Uji Materi Peraturan ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

Sebuah peraturan terasa merugikan Anda. Mungkin peraturan daerah yang membebani usaha, peraturan menteri yang bertentangan dengan undang-undang, atau pasal dalam undang-undang yang dianggap melanggar konstitusi. Hukum menyediakan jalur untuk menguji peraturan, tetapi jalurnya berbeda tergantung jenis peraturannya. Artikel ini menjelaskan siapa yang berwenang menguji, siapa yang boleh mengajukan, dan apa yang perlu disiapkan.

Ilustrasi edukatif, dibuat khusus untuk artikel ini.

Apa itu uji materi

Uji materi (dalam bahasa hukum juga disebut pengujian peraturan atau judicial review) adalah proses meminta pengadilan menilai apakah suatu peraturan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Bila ya, peraturan itu dapat dinyatakan tidak berlaku atau tidak mengikat.

"Materi" berarti isi norma. Ada juga pengujian formil, yaitu menilai apakah pembentukannya memenuhi prosedur. Pengujian materiil menyoroti isi pasal. Pengujian formil menyoroti cara pembuatan.

Ada dua lembaga yang berwenang, dan pembagiannya mengikuti tingkat peraturan:

Mahkamah Agung (MA) menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap peraturan yang lebih tinggi.
Mahkamah Konstitusi (MK) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Pembagian kewenangan

Yang diuji	Terhadap apa	Lembaga
Undang-undang	UUD 1945	Mahkamah Konstitusi
Peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah, dan sejenisnya	Peraturan yang lebih tinggi, termasuk undang-undang	Mahkamah Agung
Keputusan pejabat tertentu yang menetapkan hak atau kewajiban individual	Peraturan perundang-undangan dan asas pemerintahan yang baik	Pengadilan tata usaha negara (bukan uji materi)

Catatan penting: bila yang Anda persoalkan adalah keputusan konkret untuk Anda, misalnya penolakan izin, jalurnya bukan uji materi tetapi gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Baca keputusan yang bisa digugat dan PTUN dan pengadilan negeri. Surat edaran umumnya bersifat internal dan sering tidak dianggap peraturan atau keputusan yang bisa digugat; lihat surat edaran bukan keputusan.

Rak buku penuh dengan tangga perpustakaan di sampingnya — Foto oleh Thomas Bormans di Unsplash

Hak uji materiil di Mahkamah Agung

Kewenangan MA menguji peraturan di bawah undang-undang bersumber dari konstitusi dan undang-undang tentang Mahkamah Agung. UU Mahkamah Agung (UU Nomor 14 Tahun 1985, yang sudah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 dan UU Nomor 3 Tahun 2009) memberi MA wewenang menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Ketentuannya ada di Pasal 31 dan Pasal 31A. Nomor ayat dan bunyi lengkapnya sebaiknya Anda baca langsung di teks resmi hasil perubahan.

Tata cara pengajuan diatur lebih rinci dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma), antara lain Perma Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. Hal-hal yang biasanya dipertanyakan pemohon adalah sebagai berikut.

Siapa pemohon? Pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan itu, misalnya perorangan, kelompok masyarakat, atau badan hukum. Periksa teks Perma untuk definisi lengkap.
Apa yang diuraikan? Peraturan mana yang dipersoalkan, pasal apa, bertentangan dengan peraturan tingkat berapa, dan kerugian apa yang dialami.
Ke mana diajukan? Menurut penjelasan Hukumonline, permohonan dapat diajukan langsung ke Mahkamah Agung atau melalui pengadilan negeri di wilayah tempat pemohon berdomisili. Periksa teks Perma untuk tata cara terbaru.
Apakah ada batas waktu? Aturan terdahulu pernah memuat batas waktu, dan Perma yang lebih baru mengubah tata caranya. Artikel ini tidak menyebut angka karena batas waktu perlu dicek langsung di teks resmi Perma yang berlaku.

Bila MA menyatakan suatu peraturan tidak sah atau tidak berlaku umum, instansi yang membuat peraturan itu diharapkan mencabutnya. Jangka waktu dan akibat hukum yang tepat perlu dicek pada teks resmi UU Mahkamah Agung dan Perma.

Contoh: Sebuah peraturan daerah mewajibkan semua pedagang kecil membayar retribusi baru. Pak Anwar menilai peraturan itu bertentangan dengan undang-undang yang membatasi jenis retribusi. Ia mengumpulkan salinan peraturan daerah, undang-undang yang dirujuk, serta bukti bahwa ia harus membayar. Ia berkonsultasi dengan advokat untuk menyusun permohonan hak uji materiil ke Mahkamah Agung.

Pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi

MK menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Dasar hukumnya adalah UUD 1945 dan UU Mahkamah Konstitusi (UU Nomor 24 Tahun 2003 dan perubahannya).

Siapa yang boleh mengajukan (kedudukan hukum, dalam istilah asing legal standing, yaitu syarat agar seseorang dianggap layak membawa perkara). Pasal 51 ayat (1) menyebut pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

perorangan warga negara Indonesia
kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang
badan hukum publik atau privat
lembaga negara.

Apa yang wajib diuraikan. Pasal 51 ayat (2) mewajibkan pemohon menguraikan dengan jelas hak dan atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan. Ayat (3) mewajibkan pemohon menguraikan bahwa pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945, dan atau bahwa materi muatan ayat, pasal, atau bagian undang-undang bertentangan dengan UUD 1945.

Dengan kata lain, Anda harus menjawab tiga pertanyaan:

Hak konstitusional apa yang Anda miliki?
Bagaimana pasal itu merugikan hak tersebut?
Pasal UUD 1945 mana yang dilanggar?

Yang tidak bisa dimohonkan. MK menguji undang-undang, bukan peraturan pelaksana, dan bukan keputusan pejabat. Pasal 50 UU 24/2003 semula membatasi pengujian hanya pada undang-undang yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945. Ketentuan itu pernah dipersoalkan di MK, sehingga jangan mengandalkan bunyi lama. Periksa teks dan putusan terbaru.

Apa yang terjadi jika permohonan dikabulkan

Pasal 56 UU 24/2003 mengatur amar putusan MK (amar adalah bagian putusan yang berisi keputusan hakim):

Bila pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima (ayat 1).
Bila dikabulkan, MK menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, atau bagian yang bertentangan dengan UUD 1945 (ayat 3).
Bila undang-undang tidak bertentangan, permohonan ditolak (ayat 5).

Pasal 57 ayat (1) menyatakan bahwa bagian undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan yang mengabulkan wajib dimuat dalam Berita Negara paling lambat 30 hari kerja sejak diucapkan (Pasal 57 ayat 3).

Putusan MK bersifat final, yang berarti tidak ada upaya hukum lanjutan. Dalam praktik, MK juga sering memberi tafsir bersyarat (konstitusional bersyarat), tetapi pembahasannya di luar cakupan artikel ini.

Siapa yang mengurus dan berapa biayanya

Pemohon boleh mengajukan sendiri atau melalui kuasa hukum. Untuk MK, pemohon umumnya mengajukan permohonan tertulis dengan kelengkapan dokumen, dan MK mengelola pendaftaran serta pemeriksaan secara terbuka. Jadwal sidang, tata cara pendaftaran daring, dan biaya administrasi diatur peraturan internal dan dapat berubah, sehingga periksa situs resmi MK dan MA. Karena itu artikel ini tidak mencantumkan angka biaya.

Pahami juga bahwa uji materi bukan ganti rugi. Permohonan ini menguji norma, bukan menghukum seseorang atau memerintahkan pembayaran. Kerugian Anda yang bersifat konkret, misalnya uang yang telah Anda bayar karena peraturan itu, memerlukan jalur lain.

Menyiapkan permohonan

Susun dokumen dengan struktur sederhana berikut.

Identitas pemohon dan kedudukan hukum.
Peraturan yang diuji, lengkap dengan nomor, tahun, nama, dan pasal.
Dasar pengujian: undang-undang atau pasal UUD yang dianggap dilanggar.
Uraian kerugian secara konkret, bukan sekadar pendapat.
Alasan pertentangan: bandingkan bunyi kedua norma dan jelaskan di mana letak pertentangannya.
Petitum (bagian permintaan kepada hakim): apa yang dimohonkan, misalnya pernyataan bahwa pasal tertentu bertentangan dan tidak mengikat.
Bukti: salinan peraturan, dokumen kerugian, dan kutipan putusan terkait bila ada.

Peringatan

Jangan mengajukan permohonan hanya karena tidak setuju dengan kebijakan. Uji materi bukan forum untuk menilai bijak tidaknya kebijakan, tetapi apakah norma bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Permohonan yang tidak menunjukkan kerugian dan pertentangan norma yang jelas sering dinyatakan tidak dapat diterima.

Hubungan dengan upaya hukum lain

Uji materi tidak otomatis membatalkan keputusan yang sudah terbit atau putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Pertimbangkan beberapa hal:

Jika Anda sedang berperkara, tanyakan pada advokat apakah uji materi memengaruhi strategi.
Jika yang Anda persoalkan adalah penerapan peraturan oleh pejabat, gugatan ke PTUN bisa lebih tepat.
Jika Anda membawa kepentingan banyak orang, pertimbangkan gugatan class action dan legal standing atau bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil yang berbadan hukum.

Tips

Mulai dengan menyalin peraturan resmi dari sumber pemerintah, bukan dari tangkapan layar atau berita. Cek apakah peraturan itu sudah pernah diubah atau pernah diuji. Teks yang salah versi membuat permohonan Anda kehilangan fokus.

Contoh pemetaan jenis peraturan

Banyak orang bingung membedakan jenis peraturan. Pegangan sederhananya:

Bila namanya "Undang-Undang" dengan nomor dan tahun, uji ke MK terhadap UUD 1945.
Bila namanya peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, atau peraturan daerah, uji ke MA terhadap peraturan yang lebih tinggi.
Bila berupa surat keputusan untuk satu orang atau satu usaha, gugat ke PTUN.
Bila berupa surat edaran, periksa dulu apakah isinya mengatur umum atau hanya petunjuk internal.

Contoh: Bu Sinta menemukan bahwa sebuah peraturan menteri mewajibkan syarat tambahan untuk izin usaha kecil yang tidak ada di undang-undang induknya. Ia memetakan: ini peraturan menteri, jadi bukan ranah MK. Ia membandingkan pasal peraturan menteri dengan undang-undang induk, menyiapkan tabel perbandingan dua kolom, lalu berkonsultasi dengan advokat tentang hak uji materiil di MA.

Dampak putusan bagi orang lain

Putusan uji materi berlaku umum, tidak hanya bagi pemohon. Ini berbeda dari putusan perkara biasa yang pada dasarnya mengikat para pihak. Karena itu pemohon sering mewakili kepentingan banyak orang. Namun, putusan tidak otomatis mengembalikan hal yang sudah terjadi di masa lalu. Pertanyaan tentang berlaku surut atau tidak harus dilihat dari amar putusan dan peraturan terkait, sehingga baca putusan lengkapnya.

Peran advokat dan sumber bantuan

Menyusun permohonan uji materi menuntut ketelitian dalam memilih norma pembanding dan menyusun argumen. Anda boleh mengajukan sendiri, tetapi pendampingan advokat atau organisasi bantuan hukum biasanya membantu. Bagi yang tidak mampu, lihat bantuan hukum gratis dan Posbakum untuk mengetahui jalur bantuan yang tersedia. Tanyakan juga apakah lembaga yang Anda hubungi menangani perkara pengujian peraturan, karena tidak semua program mencakupnya.

Memeriksa apakah sudah pernah diuji

Sebelum mengajukan, cari tahu apakah pasal yang sama pernah diuji. Putusan terdahulu dapat memengaruhi peluang permohonan baru. Bila sudah pernah ditolak, permohonan baru biasanya memerlukan dasar pengujian atau alasan yang berbeda. Periksa daftar putusan di situs resmi lembaga yang berwenang dan catat nomor putusan yang relevan dalam permohonan Anda.

Kesalahan umum

Salah lembaga: mengajukan peraturan daerah ke MK atau undang-undang ke MA.
Tidak menjelaskan kerugian dan kedudukan hukum.
Hanya menyatakan "tidak adil" tanpa menunjuk norma yang dilanggar.
Menggunakan teks peraturan yang sudah diubah.
Mengajukan permohonan padahal pasal yang sama sudah pernah diputus tanpa alasan baru.
Mencampur permohonan uji materi dengan tuntutan ganti rugi.
Mengabaikan syarat formal kelengkapan berkas.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apa beda MA dan MK dalam uji materi? MK menguji undang-undang terhadap UUD 1945. MA menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap peraturan yang lebih tinggi. Karena itu, peraturan daerah atau peraturan menteri diuji di MA, sedangkan pasal dalam undang-undang diuji di MK.

Siapa yang boleh mengajukan uji materi ke MK? Menurut Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003, perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, dan lembaga negara, selama mereka menganggap hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dan dapat menguraikannya dengan jelas.

Apakah putusan MK bisa diajukan banding? Putusan MK bersifat final. Pasal 57 UU 24/2003 mengatur akibatnya: bagian undang-undang yang dikabulkan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan putusan dimuat dalam Berita Negara paling lambat 30 hari kerja sejak diucapkan.

Ringkasan

Uji materi menguji apakah suatu peraturan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Undang-undang diuji di Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945, sedangkan peraturan di bawah undang-undang diuji di Mahkamah Agung. Pemohon harus menunjukkan kerugian dan kedudukan hukum. Untuk MK, Pasal 51 UU 24/2003 menentukan siapa pemohon dan apa yang wajib diuraikan. Putusan MK bersifat final dan, jika dikabulkan, bagian undang-undang tidak lagi mengikat. Periksa teks dan putusan terbaru, pilih lembaga yang tepat, dan siapkan uraian pertentangan norma yang konkret.

📌 Catatan

Artikel ini informasi umum untuk edukasi, bukan nasihat hukum untuk perkara tertentu. Setiap kasus punya fakta dan dokumen yang berbeda, sehingga sebaiknya dikonsultasikan dengan advokat.

📚 Sumber Rujukan

UU 24/2003 di Pasal.id — pasal.id/peraturan/uu/uu-no-24-tahun-2003

Informasi per Oktober 2026. Peraturan dapat berubah; cek teks resmi di peraturan.go.id atau situs instansi terkait.

Dasar hukum

UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah: Pasal 51, 56, 57 (periksa Pasal 50 yang telah diuji).
UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan UU No. 3 Tahun 2009: Pasal 31 dan 31A (periksa teks resmi).
Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (periksa teks resmi untuk tata cara).