Pengaduan Konten Negatif ke Platform dan Kementerian Komdigi

Apa yang dimaksud konten negatif

Istilah "konten negatif" dipakai sehari-hari untuk informasi elektronik yang melanggar aturan atau merugikan. Contohnya: penipuan, perjudian daring, pornografi, ujaran kebencian, hoaks yang meresahkan, pencemaran nama baik, penyebaran data pribadi, pelanggaran hak cipta, dan konten yang membahayakan anak.

Tidak semua konten yang tidak Anda sukai bisa diturunkan. Kritik, opini, dan satire yang sah dilindungi kebebasan berpendapat. Yang dapat diturunkan adalah konten yang melanggar hukum atau kebijakan platform. Karena itu, laporan terbaik menyebut jenis pelanggaran secara jelas.

Pembahasan terkait: konten hoaks dan UU ITE dan doxing dan penyebaran data pribadi.

Dua jalur utama

Dalam praktik, jalurnya sering ditempuh berurutan atau bersamaan: lapor ke platform, adukan ke Komdigi, dan lapor ke polisi bila ada pidana.

Aturan dalam bahasa sehari-hari

• Penyelenggara sistem elektronik (PSE) wajib memastikan sistemnya tidak memuat atau memfasilitasi informasi dan dokumen elektronik terlarang. Kewajiban ini diatur dalam peraturan menteri tentang penyelenggara sistem elektronik lingkup privat, dan turunannya. Peraturan teknis dapat berubah, jadi periksa teks resmi dan perubahannya.
• Peraturan tersebut membedakan konten yang dilarang dan menetapkan tenggat penurunan berbeda untuk permintaan biasa dan yang mendesak. Lamanya tenggat berbeda menurut jenis konten dan tingkat urgensinya, dan sebaiknya diperiksa pada teks resmi terbaru.
• PSE lingkup privat wajib mendaftar. Platform yang tidak terdaftar berisiko dibatasi akses.
• Pemerintah memiliki kewenangan memutus akses atas informasi elektronik yang melanggar peraturan, sesuai UU ITE.
• Pelindungan data pribadi memberi hak meminta penghapusan data yang diproses melawan hukum.

Peraturan di bidang ini sering diperbarui dan dapat mengalami perubahan setelah regulasi baru terbit, termasuk pembagian kewenangan lembaga. Selalu cek kanal resmi Komdigi.

Menyiapkan laporan

Laporan yang baik menghemat waktu penanganan. Siapkan:

1. Tautan langsung ke konten. Jangan hanya nama akun.
2. Tangkapan layar yang memuat tanggal, jam, nama akun, dan konteks.
3. Jenis pelanggaran. Pilih kategori: penipuan, pelecehan, data pribadi, hak cipta, kekerasan, anak, dan lainnya.
4. Penjelasan singkat mengapa konten itu melanggar dan bagaimana ia merugikan Anda atau orang lain.
5. Identitas dan bukti hubungan. Bila Anda korban, sertakan bukti bahwa orang dalam konten adalah Anda.
6. Riwayat langkah sebelumnya. Misalnya laporan ke platform dan nomor laporannya.
7. Salinan arsip. Simpan arsip halaman bila konten dapat dihapus pelaku, tanpa menyebarluaskan.

Contoh: Mbak Lia (nama fiktif) menemukan akun yang memakai fotonya dan menawarkan pinjaman palsu kepada orang lain. Ia menyimpan tautan akun, tangkapan layar profil dan pesan, serta bukti identitasnya. Ia melapor ke platform dengan kategori peniruan identitas, kemudian mengadukan ke kanal pengaduan konten Komdigi dengan melampirkan nomor laporan platform. Ia juga memberi tahu teman-temannya agar waspada.

Langkah melapor ke platform

1. Buka menu laporan pada unggahan, akun, atau pesan.
2. Pilih kategori yang paling tepat. Kategori yang keliru dapat memperlambat penanganan.
3. Isi alasan dengan kalimat pendek dan faktual.
4. Lampirkan bukti jika diminta.
5. Catat nomor laporan atau simpan surel konfirmasi.
6. Pantau status. Bila ditolak, ajukan banding atau gunakan formulir hukum platform.
7. Untuk pelanggaran khusus seperti hak cipta atau privasi, gunakan formulir khusus, bukan laporan umum.

Langkah mengadu ke Komdigi

Kementerian Komunikasi dan Digital menyediakan kanal pengaduan konten melalui situs resmi. Secara umum:

1. Buka kanal pengaduan resmi dari situs kementerian. Pastikan alamatnya benar dan bukan situs tiruan.
2. Pilih jenis aduan dan isi data: tautan, deskripsi, dan bukti.
3. Sertakan identitas pelapor sesuai persyaratan formulir.
4. Simpan nomor tiket atau bukti pengaduan.
5. Pantau tindak lanjut melalui kanal yang disediakan.
6. Untuk penipuan keuangan, pertimbangkan juga mengadu ke OJK dan bank.

Komdigi dapat meminta penyelenggara menurunkan konten bila memenuhi kriteria. Tidak semua laporan dikabulkan. Ada penilaian apakah konten melanggar peraturan atau hanya tidak disukai.

Perkiraan waktu penanganan

Waktu penanganan berbeda-beda. Platform besar mungkin menanggapi dalam hitungan jam hingga hari, tergantung kategori. Konten yang membahayakan anak atau konten intim tanpa persetujuan biasanya diprioritaskan. Pengaduan kepada kementerian mengikuti prosedur internal dan tenggat yang diatur peraturan. Karena tenggat bisa berubah, jangan bergantung pada angka dari media sosial. Catat tanggal laporan dan periksa status secara berkala. Bila lewat batas waktu wajar tanpa tanggapan, naikkan ke langkah berikutnya.

Bila laporan diabaikan atau ditolak

1. Ajukan banding di platform dengan bukti tambahan dan alasan yang lebih jelas.
2. Adukan ke Komdigi dengan melampirkan bukti laporan ke platform dan jawabannya.
3. Kirim somasi kepada pengunggah dan, bila relevan, pengelola platform lokal. Somasi lewat advokat memiliki bobot lebih.
4. Lapor polisi bila ada tindak pidana: ancaman, pemerasan, penipuan, kesusilaan, atau pencemaran nama baik. Bawa bukti yang dicetak.
5. Ajukan permohonan atau gugatan ke pengadilan untuk penghapusan yang diperintahkan hakim. Lihat jejak digital dan hak untuk dilupakan.
6. Gunakan hak data pribadi dengan mengajukan permintaan tertulis kepada pengendali data. Periksa perkembangan lembaga pengawas pelindungan data pribadi pada sumber resmi.

Konten khusus dan jalur yang tepat

• Penipuan keuangan atau investasi palsu. Platform, OJK, dan polisi. Lihat phishing, tautan dan APK palsu.
• Foto atau video pribadi. Platform, Komdigi, dan polisi. Lihat foto disebar tanpa izin.
• Pelanggaran hak cipta. Formulir hak cipta platform, DJKI, dan somasi. Lihat hak cipta konten kreator dicuri akun lain.
• Konten anak. Platform, Komdigi, polisi, dan lembaga perlindungan anak.
• Ulasan merugikan. Platform terlebih dahulu. Lihat review negatif di Google Maps.
• Deepfake. Platform, polisi, dan Komdigi. Lihat deepfake dan suara tiruan AI.

Kesalahan yang sering terjadi

• Hanya membagikan tangkapan layar tanpa tautan.
• Melaporkan dengan kategori yang salah.
• Melaporkan konten kritik yang sah dan berharap diturunkan.
• Membalas pelaku dengan serangan dan akhirnya melanggar aturan sendiri.
• Tidak mencatat nomor laporan.
• Menyebarkan konten yang dilaporkan sambil mengecam, sehingga memperluas jangkauan.

Kapan sebaiknya menemui advokat

Konsultasi layak bila konten merugikan secara berat, platform dan kementerian tidak menanggapi, Anda hendak menempuh gugatan atau permohonan pengadilan, atau Anda sendiri menerima somasi karena konten. Advokat dapat menilai kategori pelanggaran dan jalur paling tepat.

Istilah yang perlu dipahami

• Penyelenggara sistem elektronik (PSE). Pihak yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan sistem elektronik, seperti platform media sosial dan marketplace.
• PSE lingkup privat. PSE yang diselenggarakan oleh swasta atau perorangan, bukan lembaga pemerintah.
• Takedown. Penurunan atau penghapusan konten dari sistem.
• Pemutusan akses. Pemblokiran akses terhadap konten atau situs.
• Banding. Permohonan peninjauan ulang keputusan moderasi platform.
• Moderasi konten. Proses penilaian dan penindakan konten sesuai kebijakan.

Contoh kedua: akun yang menyebarkan data pribadi

Contoh: Pak Wisnu (nama fiktif) mendapati sebuah akun menyebarkan nomor telepon, alamat rumah, dan foto keluarganya setelah ia berselisih dengan seseorang. Ia segera menyimpan tautan dan tangkapan layar, melapor ke platform dengan kategori penyebaran data pribadi, dan memberi tahu keluarga agar berhati-hati. Karena platform lambat, ia mengadukan ke kanal Komdigi dengan menyertakan nomor laporan platform. Ia juga membuat laporan polisi atas pengancaman yang menyertai unggahan. Dalam beberapa hari, unggahan diturunkan dan akun dibatasi.

Pelajaran: laporan berlapis, dengan bukti dan nomor laporan sebelumnya, membuat setiap tahap lebih mudah ditindaklanjuti. Pembahasan terkait: doxing dan penyebaran data pribadi.

Kategori laporan dan bukti yang sebaiknya disertakan

Tabel ini menunjukkan pola umum. Kebijakan tiap platform berbeda, dan kategori formulir dapat berubah.

Keadaan darurat dan konten berbahaya

Beberapa konten membutuhkan tindakan segera, misalnya ancaman nyata terhadap keselamatan, konten yang memperlihatkan anak dalam bahaya, atau ajakan bunuh diri. Pada keadaan itu, hubungi pihak berwenang atau layanan darurat terlebih dahulu, baru lapor ke platform. Platform memiliki jalur khusus untuk konten berisiko tinggi. Jangan menunggu laporan biasa diproses bila nyawa atau keselamatan terancam. Bagi korban pelecehan daring, pertimbangkan meminta bantuan lembaga pendamping.

Peran organisasi masyarakat dan bantuan hukum

Selain lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil di bidang perlindungan perempuan dan anak, hak digital, serta lembaga bantuan hukum sering membantu korban melapor dan mendokumentasikan kasus. Mereka dapat menjadi perantara, memberi pendampingan psikologis, atau membantu menyiapkan laporan. Bagi orang yang tidak mampu, bantuan hukum gratis tersedia melalui pemberi bantuan hukum terverifikasi dan pos bantuan hukum di pengadilan. Lihat bantuan hukum gratis dan Posbakum.

Bila Anda yang dilaporkan

Anda mungkin juga berada di sisi sebaliknya: konten Anda dilaporkan atau diturunkan. Baca alasan yang diberikan platform, periksa apakah ada pelanggaran yang benar, dan ajukan banding bila Anda yakin keliru, disertai penjelasan dan bukti. Jangan membuat akun baru untuk menghindari sanksi, karena dapat memperberat tindakan. Jika menerima surat dari kementerian, tanggapi tepat waktu. Bila ada somasi atau pemberitahuan hukum, konsultasikan dengan advokat. Simpan semua korespondensi.

Mencegah konten bermasalah sejak awal

Pencegahan sering lebih mudah daripada penurunan. Pelaku usaha dan pengelola komunitas dapat menetapkan aturan konten yang jelas, menyediakan fitur pelaporan, memoderasi komentar, dan menanggapi keluhan secara cepat. Pengguna perorangan dapat membatasi siapa yang dapat melihat dan mengomentari unggahan, tidak membagikan data pribadi, dan berpikir dua kali sebelum meneruskan konten yang belum diverifikasi. Literasi digital keluarga dan lingkungan kerja mengurangi jumlah konten bermasalah yang beredar.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah Komdigi menghapus semua konten yang saya laporkan? Tidak. Hanya konten yang melanggar peraturan dan memenuhi kriteria yang dapat diturunkan. Siapkan bukti dan kategori yang jelas.

Haruskah saya melapor ke platform sebelum ke Komdigi? Umumnya lebih baik, karena platform bisa bertindak cepat dan Komdigi sering meminta riwayat laporan. Untuk konten yang jelas melanggar hukum berat, Anda dapat menempuh keduanya bersamaan.

Apakah melapor ke platform membuat identitas saya terbuka kepada pengunggah? Pada umumnya identitas pelapor dirahasiakan, tetapi kebijakan platform berbeda, terutama untuk laporan hukum. Baca kebijakan sebelum mengirim.

Ringkasan

Konten negatif dapat dilaporkan ke platform, Komdigi, polisi, dan pengadilan sesuai jenisnya. Siapkan tautan, tangkapan layar, kategori pelanggaran, dan nomor laporan. Bila laporan diabaikan, ajukan banding, adukan ke Komdigi, kirim somasi, atau tempuh jalur hukum. Waspadai penipuan yang mengaku petugas. Aturan teknis dan tenggat dapat berubah, sehingga periksa teks resmi terbaru.

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
• UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
• Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (periksa perubahan dan penggantinya).

Baca juga

• Konten Hoaks dan UU ITE: Batas Kritik, Informasi Palsu, dan Risiko Hukumnya
• Doxing dan Penyebaran Data Pribadi: Langkah Hukum dan Cara Menghapus Konten
• Pencemaran Nama Baik: UU ITE (UU 1/2024) dan KUHP, Unsur, Batasan, dan Delik Aduan
• Perlindungan Data Pribadi: Hak Anda Berdasarkan UU PDP
• Ancaman Sebar Foto Intim dan Sextortion: Langkah Cepat Korban dan Dasar Hukumnya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.