Jejak Digital dan Hak untuk Dilupakan: Menghapus Berita atau Informasi Lama

Apa itu hak untuk dilupakan

Hak untuk dilupakan (right to be forgotten) adalah gagasan bahwa seseorang dapat meminta informasi tentang dirinya yang sudah tidak relevan, tidak akurat, atau merugikan agar dihapus atau tidak mudah ditemukan. Gagasan ini dikenal luas di negara lain. Di Indonesia, prinsipnya diwujudkan dalam UU ITE dan pelindungan data pribadi, dengan syarat dan prosedur tertentu.

Hak ini tidak berarti semua informasi buruk tentang seseorang bisa dihapus begitu saja. Informasi yang masih berkaitan dengan kepentingan umum, misalnya rekam jejak pejabat atau peristiwa yang tercatat secara historis, tidak serta-merta dapat dihapus. Hukum mempertimbangkan keseimbangan antara hak individu, kebebasan informasi, dan kepentingan publik.

Pembahasan terkait: hak subjek data pribadi menurut UU PDP dan foto disebar tanpa izin.

Dasar hukum yang relevan

• UU ITE. Memuat ketentuan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. Ketentuan ini sering disebut sebagai dasar hak untuk dilupakan di Indonesia. Penyelenggara juga wajib menyediakan mekanisme penghapusan. Rumusan lengkap dan pasalnya perlu dibaca pada teks resmi terbaru.
• UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Memberi pemilik data hak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan memusnahkan data pribadinya dalam keadaan tertentu, misalnya bila data tidak lagi diperlukan untuk tujuan awal atau persetujuan ditarik. Ada pengecualian untuk kepentingan tertentu.
• UU Pers. Memberi hak jawab dan hak koreksi kepada orang yang diberitakan. Penyelesaian sengketa pemberitaan umumnya lewat Dewan Pers.
• Pedoman Dewan Pers. Pedoman pemberitaan media siber memuat ketentuan tentang pencabutan berita. Isinya perlu dibaca pada dokumen resmi Dewan Pers, karena pencabutan berita hanya dibolehkan dalam alasan terbatas.
• KUHP baru. Bila informasi itu berupa pencemaran nama baik atau penyebaran konten terlarang, ranah pidana bisa relevan.

Pasal-pasal rinci dan ancaman pidana dapat berubah, sehingga periksa teks resmi terbaru.

Jenis informasi yang sering dimintakan penghapusan

Langkah dari yang paling mudah

1. Identifikasi. Catat tautan, tanggal, nama situs, dan siapa pengelolanya. Tangkap layar sebelum meminta penghapusan.
2. Minta langsung kepada pengelola. Banyak situs mempunyai kontak atau formulir. Jelaskan alasan: informasi keliru, tidak relevan, atau melanggar privasi.
3. Gunakan hak jawab atau hak koreksi untuk berita. Hak jawab memberi kesempatan menyampaikan bantahan atas pemberitaan. Hak koreksi meminta perbaikan fakta yang keliru. Keduanya dilayangkan kepada redaksi.
4. Adukan ke Dewan Pers bila redaksi tidak menanggapi dan menyangkut karya jurnalistik.
5. Minta penghapusan hasil pencarian. Mesin pencari memiliki formulir permintaan penghapusan untuk kategori tertentu, seperti data pribadi sensitif atau konten yang melanggar hukum. Penghapusan dari hasil pencarian tidak menghapus halaman asli.
6. Laporkan ke platform untuk unggahan di media sosial, dengan kategori yang sesuai.
7. Adukan ke Komdigi untuk konten yang melanggar. Lihat pengaduan konten negatif ke platform dan Komdigi.
8. Ajukan permohonan penetapan pengadilan bila jalur lain gagal dan Anda ingin dasar hukum yang kuat untuk memerintahkan penghapusan.

Prosedur penetapan pengadilan

Menurut UU ITE, penghapusan informasi elektronik yang tidak relevan didasarkan pada penetapan pengadilan. Secara umum langkahnya:

1. Siapkan permohonan. Memuat identitas pemohon, uraian informasi (tautan dan tanggal), alasan mengapa tidak relevan atau merugikan, dan permintaan.
2. Ajukan ke pengadilan negeri yang berwenang. Sebagai permohonan, bukan gugatan terhadap pihak tertentu. Tentukan wilayah sesuai ketentuan acara, dan tanyakan ke kepaniteraan.
3. Lampirkan bukti. Identitas, tangkapan layar, tautan, bukti bahwa perkara sudah selesai, atau bukti ketidakakuratan.
4. Ikuti pemeriksaan. Hakim memeriksa permohonan, dapat meminta keterangan saksi atau ahli, lalu menetapkan.
5. Jika dikabulkan, serahkan penetapan kepada penyelenggara. Penyelenggara sistem elektronik wajib melaksanakan sesuai ketentuan.

Hakim mempertimbangkan relevansi, kepentingan umum, hak atas informasi, serta dampak terhadap pemohon. Hasilnya tidak dapat dijanjikan. Rincian teknis pelaksanaan dapat berubah, jadi tanyakan kepada pengadilan setempat atau advokat.

Contoh: Pak Teddy (nama fiktif) pernah diberitakan sebagai terperiksa dalam sebuah perkara, tetapi kemudian perkara dihentikan karena tidak cukup bukti. Berita lama itu masih muncul pada urutan atas pencarian namanya. Ia mengirim surat hak jawab dan permintaan pembaruan kepada redaksi, melampirkan surat penghentian perkara. Redaksi menambahkan keterangan terbaru di bawah berita. Untuk halaman lain yang tidak ditanggapi, ia berkonsultasi dengan advokat tentang kemungkinan permohonan penetapan pengadilan.

Berita sebagai karya jurnalistik

Berita adalah produk pers yang dilindungi oleh kebebasan pers. Karena itu, permintaan menghapus berita yang benar dan sah umumnya sulit dikabulkan. Pers mempunyai pedoman bahwa pencabutan berita hanya dalam keadaan tertentu. Yang lebih realistis: meminta pembaruan, klarifikasi, anonimisasi (menyamarkan nama) pada kasus tertentu, atau hak jawab. Untuk berita yang keliru, redaksi wajib melakukan koreksi. Sampaikan keberatan secara tertulis dan sopan, lampirkan bukti, dan catat tanggal pengiriman. Bila sengketa terkait produk jurnalistik, Dewan Pers dapat memediasi.

Data pinjaman daring dan jejak keuangan

Orang yang pernah menunggak pinjaman daring kadang mendapati data pribadinya masih disebar atau dicantumkan di situs setelah lunas. Dasar hukum pelindungan data pribadi dapat digunakan untuk meminta penghentian pemrosesan. Catatan resmi riwayat kredit di sektor jasa keuangan mengikuti aturan tersendiri, dan perbaikannya melalui pemberi kredit atau OJK. Lihat data SLIK OJK dan perbaikannya. Bila data Anda disebarkan oleh penagih, lihat doxing dan penyebaran data pribadi.

Informasi tentang anak dan korban

Informasi yang memuat identitas anak yang berhadapan dengan hukum atau korban kejahatan tertentu mendapat pelindungan khusus. Media dan pengguna wajib menyamarkan identitas. Orang tua dapat meminta penghapusan identitas anak dari berita atau unggahan. Platform umumnya memproses laporan terkait anak dengan prioritas. Bacaan lain: sharenting, foto anak di media sosial.

Menjaga jejak digital ke depan

• Periksa hasil pencarian atas nama Anda secara berkala.
• Atur privasi akun media sosial dan tinjau unggahan lama.
• Gunakan alamat surel dan nama pengguna yang berbeda untuk keperluan berbeda.
• Hapus akun lama yang tidak dipakai setelah mengunduh data yang diperlukan.
• Sebelum mengunggah, tanyakan apakah Anda nyaman bila informasi itu muncul lima tahun lagi.
• Jangan menyerahkan salinan KTP atau dokumen pribadi ke situs yang tidak jelas.

Kesalahan yang sering terjadi

• Mengira mesin pencari dapat menghapus halaman asli.
• Mengajukan permohonan pengadilan tanpa mencoba jalur redaksi atau platform lebih dulu.
• Menuntut penghapusan berita yang benar tanpa dasar kuat.
• Membayar jasa yang menjanjikan hasil instan.
• Tidak menyimpan bukti sebelum meminta penghapusan.
• Mengunggah ulang pernyataan keberatan yang justru menarik perhatian pada informasi lama.

Kapan sebaiknya menemui advokat

Konsultasi layak bila informasi merugikan pekerjaan atau keluarga, bila pengelola menolak, bila ada beberapa situs sekaligus, atau bila Anda ingin mengajukan permohonan penetapan pengadilan. Advokat dapat menilai peluang, menyusun permohonan, dan mengelola komunikasi. Siapkan daftar tautan, tangkapan layar, bukti penyelesaian perkara, dan kronologi.

Istilah yang perlu dipahami

• Informasi elektronik. Data dalam bentuk tulisan, suara, gambar, atau lainnya yang diolah secara elektronik.
• Penyelenggara sistem elektronik. Pihak yang menyediakan dan mengoperasikan sistem elektronik, termasuk situs dan platform.
• Indeks pencarian. Daftar halaman yang disimpan mesin pencari untuk ditampilkan dalam hasil.
• Anonimisasi. Penyamaran identitas, misalnya mengganti nama dengan inisial.
• Hak jawab. Hak seseorang untuk memberi tanggapan atas pemberitaan yang merugikan.
• Hak koreksi. Hak untuk meminta perbaikan kesalahan fakta dalam pemberitaan.

Contoh kedua: unggahan lama di forum

Contoh: Mbak Rani (nama fiktif) dulu aktif di sebuah forum daring dan menulis keluhan panjang tentang mantan pemberi kerja dengan menyebut namanya. Sepuluh tahun kemudian, unggahan itu muncul saat calon pemberi kerja baru mencari namanya. Ia menghubungi pengelola forum untuk meminta penghapusan unggahan lama atas namanya, menjelaskan bahwa informasinya sudah tidak relevan dan memuat data pribadi. Pengelola menyetujui penghapusan. Mbak Rani lalu meminta mesin pencari memperbarui hasil dengan mengirim tautan yang sudah dihapus.

Pelajaran: untuk unggahan pribadi dan forum, permintaan langsung kepada pengelola sering cukup. Penetapan pengadilan lebih tepat bila pengelola menolak atau informasi tersebar luas.

Faktor yang dipertimbangkan hakim

Dalam menilai permohonan penghapusan, pertimbangan yang lazim diperhatikan antara lain:

Gunakan daftar ini untuk menyusun argumen permohonan: jelaskan mengapa informasi sudah tidak relevan, apa dampaknya, dan mengapa penghapusan seimbang dengan kepentingan publik.

Jenis perkara yang sering dipersoalkan

Beberapa contoh yang lazim ditanyakan: perkara pidana yang berakhir dengan penghentian atau pembebasan, perselisihan utang yang sudah lunas, unggahan masa remaja yang memalukan, data kontak yang tersebar di direktori daring, serta berita yang kemudian terbukti keliru. Tiap kategori memiliki dasar berbeda. Untuk perkara yang masih berjalan atau yang berkaitan dengan kepentingan publik, permintaan lebih sulit dikabulkan. Untuk data pribadi yang tersebar tanpa dasar, dasar pelindungan data lebih kuat.

Cara menulis surat permintaan penghapusan

Surat yang efektif memuat: identitas, tautan yang dimaksud, alasan permintaan, bukti pendukung, dasar hukum secara garis besar, tindakan yang diminta (hapus, koreksi, atau samarkan), batas waktu, dan kontak. Gunakan bahasa sopan dan fakta. Hindari ancaman dan tuduhan. Lampirkan salinan identitas bila diminta pengelola, dengan menutup data yang tidak perlu. Kirim lewat kanal resmi yang meninggalkan bukti, dan simpan salinan. Jika pengelola membalas dengan permintaan tambahan, penuhi dengan wajar.

Beda penghapusan sumber dan penghapusan hasil pencarian

Penghapusan sumber berarti halaman asli hilang. Penghapusan hasil pencarian berarti halaman tidak ditampilkan saat orang mencari nama Anda, tetapi halaman asli tetap ada. Keduanya berguna dan saling melengkapi. Jika sumber menolak, hasil pencarian masih bisa diperkarakan melalui formulir mesin pencari, meskipun tidak ada jaminan dikabulkan. Setelah sumber dihapus, minta mesin pencari memperbarui indeks agar tautan lama tidak tampil. Pantau dalam beberapa minggu dan ulangi permintaan bila perlu.

Keseimbangan dengan kebebasan pers dan informasi

Hukum tidak memberi seseorang hak mutlak menghapus semua catatan masa lalu. Kebebasan pers, hak publik atas informasi, dan arsip sejarah dilindungi. Karena itu, permohonan yang berhasil biasanya terfokus, beralasan jelas, dan memperhatikan kepentingan publik. Permintaan yang ditujukan menutupi kesalahan serius, apalagi oleh pejabat atau pihak yang diawasi publik, wajar ditolak. Bersikaplah realistis tentang hasil, dan pertimbangkan jalur koreksi dan klarifikasi sebagai pelengkap.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah semua orang berhak meminta berita lama dihapus? Tidak otomatis. Hak untuk dilupakan dibatasi syarat tertentu, antara lain relevansi dan kepentingan umum. Permintaan untuk berita jurnalistik biasanya lebih sulit dibanding unggahan pribadi atau data pribadi.

Berapa lama proses permohonan pengadilan? Tidak ada kepastian waktu. Tanyakan kepada pengadilan setempat, dan siapkan bukti lengkap agar pemeriksaan lancar.

Apakah hasil pencarian akan bersih setelah dihapus dari sumbernya? Halaman dari sumber akan hilang dari pencarian setelah mesin pencari memperbarui indeksnya. Salinan di tempat lain mungkin masih ada, jadi periksa dan ajukan permintaan tambahan bila perlu.

Ringkasan

Hak untuk dilupakan di Indonesia dijalankan lewat UU ITE, UU PDP, serta mekanisme pers. Mulailah dari permintaan langsung, hak jawab dan koreksi, dan formulir mesin pencari. Bila perlu kepastian hukum, ajukan permohonan penetapan pengadilan untuk informasi elektronik yang tidak relevan. Berita yang benar dan berkepentingan umum sulit dihapus. Periksa teks resmi terbaru karena rincian prosedur dapat berubah.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
• UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
• UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Baca juga

• Hak Subjek Data Pribadi Menurut UU PDP: Akses, Koreksi, Hapus, dan Gugatan
• Perlindungan Data Pribadi: Hak Anda Berdasarkan UU PDP
• Doxing dan Penyebaran Data Pribadi: Langkah Hukum dan Cara Menghapus Konten
• Data SLIK OJK: Cara Membaca Catatan Kredit dan Memperbaikinya
• Sharenting: Risiko Membagikan Foto Anak di Media Sosial dan Pengaturan Privasinya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.