Diancam Sebar Foto atau Video Pribadi (Sextortion): Panduan Langkah Lapor dari Hari Pertama sampai Sidang

Gambaran singkat kejadian

Kasus di bawah ini fiktif, dibuat dari pola yang paling sering dilaporkan. Nama tokohnya samaran.

Contoh: Bu Rina berkenalan dengan seseorang lewat aplikasi pertemanan. Selama beberapa minggu mereka mengobrol hampir setiap hari. Orang itu ramah, perhatian, dan perlahan mengajak percakapan yang makin pribadi. Suatu malam Bu Rina mengirim foto pribadi karena merasa percaya. Dua hari kemudian pesan berubah nada: "Transfer sekarang, atau fotomu kukirim ke semua kontakmu." Ia menerima tangkapan layar daftar nama keluarga dan rekan kerjanya, lalu tenggat satu jam. Jantungnya berdebar, tangannya gemetar, dan ia hampir langsung mentransfer.

Yang paling sering terjadi pada kasus seperti ini:

• Pelaku membangun kedekatan lebih dulu, sering memakai akun dengan foto menarik yang bukan miliknya.
• Setelah mendapat konten, pelaku mengancam dan memberi tenggat sangat pendek supaya korban tidak sempat berpikir.
• Pelaku menunjukkan "bukti" bahwa ia punya daftar kontak korban, kadang diambil dari profil media sosial yang terbuka.
• Setelah korban membayar sekali, permintaan berikutnya hampir selalu datang, dengan jumlah lebih besar atau permintaan lain.
• Pada sebagian kasus, konten bahkan tidak pernah ada. Pelaku hanya menggertak, atau memakai gambar rekayasa.

Sextortion adalah gabungan kata "sex" (seksual) dan "extortion" (pemerasan). Maksudnya, ancaman membuka konten bermuatan seksual dipakai untuk memeras uang, konten tambahan, atau tindakan lain. Pelaku bisa perorangan, mantan pasangan, atau kelompok yang bekerja terorganisasi dari tempat lain.

Hal pertama yang perlu ditegaskan: dalam kejadian ini yang melakukan pelanggaran hukum adalah orang yang mengancam dan menyebarkan. Mengirim foto pribadi kepada orang yang dipercaya bukan kejahatan. Rasa malu itu wajar, tetapi tidak perlu ditanggung sendirian. Pembahasan dasar hukumnya ada di ancaman sebar foto intim dan sextortion, dan sifat ancaman-pemerasannya di panduan pemerasan dan pengancaman.

Yang harus dilakukan dalam 24 jam pertama

Dua puluh empat jam pertama menentukan banyak hal, terutama karena pelaku memakai tekanan waktu. Urutan berikut membantu Anda tetap tenang.

1. Tarik napas dan berhenti membalas. Jangan berdebat, memohon, atau mengancam balik. Setiap balasan memberi pelaku informasi dan kesempatan menekan lagi.
2. Jangan membayar dan jangan memenuhi tenggat. Pembayaran jarang mengakhiri ancaman. Pelaku belajar bahwa Anda mudah ditekan, lalu meminta lagi. Bila Anda sudah terlanjur membayar, berhenti di situ, simpan bukti transfernya, dan jangan membayar lagi.
3. Jangan menghapus apa pun. Percakapan, akun pelaku, nomor telepon, dan bukti transfer adalah bahan laporan. Menghapusnya justru menyulitkan penyidik.
4. Foto layar semuanya sekarang. Ambil tangkapan layar ancaman lengkap dengan nama akun, nomor, tanggal, dan jam. Rincian caranya ada di bagian bukti.
5. Amankan akun dan perangkat Anda. Ganti kata sandi email dan media sosial, aktifkan verifikasi dua langkah, dan keluarkan perangkat asing dari daftar sesi login. Atur profil media sosial menjadi tertutup supaya daftar teman tidak mudah disalin.
6. Laporkan akun pelaku ke platform setelah bukti tersimpan. Banyak platform punya jalur khusus untuk konten intim tanpa persetujuan. Blokir akun pelaku setelah bukti aman.
7. Ceritakan kepada satu orang yang Anda percaya. Dukungan emosional sangat berpengaruh, dan orang itu dapat menemani saat melapor.
8. Hubungi pendamping atau polisi pada hari yang sama bila memungkinkan. Semakin cepat dilaporkan, semakin besar peluang jejak digital masih bisa ditelusuri.

Beberapa hal yang sebaiknya dihindari:

• Menuruti permintaan tambahan, misalnya mengirim foto atau video lagi, karena ancaman hanya akan bertambah.
• Menghapus akun media sosial sebelum bukti disalin.
• Mengganti nomor telepon atau mereset ponsel sebelum penyidik memeriksa isi perangkat.
• Menghadapi pelaku sendiri atau bertemu langsung.
• Menyewa pihak tidak jelas yang menjanjikan "membersihkan" internet.

Bukti yang dikumpulkan dan cara menyimpannya

Bukti dalam kasus ini hampir seluruhnya digital, jadi mudah hilang atau berubah. Tujuan Anda adalah menyimpan apa adanya, tanpa disunting. Uraian lebih umum tentang bukti digital ada di bukti elektronik: chat dan rekaman.

Beberapa kebiasaan yang membantu:

• Jangan memotong, mewarnai, atau menyunting tangkapan layar. Simpan versi asli dan bila perlu buat salinan terpisah.
• Simpan salinan di dua tempat, misalnya penyimpanan awan pribadi yang dikunci kata sandi dan satu perangkat lain.
• Catat kapan dan dengan apa Anda mengambil setiap bukti.
• Jangan membagikan konten intimnya kepada siapa pun sebagai "bukti". Cukup serahkan kepada penyidik atau pendamping.
• Bila isi konten terlalu berat untuk dilihat ulang, minta pendamping membantu mencatat, atau cukup simpan tanpa membukanya kembali.

Contoh: Bu Rina tidak membuka ulang foto yang ia kirim. Ia hanya menangkap layar pesan ancaman dan profil akun, menyalin nomor rekening yang diminta, lalu menuliskan kronologi di catatan ponsel. Ia mengirim berkas itu ke email pribadinya sebagai salinan kedua. Ketika petugas bertanya, ia punya semua keterangan yang diperlukan.

Melapor ke mana

Ada beberapa pintu. Anda tidak harus memilih satu saja, dan tidak ada urutan wajib.

UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memungkinkan korban atau orang yang mengetahui peristiwa melapor kepada UPTD PPA, unit pelaksana teknis bidang sosial, lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat, dan atau kepolisian. Layanan pengaduan nasional seperti SAPA 129 juga dapat menjadi pintu awal. Periksa nomor dan jam layanan terbaru di situs resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Lapor di wilayah mana

Pada prinsipnya Anda dapat melapor di tempat kejadian atau di tempat tinggal Anda. Pada kejahatan digital, "tempat kejadian" tidak selalu jelas karena pelaku dan korban bisa berjauhan. Dalam praktik, kantor polisi di wilayah tempat Anda tinggal biasanya menerima laporan dan meneruskannya bila perlu. Anda boleh datang ke polsek, polres, atau polda. Untuk perkara siber yang rumit, polres atau polda yang punya unit khusus siber biasanya lebih siap.

Bagaimana bila laporan ditolak di satu kantor? Petugas tidak seharusnya menolak laporan hanya karena pelaku di luar wilayah, karena pelimpahan antarkantor adalah urusan internal kepolisian. Anda dapat:

1. Meminta alasan penolakan secara jelas, dan bila mungkin secara tertulis.
2. Meminta bertemu kepala SPKT atau pimpinan piket pada hari itu.
3. Mendatangi kantor polisi lain, misalnya polres atau polda, dengan membawa bukti yang sama.
4. Meminta pendamping dari UPTD PPA atau lembaga bantuan hukum ikut menemani.
5. Menggunakan jalur pengaduan masyarakat internal kepolisian bila perlakuan petugas tidak patut.

Penjelasan lebih lanjut tersedia di laporan ke polisi ditolak atau dihentikan.

Hari-H di kantor polisi

Banyak korban takut datang karena membayangkan pertanyaan yang menghakimi. Mengetahui alurnya membantu mengurangi cemas.

Datang ke siapa. Mulai dari SPKT, yaitu Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, loket penerima laporan yang buka sepanjang waktu. Sampaikan bahwa Anda ingin melapor sebagai korban kekerasan seksual berbasis elektronik atau pemerasan. Anda boleh meminta diperiksa oleh petugas perempuan dan di ruang yang tertutup. Untuk perempuan dan anak, banyak kantor polisi punya unit khusus (sering disebut Unit PPA). Setelah laporan diterima, perkara diarahkan ke unit penyidik yang menangani, dipimpin seorang Kanit (kepala unit).

Apa yang dibawa.

• Kartu identitas (KTP).
• Ponsel atau perangkat yang berisi bukti, dalam kondisi semula.
• Cetakan atau berkas tangkapan layar yang sudah Anda urutkan, serta kronologi tertulis.
• Bukti transfer bila ada pembayaran.
• Nama dan kontak pendamping bila ada.

Apa yang ditanyakan. Petugas akan menanyakan kronologi: bagaimana berkenalan, kapan ancaman pertama, apa yang diminta, apakah sudah ada pembayaran, dan siapa saja yang sudah menerima konten. Mereka juga akan menanyakan identitas akun. Pertanyaan tentang isi konten seharusnya sedapat mungkin dibatasi pada hal yang perlu bagi pembuktian. Anda boleh menjawab seperlunya dan boleh meminta jeda. Bila Anda merasa pertanyaannya menyalahkan, sampaikan dengan sopan bahwa Anda ingin pertanyaan difokuskan pada perbuatan pelaku. Pendamping dapat membantu menyampaikannya.

Apa yang diterima.

• Surat tanda terima laporan atau laporan polisi yang memuat nomor laporan. Periksa nama, tanggal, dan uraian singkat peristiwa. Simpan baik-baik.
• Pemberitahuan perkembangan. Dalam praktik kepolisian dikenal SP2HP, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan atau Penyidikan. Surat ini menyampaikan sampai di mana penanganan perkara. Anda berhak menanyakannya secara berkala. Bacaan pendukung: laporan polisi, SP2HP, dan tindak lanjut.
• Nama dan kontak penyidik yang menangani.
• Bila diminta, surat permintaan visum atau rujukan pemeriksaan psikologis.

Berapa lama. Tidak ada waktu pasti. Pembuatan laporan saja bisa memakan beberapa jam, terutama bila bukti digital perlu disalin. Penelusuran akun dan rekening biasanya lebih lama karena harus meminta data ke platform atau bank. Jangan menyimpulkan perkara macet hanya karena belum ada kabar dalam beberapa hari. Namun bila lama tanpa penjelasan, tanyakan kepada penyidik.

Contoh: Pak Andi, kakak Bu Rina, menemani ke polres. Di SPKT mereka diarahkan ke unit yang menangani perempuan dan anak. Bu Rina diperiksa di ruang tertutup oleh petugas perempuan. Ia menyerahkan tangkapan layar yang sudah tersusun, menjelaskan kronologi, lalu menerima laporan polisi bernomor. Ia pulang dengan nomor kontak penyidik dan penjelasan bahwa perkembangan akan diberitahukan.

Hak korban dan perlindungan identitas

UU TPKS menempatkan korban sebagai pihak yang berhak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Berikut hak yang paling berguna, dengan catatan bahwa penerapannya di lapangan dapat berbeda antarkota.

Soal identitas dan rasa aman

Kekhawatiran terbesar banyak korban adalah "nanti semua orang tahu". Hukum mencoba menjawabnya. Aparat yang menerima laporan wajib menjaga kerahasiaan, dan putusan pengadilan perkara kekerasan seksual umumnya menyamarkan identitas korban. Anda boleh meminta, sejak awal, agar sidang berlangsung dengan cara yang melindungi privasi, misalnya diperiksa tanpa kehadiran umum atau kesaksian lewat sarana elektronik. Hakim yang memutuskan. Periksa teks resmi UU TPKS dan ketentuan acara yang berlaku untuk rinciannya.

Hak atas restitusi dibahas lebih rinci di restitusi korban tindak pidana, perlindungan saksi dan korban di perlindungan saksi dan LPSK, dan hak korban menurut hukum acara baru di KUHAP baru: hak korban dan pelapor. Untuk pelindungan saksi dan korban, UU No. 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban kini berlaku menggantikan undang-undang lama.

Bila korban masih berusia di bawah 18 tahun, aturannya lebih ketat. Perkara tidak lagi bergantung pada keberanian anak untuk mengadu, dan orang tua atau wali boleh melaporkan. Segera hubungi unit perlindungan anak. Penjelasan umum ada di tindak pidana kekerasan seksual.

Dasar hukum dalam bahasa sehari-hari

Kasus sextortion bisa dijerat dengan lebih dari satu aturan. Penyidik yang memilih pasalnya setelah melihat fakta.

• UU TPKS (UU No. 12 Tahun 2022). Pasal 14 mengatur kekerasan seksual berbasis elektronik, antara lain merekam atau mengambil gambar bermuatan seksual tanpa persetujuan, serta mengirimkan konten bermuatan seksual kepada orang yang tidak menghendaki. Ayat (2) memberi ancaman lebih berat bila perbuatan itu dilakukan untuk memeras, mengancam, atau memaksa. Besaran pidananya periksa di teks resmi terbaru. Kekerasan seksual berbasis elektronik pada dasarnya adalah delik aduan, artinya diproses bila korban mengadu, dengan pengecualian untuk anak dan penyandang disabilitas. UU ini juga menegaskan bahwa perkara kekerasan seksual pada dasarnya tidak diselesaikan di luar peradilan, kecuali pelakunya anak.
• UU ITE (UU No. 1 Tahun 2024, perubahan kedua). Ada larangan memaksa orang dengan ancaman pencemaran atau ancaman membuka rahasia supaya memberikan barang atau membuat utang (Pasal 27B), serta larangan menyebarkan muatan melanggar kesusilaan. Besarnya sanksi periksa pada teks terbaru, karena ketentuan pidana di luar KUHP dapat disesuaikan dengan KUHP baru.
• KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023, berlaku 2 Januari 2026). Memuat pemerasan dan pengancaman yang dapat diterapkan bila pelaku memeras dengan ancaman. Nomor pasal yang dipakai penyidik periksa pada teks resmi.

Pelaku yang memalsukan gambar korban lewat rekayasa digital tetap dapat dipidana. Ancaman memakai gambar rekayasa tetap ancaman. Korban tetap berhak melapor walau kontennya palsu.

Pelaku yang berada di luar negeri menyulitkan penangkapan, tetapi laporan tetap berguna: akun dapat ditutup, rekening dapat diblokir, dan pola pelaku dapat dikaitkan dengan korban lain. Jangan ragu melapor hanya karena pelaku mungkin tidak tertangkap. Tidak ada jaminan hasil, namun laporan membuka beberapa jalan.

Proses hukum tahap demi tahap

Sejak 2 Januari 2026, KUHP baru dan KUHAP baru (hukum acara pidana) berlaku. Alur besarnya serupa dengan yang biasa, tetapi detail pasal dan istilah dapat berbeda, jadi periksa teks resmi atau tanyakan kepada advokat. Berikut gambaran umumnya.

1. Laporan. Anda membuat laporan, lalu mendapat nomor laporan.
2. Penyelidikan. Polisi mencari tahu apakah ada peristiwa pidana dan mengumpulkan keterangan awal.
3. Penyidikan. Polisi mengumpulkan alat bukti secara lebih formal, memeriksa saksi, meminta data ke platform dan bank, dan memeriksa perangkat. Pemeriksaan Anda dituangkan dalam berita acara, yaitu catatan resmi yang Anda tandatangani setelah dibaca.
4. Penetapan tersangka. Bila bukti cukup, seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Anda biasanya mendapat pemberitahuan.
5. Penahanan. Penyidik dapat menahan tersangka dengan syarat tertentu. Penahanan bukan hukuman, melainkan tindakan selama proses berjalan.
6. Pelimpahan ke kejaksaan. Berkas perkara diserahkan kepada jaksa. Jaksa dapat mengembalikannya ke penyidik bila dinilai kurang lengkap.
7. Penuntutan. Jaksa menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan.
8. Sidang. Urutan umumnya: pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi termasuk korban, pemeriksaan ahli dan bukti elektronik, pemeriksaan terdakwa, tuntutan jaksa, pembelaan, lalu putusan hakim.
9. Upaya hukum. Pihak yang tidak puas dapat mengajukan banding, lalu kasasi. Selama upaya hukum, putusan belum final.
10. Eksekusi. Setelah berkekuatan hukum tetap, jaksa melaksanakan putusan.

Tentang lamanya: tidak ada waktu pasti, tergantung perkara. Perkara dengan pelaku yang mudah ditemukan bisa lebih singkat. Perkara dengan pelaku anonim atau di luar negeri bisa sangat lama atau terhenti di penyidikan. Beberapa bulan sampai lebih dari satu tahun bukan hal yang aneh, tetapi ini sekadar gambaran, bukan patokan.

Apakah Anda harus hadir di sidang? Sebagai saksi korban, kehadiran Anda umumnya diperlukan. Pendamping dan jaksa dapat menyiapkan Anda, dan Anda boleh meminta cara pemeriksaan yang melindungi privasi. Bacaan terkait: menjadi saksi di persidangan pidana.

Jalur lain: damai, gugatan perdata, dan penurunan konten

Damai. Dalam banyak perkara pidana, pelaku dan korban sepakat berdamai. Untuk kekerasan seksual, UU TPKS menegaskan bahwa perkara pada dasarnya tidak diselesaikan di luar peradilan, kecuali pelakunya anak. Maka tawaran damai dengan imbalan uang patut dicurigai dan jangan diterima tanpa nasihat advokat atau pendamping. Pelaku yang menawarkan "damai" setelah ketahuan sering mencari cara supaya laporan dicabut. Ketentuan umum tentang pencabutan ada di pencabutan laporan dan perdamaian delik aduan, tetapi untuk perkara ini tetap perlu kehati-hatian karena sifat khususnya.

Restitusi dalam proses pidana. Korban dapat meminta ganti rugi dari pelaku melalui mekanisme restitusi, dengan bantuan jaksa dan LPSK bila memenuhi syarat. Ini tidak menghilangkan hak mengajukan gugatan perdata terpisah. Tata caranya dalam peraturan Mahkamah Agung (Perma No. 1 Tahun 2022). Periksa pembaruan terbaru.

Gugatan perdata. Anda dapat menggugat perbuatan melawan hukum untuk meminta ganti rugi atas kerugian materiil (misalnya uang yang diperas) dan immateriil (misalnya tekanan batin). Ini jalur terpisah dan memerlukan bukti serta biaya perkara.

Penurunan konten. Jalur ini berjalan paralel dengan proses pidana. Laporkan ke platform, ajukan pengaduan konten melalui kementerian yang menangani komunikasi dan digital, dan minta penyidik membantu pembatasan akses. Beberapa layanan pihak ketiga membantu membuat "sidik jari" digital dari konten pribadi agar platform yang bekerja sama dapat mencegah unggah ulang. Pelajari kebijakannya langsung di situs resmi layanan itu dan jangan mengunggah konten ke situs yang tidak jelas.

Pelaku yang mengancam lewat nomor atau akun yang terkait pinjaman online ilegal adalah perkara berbeda tetapi mirip pola. Bila ancaman penyebaran foto datang dari penagih pinjol, baca panduan gagal bayar pinjol.

Kesalahan yang sering terjadi

• Membayar berulang-ulang dengan harapan ini yang terakhir. Pola yang lazim justru sebaliknya.
• Menghapus percakapan karena malu, lalu kehilangan bukti.
• Menunggu terlalu lama sampai bukti di platform kedaluwarsa atau akun hilang.
• Menyebarkan sendiri konten untuk "menjelaskan" kepada keluarga, padahal itu justru memperluas penyebaran.
• Menyalahkan diri sendiri dan berhenti mencari bantuan.
• Percaya pada pihak yang menjanjikan hasil pasti.
• Melapor tanpa rincian akun, sehingga penyidik sulit memulai penelusuran.
• Menerima damai dengan pelaku tanpa mengetahui konsekuensi hukumnya.

Contoh alur waktu (fiktif)

Tabel ini rekaan untuk memberi gambaran. Waktu nyata sangat bervariasi.

Dalam kenyataan, ada perkara yang berhenti di penyidikan karena pelaku tidak teridentifikasi, dan ada yang berjalan lebih lama. Tabel ini bukan perkiraan resmi.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Keduanya menggantikan KUHP lama (warisan Wetboek van Strafrecht) dan KUHAP lama (UU No. 8 Tahun 1981). Nomor pasal dan beberapa rumusan berubah, sehingga pasal yang Anda temukan di artikel atau berita lama sering sudah bernomor lain.

Perbuatan	Aturan lama	Aturan sekarang
Pemerasan	Pasal 368 KUHP lama	Pasal 482 KUHP baru
Pengancaman	Pasal 369 KUHP lama	Pasal 483 KUHP baru

Padanan nomor pasal di atas bersumber dari rujukan sekunder; periksa teks resmi UU No. 1 Tahun 2023 sebelum mengutipnya.

Kekerasan seksual berbasis elektronik diatur UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dan ancaman sebar konten pribadi untuk memeras dapat dikaitkan dengan Pasal 14 UU tersebut.

Untuk kejadian sebelum 2 Januari 2026, berlaku aturan peralihan: pada umumnya dipakai ketentuan yang lebih menguntungkan bagi terlapor. Karena itu pasal yang dipakai penyidik bisa berbeda dari contoh di sini. Tanyakan kepada penyidik atau advokat pasal mana yang dipakai pada perkara Anda.

Perlindungan saksi dan korban kini diatur UU No. 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban (berlaku sejak 20 Mei 2026), yang menggantikan UU No. 13 Tahun 2006 dan UU No. 31 Tahun 2014.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah saya akan dipidana karena pernah mengirim foto pribadi? Pada dasarnya tidak. Mengirim foto pribadi kepada orang yang dipercaya bukan tindak pidana. Yang dilarang adalah merekam tanpa persetujuan, menyebarkan, atau mengancam. Bila konten itu melibatkan anak, aturannya lain, dan sebaiknya berkonsultasi dengan pendamping. Kondisi tiap kasus berbeda.

Bagaimana jika pelaku sudah terlanjur menyebarkan? Segera simpan bukti penyebarannya, laporkan ke platform, ajukan pengaduan konten, dan lapor ke polisi. Penyebaran menambah dasar hukum yang dapat dipakai penyidik. Jangan ikut membagikan ulang konten tersebut.

Apakah identitas saya akan diketahui publik? Hukum mewajibkan aparat menjaga kerahasiaan, dan Anda dapat meminta perlindungan privasi selama proses. Tidak ada jaminan mutlak, tetapi ada mekanisme yang bisa diminta. Sampaikan kekhawatiran Anda sejak awal kepada penyidik, pendamping, dan jaksa.

Perlukah advokat? Tidak wajib untuk melapor. Pendamping dari UPTD PPA atau lembaga masyarakat sering gratis. Advokat membantu menyusun laporan, mengawal penyidikan, dan mengajukan restitusi. Bagi yang kurang mampu, tersedia bantuan hukum cuma-cuma.

Bagaimana kalau pelaku adalah mantan pasangan? Hukum tetap berlaku sama. Hubungan pernah dekat tidak menghilangkan hak Anda untuk melapor. Bila ada kekerasan lain, ceritakan juga kepada petugas. Bukti percakapan lama sering membantu menunjukkan pola.

Ringkasan

• Pelaku adalah pihak yang bersalah. Anda korban dan berhak atas perlindungan.
• Dalam 24 jam pertama: berhenti membalas, jangan bayar, jangan hapus, tangkap layar, amankan akun, dan cari pendamping.
• Simpan bukti apa adanya: pesan, identitas akun, bukti transfer, dan kronologi.
• Lapor ke polisi atau UPTD PPA di wilayah tempat Anda berada; laporan tidak dipungut biaya.
• Anda berhak didampingi, dijaga kerahasiaannya, diberi kabar perkembangan, dan meminta restitusi.
• Prosesnya panjang dan hasilnya tidak dapat dijamin, tetapi setiap langkah memperkuat posisi Anda.
• Waspadai makelar kasus dan penawaran damai berbayar.

Bila Anda butuh teman berpikir sebelum melapor, konsultasikan situasi Anda secara tertutup dengan advokat atau pendamping korban. Cerita Anda akan diperlakukan dengan rahasia.

Dasar hukum

• UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
• UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
• UU No. 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban

Baca juga

• Ancaman Sebar Foto Intim dan Sextortion: Langkah Cepat Korban dan Dasar Hukumnya
• Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE): Bentuk, Bukti Digital, dan Cara Melapor
• Perlindungan Saksi dan Korban: Peran LPSK dan Haknya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.