Tanggung Jawab Bank atas Kebocoran Data dan Pembobolan M-Banking

Apa maksudnya dan siapa yang terkena

Pembobolan m-banking adalah pengambilan dana dari rekening melalui aplikasi perbankan atau kredensialnya tanpa persetujuan pemilik. Kebocoran data adalah terbukanya data pribadi atau data transaksi nasabah kepada pihak yang tidak berhak, baik karena serangan siber, kelalaian karyawan, maupun kelemahan sistem. Keduanya sering berkaitan: data yang bocor dipakai pelaku untuk membujuk nasabah atau menembus akses.

Yang terkena adalah nasabah pengguna m-banking dan internet banking, bank sebagai penyelenggara sistem, serta pihak ketiga seperti penyedia teknologi dan operator seluler. Kasus serupa ada pada studi kasus kartu ATM dibobol skimming, ganti rugi bank dan studi kasus kebocoran data pelanggan toko daring.

Aturan yang berlaku dalam bahasa sehari-hari

Beberapa sumber kewajiban bank:

• Aturan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dari OJK, yaitu Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023, mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan menjaga keamanan dan kerahasiaan data konsumen, memberikan informasi yang jelas, dan menangani pengaduan. Periksa teks resmi untuk kewajiban rinci dan batas waktu.
• Aturan manajemen risiko teknologi informasi bagi bank. Bank wajib menerapkan pengamanan sistem yang memadai. Rujukannya berupa peraturan OJK tentang penyelenggaraan teknologi informasi bank umum.
• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menempatkan pelaku usaha sebagai pihak yang bertanggung jawab memberi ganti rugi atas kerugian konsumen akibat barang atau jasa, dengan pengecualian bila kerugian disebabkan kesalahan konsumen.
• Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mewajibkan pengendali data menjaga keamanan data, memberi tahu pemilik data bila terjadi kegagalan pelindungan, dan membuka kemungkinan sanksi administratif serta ganti rugi. Lembaga pengawas PDP belum terbentuk per September 2026, sehingga penegakannya masih terbatas.
• Ketentuan kerahasiaan bank dalam undang-undang perbankan.

Prinsip dasarnya: bank sebagai pihak yang menguasai sistem harus memastikan sistemnya aman. Nasabah wajib menjaga kerahasiaan PIN, kata sandi, dan OTP. Beban pembuktian dalam praktik sering diperdebatkan, sehingga bukti log sistem bank sangat menentukan.

Kelalaian nasabah atau kegagalan sistem

Tabel ini adalah kecenderungan, bukan kepastian. Putusan hakim atau penyelesaian sengketa menilai fakta tiap kasus, termasuk log sistem, pola transaksi, dan kecepatan pelaporan.

Kewajiban nasabah

Agar posisi Anda kuat, jalankan kewajiban dasar:

• Jangan membagikan PIN, kata sandi, atau OTP kepada siapa pun.
• Pasang aplikasi hanya dari toko resmi dan perbarui secara berkala.
• Segera laporkan kehilangan ponsel, kartu, atau transaksi tidak dikenal.
• Aktifkan notifikasi transaksi.
• Periksa mutasi secara berkala.

Bila Anda lalai sedikit saja, bank sering menjadikannya dasar menolak ganti rugi. Namun penolakan itu tetap dapat diuji, terutama bila ada indikasi kelemahan sistem bank.

Langkah praktis bila m-banking Anda dibobol

1. Blokir segera. Hubungi pusat layanan resmi bank, blokir kartu, aplikasi, dan rekening.
2. Catat waktu. Kapan Anda menyadari, kapan transaksi terjadi, dan kapan melapor. Selisihnya akan dinilai.
3. Kumpulkan bukti. Mutasi, notifikasi, SMS atau email, tangkapan layar, dan data perangkat.
4. Ajukan pengaduan tertulis. Cantumkan kronologi, nomor rekening tujuan, dan permintaan: investigasi, pemulihan dana, dan salinan hasil investigasi. Minta nomor tiket.
5. Pantau tenggat jawaban bank menurut aturan pengaduan. Periksa teks resmi tentang batas waktu.
6. Lapor ke polisi dan ke jalur anti-penipuan. Lihat IASC, cara lapor rekening penipu dan laporan polisi, SP2HP, dan tindak lanjut.
7. Eskalasi ke OJK bila tidak puas. Lihat kontak 157 OJK, cara mengadu dan lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan.
8. Pertimbangkan gugatan perdata. Dasarnya dapat berupa wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Untuk nilai kecil, ada gugatan sederhana.

Hak atas informasi dan pemulihan data

Jika data Anda bocor, UU PDP memberi Anda hak mengetahui, meminta penghentian pemrosesan tertentu, dan menuntut ganti rugi sesuai ketentuan. Penjelasan ada pada hak subjek data pribadi menurut UU PDP dan perlindungan data pribadi UU PDP. Tanyakan kepada bank: data apa yang bocor, kapan, dan langkah apa yang diambil. Ubah kata sandi, aktifkan pengamanan tambahan, dan waspadai pesan penipuan yang memakai data Anda.

Apa yang sebaiknya diminta dari bank

Dalam pengaduan, permintaan yang spesifik lebih efektif daripada keluhan umum. Mintalah bank untuk: menjelaskan kronologi transaksi dan metode otentikasi yang dipakai; menyerahkan ringkasan log akses, seperti perangkat, lokasi, dan waktu masuk; menjelaskan apakah ada sistem deteksi transaksi tidak wajar dan mengapa tidak memicu peringatan; menginformasikan langkah memblokir dana di rekening tujuan; dan memberikan hasil investigasi tertulis berikut dasar penolakan bila ganti rugi ditolak. Bank mungkin membatasi sebagian informasi karena alasan keamanan, tetapi jawaban tertulis tetap penting sebagai bahan eskalasi.

Peran pihak ketiga dan mitra teknologi

Bank sering bekerja sama dengan penyedia teknologi, operator seluler, dan pemroses pembayaran. Kebocoran bisa terjadi di salah satu rantai itu. Dalam hubungan dengan nasabah, bank tetap menjadi pihak yang dituju pertama, dan bank bertanggung jawab memastikan mitranya memenuhi standar pengamanan. Bila kebocoran berasal dari mitra, bank dapat menuntut mitranya secara terpisah, tetapi hal itu tidak menghapus kewajiban bank kepada nasabah. Sebutkan dalam pengaduan bahwa Anda menduga adanya kelemahan di sisi sistem, dan minta bank menyelidiki seluruh rantai layanan.

Perubahan aturan yang perlu Anda ketahui

Perubahan penting meliputi berlakunya penuh UU PDP sejak berakhirnya masa transisi pada Oktober 2024, pembaruan aturan perlindungan konsumen OJK pada 2023, dan penguatan kerangka penanganan penipuan keuangan melalui IASC. Bank Indonesia juga mengatur perlindungan konsumen sistem pembayaran. Selain itu, sejak 2 Januari 2026 KUHP dan KUHAP baru berlaku, yang memengaruhi tata cara pelaporan pidana. Penipuan pada KUHP baru diatur pada Pasal 492. Periksa peraturan terbaru dan hindari mengandalkan ringkasan lama.

Kesalahan umum

• Menunda melapor karena berharap uang dikembalikan sendiri.
• Tidak menyimpan bukti sebelum aplikasi dihapus.
• Menerima begitu saja jawaban bank bahwa itu kelalaian nasabah tanpa meminta bukti log.
• Menandatangani surat pernyataan yang menyatakan nasabah bertanggung jawab penuh.
• Mengungkapkan OTP kepada penelepon yang mengaku petugas.
• Hanya mengadu ke media sosial tanpa pengaduan resmi tertulis.

Contoh: Seorang nasabah menemukan tiga transaksi besar pada dini hari yang tidak ia lakukan. Ia segera memblokir akun, mengirim pengaduan tertulis dengan tangkapan layar, dan meminta bank menyerahkan hasil investigasi. Bank awalnya menolak dengan alasan transaksi memakai kredensial yang valid. Nasabah mengajukan eskalasi ke OJK dengan seluruh bukti. Hasil akhirnya bergantung penyelidikan, tetapi langkahnya terstruktur dan terdokumentasi.

Contoh lain: Seorang nasabah mengklik tautan undangan dan memasang aplikasi dari pesan, lalu dananya terkuras. Ia melapor cepat, tetapi bank menilai ada kelalaian nasabah. Ia tetap meminta bank menjelaskan kontrol keamanan dan upaya memblokir dana penerima, serta melapor ke polisi untuk membantu penelusuran.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah bank wajib mengganti uang yang hilang? Tidak otomatis. Bergantung penyebab dan bukti. Bila terbukti kegagalan sistem bank, bank bertanggung jawab. Bila kelalaian nasabah, tanggung jawab bank berkurang atau hilang.

Berapa lama bank harus menjawab pengaduan? Aturan perlindungan konsumen menetapkan batas waktu penanganan pengaduan. Periksa teks resmi terbaru dan catat tanggal pengaduan Anda.

Bisakah saya menggugat bank? Bisa, dengan dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, setelah pengaduan internal. Hasil bergantung bukti.

Bagaimana jika data saya bocor tetapi belum ada kerugian? Anda tetap berhak meminta penjelasan dan perlindungan. Waspadai penyalahgunaan dan ganti semua kredensial.

Ringkasan

• Bank wajib mengamankan sistem dan data, nasabah wajib menjaga kerahasiaan PIN dan OTP.
• Tanggung jawab ditentukan bukti: kelalaian nasabah atau kegagalan sistem.
• Blokir segera, ajukan pengaduan tertulis, dan minta hasil investigasi.
• Eskalasi ke OJK, lembaga penyelesaian sengketa, polisi, atau pengadilan.
• UU PDP memberi hak atas informasi dan ganti rugi, tetapi pengawas PDP belum terbentuk.

Dasar hukum

• UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
• UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Baca juga

• Hak Nasabah Bank dan Cara Mengajukan Pengaduan hingga ke OJK
• Perlindungan Data Pribadi: Hak Anda Berdasarkan UU PDP
• Akun Diretas, SIM Swap, dan Pencurian Pulsa atau Saldo: Langkah Lapor yang Tepat
• Link APK Undangan Pernikahan: Modus Penipuan Aplikasi Android dan Langkah Darurat

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.