Upah Proses: Hak Upah Selama Sengketa PHK Belum Diputus

Apa itu upah proses

Istilah "upah proses" dipakai dalam praktik hubungan industrial untuk menyebut upah yang tetap dibayar kepada pekerja selama proses penyelesaian perselisihan PHK belum selesai. Undang-undang tidak selalu memakai istilah ini secara harfiah, tetapi dasarnya ada: selama proses penyelesaian PHK berjalan, pengusaha dan pekerja tetap melaksanakan kewajibannya masing-masing. Pengusaha dapat mengskors pekerja dengan tetap membayar upah dan hak lain yang biasa diterima.

Prinsipnya sederhana. PHK baru sah dan berlaku efektif setelah prosesnya selesai menurut hukum. Sebelum itu, hubungan kerja belum dianggap berakhir. Karena hubungan kerja masih ada, kewajiban membayar upah juga masih ada.

Dari mana kewajiban itu berasal

Ada tiga lapis sumber yang saling berkaitan:

• Undang-Undang Ketenagakerjaan beserta perubahan melalui aturan Cipta Kerja. Aturan ini memuat prinsip bahwa selama penyelesaian perselisihan PHK, para pihak tetap menjalankan kewajibannya, dan pengusaha dapat melakukan skorsing dengan tetap membayar upah dan hak lain.
• Putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi pernah menegaskan bahwa PHK harus melalui proses yang berkekuatan hukum tetap dan bahwa upah tetap dibayar selama proses. Periksa putusan terbaru karena tafsirnya dapat berkembang.
• Praktik peradilan. Mahkamah Agung melalui surat edaran dan putusan memberi pedoman tentang lamanya upah proses yang dibebankan kepada pengusaha. Pedoman ini bisa berubah dari waktu ke waktu, sehingga hitungan akhir harus dicek pada aturan terbaru.

Karena pedoman praktik dapat berubah, jangan berpegang pada angka "enam bulan" atau angka lain yang beredar di internet tanpa memeriksa sumber resmi terbaru.

Siapa yang berhak dan kapan

Upah proses lazim dituntut ketika:

• pekerja menolak PHK dan mempersoalkannya melalui bipartit, mediasi, atau Pengadilan Hubungan Industrial (PHI);
• pengusaha tidak lagi memberi pekerjaan atau tidak membayar upah sejak PHK sepihak;
• perkara PHK belum mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Pekerja yang menerima PHK dan sudah menandatangani kesepakatan akhir pada dasarnya tidak lagi menuntut upah proses, kecuali ada ketentuan khusus. Karena itu, hati-hati sebelum menandatangani perjanjian bersama atau tanda terima yang memuat kalimat "tidak ada tuntutan apa pun".

Cara menghitung secara kasar

Tidak ada satu rumus yang cocok untuk semua kasus, tetapi gambaran umum perhitungannya:

Contoh sederhana: Bila upah bulanan sepuluh satuan dan proses diakui sembilan bulan, nilai kasarnya sembilan puluh satuan. Namun pengadilan dapat menetapkan jumlah bulan yang berbeda berdasarkan aturan dan pedoman yang berlaku. Perlakukan hitungan ini sebagai alat negosiasi, bukan kepastian.

Komponen tunjangan tidak tetap, seperti uang makan yang bergantung kehadiran, sering diperdebatkan. Pelajari apa yang masuk dasar hitungan di Upah yang dipakai sebagai dasar hitungan.

Langkah menuntut upah proses

1. Pastikan Anda mempersoalkan PHK secara resmi. Kirim surat keberatan atas PHK dan nyatakan kesiapan bekerja kembali.
2. Kumpulkan bukti. Surat PHK, surat skorsing, slip upah, kontrak, dan bukti bahwa upah berhenti dibayar.
3. Catat tahapan perkara. Tanggal bipartit, mediasi, anjuran, gugatan, dan putusan.
4. Hitung tuntutan. Siapkan hitungan upah per bulan dan jumlah bulan yang Anda tuntut.
5. Tagih secara tertulis. Mintakan pembayaran kepada perusahaan dan simpan tanda terima surat.
6. Rundingkan di bipartit. Buat risalah hasil perundingan.
7. Masukkan dalam tuntutan. Dalam mediasi dan gugatan PHI, rinci tuntutan upah proses bersama pesangon dan hak lainnya.
8. Minta pelaksanaan putusan. Bila putusan sudah berkekuatan hukum tetap dan tidak dilaksanakan, mohon eksekusi melalui pengadilan.

Contoh: Seorang pekerja pabrik menerima surat PHK tanpa alasan jelas, lalu menolak dan menyatakan masih siap bekerja. Perusahaan berhenti membayar upah sejak tanggal surat. Pekerja mengirim surat keberatan, mengikuti bipartit dan mediasi, lalu anjuran mediator keluar. Karena belum ada penyelesaian, ia menyiapkan gugatan ke PHI yang memuat tuntutan hak PHK dan upah selama proses. Ia menyertakan hitungan upah per bulan dan bukti bahwa ia terus menyatakan kesediaan bekerja.

Hubungan dengan tahapan penyelesaian

Upah proses baru bermakna bila Anda memahami tahapan perselisihan:

1. Perundingan bipartit antara pekerja dan pengusaha.
2. Mediasi atau konsiliasi di dinas ketenagakerjaan, yang dapat menghasilkan anjuran tertulis.
3. Gugatan ke PHI di pengadilan negeri.
4. Kasasi ke Mahkamah Agung, dalam perselisihan tertentu.

Tahapan lengkap ada di Perselisihan hubungan industrial dan tahapannya. Tiap tahap dapat memakan waktu. Karena itu pekerja perlu memikirkan kebutuhan hidup selama proses, misalnya klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bila memenuhi syarat. Rinciannya ada di Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Hal yang sering membuat tuntutan melemah

• Menerima uang tanpa membaca tanda terimanya. Tanda terima kadang memuat pernyataan pelunasan.
• Tidak mempersoalkan PHK secara tertulis. Diam terlalu lama dapat ditafsirkan sebagai menerima PHK.
• Bekerja di tempat lain tanpa konsultasi. Penghasilan baru dapat dipertimbangkan dalam perhitungan.
• Hitungan tidak rinci. Hakim lebih mudah menilai tuntutan yang terperinci.
• Tidak menyimpan bukti pengiriman surat.

Contoh unsur hitungan yang rinci

Tuntutan yang rinci lebih mudah diperiksa. Susunlah dalam bentuk daftar sederhana:

• tanggal upah terakhir dibayar;
• tanggal surat PHK dan tanggal perkara masuk tiap tahap;
• upah pokok bulanan dan tunjangan tetap, dengan bukti slip;
• jumlah bulan yang dituntut dan dasar pemilihannya;
• pembayaran yang sudah diterima selama proses, bila ada;
• total tuntutan.

Lampirkan salinan slip upah, surat PHK, dan kontrak sebagai bukti. Daftar seperti ini juga memudahkan mediator menilai kewajaran angka yang diminta dan menyusun anjuran.

Bila upah Anda terdiri dari beberapa komponen, misalnya upah pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan makan, tuliskan masing-masing komponen dan tandai mana yang tetap. Perselisihan tentang komponen yang dihitung sering memakan waktu lebih lama daripada perselisihan tentang jumlah bulan.

Bila perusahaan tutup atau pailit selama proses

Kadang perusahaan berhenti beroperasi atau dinyatakan pailit saat perkara PHK berjalan. Dalam keadaan ini, upah dan hak pekerja mempunyai kedudukan khusus. Upah pekerja yang belum dibayar termasuk utang yang didahulukan dalam kepailitan menurut peraturan yang berlaku. Penjelasan umum ada di Perusahaan pailit dan nasib upah pekerja.

Pekerja yang menghadapi keadaan ini perlu segera mendaftarkan tagihannya kepada kurator, bila ada, dan menyimpan seluruh bukti hubungan kerja. Keterlambatan mendaftarkan tagihan dapat mempersulit pembayaran.

Sikap realistis dalam perundingan

Banyak perkara upah proses berakhir dengan kesepakatan. Alasannya sederhana: kedua pihak menghitung biaya waktu dan ketidakpastian. Pekerja memerlukan uang segera, sedangkan perusahaan ingin menghindari kewajiban yang terus membesar selama perkara berjalan.

Pertimbangan yang membantu:

• Tentukan angka terendah yang dapat Anda terima, berdasarkan kebutuhan dan kekuatan bukti.
• Pelajari kekuatan bukti dari sisi lawan. Apakah perusahaan punya alasan PHK yang kuat?
• Minta pembayaran dalam waktu singkat dan tidak dicicil terlalu panjang.
• Pastikan kesepakatan dituangkan dalam perjanjian bersama yang dicatatkan, sehingga dapat dieksekusi bila dilanggar.
• Jangan menandatangani apa pun sebelum membaca kalimat terakhir yang berisi pelepasan hak.

Kesalahan umum

• Mengira upah proses otomatis tanpa pernah menuntut.
• Menyamakan upah proses dengan pesangon. Keduanya hak yang berbeda dan dihitung terpisah.
• Menyerah di tengah jalan karena proses lama, lalu menerima tawaran kecil.
• Tidak menghitung pembayaran sebagian yang sudah diterima, sehingga tuntutan keliru.
• Tidak memeriksa pedoman terbaru tentang lamanya upah proses.
• Menganggap serikat pekerja tidak bisa membantu.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah upah proses sama dengan pesangon? Tidak. Pesangon adalah hak yang timbul karena PHK. Upah proses adalah upah selama perkara PHK berjalan. Keduanya dapat dituntut bersamaan bila syaratnya terpenuhi.

Berapa bulan upah proses dapat dituntut? Lamanya mengikuti ketentuan dan pedoman peradilan yang berlaku, serta fakta kasus. Jangan memakai angka dari sumber yang tidak resmi. Periksa pedoman terbaru Mahkamah Agung.

Apakah pekerja harus tetap masuk kerja selama proses? Bila perusahaan memberi pekerjaan, ya. Bila perusahaan mengskors atau melarang masuk, pekerja cukup menyatakan secara tertulis kesiapannya bekerja.

Ringkasan

Upah proses adalah upah yang tetap harus dibayar selama perkara PHK belum berkekuatan hukum tetap, karena hubungan kerja belum dianggap berakhir. Dasarnya prinsip dalam undang-undang ketenagakerjaan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan pedoman peradilan yang dapat berubah. Pekerja perlu mempersoalkan PHK secara tertulis, menyatakan kesiapan bekerja, menyimpan bukti, menghitung tuntutan secara rinci, dan mencantumkannya dalam mediasi atau gugatan PHI.

Dasar hukum

• UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
• UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
• PP No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
• UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Baca juga

• Tahapan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial: Bipartit sampai Pengadilan
• Hak Pesangon PHK: Berapa yang Seharusnya Anda Terima?
• Upah yang dipakai saat menghitung hak, bukan hanya gaji pokok
• Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP): Syarat, Manfaat, dan Cara Klaim
• Alasan PHK yang Sah Menurut PP 35/2021 dan Kewajiban Pemberitahuannya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.