Tanah Adat dan Hak Ulayat: Pengakuan, Pencatatan, dan Hak Masyarakat Adat

Apa itu tanah adat dan hak ulayat

Hak ulayat adalah hak masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu untuk mengatur dan memanfaatkan tanah, air, dan sumber daya di dalamnya. Masyarakat hukum adat adalah kelompok orang yang terikat oleh asal-usul, wilayah, dan aturan adat bersama, serta punya pemimpin adat. Tanah ulayat adalah tanah yang berada dalam wilayah hak ulayat itu.

Hak ulayat berbeda dari hak milik pribadi. Ia bersifat kolektif dan melekat pada kelompok. Namun, di dalamnya anggota masyarakat biasanya punya hak perorangan, misalnya hak mengolah ladang, membangun rumah, atau memungut hasil hutan. Hak perorangan itu bisa kuat sekali dan diwariskan, tetapi tetap berada dalam kerangka hak ulayat.

Istilah di tiap daerah berbeda: tanah ulayat di Minangkabau, tanah adat di banyak wilayah lain, dan sebutan setempat lainnya. Pokok hukumnya sama: ada hubungan hukum antara kelompok adat dan wilayahnya.

Dasar pengakuan oleh negara

Pengakuan atas masyarakat hukum adat bersumber dari konstitusi. UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di bidang pertanahan, dasar utamanya adalah UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA mengakui hak ulayat dengan syarat: sepanjang menurut kenyataannya masih ada, serta pelaksanaannya sesuai kepentingan nasional dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi.

Untuk pencatatan dan pendaftaran, rujukan yang kini dipakai adalah Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) Nomor 14 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah hak ulayat masyarakat hukum adat. Peraturan ini mengatur tahapan seperti inventarisasi, identifikasi, pengukuran, pemetaan, pencatatan, dan pendaftaran. Aturan teknis dapat berubah, sehingga periksa teks terbaru di situs resmi.

Aturan dalam bahasa sehari-hari

Intinya dapat dirangkum sebagai berikut:

• Negara mengakui hak ulayat, tetapi pengakuan itu tidak otomatis. Ia bergantung pada kenyataan bahwa masyarakat adat dan wilayahnya masih ada.
• Pengakuan umumnya ditempuh lewat proses yang melibatkan pemerintah daerah dan kementerian terkait.
• Tanah ulayat dicatat dalam Daftar Tanah Ulayat (DTU) sebagai bentuk pencatatan.
• Tanah ulayat sebagai kekayaan bersama tidak dimaksudkan untuk dijual lepas begitu saja kepada pihak luar.
• Orang di luar masyarakat adat pada umumnya hanya dapat memegang hak terbatas, misalnya hak pakai atau kerja sama pemanfaatan, dengan persetujuan masyarakat adat.

Tiap daerah punya aturan adat dan kadang peraturan daerah sendiri. Karena itu, praktik di satu wilayah tidak otomatis berlaku di wilayah lain.

Pendaftaran dan sertipikat

Banyak orang bertanya: apakah tanah adat harus disertipikatkan? Jawabannya bergantung tujuan. Pendaftaran memberi kepastian hukum, terutama saat berhadapan dengan pihak ketiga seperti perusahaan atau proyek pemerintah. Tanpa pencatatan, klaim adat lebih mudah disengketakan.

Garis besar tahapan menurut peraturan yang berlaku:

1. Inventarisasi dan identifikasi wilayah dan masyarakat adatnya.
2. Pengukuran dan pemetaan batas wilayah dengan melibatkan masyarakat dan tetangga batas.
3. Penetapan atau pengakuan masyarakat hukum adat oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan setempat.
4. Pencatatan dalam DTU.
5. Pendaftaran hak, yang menurut Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024 dapat berupa hak pengelolaan atau hak milik sebagai tanah bersama masyarakat hukum adat.

Perlu dicatat bahwa pendaftaran hak ulayat dalam bentuk hak pengelolaan menuai kritik sebagian akademisi karena dikhawatirkan mencampur kewenangan negara dengan kewenangan masyarakat adat. Perdebatan ini masih berkembang, sehingga bacalah ketentuan terkini sebelum mengambil keputusan.

Hak perorangan di dalam tanah ulayat

Anggota masyarakat adat dapat memiliki bidang tanah sendiri di wilayah ulayat. Beberapa catatan penting:

• Pendaftaran hak atas bidang perorangan di wilayah ulayat bergantung ketentuan yang berlaku dan kebijakan adat setempat; tanyakan ke Kantor Pertanahan dan lembaga adat.
• Untuk membagi atau memecah bidang di wilayah ulayat, tanyakan lebih dahulu ke Kantor Pertanahan dan lembaga adat, karena aturannya khusus.
• Pewarisan hak mengikuti hukum adat setempat. Pembahasan umum ada di waris adat dan pilihan hukum.
• Pengalihan hak kepada orang luar komunitas sering memerlukan persetujuan kepala adat atau lembaga adat.

Karena itu, jual beli tanah di wilayah adat memerlukan kehati-hatian ekstra. Jangan hanya mengandalkan surat dari satu orang. Mintalah keterangan lembaga adat, kepala desa, dan periksa catatan pertanahan.

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang hutan adat

Salah satu perkembangan penting adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan bahwa hutan adat bukan hutan negara. Putusan ini sering dirujuk dalam perjuangan pengakuan wilayah adat. Nomor dan rumusan lengkapnya sebaiknya dibaca langsung di situs resmi MK, agar tidak keliru mengutip. Pokok pentingnya: wilayah yang berada dalam hak masyarakat hukum adat tidak serta-merta dianggap tanah negara.

Meski begitu, putusan itu tidak menggantikan prosedur pengakuan di tingkat daerah. Masyarakat tetap perlu menempuh proses penetapan agar haknya tercatat.

Hal yang perlu diperhatikan pihak luar

Perusahaan, investor, atau pembeli perorangan yang berminat pada tanah di wilayah adat sebaiknya melakukan hal berikut:

• Memastikan siapa pemegang kewenangan adat dan mendapat persetujuan tertulis yang sah.
• Memeriksa apakah wilayah sudah masuk DTU atau ditetapkan pemerintah daerah.
• Menghindari perjanjian dengan perorangan yang mengaku mewakili adat tanpa bukti.
• Memakai bentuk kerja sama yang diakui hukum, seperti sewa atau kemitraan, ketimbang jual putus.
• Melibatkan notaris atau PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah, pejabat yang membuat akta peralihan hak atas tanah).
• Menyiapkan mekanisme penyelesaian sengketa yang menghormati adat. Rujukannya ada di penyelesaian sengketa desa dan musyawarah adat.

Contoh: Sebuah komunitas adat di desa fiktif memutuskan mencatat wilayahnya. Pemimpin adat bersama tetua mengumpulkan data silsilah, membuat peta partisipatif, dan melibatkan desa tetangga untuk menandai batas. Hasilnya diajukan ke pemerintah daerah dan kantor pertanahan. Ketika sebuah perusahaan datang menawarkan kerja sama, komunitas dapat menunjukkan catatan resmi dan mengajukan syarat kerja sama tertulis. Tanpa pencatatan, posisi tawar mereka akan jauh lebih lemah.

Sengketa tanah adat

Sengketa dapat terjadi antar warga adat, antar komunitas, atau antara komunitas dan pihak luar. Langkahnya umumnya:

1. Musyawarah adat, dengan pendampingan tokoh adat.
2. Mediasi oleh kepala desa, camat, atau Kantor Pertanahan.
3. Pengaduan kepada pemerintah daerah atau instansi terkait bila ada izin yang diterbitkan di atas wilayah adat.
4. Gugatan perdata atau gugatan tata usaha negara (bila yang disengketakan adalah keputusan pejabat), atau upaya lain.

Kumpulkan bukti berupa peta, silsilah, saksi tetua, dokumen sejarah, foto, dan bukti penguasaan nyata. Pada banyak kasus, bukti penguasaan turun-temurun sangat menentukan.

Peran pemerintah daerah dan lembaga adat

Pemerintah daerah memegang peran kunci karena pengakuan masyarakat hukum adat umumnya ditetapkan di tingkat daerah, misalnya lewat peraturan daerah atau keputusan kepala daerah. Banyak provinsi dan kabupaten sudah punya aturan sendiri. Jika daerah Anda belum punya, masyarakat dapat mengajukan usulan kepada pemerintah daerah dan DPRD.

Lembaga adat juga berperan. Kepala adat atau dewan adat berfungsi:

• menjaga batas wilayah dan memberi izin pemanfaatan;
• menyelesaikan sengketa antar warga adat;
• mewakili masyarakat adat dalam kerja sama dengan pihak luar;
• mencatat peralihan hak perorangan menurut adat.

Agar posisinya kuat, struktur lembaga adat sebaiknya tertulis: siapa pimpinan, bagaimana dipilih, dan siapa yang berhak menandatangani. Dokumen ini membantu bila ada pihak yang mempertanyakan kewenangan.

Perbedaan tanah adat, tanah negara, dan tanah hak milik

Tiga istilah ini sering tertukar.

Tanah yang belum bersertipikat tidak otomatis menjadi tanah negara. Bila tanah itu ternyata dikuasai masyarakat adat sejak lama, statusnya harus dinilai dari fakta penguasaan dan pengakuan. Karena itu, sengketa semacam ini cenderung rumit dan bergantung bukti. Untuk perbandingan dengan jenis tanah lain, lihat sertipikat dan tanah girik.

Mengapa dokumentasi penting sejak sekarang

Pengalaman di banyak daerah menunjukkan bahwa sengketa tanah adat paling sering dimulai dari ketiadaan catatan: batas yang hanya diketahui orang tua, silsilah yang tidak tertulis, dan perjanjian lisan dengan pihak luar. Ketika generasi berganti, ingatan memudar dan klaim bertabrakan.

Beberapa langkah kecil yang bisa dilakukan komunitas tanpa menunggu proses panjang:

• Merekam keterangan tetua tentang batas dan sejarah wilayah, lengkap dengan tanggal dan nama yang hadir.
• Membuat peta sederhana bersama warga, dengan tanda batas alam seperti sungai, pohon besar, atau bukit.
• Mencatat setiap izin yang diberikan kepada pihak luar, siapa yang memberi, dan untuk berapa lama.
• Menyimpan salinan dokumen di lebih dari satu tempat.

Dokumen seperti ini bukan pengganti pengakuan resmi, tetapi menjadi bahan pembuktian yang berharga ketika diperlukan.

Kesalahan yang sering terjadi

• Mengira tanah adat otomatis "tanah negara" karena tidak bersertipikat.
• Menjual tanah ulayat oleh satu orang tanpa persetujuan adat.
• Menandatangani surat penyerahan tanah tanpa memahami isinya.
• Membeli tanah di wilayah adat hanya berdasarkan surat desa.
• Tidak memetakan batas bersama tetangga sehingga muncul sengketa.
• Mengabaikan proses pengakuan di daerah.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah tanah adat boleh disertipikatkan? Boleh, melalui mekanisme pendaftaran yang diatur. Bentuk haknya bergantung pada ketentuan terbaru dan jenis tanahnya (milik bersama atau perorangan).

Apakah orang luar boleh membeli tanah ulayat? Pada umumnya tidak dapat memperoleh hak milik atas tanah ulayat. Kerja sama pemanfaatan atau hak terbatas dengan persetujuan adat lebih lazim.

Siapa yang mewakili masyarakat adat dalam perjanjian? Pemimpin atau lembaga yang diakui menurut adat setempat, ditambah persetujuan musyawarah sesuai adat. Minta bukti kewenangan tertulis.

Ringkasan

Hak ulayat diakui konstitusi dan UUPA sepanjang masih ada dalam kenyataan. Pengakuannya melalui proses yang melibatkan pemerintah daerah, dan pencatatannya dilakukan dalam Daftar Tanah Ulayat. Anggota masyarakat punya hak perorangan di dalamnya, sedangkan pihak luar sebaiknya memakai kerja sama yang diakui hukum, bukan jual putus. Dokumentasikan wilayah, libatkan lembaga adat, dan konsultasikan dengan advokat atau notaris sebelum bertransaksi.

Dasar hukum

• UUD 1945 Pasal 18B ayat (2)
• UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
• PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
• Peraturan Menteri ATR/BPN No. 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Baca juga

• Tanah Ulayat dan Hak Masyarakat Adat: Pengakuan, Pendaftaran, dan Sengketa
• Waris Adat dan Pilihan Hukum: Cara Menentukan Hukum Waris yang Dipakai
• Hak Pengelolaan (HPL): HGB di Atas HPL, Perpanjangan, dan Perjanjian Pemanfaatan Tanah
• PTSL: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Syarat, Biaya Resmi, dan Hak Warga

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.