Foto Disebar Tanpa Izin: Hak atas Gambar dan Cara Meminta Penghapusan

Hak atas gambar dalam hukum Indonesia

Hukum Indonesia tidak memiliki satu pasal tunggal yang bernama "hak atas gambar". Perlindungannya tersebar dalam beberapa undang-undang.

• UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Foto wajah adalah data pribadi, dan dapat tergolong data biometrik bila dipakai untuk mengenali seseorang. Pemrosesan data pribadi memerlukan dasar yang sah, misalnya persetujuan. Pemilik data berhak meminta pemrosesan dihentikan dan data dihapus dalam keadaan tertentu.
• UU Hak Cipta. Pembuat foto memegang hak cipta atas fotonya. Selain itu, ada ketentuan tentang potret: penggunaan potret orang untuk kepentingan komersial seperti iklan memerlukan izin orang yang difoto atau ahli warisnya. Karena itu, ada dua pihak berhak: fotografer sebagai pencipta dan orang yang difoto.
• UU ITE. Memuat larangan menyebarkan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan, menyerang kehormatan seseorang, atau mengancam. Pasal tentang hak seseorang atas penghapusan informasi elektronik yang tidak relevan juga ada, melalui penetapan pengadilan.
• Hukum perdata. Penyebaran foto yang merugikan dapat digugat sebagai perbuatan melawan hukum.

Pembahasan lain: foto disebarkan tanpa izin dan hak cipta foto dan musik di media sosial.

Kapan penyebaran foto melanggar hukum

Tidak semua penyebaran foto otomatis melanggar. Pertimbangannya:

Penilaian akhir tergantung konteks, tujuan, dan dampak. Karena itu, kumpulkan bukti dampaknya, misalnya kerugian pekerjaan atau tekanan psikologis.

Langkah meminta penghapusan

1. Simpan bukti. Tangkap layar unggahan lengkap dengan nama akun, tautan, tanggal, dan jumlah tayangan atau komentar. Simpan tautan.
2. Jangan membalas dengan emosi. Balasan kasar dapat menyulitkan posisi Anda.
3. Minta penghapusan kepada pengunggah. Sampaikan sopan dan tertulis: foto mana, mengapa keberatan, dan batas waktu penghapusan.
4. Laporkan ke platform. Pakai fitur laporan untuk pelanggaran privasi atau hak cipta. Sertakan tautan dan bukti identitas bila diminta.
5. Adukan kepada Komdigi. Untuk konten yang melanggar, Kementerian Komunikasi dan Digital menyediakan kanal pengaduan konten. Lihat pengaduan konten negatif ke platform dan Komdigi.
6. Kirim somasi bila perlu. Surat teguran lewat advokat menegaskan keseriusan Anda.
7. Lapor polisi bila ada unsur pidana. Misalnya ancaman, pemerasan, penyebaran konten kesusilaan, atau pencemaran nama baik.
8. Pertimbangkan gugatan. Untuk ganti rugi atau penghapusan permanen, termasuk permohonan penetapan pengadilan atas informasi yang tidak relevan.

Contoh: Pak Eko (nama fiktif) mendapati fotonya dipakai sebagai gambar promosi toko daring yang tidak ia kenal, lengkap dengan testimoni palsu atas namanya. Ia menyimpan tangkapan layar halaman, menghubungi pemilik toko untuk meminta penghapusan, dan melapor ke platform dengan menjelaskan penggunaan potret untuk iklan tanpa izin. Karena toko tidak menanggapi, ia mengirim somasi lewat advokat dan menyimpan seluruh bukti pengiriman.

Menghubungi platform dengan efektif

Platform menerima ratusan ribu laporan. Laporan yang jelas lebih cepat ditangani.

• Pilih kategori yang paling tepat: pelanggaran privasi, pelecehan, konten intim tanpa izin, atau pelanggaran hak cipta.
• Sertakan tautan langsung ke unggahan, bukan hanya nama akun.
• Jelaskan singkat bahwa Anda orang dalam foto dan tidak memberi izin.
• Lampirkan identitas bila diminta, dan tutup data yang tidak perlu.
• Catat nomor laporan dan simpan surel balasan.
• Bila ditolak, ajukan banding dan sertakan bukti tambahan.

Platform besar umumnya memiliki kebijakan khusus untuk konten intim tanpa persetujuan dan untuk anak, yang biasanya diproses lebih cepat.

Hak meminta penghapusan menurut UU PDP

UU PDP memberi pemilik data hak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan memusnahkan data pribadinya dalam keadaan tertentu, serta meminta pertanggungjawaban pengendali data. Pengunggah yang bukan pengendali profesional mungkin tidak menyadari kewajiban ini, tetapi usaha atau lembaga yang memakai foto Anda jelas berstatus pengendali. Ajukan permintaan tertulis dan simpan bukti. Pelajari ringkasan hak tersebut di hak subjek data pribadi menurut UU PDP. Periksa perkembangan lembaga pengawas pelindungan data pribadi pada sumber resmi karena kelembagaannya dapat berubah.

Foto yang masih beredar setelah dihapus

Menghapus satu unggahan tidak selalu menghilangkan foto dari internet. Salinan dapat tersimpan di mesin pencari, arsip, atau perangkat orang lain. Anda dapat meminta penghapusan hasil pencarian lewat formulir resmi mesin pencari dan meminta platform lain menghapus unggahan ulang. Untuk informasi yang sudah tersebar luas, tujuan realistisnya adalah mengurangi peredaran dan menegakkan tanggung jawab pelaku, bukan jaminan penghapusan sepenuhnya. Bacaan terkait: jejak digital dan hak untuk dilupakan.

Bila foto disebar bersama ancaman

Bila foto disebar atau diancam disebar untuk memeras, itu masuk ranah pidana yang serius. Jangan memenuhi tuntutan pelaku. Simpan bukti, laporkan ke polisi dan platform, dan cari dukungan dari orang tepercaya atau lembaga pendamping. Lihat ancaman sebar foto intim dan sextortion. Korban kekerasan seksual berbasis elektronik berhak atas pelindungan dan pendampingan menurut UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU No. 12 Tahun 2022).

Kesalahan yang sering terjadi

• Menghapus bukti sebelum memotretnya.
• Langsung mengunggah balasan dengan menyebut nama pelaku.
• Mengisi laporan platform terlalu singkat tanpa tautan.
• Menunggu berminggu-minggu sebelum bertindak.
• Mengira semua foto di internet bebas dipakai siapa saja.
• Memakai jasa yang menjanjikan "menghapus foto dari seluruh internet".

Kapan sebaiknya menemui advokat

Konsultasi layak bila foto dipakai komersial, bila ada ancaman atau pemerasan, bila korban anak, atau bila penyebaran merusak reputasi atau pekerjaan. Advokat dapat menyusun somasi, laporan, dan gugatan, serta menilai kemungkinan permohonan penetapan pengadilan.

Istilah yang perlu dipahami

• Potret. Gambar wajah atau tubuh seseorang, baik foto maupun lukisan.
• Hak moral. Hak pencipta untuk dicantumkan namanya dan mencegah perubahan yang merugikan.
• Hak ekonomi. Hak memanfaatkan karya secara ekonomi.
• Data biometrik. Data yang berkaitan dengan karakteristik fisik, seperti wajah, yang dapat dipakai mengenali seseorang.
• Somasi. Surat teguran resmi untuk memenuhi tuntutan dalam batas waktu tertentu.
• Konten intim tanpa persetujuan. Gambar atau video bermuatan seksual yang dibuat atau disebarkan tanpa izin.

Contoh kedua: foto pesta di media sosial perusahaan

Contoh: Mbak Nanda (nama fiktif) hadir dalam acara gathering sebuah perusahaan. Beberapa bulan kemudian, fotonya yang sedang tertawa dipasang pada iklan perekrutan di akun resmi perusahaan itu, padahal ia tidak lagi bekerja di sana. Ia merasa tidak nyaman. Mbak Nanda mengirim surel sopan kepada bagian humas dengan tangkapan layar unggahan dan permintaan penghapusan dalam tiga hari kerja. Humas meminta maaf dan menurunkan foto. Seandainya tidak ditanggapi, ia siap melapor ke platform sebagai pelanggaran privasi dan, bila perlu, mengirim somasi.

Pelajaran: untuk penggunaan oleh perusahaan, jalur komunikasi langsung dengan bukti tertulis sering paling efektif, dan perusahaan umumnya sadar risikonya.

Foto bersama dan foto di acara

Foto kelompok menimbulkan pertanyaan: apakah semua orang harus memberi izin? Untuk foto pribadi yang dibagikan di lingkaran kecil, izin biasanya dipahami secara kebiasaan. Namun untuk penyebaran luas, apalagi untuk iklan, izin tegas lebih aman. Penyelenggara acara sebaiknya mengumumkan bahwa acara didokumentasikan dan menyediakan cara menolak difoto. Peserta yang tidak ingin tampil dapat menyampaikannya kepada panitia dan meminta foto tertentu dihapus. Permintaan yang sopan hampir selalu dihargai.

Foto di grup percakapan dan lingkungan kerja

Grup percakapan sering menjadi tempat foto menyebar. Foto yang dikirim ke grup kecil bisa diteruskan ke grup lain tanpa kendali Anda. Karena itu, sebelum mengirim foto orang lain, tanyakan apakah mereka berkeberatan. Di lingkungan kerja, foto karyawan untuk keperluan internal berbeda dari foto untuk promosi publik. Perusahaan sebaiknya memiliki kebijakan dokumentasi dan meminta persetujuan tertulis untuk penggunaan promosi. Lihat data pribadi karyawan dan pemantauan di tempat kerja.

Foto anak

Foto anak memerlukan kehati-hatian khusus karena anak tidak dapat menilai risikonya sendiri dan data anak mendapat pelindungan khusus. Orang tua sebaiknya tidak membagikan foto anak dengan seragam sekolah, lokasi tetap, atau kondisi yang memalukan. Bila pihak lain, misalnya sekolah atau teman, menyebarkan foto anak tanpa izin, orang tua dapat meminta penghapusan dan melapor ke platform. Bacaan terkait: sharenting, foto anak di media sosial.

Bila pelaku tidak diketahui

Kadang foto beredar lewat akun anonim. Tetap kumpulkan bukti, laporkan akun ke platform, dan jangan menuduh seseorang tanpa dasar. Polisi dapat menelusuri identitas pemilik akun melalui kerja sama dengan platform dan penyedia layanan, sesuai prosedur hukum. Anda tidak perlu membuktikan identitas pelaku sebelum melapor. Fokuskan pada fakta: apa yang disebarkan, kapan, di mana, dan dampaknya. Jaga kesehatan mental Anda, dan bila dampaknya berat, cari dukungan dari orang tepercaya atau profesional.

Pemulihan reputasi setelah foto dihapus

Setelah foto diturunkan, kerusakan reputasi mungkin masih tersisa. Periksa pencarian atas nama Anda, minta mesin pencari menghapus hasil terkait bila memenuhi syarat, dan beri tahu orang-orang yang terdampak dengan tenang. Simpan seluruh bukti penghapusan. Bila kerugian materiil atau immateriil besar, konsultasikan kemungkinan gugatan ganti rugi dengan advokat. Penilaian ganti rugi bergantung pada bukti, sehingga catat dampak nyata seperti hilangnya pekerjaan, biaya konseling, atau biaya pemulihan nama baik.

Pertanyaan yang sering diajukan

Bolehkah seseorang memotret saya di tempat umum lalu mengunggahnya? Memotret di tempat umum tidak otomatis melanggar, tetapi mengunggah dengan cara yang mempermalukan, memakai untuk iklan, atau menyebarkan data pribadi dapat bermasalah. Penilaian bergantung pada konteks.

Apakah saya bisa menuntut ganti rugi? Dapat melalui gugatan bila ada kerugian yang bisa dibuktikan, baik materiil maupun immateriil. Hasil gugatan tidak dapat dijanjikan, sehingga bukti dampak sangat penting.

Apakah izin lisan cukup? Izin dapat berbentuk lisan, tetapi sulit dibuktikan. Untuk penggunaan komersial, mintalah izin tertulis yang menyebut tujuan dan jangka waktu.

Ringkasan

Foto Anda dilindungi oleh aturan data pribadi, hak cipta atas potret, UU ITE, dan hukum perdata. Simpan bukti, minta penghapusan secara tertulis, laporkan ke platform dan Komdigi, lalu tempuh somasi, laporan polisi, atau gugatan sesuai kebutuhan. Jangan membalas dengan menyebarkan identitas pelaku. Periksa teks resmi terbaru karena aturan pelaksana dapat berubah.

Dasar hukum

• UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
• UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
• UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
• UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Baca juga

• Foto Disebarkan Tanpa Izin: Hak atas Gambar Pribadi dan Cara Menghapus Konten
• Hak Cipta Foto dan Musik di Media Sosial: Batas Memakai Karya Orang Lain
• Hak Subjek Data Pribadi Menurut UU PDP: Akses, Koreksi, Hapus, dan Gugatan
• Ancaman Sebar Foto Intim dan Sextortion: Langkah Cepat Korban dan Dasar Hukumnya
• Doxing dan Penyebaran Data Pribadi: Langkah Hukum dan Cara Menghapus Konten

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.