Tidak Masuk Kerja karena Menikah atau Kematian Keluarga: Apakah Upah Tetap Dibayar

Apa itu izin tidak masuk kerja dengan upah dibayar

Pada umumnya, upah tidak dibayar bila pekerja tidak masuk kerja. Prinsip ini sering disebut tidak bekerja, tidak dibayar. Namun hukum mengecualikan sejumlah keadaan. Dalam keadaan itu, pekerja tidak masuk tetapi upahnya tetap dibayar penuh. Pengecualian ini lahir dari pertimbangan sederhana: peristiwa tertentu dalam hidup tidak bisa dihindari, dan pekerja tidak patut kehilangan penghasilan karenanya.

Pasal 93 UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan PP 36/2021 tentang Pengupahan memuat daftar alasan ini. Pembahasan pada artikel ini mengikuti naskah PP 36/2021, sementara pasal pada UU 13/2003 masih dirujuk oleh ulasan hukum sebagai dasar pengecualian. Ketentuan ini berlaku bagi pekerja tetap maupun pekerja kontrak, selama peristiwa yang diajukan termasuk daftar.

Yang terkena aturan ini adalah semua pekerja berupah dan semua pengusaha. Perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama boleh memberi hak yang lebih baik, tetapi tidak boleh lebih rendah dari ketentuan undang-undang dan peraturan pemerintah. Pembahasan lain tentang hak cuti ada di hak cuti ayah, haid, dan cuti penting lainnya di tempat kerja.

Daftar alasan dan jumlah hari

Menurut Pasal 93 ayat (4) UU 13/2003 dan ketentuan turunannya dalam PP 36/2021, alasan yang diatur adalah sebagai berikut.

Pada UU 13/2003, ketentuan ini dikenal dengan alasan yang sama. Karena aturan pengupahan telah mengalami perubahan, baca teks terbaru bila Anda memerlukan kutipan pasal dan ayat yang tepat. Hukumonline, misalnya, mengutip Pasal 93 ayat (4) UU 13/2003 sebagai dasar cuti menikah tiga hari.

Perhatikan bahwa daftar ini bersifat tertutup untuk hak minimum. Peristiwa di luar daftar, misalnya kematian sepupu atau kakak ipar yang tidak tinggal serumah, tidak otomatis mendapat upah. Perusahaan boleh memberi izin tambahan, tetapi itu kebijakan, bukan kewajiban.

Siapa yang dihitung sebagai keluarga

Banyak sengketa muncul karena perbedaan pemahaman tentang keluarga. Menurut daftar di atas, keluarga yang dihitung dua hari adalah suami atau istri, orang tua atau mertua, anak atau menantu. Keluarga lain yang tinggal satu rumah dengan pekerja dihitung satu hari. Artinya:

• kematian kakek, nenek, atau saudara kandung yang tidak serumah belum otomatis masuk daftar;
• kematian kakek atau nenek yang tinggal serumah dengan pekerja masuk kategori anggota keluarga serumah, yaitu satu hari;
• orang tua angkat yang diakui secara hukum perlu dicek pada dokumen pendukung, dan bila ragu, tanyakan kepada pengawas ketenagakerjaan;
• kematian rekan kerja bukan alasan dalam daftar ini.

Karena batasan ini, banyak perusahaan menuangkan daftar yang lebih luas dalam peraturan perusahaan atau PKB. Periksa dokumen internal sebelum menyimpulkan bahwa hak Anda hanya sebatas undang-undang.

Langkah praktis mengajukan

1. Beri kabar secepatnya. Untuk peristiwa tak terduga seperti kematian, hubungi atasan langsung atau HRD pada hari yang sama, lalu susul dengan pesan tertulis.
2. Ajukan lebih awal untuk peristiwa terencana. Pernikahan atau khitanan dapat diajukan jauh hari agar jadwal kerja bisa diatur.
3. Siapkan bukti. Undangan pernikahan atau buku nikah, surat keterangan kematian, atau surat kelahiran. Perusahaan boleh meminta bukti yang wajar.
4. Tentukan hari yang diambil. Hari yang diambil sebaiknya berurutan di sekitar peristiwa, kecuali perusahaan menyetujui cara lain.
5. Minta persetujuan tertulis. Bisa berupa surat elektronik atau formulir izin.
6. Periksa slip upah. Pastikan tidak ada potongan upah untuk hari izin tersebut.

Bila hari izin jatuh pada hari libur mingguan atau libur resmi, tanyakan apakah hari itu dihitung. Praktiknya berbeda antar perusahaan, jadi aturan internal perlu dibaca. Bacaan tentang hari libur ada di jam kerja normal, istirahat, dan hari libur mingguan.

Hubungannya dengan sakit, haid, dan ibadah

Daftar alasan keluarga ini hanya salah satu dari beberapa pengecualian. Pekerja yang sakit juga berhak upah dengan persentase yang menurun seiring lamanya sakit, dan pekerja perempuan yang sakit haid pada hari pertama dan kedua dibayar paling lama dua hari menurut naskah PP 36/2021. Pembahasan lengkap ada di upah saat sakit dan cuti haid. Hak upah saat menjalankan ibadah wajib dibahas di upah saat pekerja menjalankan ibadah haji dan umrah.

Cuti tahunan berbeda dari izin alasan keluarga. Cuti tahunan adalah hak istirahat yang dapat dipilih waktunya setelah syarat masa kerja terpenuhi, sedangkan izin keluarga muncul karena peristiwa tertentu. Memakai izin keluarga tidak mengurangi jatah cuti tahunan. Perusahaan tidak boleh memaksa Anda mengurangi cuti tahunan untuk peristiwa yang sebenarnya dijamin dalam daftar ini.

Bila peristiwanya tidak ada dalam daftar

Banyak peristiwa penting tidak tercantum dalam daftar, misalnya wisuda anak, kecelakaan anggota keluarga, atau pindah rumah. Untuk peristiwa seperti itu, pekerja punya beberapa pilihan yang sah.

• Cuti tahunan. Jika sudah memenuhi syarat masa kerja, pekerja dapat mengajukan satu atau beberapa hari cuti tahunan.
• Izin tanpa upah. Perusahaan boleh menyetujui ketidakhadiran tanpa upah. Pastikan tertulis agar tidak dianggap mangkir.
• Kompensasi waktu. Sebagian perusahaan membolehkan mengganti hari izin dengan bekerja pada hari lain. Ini harus disepakati dan tidak boleh melanggar batas jam kerja.
• Kebijakan perusahaan. Peraturan perusahaan atau PKB mungkin memberi hari tambahan untuk peristiwa tertentu.

Jangan menganggap permintaan di luar daftar pasti ditolak. Banyak atasan memberikan kelonggaran bila alasannya masuk akal dan pekerjaan terjamin. Namun, kelonggaran itu bersifat kebijakan, sehingga pekerja tidak bisa menuntutnya sebagai hak.

Peristiwa yang terjadi saat jadwal kerja berbeda

Pekerja shift, pekerja pabrik dengan rotasi libur, dan pekerja sektor jasa sering memiliki jadwal tidak biasa. Pertanyaan yang muncul: bagaimana menghitung tiga hari izin menikah bila libur mingguan jatuh di tengahnya? Aturan tidak menjelaskan hal ini secara rinci, sehingga jawabannya sangat bergantung pada peraturan perusahaan. Dua pendekatan yang lazim adalah menghitung hari kerja yang seharusnya masuk, atau menghitung hari kalender berurutan. Mintalah ketentuan tertulis agar tidak berselisih.

Bagi pekerja yang peristiwanya terjadi di luar kota atau luar negeri, waktu perjalanan sering menjadi pokok pembicaraan. Jika perjalanan memakan banyak hari, kombinasikan izin berupah dengan cuti tahunan atau izin tanpa upah. Bicarakan sejak awal, bukan setelah kembali.

Pencatatan kehadiran dan dampaknya

Izin yang berupah tetap perlu dicatat. Pastikan sistem absensi menandai hari-hari itu sebagai izin, bukan alpa. Pencatatan keliru dapat memengaruhi tunjangan kehadiran, bonus, atau penilaian kinerja. Periksa juga apakah tunjangan yang bergantung pada kehadiran dipotong, karena hari izin berupah semestinya tidak dihitung sebagai ketidakhadiran tanpa alasan. Bila ada pemotongan, ajukan koreksi tertulis kepada HRD lengkap dengan bukti persetujuan izin.

Peristiwa keluarga dan hak lain yang berdekatan

Beberapa peristiwa keluarga memunculkan hak lain yang berdampak pada upah. Kelahiran anak, misalnya, memberi hak cuti melahirkan bagi ibu dan hak izin bagi suami. Rincian hak ibu dibahas pada cuti melahirkan tiga bulan dan cuti keguguran menurut UU KIA. Kematian pekerja sendiri memunculkan hak ahli waris yang dibahas di pekerja meninggal dunia: hak ahli waris dari perusahaan dan BPJS. Memahami keterkaitan ini membantu pekerja merencanakan izin dan klaim secara berurutan, bukan sekaligus.

Jika terjadi perselisihan soal hari izin

Perselisihan biasanya soal jumlah hari atau potongan upah. Langkah yang disarankan: kumpulkan bukti peristiwa dan persetujuan izin, hitung selisih upah yang dipotong, lalu ajukan permintaan koreksi secara tertulis. Bila perusahaan tidak menanggapi, tempuh perundingan bipartit, lalu minta bantuan pengawas ketenagakerjaan. Sengketa hak seperti ini termasuk perselisihan hak, yang penyelesaiannya mengikuti jalur bipartit, mediasi, dan pengadilan hubungan industrial bila perlu. Jangan membalas dengan tidak masuk kerja, karena langkah itu justru melemahkan posisi Anda.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Daftar alasan dan jumlah hari ini relatif stabil. Ketentuan serupa sudah dikenal sejak UU 13/2003 dan dilanjutkan dalam PP 36/2021 sebagai peraturan pelaksana UU Cipta Kerja. Perubahan melalui PP 51/2023 dan PP 49/2025 berfokus pada upah minimum, bukan pada daftar alasan ini. Perubahan UU Cipta Kerja menjadi UU 6/2023 juga tidak mengubah prinsip bahwa peristiwa keluarga tertentu tetap berupah.

Satu perkembangan baru perlu dicatat. DPR mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan pada 6 Oktober 2026, yang baru berlaku satu tahun sejak ditetapkan dan diundangkan. Naskah resminya belum ditemukan, sehingga belum bisa dipastikan apakah daftar ini akan berubah. Sampai undang-undang itu berlaku, uraian di artikel ini tetap menjadi acuan. Perkembangan terbaru ada di aturan ketenagakerjaan lama tetap berlaku sebelum UU baru.

Kesalahan umum

Contoh: Tono, pekerja fiktif di sebuah perusahaan percetakan, menikah pada hari Sabtu. Ia mengajukan izin tiga hari lewat surat elektronik dua minggu sebelumnya, melampirkan undangan, dan menerima persetujuan dari atasan. Setelah acara, ia kembali bekerja pada hari Rabu. Di slip upah bulan itu tidak ada potongan. Sementara itu, rekannya Nina kehilangan neneknya yang tinggal di rumah lain. Ia mengajukan dua hari, tetapi perusahaan hanya menyetujui sesuai peraturan perusahaan yang lebih luas daripada daftar undang-undang, sehingga Nina meminta salinan peraturan itu terlebih dahulu. Cerita ini fiktif.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah pekerja kontrak mendapat izin menikah tiga hari berupah? Daftar alasan ini tidak membedakan pekerja kontrak dan tetap. Hukumonline juga menyebut bahwa peraturan tidak membedakan keduanya untuk cuti menikah. Periksa perjanjian kerja untuk ketentuan tambahan.

Apakah izin dihitung hari kerja atau hari kalender? Aturan menyebut jumlah hari tanpa penjelasan rinci. Praktik perusahaan berbeda, jadi pastikan lewat peraturan perusahaan atau tanyakan pengawas ketenagakerjaan.

Bolehkah perusahaan meminta bukti? Boleh, selama wajar. Bukti seperti surat keterangan kematian atau undangan umum diminta untuk mencegah penyalahgunaan.

Bagaimana jika atasan menolak izin padahal alasannya ada dalam daftar? Sampaikan secara tertulis dasar hukumnya, lalu bawa ke HRD. Bila tetap menolak dan upah dipotong, tempuh bipartit dan adukan ke pengawas. Bacaan terkait: cara mengajukan pengaduan ke pengawas ketenagakerjaan.

Ringkasan

• Peristiwa keluarga tertentu membuat pekerja boleh tidak masuk dengan upah tetap dibayar.
• Menikah tiga hari; menikahkan atau mengkhitankan atau membaptis anak, istri melahirkan atau keguguran, dan kematian keluarga inti dua hari; kematian anggota keluarga serumah satu hari.
• Peristiwa di luar daftar bergantung kebijakan perusahaan.
• Beri kabar cepat, siapkan bukti, dan minta persetujuan tertulis.
• Periksa peraturan perusahaan dan perjanjian kerja karena bisa memberi hak lebih baik.
• Periksa teks resmi terbaru sebelum mengutip pasal.

Dasar hukum

• UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
• UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
• PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
• PP No. 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
• PP No. 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

Baca juga

• Upah Saat Sakit, Cuti Haid, dan Keguguran: Hak Pekerja Perempuan dan Laki-laki
• Upah saat Pekerja Menunaikan Ibadah Haji dan Umrah: Apa yang Dijamin Hukum
• Hak Cuti Tahunan Karyawan Menurut UU Ketenagakerjaan
• PHK karena Mangkir: Aturan Lima Hari Kerja dan Hak yang Tersisa

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.