecil dan pembuktian sederhana, pertimbangkan gugatan sederhana. Untuk perkara besar atau rumit, gunakan acara biasa.
5. Susun gugatan. Uraikan para pihak, akad, wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, kerugian, dan tuntutan. Lihat posita dan petitum.
6. Daftarkan di Pengadilan Agama. Biasanya di wilayah tempat tergugat berkedudukan atau sesuai klausul pilihan domisili. Pendaftaran dapat melalui e-Court.
7. Mediasi di pengadilan. Mediasi wajib seperti perkara perdata lain.
8. Pembuktian dan putusan. Siapkan akad, fatwa, laporan keuangan, korespondensi, dan saksi.
9. Eksekusi. Bila menang, mohon eksekusi bila pihak lawan tidak melaksanakan.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Beberapa perubahan relevan: pertama, UU 3/2006 menambahkan ekonomi syariah ke dalam kewenangan Pengadilan Agama. Kedua, putusan MK 93/PUU-X/2012 menutup pilihan membawa sengketa perbankan syariah ke pengadilan negeri. Ketiga, Mahkamah Agung menerbitkan Perma 2/2008 tentang KHES dan Perma 14/2016 tentang tata cara penyelesaian perkara. Keempat, sektor jasa keuangan berubah dengan UU 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang memperkuat pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perlindungan konsumen. Periksa apakah ada Perma baru atau perubahan nilai gugatan sederhana. Setiap kutipan angka perlu dicek pada teks resmi.

Apa yang bisa dituntut dalam sengketa ekonomi syariah

Tuntutan harus sesuai prinsip syariah dan akad. Beberapa bentuk yang lazim diajukan:

• Pemenuhan prestasi: meminta pihak lawan melaksanakan kewajiban sesuai akad, seperti menyerahkan barang atau menyalurkan pembiayaan.
• Ganti rugi (ta'widh): penggantian kerugian riil yang timbul akibat wanprestasi. Konsep ini berbeda dari bunga. Dalam akad syariah, denda keterlambatan umumnya diarahkan sebagai ta'zir atau dana sosial, dan tidak menjadi pendapatan lembaga. Rincian bergantung pada fatwa dan ketentuan akad.
• Pembatalan akad: bila ada cacat, seperti tidak terpenuhinya rukun atau syarat akad, atau penipuan.
• Penetapan perhitungan: meminta hakim menetapkan jumlah kewajiban yang benar bila terjadi perselisihan perhitungan margin atau bagi hasil.
• Pembatalan atau penundaan eksekusi agunan: bila eksekusi dinilai tidak sah.

Sebelum merumuskan tuntutan, minta bantuan ahli untuk membaca akad dan fatwa. Salah menyebut konsep akad dapat membuat gugatan kabur. Lihat gugatan kabur dan tidak dapat diterima.

Pembuktian dalam perkara ekonomi syariah

Pembuktian pada dasarnya mengikuti hukum acara perdata, yaitu surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dokumen yang paling penting adalah akad dan lampirannya: jadwal angsuran, daftar agunan, surat persetujuan pembiayaan, dan bukti pembayaran. Saksi dan ahli dapat dihadirkan, misalnya ahli ekonomi syariah atau anggota dewan pengawas syariah. Laporan keuangan dan rekening koran juga berguna.

Hakim cenderung menanyakan tiga hal: apakah akad sah menurut rukun dan syaratnya, apakah salah satu pihak wanprestasi, dan apakah tuntutan sesuai prinsip syariah. Siapkan jawaban atas ketiganya. Prinsip beban pembuktian dibahas pada beban pembuktian.

Jalur non-pengadilan sebelum menggugat

Sengketa lembaga jasa keuangan syariah sering lebih cepat selesai lewat mekanisme pengaduan. Nasabah dapat menyampaikan keluhan kepada lembaga, kemudian meneruskan kepada OJK atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan yang diakui OJK. Di sektor itu, ada aturan tentang pengaduan konsumen dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang terus diperbarui. Periksa ketentuan terbaru pada situs OJK. Selain itu, mediasi perbankan dan arbitrase syariah merupakan pilihan bila diatur dalam akad. Hasilnya dapat dikuatkan lewat akta perdamaian.

Contoh klausul yang perlu dicermati dalam akad

Sebelum menggugat, bacalah beberapa klausul akad dengan teliti. Pertama, klausul penyelesaian sengketa: apakah menyebut Pengadilan Agama, arbitrase syariah, atau pengadilan negeri. Kedua, klausul kelalaian: kapan nasabah dianggap wanprestasi dan apa akibatnya. Ketiga, klausul agunan: bagaimana agunan dieksekusi. Keempat, klausul perubahan sepihak: apakah lembaga boleh mengubah margin atau ketentuan lain tanpa persetujuan. Kelima, klausul denda: apakah denda diarahkan sebagai ta'zir atau dana sosial. Bila ada klausul yang bertentangan dengan peraturan atau prinsip syariah, sebutkan dalam gugatan.

Kesalahan umum

Contoh: Bu R mengambil pembiayaan usaha dengan akad murabahah di sebuah bank syariah. Usahanya merugi dan ia menunggak. Bank memberi teguran dan akan mengeksekusi agunan. Bu R menilai perhitungan margin tidak sesuai akad. Setelah keberatannya diabaikan, ia mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Karena nilai sengketa tidak besar dan buktinya berupa akad serta daftar angsuran, ia memakai gugatan sederhana. Hakim memeriksa akad, perhitungan, dan memanggil bank untuk mediasi.

Eksekusi agunan dan hak tanggungan

Pembiayaan syariah sering dijamin agunan berupa tanah atau kendaraan. Bila nasabah wanprestasi, lembaga dapat menjual agunan menurut jalur eksekusi yang berlaku, misalnya hak tanggungan atau fidusia. Putusan Mahkamah Konstitusi 18/PUU-XVII/2019 memengaruhi eksekusi fidusia, sebagaimana dibahas pada eksekusi fidusia menurut putusan MK. Nasabah perlu memahami bahwa gugatan ke Pengadilan Agama tidak otomatis menghentikan eksekusi. Mintalah nasihat advokat tentang langkah pengamanan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah semua sengketa bank syariah ke Pengadilan Agama? Pada prinsipnya ya, kecuali para pihak menyepakati arbitrase. Periksa akad dan putusan MK.

Apakah nasabah non-Muslim bisa menggugat di Pengadilan Agama? Dalam ekonomi syariah, pihak non-Muslim yang menundukkan diri secara sukarela pada hukum Islam dapat berperkara di Pengadilan Agama.

Apa perbedaan Perma 14/2016 dengan gugatan sederhana biasa? Perma 14/2016 khusus untuk ekonomi syariah dan mengatur gugatan sederhana serta acara biasa. Gugatan sederhana pada pengadilan negeri diatur dalam gugatan sederhana.

Apakah fatwa DSN-MUI mengikat hakim? Fatwa bukan undang-undang, tetapi menjadi rujukan penting dalam menilai kesesuaian akad dengan prinsip syariah dan sering dipakai hakim.

Ringkasan

• Sengketa ekonomi syariah adalah kewenangan Pengadilan Agama.
• Putusan MK 93/PUU-X/2012 menutup pilihan membawa sengketa bank syariah ke pengadilan negeri.
• Perma 14/2016 mengatur gugatan sederhana dan acara biasa; KHES dipakai sebagai rujukan hukum materiil.
• Baca akad, terutama klausul arbitrase dan eksekusi agunan.
• Mulailah dengan keberatan tertulis dan mediasi.
• Periksa teks resmi terbaru sebelum menggugat.

Dasar hukum

• UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
• UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
• UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
• UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Baca juga

• Kewenangan Pengadilan Agama: Perkara Apa Saja yang Diperiksa
• Hak Nasabah Bank dan Cara Mengajukan Pengaduan hingga ke OJK
• Eksekusi Objek Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi: Syarat dan Hak Debitur

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.