Waris Adat dan Pilihan Hukum: Cara Menentukan Hukum Waris yang Dipakai

Mengapa ada banyak sistem

Hukum waris Indonesia merupakan hasil sejarah panjang. Hukum adat sudah ada sebelum negara modern. Hukum Islam berkembang bersama penyebaran agama. KUH Perdata berasal dari masa kolonial dan masih berlaku bagi golongan tertentu. Sampai sekarang belum ada satu undang-undang waris nasional yang berlaku seragam.

Akibatnya, setiap keluarga perlu menentukan hukum yang dipakai. Penentuan ini bukan formalitas. Ia menentukan siapa ahli waris, berapa bagiannya, dan di pengadilan mana sengketa diadili.

Tiga sistem utama

Selain itu, ada pencampuran. Misalnya keluarga Muslim di daerah dengan adat kuat dapat membagi sebagian harta menurut adat dan sebagian menurut hukum Islam, bila semua ahli waris sepakat.

Sekilas tentang waris adat

Hukum adat Indonesia beragam. Secara umum sistem kekerabatan dibedakan menjadi:

• Patrilineal. Garis keturunan ditarik dari ayah. Anak laki-laki biasanya menjadi penerus utama. Contoh umum adalah adat di sebagian wilayah Sumatera Utara dan Nusa Tenggara.
• Matrilineal. Garis keturunan dari ibu. Harta pusaka sering diwariskan melalui garis perempuan, seperti pada adat Minangkabau.
• Parental atau bilateral. Garis keturunan dari kedua orang tua. Anak laki-laki dan perempuan umumnya sama-sama mewarisi, seperti pada banyak masyarakat Jawa.

Ini gambaran besar, bukan aturan pasti. Adat dalam kenyataannya berubah dan berbeda antar kampung. Karena itu, jangan menebak. Tanyakan kepada tokoh adat, lembaga adat, atau dokumen sejarah keluarga. Perlindungan hak masyarakat adat atas tanah adalah topik terpisah; baca tanah ulayat dan hak masyarakat adat.

Harta dalam adat juga dibedakan: harta asal (dari leluhur), harta pencarian bersama suami istri, dan harta pusaka yang dikelola bersama oleh keluarga besar. Pembagiannya dapat berbeda untuk tiap jenis harta.

Bagaimana menentukan hukum yang dipakai

Tidak ada rumus tunggal, tetapi beberapa faktor biasanya dipertimbangkan.

1. Agama pewaris. Bagi pewaris Muslim, hukum waris Islam menjadi dasar utama, dan perkara waris diperiksa Pengadilan Agama. UU Peradilan Agama Pasal 49 menyebut waris sebagai salah satu kewenangan peradilan agama bagi orang yang beragama Islam.
2. Golongan penduduk dan kebiasaan. Bagi non-Muslim, pengadilan negeri umumnya menggunakan KUH Perdata atau hukum adat yang hidup di antara para pihak.
3. Kesepakatan para ahli waris. Ahli waris dapat menyepakati cara pembagian yang berbeda, asalkan sukarela, dilakukan setelah pewaris meninggal, dan tidak merugikan ahli waris yang tidak setuju atau belum dewasa.
4. Wasiat pewaris. Pewaris dapat memberi petunjuk dalam batas hukum.
5. Kebiasaan keluarga. Jika keluarga sudah lama membagi warisan menurut cara tertentu, hal ini dapat menjadi petunjuk.

Pada masa lalu, penjelasan umum UU Peradilan Agama menyebut adanya "pilihan hukum" dalam pembagian waris. Setelah perubahan lewat UU 3/2006, penjelasan tentang pilihan hukum itu tidak lagi dipertahankan. Bagaimana perubahan itu memengaruhi praktik masih dibahas para ahli, dan pengadilan menilai kasus demi kasus. Bacalah teks resmi dan pelajari kasus Anda dengan advokat.

Peran kesepakatan keluarga

Meskipun hukum menetapkan aturan, kehidupan nyata menyisakan ruang untuk kesepakatan. Banyak keluarga membagi warisan sesuai musyawarah, misalnya:

• anak yang merawat orang tua mendapat bagian lebih;
• rumah keluarga tetap dimiliki bersama agar bisa ditempati;
• usaha keluarga diteruskan satu anak dengan kompensasi ke saudara lain;
• tanah pertanian tidak dipecah.

Kesepakatan seperti ini sah selama diambil dengan sukarela dan semua ahli waris yang berhak ikut menyetujui. Tuangkan secara tertulis. Idealnya dengan akta notaris atau akta perdamaian di pengadilan. Tanpa tulisan, kesepakatan mudah dibantah di kemudian hari. Baca pencabutan gugatan, perdamaian, dan akta van dading.

Hati-hati dengan tekanan. Ahli waris yang menandatangani karena terpaksa, tidak paham, atau ditipu dapat mempersoalkan kesepakatan kemudian.

Pengadilan yang menangani sengketa

UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mewajibkan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum adat dapat dipertimbangkan hakim sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi dan prinsip keadilan.

Bagi yang ingin memahami proses beracara, baca sengketa waris: gugatan ke pengadilan.

Langkah praktis bagi keluarga

1. Kumpulkan data keluarga. Nama pewaris, agama, asal daerah, dan siapa saja ahli waris.
2. Catat jenis harta. Rumah, tanah, kendaraan, usaha, tabungan, dan harta pusaka.
3. Tanyakan kebiasaan adat kepada tetua atau lembaga adat bila relevan.
4. Rapat keluarga. Bicarakan hukum mana yang dipakai dan prinsip pembagian.
5. Konsultasi dengan notaris atau advokat tentang hukum yang berlaku.
6. Buat surat keterangan waris sesuai praktik. Baca surat keterangan waris, siapa berwenang.
7. Tuangkan kesepakatan dan lakukan balik nama atas harta.
8. Bila gagal, ajukan ke pengadilan yang berwenang.

Pembagian menurut hukum Islam dalam praktik

Bagi umat Islam, pembagian dilakukan menurut ketentuan faraid (aturan baku pembagian waris dalam hukum Islam). Bagian anak laki-laki dan perempuan tidak sama, sesuai ketentuan. Namun, banyak keluarga membagi dengan musyawarah, bahkan sepakat berdamai (takharuj). Ahli waris yang merasa cukup dapat melepaskan sebagian haknya secara sukarela. Baca pembagian waris Islam dan waris tanpa wasiat menurut KHI.

KUH Perdata dalam praktik

Untuk pihak yang menggunakan KUH Perdata, ahli waris dibagi dalam golongan. Golongan pertama adalah anak dan pasangan. Bila tidak ada, golongan berikutnya dipertimbangkan. Ada pula bagian mutlak yang dilindungi hukum. Baca ahli waris golongan menurut KUH Perdata.

Contoh: Almarhum Pak W, seorang Muslim dari keluarga dengan adat yang kuat, meninggalkan sebidang sawah warisan leluhur, rumah yang dibeli bersama istrinya, dan tabungan. Anak-anaknya berselisih tentang apakah sawah dibagi menurut adat atau hukum Islam. Mereka bertemu tokoh adat dan penghulu. Disepakati: rumah dan tabungan dibagi menurut hukum Islam, sedangkan sawah leluhur tetap dikelola bersama dan tidak dijual. Kesepakatan ini mereka tuangkan di hadapan notaris. Bila ada ahli waris yang tidak setuju, jalur pengadilan terbuka. Hasil pastinya sulit dipastikan karena bergantung pada fakta dan hukum yang berlaku.

Hukum adat dan kearifan lokal dalam pembagian

Adat tidak selalu kaku. Banyak masyarakat menggunakan musyawarah keluarga sebagai cara utama, dan hasilnya menyesuaikan kebutuhan: anak yang menetap di rumah orang tua mengurus tanah, yang merantau mendapat bagian dalam bentuk lain. Prinsip kerukunan sering lebih penting daripada hitungan matematis. Namun, kerukunan tidak boleh mengorbankan hak pihak yang lemah, misalnya anak yatim atau perempuan yang tidak diikutkan berunding.

Hakim yang menimbang adat akan melihat apakah adat itu benar-benar hidup, diterima masyarakat, dan tidak bertentangan dengan keadilan serta hukum yang lebih tinggi. Bukti adat dapat berupa keterangan tetua, putusan lembaga adat terdahulu, atau kebiasaan yang berulang.

Dokumen yang baik untuk mencegah sengketa kelak

Keluarga yang menyepakati cara pembagian menurut adat sebaiknya mencatatnya: siapa menerima apa, mengapa, dan atas dasar apa. Tanda tangan para ahli waris, dibubuhi saksi tokoh adat atau perangkat desa, lalu dikuatkan oleh notaris. Catatan semacam itu menjadi bukti kuat ketika generasi berikutnya mempertanyakan pembagian.

Membedakan nilai hukum adat yang masih hidup

Tidak semua kebiasaan lama masih diakui sebagai hukum. Hakim melihat apakah kebiasaan itu masih ditaati, dirasa mengikat masyarakat, dan tidak merugikan kelompok rentan. Misalnya, adat yang meniadakan hak perempuan atau anak yatim sering dikritik dan dapat dikesampingkan bila bertentangan dengan keadilan dan prinsip persamaan. Putusan pengadilan di berbagai daerah menunjukkan penyesuaian adat terhadap perkembangan zaman. Karena itu, jangan mengandalkan "kata orang tua dulu" tanpa memeriksa kedudukannya hari ini. Libatkan tokoh adat dan advokat untuk menilai.

Peran lembaga adat dan pemerintah desa

Dalam banyak komunitas, lembaga adat atau pemerintah desa menjadi tempat pertama penyelesaian sengketa waris. Hasilnya, misalnya berupa berita acara musyawarah, dapat menjadi bukti penting di pengadilan, terutama bila ditandatangani semua pihak. Namun, keputusan lembaga adat tidak otomatis menggantikan putusan pengadilan. Bila ada ahli waris yang tidak setuju, ia tetap dapat membawa perkara ke pengadilan.

Kesalahan yang sering terjadi

• Menganggap satu aturan berlaku untuk semua orang.
• Menggunakan adat untuk menghindari hak ahli waris tertentu.
• Membagi tanpa mencatat harta dan ahli waris.
• Tidak mengikutsertakan ahli waris yang tinggal jauh.
• Menunda hingga ahli waris bertambah banyak dan sulit dikumpulkan.
• Bersikap keras sebelum menjelaskan dasar hukumnya.

Pertanyaan yang sering diajukan

Bolehkah keluarga Muslim membagi waris dengan cara lain dari faraid? Pembagian menurut hukum Islam adalah dasar. Ahli waris dapat berdamai dan menyepakati pembagian berbeda secara sukarela setelah pewaris meninggal. Jalur pengadilan memakai hukum yang berlaku.

Siapa yang menentukan hukum adat mana yang dipakai? Para pihak dan, jika bersengketa, hakim. Bukti kebiasaan dapat berupa keterangan tokoh adat dan praktik yang berulang dalam keluarga.

Apakah pilihan hukum bisa diubah? Setelah kesepakatan dilaksanakan, mengubahnya sulit. Karena itu, pastikan Anda memahami konsekuensinya sebelum menandatangani.

Ringkasan

Indonesia mengenal beberapa sistem hukum waris: adat, Islam, dan KUH Perdata. Faktor utama menentukan hukum yang dipakai adalah agama pewaris, kebiasaan, kesepakatan ahli waris, dan wasiat. Pengadilan Agama menangani waris pewaris Muslim, sedangkan Pengadilan Negeri menangani pewaris non-Muslim. Hakim wajib menggali nilai hukum yang hidup di masyarakat. Catat harta dan ahli waris dengan lengkap, tuangkan kesepakatan tertulis, dan lindungi hak ahli waris yang rentan.

Dasar hukum

• UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49.
• UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).
• Kompilasi Hukum Islam (Inpres 1/1991), Buku II tentang Hukum Kewarisan.
• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku II tentang Pewarisan.

Baca juga

• Pembagian Waris Islam: Bagian Anak Laki-laki, Perempuan, Istri, Suami, dan Orang Tua
• Ahli Waris Golongan I sampai IV Menurut KUH Perdata dan Bagiannya
• Tanah Ulayat dan Hak Masyarakat Adat: Pengakuan, Pendaftaran, dan Sengketa
• Waris Beda Agama: Aturan KHI, Wasiat Wajibah, dan Pengadilan yang Berwenang
• Sengketa Waris: Cara Menggugat ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.